LIN-RI.COM

Banyumas: Sebagai upaya membantu meringankan beban sesama, Lembaga Investigasi Negara (LIN) melakukan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako kepada warga di wilayah Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Pembagian sembako untuk warga yang dilakukan Jumat (10/2/2023), dipimpin langsung Ketua DPC LIN Kab. Banyumas Singgih Purnomo .

“Ikut serta dalam kepedulian kepada masyarakat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ungkap Singgih, Jumat (10/2/2023) petang.

Disinggung tentang anggaran, Singgih mengatakan, patungan dari pengurus LIN serta ada kontribusi bantuan dari hamba Allah.

“Alhamdulillah, kami sudah melakukan kegiatan seperti ini secara berkala. Dan hari ini kami namakan Jumat Berkah khusus sembako, yang kami bagikan kepada masyarakat,” ujarnya.***

Jakarta, 9 Februari 2023. Belakangan ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah
menjadi perbincangan masyarakat khususnya di media massa terkait berbagai isu yang
memojokkan BRIN. Hal ini tidak hanya merugikan BRIN sebagai lembaga, tetapi juga berpotensi
merusak upaya dan kerja keras berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi bagi
Indonesia yang lebih baik di masa depan. Secara khusus berbagai isu ini juga sangat menyakiti
sivitas BRIN yang sedang berjuang bebenah diri, serta berkorban meninggalkan zona nyamannya
demi masa depan riset dan inovasi yang lebih baik di Indonesia. Sejumlah pemberitaan yang
tendensius ini tidak mendidik dan tidak mencerahkan publik, serta kontra produktif dengan upaya
meningkatkan literasi iptek masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, BRIN merasa ini adalah saat yang tepat untuk
memberikan penjelasan resmi secara komprehensif atas berbagai isu yang berkembang. Lampiran
yang sama dari rilis ini disampaikan ke media terkait sekaligus sebagai hak jawab BRIN atas berita
yang telah ditayangkan.
BRIN selalu terbuka untuk memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan sebagai konsekuensi
dari berbagai kebijakan publik yang telah diambil. Berbagai kebijakan yang diambil di BRIN adalah
aksi nyata BRIN untuk melakukan transformasi kelembagaan dan tata kelola riset dan inovasi di
tanah air secara menyeluruh, serta implementasi revolusi mental untuk mengubah pola pikir dan
kerja para periset di Indonesia. Transformasi di kelembagaan dan tata kelola di BRIN adalah yang
terbesar dalam sejarah republik ini, dan bahkan telah menjadi model serta tolok ukur baru berbagai
lembaga riset di dunia. BRIN meyakini upaya ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar
komunitas periset dan masyarakat Indonesia.
Berikut ini penjelasan BRIN atas isu-isu yang beredar:
1. Penghilangan jejak Bpk. B.J. Habibie di diorama lobi kantor pusat BRIN
Pemberitaan dan interpretasi yang sangat subyektif dari tayangan informasi di diorama lobi kantor
pusat BRIN ini sangat disayangkan, cenderung provokatif, tidak memiliki semangat membangun
kebersamaan dan berpotensi memecah-belah generasi muda penerus bangsa.. Padahal B.J.
Habibie (alm) diabadikan namanya untuk Kawasan Administrasi (KA) BRIN di Thamrin dan gedung
kantor pusat BRIN di dalamnya, selain Kawasan Sains dan Teknologi (KST) terbesar BRIN di
Serpong yaitu KST B.J. Habibie.
Perlu diluruskan bahwa di diorama tersebut jelas terpampang foto Bpk. B.J. Habibie muda dalam
ukuran sangat besar berukuran penuh yang sedang memegang pesawat dengan nama beliau yang
tercantum sangat jelas.
2. BRIN menolak membiayai metode deteksi dini tsunami yang lebih murah
Setelah dilakukan penelusuran, salah satu periset BRIN sebagai sumber informasi merupakan
pengusul poposal riset metode deteksi dini tsunami. Fakta yang terjadi adalah bukan BRIN
menolak, tetapi proposal riset yang bersangkutan belum berhasil mendapatkan pendanaan yang
dibuka secara kompetitif, mungkin karena proposalnya belum sesuai. Skema pendanaan di BRIN
selalu dilaksanakan berbasis kompetisi terbuka untuk memastikan bahwa pelaksana riset memiliki
komitmen dan rekam jejak terkait yang terbaik di topik tersebut. Ini penting untuk meningkatkan
tingkat keberhasilan riset. Sehingga tidak bisa diinterpretasikan bahwa BRIN tidak mendukung topik
tersebut. Karena realitanya masih banyak proposal lain yang terkait topik deteksi dini tsunami yang
dibiayai oleh BRIN.
3. Seolah telah terjadi penyelewengan anggaran di BRIN
a) Hasil Pemeriksaan BPK RI
BPK RI telah selesai melakukan proses PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) pada akhir
2022 sebagai bagian dari proses likuidasi DIPA pada 5 eks entitas lama (Kemristek, BATAN, BPPT,
LAPAN, dan LIPI). Tetapi sampai hari ini (8 Februari 2023) BRIN belum menerima LHP (Laporan
Hasil Pemeriksaan) BPK RI. Sebagai bagian dari proses sebelum penerbitan LHP, pada
pertengahan Januari 2023 lalu, BRIN telah melaksanakan tahap respon untuk mengklarifikasi KHP
(Konsep Hasil Pemeriksaan). Dengan demikian, secara resmi belum ada temuan dari BPK RI
terhadap BRIN. Sesuai ketentuan, seharusnya KHP belum dapat menjadi dokumen publik karena
masih membutuhkan klarifikasi dari kedua pihak (pemeriksa dan terperiksa).
b) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Infrastruktur
BRIN sangat menyayangkan adanya penyampaian informasi yang sama sekali tidak tepat,
tendensius, dan tanpa klarifikasi terkait potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia
barang/jasa pelaksana pembangunan.
Sesuai prosedur, setiap pembangunan fisik yang diselesaikan oleh K/L akan dilakukan pemeriksaan
bersama untuk memastikan kebenaran penyelesaian, termasuk apabila ada temuan, misalnya
kekurangan volume pekerjaan yang selalu terjadi akibat perbedaan antara perencanaan dan kondisi
riil di lapangan. Sebagai tindak lanjut, K/L wajib melakukan penagihan kembali ke penyedia
barang/jasa apabila terjadi kelebihan pembayaran sesuai rekomendasi Tim Pemeriksa.
Secara umum selisih kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi di BRIN jauh di bawah 1% dari
nilai pekerjaan, dan selalu dilakukan penagihan kembali sesuai rekomendasi Tim Inspektorat BRIN
maupun BPK RI untuk disetorkan secara langsung ke kas negara oleh penyedia barang/jasa.
Salah satu contoh ketidakakuratan artikel Koran Tempo yang sangat menyesatkan adalah data
infografis yang menuliskan adanya kekurangan volume senilai Rp. 808 miliar pada pekerjaan
gedung BASICS (Bandung Advanced Science and Creative Space), padahal nilai kontrak pekerjaan
yang telah dituntaskan tersebut tidak lebih dari Rp. 300 miliar.
c) Postur Anggaran BRIN TA 2023

