LIN-RI.COM

Tim Jaksa Penuntut Umum (JPU) memberikan tanggapan atas pembelaan atau pledoi yang disampaikan oleh tiga terdakwa dalam perkara korupsi penyimpangan tata kelola minyak mentah dan produk BBM pada PT Pertamina dan anak usahanya.

Dalam persidangan yang berlangsung hingga Jumat dini hari 20 Februari 2026 di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Terdakwa Riva Siahaan, Terdakwa Maya Kusmaya, dan Terdakwa Edward Corne telah menyampaikan pembelaan mereka, baik secara pribadi maupun melalui penasihat hukum.

JPU Zulkipli menjelaskan bahwa inti dari perbedaan argumen dalam persidangan ini terletak pada cara pandang terhadap fakta yang ada, di mana jaksa menilai perbuatan para terdakwa sebagai bentuk penyimpangan dan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara.

Terkait kluster penjualan solar yang melibatkan Terdakwa Riva Siahaan dan Terdakwa Maya Kusmaya, JPU membantah klaim terdakwa yang menyatakan bahwa transaksi tersebut masih memberikan keuntungan.

“Berdasarkan fakta persidangan,

keuntungan yang disebut para terdakwa sebenarnya berasal dari penjualan kepada sektor pemerintah dan masyarakat dengan harga lebih mahal, sementara penjualan kepada konsumen industri tertentu justru mengalami kerugian karena dilakukan di bawah harga terendah atau bottom price,” ujar JPU Zulkipli.

Lebih lanjut, JPU menyoroti adanya pengabaian terhadap instrumen pengujian harga saat dilakukan perpanjangan kontrak. Para terdakwa dinilai tetap melanjutkan kontrak yang merugikan PT Pertamina Patra Niaga dengan alasan mempertahankan pangsa pasar dan mengacu pada harga historis, padahal praktik tersebut jelas bertentangan dengan prinsip Good Corporate Governance (GCG) dan kepatutan bisnis.

Jaksa mempertanyakan kebijakan perusahaan yang terus mempertahankan konsumen yang secara konsisten memberikan kerugian bagi keuangan negara.

Sementara itu, untuk kluster pengadaan atau impor BBM, JPU menilai pembelaan terdakwa Edward Corne justru menguatkan dakwaan jaksa. Meskipun terdakwa berdalih bahwa komunikasi dengan mitra usaha adalah hal yang lazim, jaksa menemukan bukti adanya pemberian perlakuan istimewa dan pembocoran informasi rahasia melalui pesan WhatsApp. Informasi mengenai posisi Daftar Mitra Usaha Terseleksi (DMUT) yang seharusnya dijaga kerahasiaannya ternyata dibocorkan kepada pihak tertentu, sehingga melanggar pedoman pengadaan yang berlaku di internal Pertamina.

Sebagai tindak lanjut atas persidangan hari ini, Penuntut Umum akan menyusun tanggapan tertulis atau Replik untuk mematahkan argumen pembelaan para terdakwa. Dokumen Replik tersebut dijadwalkan akan dibacakan pada persidangan berikutnya yang akan digelar pada hari Senin, 23 Februari 2026.
..

Jakarta, 20 Februari 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”

Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin pelaksanaan kegiatan Apel Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) pada hari Rabu, 18 Februari 2026 di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan JAM INTEL ini bertujuan untuk melakukan pembenahan berkelanjutan serta menyempurnakan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2025 yang lampau.
Dalam amanatnya, Jamintel menegaskan bahwa Apel Integritas bukan sekadar seremonial penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama, atau penetapan Agen Perubahan semata, melainkan sebuah instruksi bagi seluruh pegawai untuk membudayakan nilai-nilai integritas agar birokrasi berjalan efisien, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan.
Jamintel menggarisbawahi dua poin utama untuk diresapi dan diaktualisasikan dalam rutinitas pekerjaan, yaitu menjaga integritas dan mengedepankan prinsip berorientasi pelayanan. Terkait integritas, Ia mengingatkan bahwa prestasi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah “ASTA CITA” harus terus dipertahankan.
“Budaya integritas ini dapat dibangun mulai dari hal sederhana, seperti mengutamakan kewajiban dibandingkan hak, melaksanakan tugas tepat waktu, serta saling mengingatkan sesama rekan kerja untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan di lingkungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,” ujar Jamintel.
Lebih lanjut, Jamintel menjelaskan bahwa meskipun bidang intelijen tidak memberikan pelayanan publik secara langsung seperti instansi kependudukan atau perpajakan, namun orientasi pelayanan tetap menjadi misi utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
Pelayanan di bidang intelijen tetap optimal melalui fungsi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (LIDPAMGAL) untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi unit kerja lainnya, seperti bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, hingga Pemulihan Aset dan Pengawasan.
“Sebagai output nyata, Jamintel mendorong pemberian hasil Perkiraan Keadaan (KIRKA) yang berkualitas kepada unit kerja terkait. Hasil KIRKA ini sangat krusial karena merupakan rangkuman aspek menyeluruh yang hanya bisa dilakukan oleh unit intelijen, sehingga unit kerja lain dapat menghasilkan kebijakan yang ideal dan dapat dilaksanakan tanpa kendala,” imbuh Jamintel.
Di akhir arahannya, Jamintel mengajak seluruh jajaran untuk berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja secara berkesinambungan demi memberikan dampak positif bagi institusi serta tetap menjaga kebahagiaan dalam menjalankan tugas.
.

