LIN-RI.COM

Jakarta – Aliansi Madura Indonesia (AMI) meluapkan kekecewaan keras atas mandeknya penanganan laporan dugaan penyimpangan dana reses yang menyeret oknum anggota DPR dari Fraksi PKS.

Laporan yang sebelumnya telah dilayangkan ke Kejaksaan Negeri Tanjung Perak kini resmi dibawa ke Kejaksaan Agung Republik Indonesia.

Laporan tersebut tercatat dengan nomor 199/Dumas/II/2026/DPP-AMI sejak 27 Februari 2026. Namun hingga kini, AMI menilai tidak ada perkembangan signifikan, bahkan terkesan jalan di tempat.

Ketua Umum AMI, Baihaki Akbar, secara terbuka mempertanyakan keseriusan aparat penegak hukum dalam menangani laporan tersebut.

“Ini bukan laporan abal-abal. Ada nomor registrasi resmi, ada dugaan kuat. Tapi kenapa seperti tidak bergerak, Ada apa di balik ini?” tegas Baihaki (17/4) dengan nada tinggi.

AMI menilai kondisi ini berpotensi menciptakan persepsi publik bahwa penanganan hukum bisa dipetieskan ketika menyangkut oknum tertentu.

“Kalau laporan masyarakat bisa mandek tanpa kejelasan, ini berbahaya. Jangan sampai muncul dugaan ada yang dilindungi atau sengaja diperlambat,” lanjutnya.

Lebih jauh, AMI menegaskan bahwa dugaan penyimpangan dana reses bukan sekadar pelanggaran administratif, melainkan berpotensi masuk kategori tindak pidana korupsi karena menyangkut penggunaan uang negara.

“Ini uang rakyat. Kalau diselewengkan, itu korupsi. Tidak ada alasan untuk menunda-nunda. Harus diusut tuntas,” tandas Baihaki.

Atas dasar itu, AMI mendesak Kejaksaan Agung Republik Indonesia untuk turun tangan secara langsung, melakukan supervisi ketat, bahkan mengambil alih penanganan jika diperlukan.

“Kami minta Kejagung jangan hanya diam. Turun tangan, awasi, dan jika perlu ambil alih. Dorong Kejaksaan Negeri Tanjung Perak agar segera bergerak,” ujarnya.

AMI juga memperingatkan bahwa jika tidak ada langkah konkret dalam waktu dekat, pihaknya siap menggelar aksi besar-besaran sebagai bentuk tekanan terhadap aparat penegak hukum.

“Kami tidak akan diam melihat hukum seperti ini. Jika dibiarkan, kepercayaan publik bisa runtuh. AMI siap turun dengan kekuatan penuh,” pungkas Baihaki.

Hingga berita ini diturunkan, pihak Kejaksaan Negeri Tanjung Perak maupun Kejaksaan Agung Republik Indonesia belum memberikan pernyataan resmi terkait mandeknya laporan tersebut.

Red”

TANGERANG – Nafas lega warga di sekitar Jalan Husen Sastranegara, Benda, seketika sesak. Sebuah surat peringatan berkode **318790/000.2.3.2 / IV/2026** mendarat di tangan H. Murdani bin Boin pada Jumat (17/4/26), memerintahkannya angkat kaki dalam waktu singkat dari lahan yang telah ia tempati selama hampir seperempat abad. Kasus ini menjadi potret terbaru benturan antara klaim aset negara dan hak penguasaan fisik tanah oleh warga sipil.

Deadline 3 hari, urgensi atau Intimidasi? Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memberikan tenggat waktu yang sangat ketat 3×24 jam. Dalam suratnya, Sekretaris Daerah selaku Pengelola Barang Milik Daerah mendesak pengosongan dan pembongkaran mandiri atas lahan Eks SDN Rawa Bokor tersebut.

Langkah agresif ini memicu pertanyaan kritis: mengapa Pemkot begitu terburu-buru melakukan eksekusi tanpa melalui ruang mediasi yang memadai? Durasi tiga hari dinilai tidak manusiawi bagi warga yang telah menetap di sana selama puluhan tahun untuk mencari perlindungan hukum atau sekadar memindahkan harta benda.

H. Murdani, seorang buruh harian lepas, tidak tinggal diam. Pada Sabtu (18/4), ia resmi melayangkan surat keberatan kepada Sekda Kota Tangerang Senjatanya adalah Girik Leter C No. 436, sebuah dokumen hukum yang ia klaim sebagai bukti sah kepemilikan tanah tersebut.

“Kami sudah menguasai lahan ini secara fisik selama 24 tahun. Klaim sepihak Pemkot yang menyatakan tanah ini masuk dalam daftar neraca aset harus dibuktikan secara transparan di hadapan hukum, bukan sekadar lewat surat perintah pengosongan,” ungkapnya dengan nada sedih saat ditemui Wartawan dikediamannya.