PALU, -Masih dalam suasana pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala 2023, Ditlantas Polda Sulteng memberikan Pendidikan masyarakat (Dikmas) lalu lintas melalui “Polisi Sahabat Anak (Polsanak)”

Dikmas Lantas Polsanak kali ini mengunjungi TK Gamaliel Jalan Pattimura Kelurahan Maesa, Kota Palu yang diterima langsung Kepala Sekolah, Intan Panggabean, Jumat (10/2/2023)

“Terima kasih atas kehadiran bapak ibu yang menyempatkan datang ke TK Kami,”sambut Kepala Sekolah TK Gamaliel

Semoga dengan kehadiran bapak ibu Polisi Sahabat Anak, anak-anak kami mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan memahami rambu-rambu lalu lintas, harapnya

Anak-anak nampak gembira dan suka cita mengikuti serta menyimak bapak ibu Polisi yang memperkenalkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau rambu-rambu lalu lintas

Pola pengajaran yang dilakukan dengan bernyanyi sambil menjelaskan APILL yang diperagakan Polsanak Ditlantas Polda Sulteng menarik perhatian anak yang memiliki rasa ingin tahu

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulteng Kompol Abu Bakar Djafar mengatakan, momen Operasi Keselamatan Tinombala 2023, kami ingin sejak dini masyarakat mulai patuh dan disiplin lalu lintas, ujarnya

