LIN-RI.COM

Pontianak Kalimanatan Barat 24 Juni 2025

Beredar kabar mengejutkan soal dugaan pemindahan barang bukti oli ilegal palsu dari sebuah gudang di Jalan Arteri Supadio, Kubu Raya, yang telah disegel pihak berwajib.

Truk bermuatan berat terlihat keluar dari area tersebut dan membawa barang yang dicurigai sebagai oli ilegal palsu ke kawasan pergudangan Ocean 88 dan sebuah ruko di Jalan Adi Sucipto, Arang Limbung,samping Gg.Rembulan Senin (23/6) malam.

Kronologi bermula saat tim gabungan dari Den Intel Kodam XII/Tpr bersama pihak terkait memantau gudang oli palsu yang disegel. Sekitar pukul 21.45 WIB, lima unit truk bak dan mobil boks terlihat keluar dari lokasi, membawa muatan yang diduga kuat sebagai oli ilegal palsu.

Tim lantas membuntuti kendaraan hingga ke kawasan pergudangan Ocean 88 dan sebuah ruko di Arang Limbung. Hasil profiling mengungkapkan bahwa tempat tersebut terkait dengan seorang pengusaha berinisial EC, yang berdomisili di Sungai Raya Dalam.

Tim segera berkoordinasi dengan Kejati Kalbar, tetapi belum melakukan penggerebekan lanjutan mengingat waktu yang sudah larut malam. Kejati memberi arahan agar pemantauan terus dilakukan sambil mempersiapkan langkah bersama.

Meski belum ada keterangan resmi dari pihak berwenang, kabar ini jelas membutuhkan perhatian serius. Pasalnya, gudang tempat oli ilegal palsu disita sebelumnya telah disegel dengan garis polisi dan bahkan sempat ditinjau langsung oleh Wakil Gubernur Kalbar, Krisantus Kurniawan.

Degan kejadian ini Ketua Umum Barisan Pemuda Melayu (BPM) Kalbar, Gusti Eddy, bereaksi keras terkait temuan ini.
Ia menekankan bahwa negara tidak boleh tunduk kepada pelaku usaha ilegal, koruptor, maupun premanisme.

“Kasus ini harus diusut tuntas hingga ke akar-akarnya. Jika terbukti, pelaku dan pemilik usaha ini harus dijerat dengan tindak pidana pencucian uang (TPPU) dan dimiskinkan.

Negara tidak boleh dikalahkan oleh cukong, preman, atau koruptor,” tegas Gusti, Selasa (24/6) malam pada awak media.

Gusti juga mengingatkan aparat penegak hukum agar tidak bermain mata dengan pelaku usaha yang merugikan negara dan masyarakat. “Hukum itu panglima. Siapa pun yang coba menghalangi proses hukum, harus ditindak tegas,” imbuhnya.

BPM Kalbar menyatakan siap mengawal penuh proses ini dan meminta Presiden, Menko Polhukam, Kapolri, Panglima TNI, Ka.BIN, Ka.BAIS, Jaksa Agung, hingga ketua DPR RI berserta jajaran memberikan perhatian khusus guna menjamin penegakan hukum yang adil.

Saat ini, BPM Kalbar terus memantau perkembangan di lapangan sambil menunggu langkah lanjutan dari Kejati dan instansi terkait.

Jika terbukti bahwa pemindahan oli ilegal palsu ini memang dilakukan untuk menghalangi proses penyidikan, Gusti mendesak agar aparat segera melakukan penggerebekan dan mencekal para pelaku agar tidak melarikan diri.

“Jangan biarkan hukum hanya tajam ke bawah dan tumpul ke atas. Pelaku usaha nakal dan para beking harus diseret ke pengadilan dan dijerat dengan pasal berlapis. Mereka yang merusak tatanan hukum dan merugikan negara wajib dimiskinkan dengan tindak pidana pencucian uang,” tegas Gusti.

BPM Kalbar mengingatkan bahwa publik tengah menunggu bukti nyata dari aparat penegak hukum bahwa negara tidak takluk kepada para pemain bisnis ilegal.

