Sidareja, 23 April 2025 – Alhamdulillah, hari ini telah dilaksanakan rapat penting di Kantor Perhutani, Jalan Rinjani, Cibenon, Kecamatan Sidareja, dengan dua agenda utama: lailatul halal dan pembentukan Paguyuban Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) se-Rawa Barat, yang meliputi wilayah dari Ujung Gagak hingga Rawa Apu. Kabar gembira menyusul rapat tersebut, dengan resmi terbentuknya Paguyuban LMDH dan Koperasi LMDH untuk wilayah Rawa Barat.

Pembentukan ini meliputi desa Cimrutu, Rawaapu, Bulupayung, dan Kampung Laut, dan dihadiri langsung oleh Bapak Teguh Supriyanto selaku Asisten Perhutani (Asper) wilayah Rawa Barat.

Acara ini juga dihadiri oleh seluruh ketua LMDH se-Rawa Barat, termasuk Bapak Suryo Haryanto. Selain itu, Bapak Sadiman, yang dikenal sebagai pengagas pembentukan paguyuban dan koperasi ini, turut hadir. Bapak Suryo Haryanto juga bertindak sebagai narasumber dalam acara tersebut, memberikan wawasan dan arahan terkait pengelolaan LMDH dan koperasi yang efektif.

Pembentukan paguyuban ini bertujuan untuk memperkuat koordinasi, komunikasi, dan sinergi antar LMDH dalam mengelola sumber daya hutan secara lestari dan meningkatkan kesejahteraan anggota serta masyarakat sekitar hutan.

Dalam sambutannya, Bapak Teguh Supriyanto Antoarium menyampaikan apresiasi yang tinggi atas inisiatif dan semangat kebersamaan yang ditunjukkan oleh para anggota LMDH. Beliau menekankan pentingnya peran LMDH sebagai mitra strategis Perhutani dalam menjaga kelestarian hutan dan memberdayakan ekonomi masyarakat. “Pembentukan paguyuban dan koperasi ini adalah langkah maju yang sangat baik. Saya berharap sinergi yang terjalin dapat membawa manfaat nyata bagi kelestarian hutan Rawa Barat dan peningkatan taraf hidup masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, pembentukan Koperasi LMDH diharapkan dapat menjadi wadah bagi pengembangan usaha-usaha produktif berbasis potensi lokal, seperti hasil hutan bukan kayu, ekowisata, dan usaha mikro kecil lainnya. Dengan adanya koperasi, anggota LMDH akan memiliki akses yang lebih mudah terhadap modal, pelatihan, dan pemasaran produk.
Perwakilan dari masing-masing LMDH menyampaikan antusiasme dan komitmen mereka untuk aktif berperan dalam paguyuban dan koperasi ini.

Mereka berharap, dengan adanya wadah yang lebih terstruktur, pengelolaan hutan akan semakin baik dan manfaatnya dapat dirasakan secara lebih luas oleh masyarakat.

Pembentukan Paguyuban dan Koperasi LMDH SE wilayah Rawa Barat ini diharapkan menjadi contoh positif bagi wilayah lain dalam upaya mewujudkan pengelolaan hutan yang berkelanjutan dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.

Red”

Jakarta. Ketua Komisi V DPR Lasarus mengapresiasi pelaksanaan arus mudik Lebaran 2025. Arus mudik dan balik lebaran dinilai berjalan dengan lancar.

Ia mengatakan mobilitas masyarakat pada mudik 2025 mencapai 154,62 juta.

“Komisi V DPR RI memberikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Kementerian Perhubungan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepala BMKG, Kepala Basarnas dan lembaga pemerintah lainnya seluruh perusahaan BUMN yang terlibat dalam angkutan mudik Lebaran dan perusahaan-perusahaan swasta,” jelas Lasarus, Rabu (23/4/2025).

Tingkat kecelakaan selama periode mudik 2025 menurun dibanding tahun sebelumnya. Lasarus menilai hal ini menjadi bukti koordinasi antarsektor dalam pelaksanaan mudik berjalan dengan baik.

“Hal ini disebabkan oleh berbagai faktor. Namun arus mudik Lebaran 2025 ini mencatat angka kecelakaan lalu lintas turun 34,31 persen menjadi 4.640 kecelakaan dibanding angkutan Lebaran 2024 sebesar 7.064 kecelakaan. Hal ini menunjukkan bahwa koordinasi antarsektor terus berjalan dengan baik,” pungkasnya.

Kendati demikian, Lasarus masih menemukan beberapa keluhan dari masyarakat terkait mudik Lebaran 2025. Salah satunya soal kenaikan tarif tiket pesawat.

“Masih ditemukan keluhan dari calon penumpang terkait dengan kenaikan tarif tiket pesawat dan keterlambatan atau delay penerbangan. Oleh karena itu, perlu dilakukan evaluasi menyeluruh terhadap seluruh maskapai penerbangan guna memastikan pelayanannya lebih baik,” ujar Lasarus.

Ia meminta keluhan masyarakat tersebut dievaluasi. Lasarus mengatakan pelayanan di jalan tol juga harus ditingkatkan.

“Standar pelayanan minimum jalan tol bersifat wajib dan merupakan hak setiap pengguna jalan tol perlu pengawasan serius dan perbaikan kinerja dari stakeholder terkait,” imbuhnya.

Red”