Hari ini Polsanak hadir di TK Gamaliel Palu, kita jelaskan funsi APILL, kita jelaskan arti rambu-rambu lalu lintas dengan alat peraga, menyampaikan tata cara menyeberang jalan yang aman, memperagakan bagaimana pengaturan lalu lintas dengan gerakan tangan, terang Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulteng

Alhamdullilah anak-aak antusias mengikutinya terlebih kami siapkan hadiah untuk mereka yang mampu mejawab pertanyaan. Semoga ini dapat mendidik anak sejak dini untuk tertib berlalu lintas sehingga mereka kelak dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, pungkas matan Wakapolres Donggala ini.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023. Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Sigit, Rapim Polri ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapim TNI-Polri, khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan TNI dan Polri khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kita untuk melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum,” kata Sigit usai menutup Rapim Polri.

Lebih dalam, Sigit juga menyebut, dalam Rapim Polri, seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar.

“Dan juga kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sigit.

Dalam mengawal Pemilu 2024, Sigit menekankan soal menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, TNI dan Polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Formula 1 (F1) Power Boat yang digelar di Danau Toba Medan pada 25-26 Februari 2023.

Dan juga, pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

“Itu harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Ada U’20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan pelatih dari Conventry University Inggris yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menuturkan, dalam Rapim Polri juga membahas soal mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik. Selain itu, Rapim ini juga menyinggung soal peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat.

Lebih jauh, Sigit menyebut, Polri bersama TNI juga akan fokus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia sangat menekankan kepada Polda jajaran yang wilayahnya rawan Karhutla untuk menanggulangi hal tersebut.

“Juga kesiapan dari ASAP digital aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran. Itu semua kita minta untuk aktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan,” tutup Sigit.

Aceh: Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Jumat, 10 Februari 2023. Kedatangan Presiden disambut oleh Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pangdam I/Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan, dan Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar.

Di Aceh, Presiden akan melakukan sejumlah agenda kerja yang diawali dengan mengunjungi Pasar Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe. Di pasar tersebut, Presiden akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Selepas itu, Presiden akan menuju pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kabupaten Aceh Utara untuk meresmikannya. Kepala Negara kemudian akan menuju halaman PT PIM untuk menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) 2023 dan meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, Presiden diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan para milenial di Gedung Pertemuan PT Pupuk Iskandar Muda. Pada sore harinya, Presiden akan kembali menuju Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara melalui Bandara Malikussaleh.

Sebelumnya, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan sekitar pukul 07.35 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Adelaide – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan di Bali Process Government dan Bussiness Forum yang mengawali rangkaian kegiatan The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia pada 9 Februari 2023.

“Pada agenda forum kali ini, kami mendorong upaya kolektif dengan sektor swasta untuk dapat memerangi perdagangan manusia baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi anak, termasuk promosi transparansi rantai pasokan dan praktek bisnis yang etis,” ujar Yasonna selaku Ketua Delegasi Republik indonesia.

Yasonna mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara yang penting Untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia saat ini.

“Memperkuat keterlibatan berbagai teknologi dan platform digital dapat mengurangi risiko perdagangan manusia di ruang online. Dalam implementasinya juga diperlukan komunikasi yang kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan, dan penegak hukum agar teknologi ini dapat bekerja dengan maksimal,” kata Yasonna.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Diantaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja) yang diharapkan akan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Pada kesempatan tersebut Yasonna juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing yang dalam bentuk reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Diantaranya reformasi di bidang keimigrasian

“Kemudahan berbisnis di Indonesia didukung dengan penyederhanaan kebijakan keimigrasian dan layanan keimigrasian secara online. Orang asing sekarang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Indonesia dibawah kebijakan rumah kedua,” ujarnya.

Selain reformasi kebijakan di bidang keimigrasian, Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi digital untuk pendirian perusahaan perorangan (PT Perseorangan) untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum. Juga ada penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille. Apostille secara signifikan memangkas birokrasi dalam legalisasi dokumen publik luar negeri dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

“Kami juga meluncurkan aplikasi pendirian perusahaan perseorangan, aplikasi apostille untuk legalisasi dokumen publik asing dengan cepat, serta berbagai kebijakan terkait pelindungan kekayaan intelektual agar pebisnis dapat lebih mudah untuk membangun, mengembangkan, dan memperluas bisnis mereka,” kata Yasonna di depan para Pemimpin Bisnis terkemuka dari berbagai belahan dunia yang hadir.