“Hukum itu panglima. Siapa pun yang bermain-main dengan aturan, harus siap menerima ganjarannya. BPM siap berada di garda terdepan, memastikan proses ini tidak masuk angin,” pungkas Gusti Eddy.

Sumber : Gusti Eddy

Konawe, SULTRA,
24 Juni 2025. Di tengah gencarnya upaya pemerintah memberantas tambang ilegal, ironi justru terjadi di Kabupaten Konawe, Sulawesi Tenggara. Dua titik tambang galian C jenis pasir yang beroperasi tanpa izin resmi diduga berjalan mulus karena adanya “dukungan” dari oknum aparat penegak hukum.

Lokasi tambang ilegal itu terletak di Desa Belatu, Kecamatan Pondidaha dan Desa Teteona, Desa Linonggasai, Kecamatan Wonggeduku Barat. Mirisnya, tambang tersebut tetap beroperasi meski tidak memiliki dokumen legal seperti Izin Usaha Pertambangan (IUP) atau Surat Izin Pertambangan Batuan (SIPB).

Sumber dari tim investigasi media Sergap7 menyebutkan, pihak pemilik tambang secara terang-terangan mengaku bahwa mereka menyetor uang kepada oknum polisi berinisial MD, anggota Tipiter Polres Konawe, sebesar Rp 60 juta dan Rp 20 juta demi kelancaran aktivitas tambang ilegal.

“Kami kasih duit, makanya bisa jalan terus,” ujar pemilik tambang dalam rekaman suara yang dimiliki redaksi.

Pernyataan ini semakin memperkuat dugaan bahwa tambang-tambang ilegal di Konawe tidak hanya dibiarkan, tetapi justru dilindungi oleh aparat yang seharusnya menindak pelanggaran hukum. Praktik suap dan pembiaran seperti ini merupakan pengkhianatan terhadap institusi Kepolisian RI dan hukum negara.

Lebih parahnya lagi, dugaan keterlibatan oknum dari partai politik warna “coklat” juga mencuat sebagai beking tambahan, menambah rumitnya benang kusut tambang ilegal ini.

Padahal, UU Nomor 3 Tahun 2020 dan PP Nomor 96 Tahun 2021 telah dengan jelas mengatur bahwa segala bentuk aktivitas pertambangan harus melalui mekanisme perizinan ketat, baik secara administratif, teknis, maupun lingkungan.

Namun hingga berita ini diturunkan, oknum polisi MD dari Tiviter Polres Konawe belum dapat dimintai keterangan secara resmi. Polres Konawe juga terkesan diam, tanpa ada langkah tegas atas aktivitas tambang ilegal yang sudah berlangsung cukup lama.

Kini, tanggung jawab berada di tangan Polda Sultra dan Mabes Polri untuk membersihkan institusi dari oknum-oknum busuk yang memperjualbelikan kewenangannya demi uang haram.

Jika pembiaran terus dilakukan, bukan hanya kerusakan lingkungan yang akan terjadi, tapi kepercayaan publik terhadap hukum dan aparat akan runtuh total.

(Tim Media)

Jember,-Heningnya informasi tentang Kabupaten Jember kondusivitas yang tidak di ketahui oleh Presiden Indonesia.Senin 23 Juni 2025.Potensi besar wilayah Jember yang berada di wilayah Provinsi Jawa Timur menyimpan misteri ada sesuatu yang sengaja tidak terpublik, seperti penambangan Emas,Perjudian dan peredaran Narkoba yang tanpa di endus Masyrakat luas.

Hal ini menjadi menarik perhatian oleh tim Investigasi untuk mengupas tuntas dan mengulas apa yang terjadi di Kabupaten Jember,Jawa Timur.

Dalam kurung waktu satu bulan,tim investigasi mencoba menelusuri keberadaan informasi yang di terima oleh tim, sungguh mencengangkan,memang benar informasi itu, tidak salah dan sangat akurat.”Kami tim Investigasi sudah mengantongi bukti-bukti penambangan emas,Narkoba dan Perjudian 303,sabung ayam,dadu/cap Djiki.

