LIN-RI.COM

Dalam bidang hukum, persoalan tidak lagi sekadar lemahnya penegakan, tetapi telah menyentuh dimensi struktural. Permasalahan kerap berawal dari maladministrasi yang dianggap sepele, namun menjadi pintu masuk distorsi hukum. Jika berlangsung berulang dan sistemik, hal ini berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), hingga pada tahap lanjut menjelma menjadi state capture.

Pada titik tersebut, hukum tidak lagi berjalan sebagai norma objektif, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Proses menjadi tidak setara—cepat bagi yang memiliki akses, lambat bagi yang lemah—dan keadilan bergeser menjadi fungsi dari kekuasaan dan uang.

Di sini hukum mulai kehilangan integritasnya. Ia tidak lagi netral, tetapi menjadi alat kepentingan. Ketika kondisi ini berlangsung secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan kepentingan yang lebih besar, maka yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran, melainkan pembusukan kelembagaan yang merusak kepastian hukum dan kredibilitas pemerintahan, termasuk mengganggu iklim investasi. Di titik inilah, menurutnya, kita memasuki wilayah deep state.

Sebagai ilustrasi, praktik manipulasi dan pencurian legalitas badan hukum atau kepemilikan saham melalui sistem administrasi badan hukum di kementerian bidang hukum, kerap terjadi karena tanpa verifikasi memadai, serta lemahnya pengawasan, jika melihatnya dari sebatas permukaan. Tetapi apa sebenarnya yang ada terjadi dibaliknya ? Peristiwa hukum yang menimpa pimpinan lembaga pengawas publik baru-baru ini menjadi pengingat serius rapuhnya benteng awal terhadap praktik state capture dan deep state tersebut.

Ilustrasi dalam kaitan perekonomian, efisiensi investasi nasional saat ini sangat rendah—bahkan terendah di Asia , tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi—6,5, menunjukkan yang paling boros investasi dengan kebocoran dan distorsi serta inefisiensi tinggi dalam proses kebijakan dan implementasinya. Itu tak terlepas dari akibat state capture dan deep state, urainya.

Karena itu,reformasi hukum ini juga menjadi prasyarat penting bagi transformasi ekonomi. Tanpa kepastian hukum yang bersih dan kredibel, biaya ekonomi akan tetap tinggi, risiko investasi meningkat, dan inefisiensi tinggi akan terus berulang.

Reformasi hukum harus membongkar state capture dan menutup celah deep state, ini sangat urgent dan harus menyasar hulu dan hilir secara bersamaan. Tanpa pembenahan administrasi hukum dan tata kelola di hulu—penegakan hukum di hilir tidak akan efektif. Penegakan hukum di hilir adalah seperti otot, sedangkan sarafnya berada di hulu. Jika sarafnya bermasalah, maka otot tidak akan bekerja efektif, urai mantan Anggota Badan Legislasi DPR itu.

Red”

oleh : Dede Farhan Aulawi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konflik dari perang fisik menuju cognitive warfare, yaitu bentuk peperangan yang menargetkan cara manusia berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, otak manusia menjadi medan pertempuran utama. Serangan tidak lagi diarahkan pada wilayah geografis, tetapi pada sistem neuro-kognitif, yaitu mekanisme biologis dan psikologis yang mengatur persepsi, memori, emosi, dan penilaian seseorang. Oleh karena itu, memahami alur proses neuro-kognitif menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana individu dapat dipengaruhi dalam era modern.

Alur neuro-kognitif dimulai dari penerimaan stimulus. Informasi dari lingkungan, seperti berita, gambar, video, suara, maupun narasi digital, masuk melalui pancaindra menuju sistem saraf pusat. Mata menangkap visual, telinga menerima suara, lalu impuls sensorik dikirim ke otak melalui neuron. Pada era cognitive warfare, stimulus dirancang secara khusus agar menarik perhatian, misalnya melalui judul provokatif, visual dramatis, atau pesan emosional. Tujuannya adalah memicu respons awal yang cepat sebelum individu sempat melakukan penalaran mendalam.