Sengketa ini berlokasi di Jl. Husen Sastranegara No. 37, Kelurahan Benda, Kecamatan Benda, Kota Tangerang, adalah lahan eks sekolah dasar ini kini menjadi medan laga antara legalitas administratif pemerintah dan sejarah penguasaan tanah oleh rakyat.

Jika pembongkaran paksa tetap dilaksanakan, hal ini berpotensi memicu konflik horizontal dan preseden buruk bagi kepastian hukum pertanahan di Kota Tangerang. Dalam upaya mempertahankan haknya, Murdani menuntut dua hal krusial kepada pemerintah.

1. Menangguhkan segala tindakan penertiban hingga ada ruang audiensi yang adil.

2. Verifikasi BPN: Melibatkan Badan Pertanahan Nasional (BPN) untuk meninjau ulang status tanah secara objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan oleh kesalahan pencatatan aset di masa lalu.

Surat keberatan ini juga ditembuskan langsung kepada Wali Kota Tangerang hingga Satpol PP sebagai pengingat bahwa ada prosedur administratif yang sedang berjalan.

Kasus Rawa Bokor mencerminkan lemahnya sinkronisasi data antara catatan aset daerah dengan fakta penguasaan fisik di lapangan. Secara hukum, penguasaan fisik tanah selama lebih dari 20 tahun dengan itikad baik (seperti yang diklaim Murdani) memiliki bobot hukum kuat dalam UUPA.

Kini, bola panas ada di tangan Pemkot Tangerang: apakah mereka akan memilih jalan dialogis yang humanis, atau memaksakan kehendak dengan risiko mencederai rasa keadilan masyarakat kecil?

Di tengah himpitan tenggat waktu yang mencekam, H. Murdani dan keluarga besarnya selaku ahli waris merasa tidak punya pilihan lain selain mengetuk pintu kekuasaan tertinggi di republik ini. Dengan suara bergetar, mereka menyampaikan permohonan perlindungan kepada Presiden RI, Prabowo Subianto.

“Bapak Presiden Prabowo, kami ini rakyat kecil, wong cilik yang tidak mengerti birokrasi rumit. Kami hanya punya surat Girik ini dan sejarah hidup kami di tanah ini selama puluhan tahun. Kami mohon pertolongan Bapak, jangan biarkan kami digusur secara sewenang-wenang tanpa keadilan,” ujar Murdani.

Ahli waris berharap komitmen Presiden Prabowo dalam membela hak-hak rakyat kecil dan menata kedaulatan tanah nasional dapat menjadi tumpuan harapan terakhir mereka. Mereka meminta Presiden memerintahkan jajaran terkait untuk turun tangan mengevaluasi tindakan Pemkot Tangerang yang dianggap arogan.

Sebuah dokumen bertajuk Surat Kesepakatan Bersama tertanggal 6 Desember 2023 mengungkap tabir gelap pengelolaan aset lahan di wilayah Kelurahan Benda, Kota Tangerang. Surat tersebut, yang melibatkan pemindahtanganan lahan pendidikan, kini memicu sorotan tajam terkait dugaan penyalahgunaan wewenang dan upaya melawan hukum yang sistematis.

Bagi Hasil 70-30: Kesepakatan atau Perampokan Hak? Poin paling krusial sekaligus mencurigakan dalam perjanjian ini adalah Pasal 2, yang menetapkan pembagian hasil penjualan lahan seluas \pm 1000 M^2. Dalam dokumen tersebut, Pihak Pertama (Ahli Waris) hanya mendapatkan 30%, sementara Pihak Kedua (Ketua Yayasan/Pribadi) meraup 70% dari hasil jual bersih.

Ketimpangan angka ini memunculkan pertanyaan besar: atas dasar hukum apa seorang pihak pengelola pendidikan bisa menguasai mayoritas nilai aset yang secara sah tercatat sebagai Tanah Milik Adat atas nama Biar Bin Koentoel sejak tahun 1941?
Lurah Benda: Saksi atau Aktor Intelektual?

Indikasi perbuatan melawan hukum semakin menguat dengan adanya pengesahan resmi dari Lurah Benda, Ahmad Surury Mufid, S.AP. Dokumen tersebut teregister di Kantor Kelurahan Benda dengan No. Reg: 593/207-Tapem pada 14 Desember 2023.

Peran Lurah dalam menandatangani kesepakatan pembagian hasil penjualan tanah ini dinilai melampaui kewenangannya sebagai aparat sipil negara. Secara hukum, tugas lurah adalah mengayomi hak warga (ahli waris), bukan melegitimasi transaksi di bawah tangan yang merugikan pemilik asal tanah.

Kejanggalan yang terendus, di dokumen menemukan beberapa poin merah yang diduga sebagai upaya “pengamanan” jalur ilegal:
Eksklusi Pihak Ketiga: Pasal 6 secara tegas melarang pelibatan Pengacara (Lawyer), LSM, maupun Ormas. Ini diduga kuat sebagai upaya menutup akses pendampingan hukum bagi ahli waris agar tidak memahami hak-hak mereka yang sebenarnya.