Menurut keterangan narasumber yang kredibel dan akurat,dirinya tidak mau di sebutkan namanya.ia mengatakan kalau banyak uang diduga atensi mengalir ke pihak Institusi,seperti Polda Jawa Timur,Polres,Polsek dan Institusi TNI AD.

Redaksi akan terus mempublikan apa yang tersembunyi pundi-pundi financial atensi yang mengalir kepada Aparatur Negara.

Mengingat Pesan Presiden RI.H.Prabowo Subianto saat mimpin Rapim TNI-Polri Tahun 2025, (Presiden Prabowo Tegaskan TNI-Polri Dedikasikan Diri untuk Bangsa dan Negara).Rapat Pimpinan TNI Polri Tahun 2025 yang digelar di The Tribrata, Jakarta, pada Kamis, 30 Januari 2025.

Presiden Prabowo Subianto menekankan pentingnya peran Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam menjaga eksistensi dan menegakkan kedaulatan negara.

“TNI dan Polri adalah dua institusi yang merupakan wujud dari kehadiran negara, wujud dari penegakan kedaulatan, wujud dari eksistensi negara. Undang-Undang Dasar, Undang-Undang Keputusan-Keputusan Presiden, peraturan-peraturan pemerintah, peraturan-peraturan Presiden, dan semua produk-produk dari pemerintahan tidak ada artinya kalau tidak ditegakkan,” ucap Presiden

Kepala Negara menegaskan bahwa keberhasilan atau kegagalan suatu negara terlihat dari bagaimana TNI dan Polri menjalankan tugasnya. Menurut Presiden, tentara dan polisi memiliki peran strategis dalam menjaga kedaulatan negara, sehingga jika kedua institusi ini gagal, maka negara itu pun bisa dikatakan gagal.

Presiden mengingatkan bahwa kekuasaan yang diberikan kepada TNI dan Polri merupakan amanah besar dari rakyat. Presiden menyebut, rakyat memercayakan kekuasaan TNI dan Polri dan berharap agar kedua institusi tersebut bisa menjalankan tugasnya dengan penuh dedikasi dan pengabdian.

“Rakyat yang melengkapi saudara dari ujung kaki sampai ujung kepala, rakyat yang memberi makan kepada tentara dan polisi, dan rakyat memberi kuasa kepada tentara dan polisi untuk memegang monopoli senjata. Dan dengan kepercayaan yang demikian besar, dengan menyerahkan kekuasaan kepada saudara-saudara, diharapkan, dituntut dari saudara-saudara pengabdian yang setinggi-tingginya,” ujar Presiden.

Presiden Prabowo juga menekankan bahwa jabatan dan pangkat yang diberikan kepada anggota TNI dan Polri bukan hanya sebuah penghormatan, tetapi juga merupakan amanah yang harus dijalankan dengan pengorbanan besar. Presiden menegaskan bahwa TNI dan Polri harus siap menyerahkan jiwa dan raga demi kepentingan bangsa dan negara.

“Pangkat yang saudara sandang, bintang yang saudara sandang, bintang yang ada di pundakmu, itu artinya adalah penghormatan dari rakyat. Penghormatan dari rakyat karena rakyat menyerahkan nasib keamanan mereka kepada saudara-saudara,” ucapnya.

Lebih lanjut, Presiden Prabowo mengingatkan bahwa jabatan dan pangkat yang disandang oleh para perwira TNI dan Polri harus disertai dengan tanggung jawab yang besar, termasuk kesiapan untuk memberikan pengorbanan tanpa ragu demi negara.

“Rakyat menyerahkan perlindungan terhadap diri mereka, terhadap masa depan mereka dan masa depan seluruh bangsa di atas pundak saudara-saudara. Pangkat yang diberikan kepada saudara-saudara artinya rakyat mengerti bahwa pada saatnya bila diperlukan, saudara-saudara harus rela menyerahkan jiwa dan raga saudara tanpa ragu-ragu,” tegas Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam acara tersebut antara lain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal Agus Subiyanto, Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf Angkatan Udara (KSAU) Marsekal TNI Tonny Harjono, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Red”

JAKARTA, 24 Juni 2025
Dugaan praktik suap, pemerasan, dan gratifikasi yang melibatkan oknum aparat imigrasi dan penegak hukum kembali mencuat ke permukaan. Sebuah rangkaian rekaman percakapan, tangkapan layar transaksi kripto, serta pernyataan bernada ancaman dari seorang Warga Negara Asing (WNA) menjadi bukti awal yang mengindikasikan adanya praktik korupsi lintas institusi.