Tahap berikutnya adalah proses persepsi, yaitu otak menafsirkan informasi yang diterima. Informasi sensorik pertama kali diproses di korteks sensorik, kemudian diteruskan ke area asosiasi otak untuk diberikan makna. Pada tahap ini, pengalaman masa lalu, keyakinan, budaya, dan emosi sangat memengaruhi hasil interpretasi. Dua orang dapat menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan persepsi berbeda. Dalam cognitive warfare, manipulasi persepsi dilakukan dengan menyisipkan framing tertentu sehingga seseorang melihat suatu kejadian sesuai narasi yang diinginkan pihak tertentu.

Setelah persepsi terbentuk, informasi masuk ke tahap atensi dan seleksi kognitif. Otak manusia memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua informasi diproses secara mendalam. Sistem perhatian akan memilih mana yang dianggap penting. Informasi yang bersifat ancaman, kontroversial, atau sesuai keyakinan pribadi biasanya lebih mudah menarik perhatian. Inilah sebabnya propaganda modern sering menggunakan konten yang memicu ketakutan atau kemarahan. Ketika perhatian sudah dikuasai, pesan akan lebih mudah masuk ke proses kognitif selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah pemrosesan memori. Informasi yang memperoleh perhatian akan masuk ke memori jangka pendek, kemudian sebagian dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Struktur otak seperti hippocampus berperan dalam pembentukan memori, sedangkan amigdala memperkuat ingatan yang berkaitan dengan emosi. Dalam cognitive warfare, pengulangan pesan secara terus-menerus melalui media sosial membuat informasi tertentu tertanam sebagai “kebenaran semu”. Meskipun informasi tersebut tidak akurat, paparan berulang dapat membuat otak menerimanya sebagai sesuatu yang familiar dan dipercaya.

Proses berikutnya adalah evaluasi emosional dan pengambilan keputusan. Otak tidak selalu membuat keputusan secara rasional. Sistem limbik, terutama amigdala, dapat memicu respons emosional sebelum korteks prefrontal melakukan analisis logis. Ketika seseorang merasa takut, marah, atau cemas, kemampuan berpikir kritis cenderung menurun. Pada era cognitive warfare, emosi digunakan sebagai pintu masuk untuk memengaruhi pilihan politik, sosial, bahkan identitas seseorang. Informasi yang menyerang emosi lebih cepat memengaruhi keputusan dibanding data yang bersifat netral.

Tahap akhir adalah respons perilaku. Setelah informasi dipersepsi, disimpan, dan dievaluasi, individu menghasilkan tindakan nyata. Respons ini dapat berupa perubahan sikap, penyebaran informasi, pembentukan opini, atau tindakan sosial tertentu. Dalam perang kognitif, keberhasilan tidak selalu diukur dari kerusakan fisik, tetapi dari kemampuan mengubah perilaku masyarakat tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Ketika seseorang secara sukarela menyebarkan narasi tertentu, maka proses cognitive warfare telah mencapai tujuannya.

Di era digital, alur neuro-kognitif menjadi semakin rentan karena teknologi mampu mengeksploitasi kelemahan alami otak manusia. Algoritma media sosial dapat mempelajari pola perhatian, preferensi emosional, dan bias kognitif pengguna, lalu menyajikan konten yang memperkuat pengaruh psikologis. Akibatnya, individu dapat terjebak dalam ruang informasi sempit yang mempersempit cara berpikir. Oleh sebab itu, literasi digital, penguatan daya kritis, dan pengendalian emosi menjadi benteng penting dalam menjaga kesehatan neuro-kognitif masyarakat modern.