Jakarta, 18 Februari 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.

Sukabumi, Jawa Barat.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Sukabumi melayangkan kritik keras sekaligus menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap “tutup pintu” dan apatisme birokrasi yang diperlihatkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.
Hingga melampaui tenggat waktu yang ditentukan, otoritas kesehatan tersebut terkesan sengaja memilih bungkam dan tidak memberikan respons formal sedikit pun terhadap surat konfirmasi dan klarifikasi nomor: S.001.84/KONF-DINKES/DPC-LIN/SMI/I/2026. Surat tersebut memuat pertanyaan krusial mengenai deretan anomali penggunaan anggaran negara yang dinilai fantastis dan sarat indikasi penyimpangan.
Sikap diam yang diambil oleh Dinas Kesehatan ini dipandang bukan sekadar hambatan komunikasi administratif, melainkan sinyalemen kuat adanya upaya pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas publik. LIN menilai bahwa bungkamnya pihak Dinas di tengah temuan material LHP BPK RI mengindikasikan ketidaksiapan—atau bahkan ketidakberanian institusi dalam mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan yang transparan.

“Integritas seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari kemampuannya menyerap anggaran, tetapi dari keberaniannya memberikan jawaban faktual atas keraguan masyarakat. Jika mereka memilih tembok keheningan sebagai jawaban, maka wajar jika publik berasumsi ada praktik yang sedang ditutupi,” tegas Muh. Dasep Ketua LIN DPC Sukabumi.
LIN mengingatkan bahwa poin-poin yang diklarifikasi bukanlah persoalan sepele, melainkan temuan yang memiliki implikasi hukum serius, di antaranya:
Adalah penyempurnaan narasi untuk poin Honorarium dan Tunjangan Ganda, dibuat dengan istilah hukum yang presisi dan analisis yang mendalam untuk menonjolkan bobot pelanggarannya:
LIN DPC Sukabumi menemukan fakta materiil mengenai realisasi belanja honorarium dan tunjangan jabatan pada RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, dan RSUD Sagaranten yang mencapai total Rp1.455.000.000,00. Pembayaran ini diduga kuat cacat hukum secara substansial (Ultra Vires) karena ditetapkan melalui diskresi internal yang melampaui kewenangan hukum pejabat yang bersangkutan.
Secara spesifik, ditemukan adanya pembayaran tunjangan jabatan ganda bagi pejabat pengelola yang secara eksplisit dilarang oleh Perpres No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN). Selain itu, penetapan honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pengelola keuangan ditemukan tidak memiliki pijakan hukum dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 22 Tahun 2023.
Tindakan mencairkan dana publik tanpa landasan legal standing yang selaras dengan regulasi lebih tinggi (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) dikategorikan sebagai bentuk Pengayaan Diri Sendiri yang berpotensi melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Keheningan Dinas Kesehatan atas temuan ini seolah membiarkan praktik pemborosan keuangan negara yang bersifat permanen, yang mana setiap rupiah yang keluar tanpa dasar hukum wajib dikembalikan sepenuhnya ke Kas Daerah.
LIN DPC Sukabumi menyoroti tajam adanya deviasi anggaran yang sangat signifikan di lingkungan Dinas Kesehatan dan unit kerja terkait, dengan nilai mencapai Rp10.835.417.800,00. Kami menilai angka fantastis ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai “khilaf administratif” atau sekadar kesalahan input data (human error).
Temuan ini mengindikasikan adanya tindakan misleading (penyesatan) laporan keuangan secara sistematis dan sengaja. Diduga kuat terdapat praktik penyerapan anggaran yang dipaksakan pada pos belanja yang tidak sesuai peruntukannya demi mengejar target realisasi di akhir tahun anggaran (window dressing). Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Secara yuridis, manipulasi kode rekening belanja dengan nilai sebesar ini berpotensi menyembunyikan realisasi belanja yang tidak sah dan mengaburkan fakta penggunaan uang negara yang sebenarnya. Kegagalan fungsi verifikasi pada tingkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) hingga lolosnya pembayaran ini mencerminkan adanya kelemahan fatal dalam sistem pengendalian internal yang bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang secara berjamaah.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) menemukan indikasi kuat adanya praktik “Laporan Belanja Bodong” terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan ketidaksesuaian kronis antara realisasi anggaran dengan fakta lapangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp68.296.500,00 dan RSUD Sekarwangi sebesar Rp136.000.000,00.
Ketiadaan bukti transaksi yang valid (seperti struk SPBU yang sinkron dengan logbook kendaraan) serta dugaan penggunaan struk belanja “liar” mengarah pada tindak pidana Pemalsuan Dokumen Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Tindakan ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan upaya sistematis untuk melakukan manipulasi laporan demi mencairkan uang negara secara tidak sah yang merugikan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Lembaga Investigasi Negara menegaskan bahwa mekanisme pengembalian kerugian negara (TGR) tidak serta-merta menghapuskan delik pidana bagi para pelakunya. LIN DPC Sukabumi kini tengah mempersiapkan langkah eskalasi berupa:
1. Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi guna memaksa Dinas membuka data yang bersifat publik.
2. Pelaporan Resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) yang merugikan keuangan daerah.
“Kami tidak akan membiarkan transparansi dikalahkan oleh birokrasi yang tertutup. Kepercayaan masyarakat Kabupaten Sukabumi adalah pertaruhan besar yang akan terus kami kawal hingga menyentuh titik terang hukum,” pungkasnya.

Red”