Menkumham yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard P. Silitonga dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim menyampaikan bahwa kedepannya Indonesia akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif terhadap tren perdagangan orang serta mendorong peningkatan kolaborasi oeh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bali Process, atau lengkapnya Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Organisasi multilateral ini beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

Fit JH

Jakarta: Polda Metro Jaya menyampaikan insan pers merupakan mitra strategis bagi Polri sebagai kontrol sosial dalam mencapai demokrasi yang bermartabat.   “Tujuan dari pada profesi jurnalis ini adalah edukasi, kemudian informasi, dan juga bahkan sebagai kontrol sosial tentunya ini sebagai suatu pilar, atau salah satu pilar bangsa ini untuk menuju demokrasi sesuai tagline hari ini, pers merdeka, tentu demokrasi bermartabat, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-38 di Jakarta, Kamis.   Trunoyudo menambahkan pers sebagai mitra strategis secara konstruktif turut membantu tugas Polri.   “Khususnya dalam memberikan sosialisasi bagaimana pekerjaan Polri seperti kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan juga penegakan hukum,” katanya.   Trunoyudo menjelaskan banyak hal-hal yang Polri rasakan seperti menjadi sorotan dan penilaian publik.   “Namun semua persoalan ini bisa kami jelaskan, bisa kami sampaikan dengan baik, tentu dengan kanal yang ada di media, khususnya media mainstream,” ucapnya.   Trunoyudo juga menambahkan rekan-rekan jurnalis diikat dengan kode etik jurnalis. tentu hal yang sangat profesional dalam menjaga keseimbangan berita.   “Rekan rekan harus memiliki narasumber, mengklarifikasi, menginvestigasi, tentu bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu produk jurnalis yang sesuai dengan profesional dan kode etik, ” ucapnya.   Trunoyudo berharap tema tahun ini bukan hanya sekedar retorika, apalagi tahun ini juga tahun politik menjelang pemilu.   “Kita masih memiliki tugas tugas tantangan untuk memberikan suatu edukasi informasi dan kontrol sosial yang seimbang, profesional dan tentunya terbuka menurut apa yang aturan berlaku pada kode etik jurnalis, ” ucapnya.   Sebagai informasi peringatan HPN dirayakan pada 9 Februari yang tahun ini dipusatkan di Medan, Sumatera Utara dengan mengusung tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat”.

Polda Metro Jaya Ikut Rayakan Hari Pers Nasional (HPN) Ke -38

Polda Metro Jaya menyampaikan insan pers merupakan mitra strategis bagi Polri sebagai kontrol sosial dalam mencapai demokrasi yang bermartabat. “Tujuan dari pada profesi jurnalis ini adalah edukasi, kemudian informasi, dan juga bahkan sebagai kontrol sosial tentunya ini sebagai suatu pilar, atau salah satu pilar bangsa ini untuk menuju demokrasi sesuai tagline hari ini, pers merdeka, tentu demokrasi bermartabat, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-38 di Jakarta, Kamis. Trunoyudo menambahkan pers sebagai mitra strategis secara konstruktif turut membantu tugas Polri. “Khususnya dalam memberikan sosialisasi bagaimana pekerjaan Polri seperti kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan juga penegakan hukum,” katanya. Trunoyudo menjelaskan banyak hal-hal yang Polri rasakan seperti menjadi sorotan dan penilaian publik. “Namun semua persoalan ini bisa kami jelaskan, bisa kami sampaikan dengan baik, tentu dengan kanal yang ada di media, khususnya media mainstream,” ucapnya. Trunoyudo juga menambahkan rekan-rekan jurnalis diikat dengan kode etik jurnalis. tentu hal yang sangat profesional dalam menjaga keseimbangan berita. “Rekan rekan harus memiliki narasumber, mengklarifikasi, menginvestigasi, tentu bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu produk jurnalis yang sesuai dengan profesional dan kode etik, ” ucapnya. Trunoyudo berharap tema tahun ini bukan hanya sekedar retorika, apalagi tahun ini juga tahun politik menjelang pemilu. “Kita masih memiliki tugas tugas tantangan untuk memberikan suatu edukasi informasi dan kontrol sosial yang seimbang, profesional dan tentunya terbuka menurut apa yang aturan berlaku pada kode etik jurnalis, ” ucapnya. Sebagai informasi peringatan HPN dirayakan pada 9 Februari yang tahun ini dipusatkan di Medan, Sumatera Utara dengan mengusung tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat”.