Dengan demikian, alur proses neuro-kognitif dalam era cognitive warfare menunjukkan bahwa peperangan masa kini terjadi melalui manipulasi pikiran manusia. Dari stimulus sensorik hingga respons perilaku, setiap tahapan dapat menjadi sasaran intervensi. Memahami proses ini bukan hanya penting bagi ilmuwan dan praktisi keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tidak mudah menjadi korban perang kognitif yang semakin kompleks di zaman modern.

oleh : Dede Farhan Aulawi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konflik dari perang fisik menuju cognitive warfare, yaitu bentuk peperangan yang menargetkan cara manusia berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, otak manusia menjadi medan pertempuran utama. Serangan tidak lagi diarahkan pada wilayah geografis, tetapi pada sistem neuro-kognitif, yaitu mekanisme biologis dan psikologis yang mengatur persepsi, memori, emosi, dan penilaian seseorang. Oleh karena itu, memahami alur proses neuro-kognitif menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana individu dapat dipengaruhi dalam era modern.

Alur neuro-kognitif dimulai dari penerimaan stimulus. Informasi dari lingkungan, seperti berita, gambar, video, suara, maupun narasi digital, masuk melalui pancaindra menuju sistem saraf pusat. Mata menangkap visual, telinga menerima suara, lalu impuls sensorik dikirim ke otak melalui neuron. Pada era cognitive warfare, stimulus dirancang secara khusus agar menarik perhatian, misalnya melalui judul provokatif, visual dramatis, atau pesan emosional. Tujuannya adalah memicu respons awal yang cepat sebelum individu sempat melakukan penalaran mendalam.

Tahap berikutnya adalah proses persepsi, yaitu otak menafsirkan informasi yang diterima. Informasi sensorik pertama kali diproses di korteks sensorik, kemudian diteruskan ke area asosiasi otak untuk diberikan makna. Pada tahap ini, pengalaman masa lalu, keyakinan, budaya, dan emosi sangat memengaruhi hasil interpretasi. Dua orang dapat menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan persepsi berbeda. Dalam cognitive warfare, manipulasi persepsi dilakukan dengan menyisipkan framing tertentu sehingga seseorang melihat suatu kejadian sesuai narasi yang diinginkan pihak tertentu.

Setelah persepsi terbentuk, informasi masuk ke tahap atensi dan seleksi kognitif. Otak manusia memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua informasi diproses secara mendalam. Sistem perhatian akan memilih mana yang dianggap penting. Informasi yang bersifat ancaman, kontroversial, atau sesuai keyakinan pribadi biasanya lebih mudah menarik perhatian. Inilah sebabnya propaganda modern sering menggunakan konten yang memicu ketakutan atau kemarahan. Ketika perhatian sudah dikuasai, pesan akan lebih mudah masuk ke proses kognitif selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah pemrosesan memori. Informasi yang memperoleh perhatian akan masuk ke memori jangka pendek, kemudian sebagian dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Struktur otak seperti hippocampus berperan dalam pembentukan memori, sedangkan amigdala memperkuat ingatan yang berkaitan dengan emosi. Dalam cognitive warfare, pengulangan pesan secara terus-menerus melalui media sosial membuat informasi tertentu tertanam sebagai “kebenaran semu”. Meskipun informasi tersebut tidak akurat, paparan berulang dapat membuat otak menerimanya sebagai sesuatu yang familiar dan dipercaya.

Proses berikutnya adalah evaluasi emosional dan pengambilan keputusan. Otak tidak selalu membuat keputusan secara rasional. Sistem limbik, terutama amigdala, dapat memicu respons emosional sebelum korteks prefrontal melakukan analisis logis. Ketika seseorang merasa takut, marah, atau cemas, kemampuan berpikir kritis cenderung menurun. Pada era cognitive warfare, emosi digunakan sebagai pintu masuk untuk memengaruhi pilihan politik, sosial, bahkan identitas seseorang. Informasi yang menyerang emosi lebih cepat memengaruhi keputusan dibanding data yang bersifat netral.