Ancaman “Disita Negara”: Pasal 7 menyebutkan jika kesepakatan dilanggar, lahan akan diberikan kepada negara. Klausul ini dinilai sebagai intimidasi terhadap ahli waris agar tidak mundur dari perjanjian yang timpang tersebut. Legalitas yang Dipaksakan: Meski dokumen menyebutkan “tanpa paksaan”, struktur pembagian hasil 70/30 menunjukkan adanya tekanan ekonomi atau informasi yang tidak seimbang.

Lahan yang saat ini masih berfungsi sebagai sarana pendidikan (Madrasah) justru dipaksakan untuk dijual melalui kuasa penuh kepada individu tertentu guna “pengurusan surat-surat legal”. Hal ini mengindikasikan adanya upaya konversi status tanah dari milik adat menjadi hak milik yang siap dikomersialkan demi keuntungan segelintir pihak.

Red”

Banyumas — Upaya penegakan hukum terhadap peredaran minuman keras (miras) tanpa izin terus dilakukan jajaran Polresta Banyumas. Melalui Polsek Purwokerto Selatan, sidang tindak pidana ringan (tipiring) digelar di Pengadilan Negeri Purwokerto, Jumat (17/4/2026).

Dalam sidang tersebut, terdakwa berinisial SN, warga Purwokerto Selatan, terbukti secara sah menjual miras tanpa izin resmi. Hakim menjatuhkan sanksi berupa denda sebesar Rp500 ribu subsider kurungan tujuh hari.

Proses persidangan menghadirkan saksi dari kepolisian serta berlangsung tertib, mulai dari pembacaan dakwaan oleh penuntut umum hingga pemeriksaan saksi dan terdakwa.

“Ini menjadi pelajaran bagi kami dan warga lain agar tidak melanggar aturan,” ujar salah satu pengunjung sidang.

Sementara itu, Kapolresta Banyumas Kombes Pol Petrus P. Silalahi, S.H., S.I.K., M.H., menegaskan bahwa penindakan ini merupakan bagian dari cipta kondisi untuk menjaga ketertiban masyarakat. Miras kerap menjadi awal dari rantai masalah, mulai dari pelanggaran ringan hingga tindak kriminal serius.

“Kami akan terus melakukan penegakan hukum terhadap peredaran miras ilegal. Harapannya, ada efek jera sehingga masyarakat tidak lagi melakukan pelanggaran serupa,” tegasnya.

Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak terlibat dalam peredaran maupun konsumsi miras ilegal yang berpotensi memicu gangguan kamtibmas.

Selama kegiatan berlangsung, situasi terpantau aman, tertib dan lancar. Penindakan ini diharapkan mampu menciptakan wilayah Kabupaten Banyumas yang lebih kondusif.

Red”(PID Presisi Humas Polresta Banyumas).

Tim Satgas Intelijen Reformasi dan Inovasi (SIRI) Kejaksaan Agung bersama Tim Kejaksaan Tinggi Jambi berhasil mengamankan buronan yang masuk ke dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Jambi. DPO tersebut diamankan pada Kamis 16 April 2026 di Jl. Talang Bakung, Jambi.
Identitas Buronan yang diamankan, yaitu:
Nama/Inisial : Asril bin H. Haning
Tempat lahir : Jambi
Usia/Tanggal lahir : 46 Tahun/13 Juli 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Pekerjaan : Swasta
Alamat : Jl. Marene RT 29 No. 111, Kelurahan Eka Jaya, Kecamatan Paal Merah, Kota Jambi, dan Jl. Bungin Ampo RT 006/001, Desa Kota Karang Kumpeh Ulu, Kabupaten Muaro Jambi

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: Nomor: 261 K/Pid/2019 tentang perkara tindak pidana “Penggelapan”, yang melanggar pasal 372 KUHP, dan telah dikeluarkan Surat Pengantar Mahkamah Agung RI Nomor: 29/Panmud.Pid/2019/261 K/2019 tanggal 29 Mei 2019 tentang Pengembalian Berkas Perkara atas nama Terdakwa Asril bin H. Haning. Oleh karenanya, yang bersangkutan dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun.
Bahwa pada tahun 2019 tersebut Terpidana Asril bin H. Haning telah dilakukan pemanggilan eksekusi ketiga kalinya, namun terpidana tidak datang tanpa keterangan yang sah dan terpidana tidak diketahui keberadaannya.
Saat diamankan, terpidana bersikap tidak kooperatif karena berusaha melarikan diri sehingga proses pengamanan berjalan dengan hambatan. Selanjutnya, terpidana diserahterimakan ke Kantor Kejaksaan Tinggi Jambi untuk ditindaklanjuti oleh Tim Jaksa Eksekutor.
Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman bagi buronan.

Jakarta, 17 April 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”