PALU: Empat kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) mewarnai hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala tahun 2023 di wilayah Polda Sulteng,

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari di Polda Sulteng pada saat menyampaikan perkembangan pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala-2023, Kamis (9/2/2023)

“Ada empat peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Sulteng hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala-2023 atau Rabu 8 Februari 2023” ungkap Kasubbid Penmas kepada media di Palu,

Empat laka lantas itu terjadi di wilayah Polres Parigi Moutong 2 kasus, Polres Poso 1 kasus dan Polres Morowali Utara 1 kasus, jelasnya

Ia juga menyebut, terdapat 1 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat dan 4 korban luka ringan dengan total kerugian materiil Rp14 Juta.

Sementara itu kata Sugeng, dilihat dari usia korban laka lantas, kelompok usia 15-19 tahun 2 korban, kelompok usia 45-49 tahun 2 korban, kelompok usia 50-54 tahun 1 korban dan kelompok usia 55-59 tahun 2 korban.

Bila dilihat dari profesi korban, Aparatur Sipil Negara (ASN) 2, Pelajar/Mahasiswa 2, karyawan/swasta 1 dan prufesi lainnya 2. Sedangkan Kelompok usia Pelaku laka lantas, kelompok usia 22-29 tahun 2 pelaku, kelompok usia 30-39 tahun 1 pelaku, kelompok usia 50-59 tahun 1 pelaku, ujar Kasubbid Penmas.

Sedangkan untuk profesi pelaku, karyawan/swasta 2 pelaku, pengemudi/sopir 1 pelaku serta profesi lain-lain 1 pelaku. Mantan Wakapolres Tolitoli juga menjelaskan Jenis kendaraan yang terlibat laka lantas, antara lain Sepeda motor 4, Mobil penumpang 3 dan mobil barang 1.

Sugeng juga menjelaskan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini dalam penanganan Polres setempat. Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini dan menyampaikan ucapan duka cita bagi korban yang meninggal dunia,

Kembali diimbau kepada pengguna jalan raya khususnya pengendara atau pengemudi kendaraan, agar ikuti aturan disiplin berlalu lintas karena keselamatan berlalu lintas adalah hal yang pertama dan utama, pungkasnya.

Sulteng; Rabu 08 Pebruari 2023 Bupati Tolitoli Amran Hi, Yahya Kunjungan Kerja Ke Kecamatan Dondo, Kabupaten Tolitoli, Provinsi Sulawesi Tengah Dalam Rangkah Acara Peresmian Di SMA Negri (1) Satu Dondo.

Peresmian ini Di Hadiri Sekab, Perwakilan Kejari, Asisten 1,2 Dan 3 yang juga Selaku Plt. Kadisdikbut Kabupaten Tolitoli, Kepala BPKAD, Kepala BPPEDA, Sekretaris Disdikbud Kabupaten Toitoli, Bagian Humas, Protokol Pemkab Tolitoli, Dinas Kesehatan, Dinas Pertanian Dan Tanaman Pangan Dan 10, Sepulus Kepala Dinas (OPD) Yang Hadir Bersama Rombongan, Kepala Dinas Dikbud Provinsi Di Wakili Oleh Kepala Bidang Pembinaan SMA, Camat Dondo,Kapolsek Dondo, Danramil Dondo, ASN Kecamatan Dondo, Kepala SMP Sekecamatan Dondo, Dan Kepala Desa Sekecanatan Dondo.

Ada 5 Lima Pasilitas Yang Di Resmikan Oleh Pak Bupati, Terdiri Dari Ruang Guru, Ruang Kelas, Ruang UKS, Ruang Lab, Kimia Dan Toilet.

Kepala Sekolah SMA Negri 1, Satu Dondo Abd.Basit Sy.Hi. Mustafa, S.Pd. M,Pd. Dalam Pidatonya Menyampaikan Terimakasih Yang Sebesar besarnya Kepada Bapak Bupati Atas Waktu Dan Kehadirannya Dalam Rangkah Peresmian Pasilitas Melalui Dana Alokasi Khusus (DAK) Pisik SMA Thn, Anggaran 2022; Yang Di Bangun Di SMA Negri 1, Satu Dondo Ini Tuturnya.