Tahap akhir adalah respons perilaku. Setelah informasi dipersepsi, disimpan, dan dievaluasi, individu menghasilkan tindakan nyata. Respons ini dapat berupa perubahan sikap, penyebaran informasi, pembentukan opini, atau tindakan sosial tertentu. Dalam perang kognitif, keberhasilan tidak selalu diukur dari kerusakan fisik, tetapi dari kemampuan mengubah perilaku masyarakat tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Ketika seseorang secara sukarela menyebarkan narasi tertentu, maka proses cognitive warfare telah mencapai tujuannya.

Di era digital, alur neuro-kognitif menjadi semakin rentan karena teknologi mampu mengeksploitasi kelemahan alami otak manusia. Algoritma media sosial dapat mempelajari pola perhatian, preferensi emosional, dan bias kognitif pengguna, lalu menyajikan konten yang memperkuat pengaruh psikologis. Akibatnya, individu dapat terjebak dalam ruang informasi sempit yang mempersempit cara berpikir. Oleh sebab itu, literasi digital, penguatan daya kritis, dan pengendalian emosi menjadi benteng penting dalam menjaga kesehatan neuro-kognitif masyarakat modern.

Dengan demikian, alur proses neuro-kognitif dalam era cognitive warfare menunjukkan bahwa peperangan masa kini terjadi melalui manipulasi pikiran manusia. Dari stimulus sensorik hingga respons perilaku, setiap tahapan dapat menjadi sasaran intervensi. Memahami proses ini bukan hanya penting bagi ilmuwan dan praktisi keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tidak mudah menjadi korban perang kognitif yang semakin kompleks di zaman modern.

oleh : Dede Farhan Aulawi

Kelayakan operasi infrastruktur perkeretaapian merupakan aspek yang sangat penting dalam menjamin keselamatan, efisiensi, dan keberlanjutan sistem transportasi berbasis rel. Infrastruktur perkeretaapian meliputi jalur rel, jembatan, terowongan, sinyal, wesel, stasiun, hingga sistem kelistrikan pendukung. Suatu infrastruktur dinyatakan layak operasi apabila mampu mendukung perjalanan kereta secara aman, andal, dan sesuai dengan standar teknis yang berlaku. Analisis kritis terhadap kelayakan operasi diperlukan agar penyelenggaraan transportasi kereta api tidak hanya berorientasi pada fungsi pelayanan, tetapi juga pada perlindungan manusia, aset, dan lingkungan.

Aspek pertama yang harus dianalisis adalah kondisi fisik infrastruktur. Jalur rel harus diperiksa dari kemungkinan keausan, deformasi, retak material, penurunan ballast, maupun pergeseran geometri lintasan. Kelayakan operasi tidak cukup dinilai hanya dari visual semata, melainkan harus melalui pengujian teknis seperti ultrasonic rail testing, track geometry measurement, dan evaluasi daya dukung tanah dasar. Banyak kecelakaan kereta terjadi akibat kerusakan kecil yang tidak terdeteksi sejak dini. Oleh karena itu, pemeriksaan berkala berbasis teknologi menjadi syarat mutlak untuk menilai apakah infrastruktur masih memenuhi ambang keselamatan operasi.

Aspek kedua adalah keandalan sistem persinyalan dan komunikasi. Infrastruktur perkeretaapian modern sangat bergantung pada sistem sinyal untuk mengatur jarak aman antar kereta. Kegagalan sistem persinyalan dapat menyebabkan tabrakan atau anjlokan yang berakibat fatal. Kelayakan operasi harus mencakup pengujian integrasi antara perangkat sinyal, pusat kendali, komunikasi radio, serta sistem interlocking. Dalam banyak kasus, infrastruktur fisik sebenarnya masih baik, tetapi sistem kontrol yang usang membuat operasi menjadi berisiko tinggi. Karena itu, evaluasi kelayakan harus memandang infrastruktur sebagai sistem yang terintegrasi, bukan sekadar aset fisik.