Apa yang Terjadi?

Dalam bukti-bukti yang diterima oleh tim investigasi independen, terungkap bahwa seorang WNA berinisial “A” diduga telah menyetorkan dana secara rutin—dalam nominal yang mencapai miliaran rupiah setiap bulan—kepada oknum pejabat imigrasi dan pihak yang mengaku dapat “mengurus proses hukum” dari balik layar.

Transaksi tersebut sebagian besar dilakukan menggunakan kripto USDT (Tether), dengan nilai kumulatif yang terlacak mencapai setara Rp660 juta. Dana tersebut diduga ditransfer ke rekening pribadi dan institusi yang berada di bawah yurisdiksi keuangan Indonesia.

Siapa yang Terlibat?

Meskipun pihak berwenang belum mengumumkan nama secara resmi, dalam bukti komunikasi yang tersebar, terdapat percakapan antara pihak WNA dan individu-individu yang disebut sebagai pejabat dan perantara hukum. Salah satu pernyataan menonjol berbunyi:

“I paid you a billion every
month. I will show absolutely everything.”

Ucapan ini mengandung dugaan kuat obstruction of justice dan potensi eksploitasi sistem hukum oleh oknum tertentu.

Kapan dan Di Mana?

Seluruh bukti mengindikasikan bahwa transaksi dan percakapan terjadi dalam kurun waktu Desember 2024 hingga April 2025, dan melibatkan wilayah hukum Indonesia, khususnya dalam konteks keimigrasian dan tahanan warga asing.

Mengapa Ini Penting?

Kasus ini menyentuh akar persoalan kepercayaan publik terhadap sistem hukum nasional. Temuan ini menyingkap potensi pelanggaran serius terhadap sejumlah undang-undang:

UU Tipikor Pasal 5, 11, dan 12: Dugaan suap dan gratifikasi

UU Tipikor Pasal 12e: Dugaan pemerasan oleh penyelenggara negara

UU TPPU No. 8 Tahun 2010: Dugaan pencucian uang

KUHP & UU 19/2019: Dugaan obstruction of justice

Apabila dibiarkan, kasus ini berisiko merusak sendi integritas institusi hukum dan keimigrasian secara sistemik.

Apa Langkah Selanjutnya?

Berbagai pihak mendesak agar penyelidikan dilakukan secara terbuka dan menyeluruh:

1. KPK segera membuka penyelidikan dan menyita seluruh bukti digital dan finansial.

2. Kejaksaan Agung dan Propam Polri diminta memeriksa dugaan keterlibatan internal secara tuntas.

3. Kementerian Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Keimigrasian wajib menyatakan posisi publik dan menindak tegas jika terbukti ada pelanggaran.

Seruan Terbuka untuk Pemerintah

Kepada Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, dan Imigrasi, masyarakat sipil menyerukan:

Panggil seluruh pihak internal untuk dimintai klarifikasi resmi.

Fasilitasi media independen dan pemantauan masyarakat sipil untuk menjamin transparansi.

Nyatakan komitmen publik terhadap pemberantasan korupsi, tanpa kompromi.

Surat Klarifikasi yang dikirim kepada salah satu petinggi Kementrian Imigrasi Pemasyarakatan tidak Mendapatkan jawaban.

Sedangkan klarifikasi lewat chat watshap dari salah satu Pemimpin Media malah mendapatkan jawaban yang sangat tidak Relevan, semua akan kita ulas dan buka di berita lanjutan.

Kasus ini adalah ujian terhadap kredibilitas sistem hukum Indonesia, bukan sekadar pada satu institusi. Rakyat menunggu jawaban tegas: Apakah keadilan bisa dibeli? Apakah sistem hukum tunduk pada uang, atau pada konstitusi?

Berita ini diirangkum oleh tim investgasi pada tanggal 24 Juni 2025.

(Redaksitim)