Dalam Pidatonya Bupati Tolitoli Amran Hi, Yahya Menyampaikan Bahwa Betapa Pentingnya Pendidikan Di Kalakkan Demi Kenerasi Kenerasi Kita Kedepan Nanti Ia Juga Menyampaikan Bahwa 5, Lima Sampai 10, Sepuluh Tahun Kedepan Mau Jadi Pemimpi itu Tidak Tergantun Pada Garis Tangan Akan Tetapi Akan Tergantung Dari Pendidikan Olehnya itu Marilah Kita Bersama Sama Mendorong Agar Pendidikan Di Kecamtan Dondo Ini Lebih Maju Dan Menghasilkan Siswa Siswa Yang Berpotensi Untuk Masa Depan Imbuhnya.

Peresmian Di Lakukan Oleh Bupati Tolitoli Amran Hi, Yahya Dengan Menggunting Vitah.( AMRAN)

JAKARTA – Beredar berita Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Firli Bahuri mengatakan, pihaknya masih terus melakukan pengejaran terhadap buronan kasus korupsi Harun Masiku.

Menurutnya, salah satu kesulitan dalam penangkapan karena Harun Masiku melakukan perubahan identitas. Meski demikian, Firli menegaskan bahwa KPK tidak akan menyerah untuk memburu buronan tersebut.

Lebih lanjut, Firli mengatakan, terdapat beberapa buron yang sudah diketahui keberadaannya dan dilakukan upaya penangkapan. Akan tetapi Firli menegaskan, penangkapan terhadap seseorang harus berdasarkan hukum.

“Dan ternyata pada saat dilakukan penangkapan yang bersangkutan atas namanya sudah berubah. Jadi kalau awalnya namanya adalah PT, di saat dilakukan penangkapan namanya sudah berubah jadi TTP,” jelasnya.

Menurut dia, hal itu menyulitkan KPK untuk melakukan penangkapan. Namun ia menegaskan KPK tidak akan menyerah untuk memburu para buron kasus korupsi itu.

“Empat orang kita paham masih melakukan upaya kita untuk melakukan penangkapan yang bersangkutan,” terang Firli.

Moh Hosen Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menilai Ketua KPK kurang niat untuk memburu dan menangkap Harun Masiku, ada apa. Dan Alasan karena adanya perubahan identitas itu tidak masuk akal karena untuk mencari tahu Dispenduk di Indonesia masih aktif dan tidak mungkin dia berdomisili tampa legalitas.

KPK harus mampu melakukan penangkapan kepada Harun Masiku, Karena jika tidak segera ditemukan dan ditangkap. Maka Publik Menilai KPK ada indikasi kerjasama dengan oknum-oknum tidak bertanggung jawab untuk menutupi Kasus yang tidak menutup kemungkinan melibatkan banyak orang besar.

Kami sebagai Aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) menyarankan kepada Ketua KPK FIRLI BAHURI untuk memundurkan diri dari jabatannya. Karena sudah dinilai tidak mampu mengemban Amanah negara. Sebagaimana 5 asas kinerja KPK yang menjadi Patokan pokok sistem kerja dalam memberantas persoalan tindak pidana Korupsi di negeri ini seakan diabaikan,” Ungkap Aktivis KAKI, Kamis (09/02/2023).

Seperti diketahui, Harun Masiku merupakan eks calon legislatif PDIP yang menyuap mantan Wakil Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan terkait Penetapan Anggota DPR RI terpilih 2019-2024 di KPU. Harun Masiku masuk dalam DPO sejak 17 Januari 2020.

Sedangkan Kirana Kotama alias Thay Ming merupakan tersangka kasus dugaan suap terkait pengadaan pada PT PAL. Dia ditetapkan sebagai buron sejak 15 Juni 2017. Lalu, Paulus Tannos alias Thian Po Tjhin yang telah masuk DPO sejak 19 Oktober 2021. Dia merupakan tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan KTP Elektronik tahun 2011-2013.

Terakhir, Bupati Mamberamo Tengah, Ricky Ham Pagawak. Dia adalah tersangka kasus dugaan suap dan gratifikasi terkait proyek pengadaan barang/jasa di Kabupaten Mamberamo Tengah, Papua.