Aspek ketiga adalah kapasitas beban dan umur layanan infrastruktur. Seiring meningkatnya volume penumpang dan angkutan barang, beban dinamis yang diterima rel dan jembatan semakin besar. Infrastruktur yang dibangun puluhan tahun lalu mungkin tidak lagi sesuai dengan kebutuhan operasi saat ini. Jembatan yang dulunya aman untuk lokomotif ringan dapat menjadi tidak layak ketika dilewati rangkaian kereta modern yang lebih berat. Analisis kelayakan harus memperhitungkan sisa umur struktur, fatigue material, dan kemampuan menahan beban masa depan. Tanpa evaluasi tersebut, infrastruktur bisa tampak normal tetapi sebenarnya berada pada kondisi kritis.

Aspek keempat adalah kesiapan manajemen pemeliharaan. Infrastruktur yang layak bukan hanya hasil pembangunan yang baik, tetapi juga hasil dari pemeliharaan yang konsisten. Banyak operator menghadapi masalah karena pendekatan pemeliharaan masih bersifat reaktif, yaitu memperbaiki setelah kerusakan terjadi. Padahal, kelayakan operasi harus didukung oleh preventive maintenance dan predictive maintenance berbasis data. Sistem manajemen aset modern memungkinkan operator memprediksi titik kerusakan sebelum mengganggu perjalanan. Dalam konteks ini, kelayakan operasi bukan sekadar status teknis sesaat, tetapi cerminan budaya keselamatan dalam organisasi pengelola.

Aspek kelima adalah kesesuaian terhadap regulasi dan standar keselamatan. Infrastruktur harus memenuhi standar nasional maupun internasional terkait keselamatan perkeretaapian. Audit independen diperlukan untuk memastikan bahwa seluruh komponen memenuhi persyaratan desain, instalasi, dan operasi. Namun dalam praktiknya, kadang terjadi konflik antara tekanan ekonomi dan kebutuhan keselamatan. Operator dapat tergoda mempertahankan operasi pada infrastruktur yang sudah menurun kualitasnya demi menjaga pendapatan. Di sinilah pentingnya regulator yang independen untuk memastikan keputusan kelayakan didasarkan pada keselamatan, bukan semata pertimbangan finansial.

Selain itu, faktor lingkungan dan perubahan iklim juga harus menjadi bagian analisis kritis. Curah hujan ekstrem, banjir, longsor, dan perubahan suhu dapat memengaruhi kestabilan jalur rel. Infrastruktur yang sebelumnya layak dapat menjadi rentan karena kondisi lingkungan yang berubah. Oleh sebab itu, penilaian kelayakan harus memasukkan analisis risiko eksternal agar infrastruktur tetap aman dalam berbagai skenario gangguan alam.

Kesimpulannya, kelayakan operasi infrastruktur perkeretaapian harus dinilai secara menyeluruh melalui kondisi fisik, keandalan sistem, kapasitas struktur, manajemen pemeliharaan, kepatuhan regulasi, dan ketahanan lingkungan. Penilaian kelayakan tidak boleh menjadi formalitas administratif, melainkan proses teknis yang objektif dan berkelanjutan. Infrastruktur yang dinyatakan layak operasi bukan hanya yang masih dapat digunakan, tetapi yang benar-benar mampu menjamin perjalanan kereta api yang aman, nyaman, dan berkelanjutan bagi masyarakat.

London – Pemerintah Britania Raya kembali mempertegas posisi diplomatiknya terkait isu Sahara Maroko. Menteri Luar Negeri Inggris, Yvette Cooper, pada hari Kamis menegaskan kembali bahwa negaranya mendukung rencana otonomi yang diajukan oleh Maroko sebagai “basis yang paling kredibel, layak, dan pragmatis bagi perdamaian di Sahara.”

Pernyataan tersebut disampaikan setelah pertemuan tingkat tinggi antara Cooper dengan Menteri Luar Negeri Maroko, Nasser Bourita, dalam rangkaian kunjungan kerjanya ke London pada Kamis, 23 April 2026. Penegasan ini merupakan kelanjutan dari posisi Inggris yang telah dinyatakan sebelumnya dalam Dialog Strategis Maroko-Inggris yang diadakan di Rabat pada 1 Juni 2025.

Dalam pernyataan bersama tersebut, Inggris menekankan pentingnya semua pihak yang terlibat untuk segera berpartisipasi secara positif dalam proses politik yang dilakukan di bawah naungan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Britania Raya berkomitmen untuk terus mengambil tindakan di berbagai tingkat—baik bilateral, regional, maupun internasional—guna mendukung penyelesaian sengketa wilayah tersebut secara tuntas.

Selain membahas isu Sahara, Yvette Cooper juga menyambut baik hubungan bilateral yang luar biasa antara kedua kerajaan. Ia menyoroti bahwa kemitraan dengan Kerajaan Maroko memberikan nilai besar bagi rakyat kedua negara, terutama dengan adanya peluang kerja sama strategis terkait penyelenggaraan Piala Dunia 2030, di mana Maroko menjadi salah satu tuan rumahnya.

*Dukungan Persisma untuk Stabilitas Kawasan*

Perkembangan signifikan dalam hubungan London dan Rabat ini mendapat perhatian serius dari Wilson Lalengke selaku Presiden Persaudaraan Indonesia Sahara Maroko (PERSISMA). Sebagai pimpinan organisasi yang aktif mempromosikan hubungan persaudaraan antara masyarakat Indonesia dan Maroko, Wilson Lalengke menyatakan bahwa dukungan Inggris adalah langkah besar menuju stabilitas Afrika Utara.

“Persisma sangat mengapresiasi kemajuan diplomatik ini. Dukungan dari negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Inggris membuktikan bahwa rencana otonomi di bawah kedaulatan Maroko adalah satu-satunya solusi yang realistis dan dapat diterima secara internasional,” ujar Wilson Lalengke, Sabtu, 25 April 2026.

Tokoh pers Indonesia itu menambahkan bahwa organisasinya mendukung penuh komitmen kedua negara untuk terus mempererat kemitraan. “Dukungan Inggris ini bukan hanya soal politik, tapi soal pengakuan terhadap kedaulatan yang sah. Persisma mendukung komitmen Inggris dan Maroko untuk bekerja sama demi kesejahteraan rakyat, termasuk dalam menyambut momentum global seperti Piala Dunia 2030 nanti,” pungkasnya.

*Penguatan Konsensus Internasional*

Sikap Inggris ini menambah daftar panjang negara-negara besar dunia yang mengakui keabsahan posisi Maroko. Dengan penguatan dukungan dari London, posisi Maroko dalam forum-forum internasional semakin kokoh, mendorong terciptanya solusi politik yang langgeng yang akan membawa kemakmuran bagi seluruh wilayah Sahara Maroko.

Hubungan antara Kerajaan Inggris dan Kerajaan Maroko kini berada pada titik puncaknya, di mana kerja sama ekonomi, keamanan, dan politik saling memperkuat satu sama lain untuk masa depan yang lebih stabil. (PERSISMA/Red)

​Mengenang sosok Letjen TNI Mar (Purn) Suharto, Dankormar ke-12 (1996–1999). Beliau adalah sang peredam badai di tengah gejolak reformasi ibu pertiwi.

​Dalam satu kesempatan silaturahmi di kediaman beliau di Kelapa Gading, sebuah pesan mendalam terpatri di ingatan saya:
“Ingat, alutsista paling ampuh bagi kita adalah rakyat. Itulah alasan mengapa sistem pertahanan kita adalah SISHANKAMRATA. TNI lahir dari rakyat, berjuang bersama rakyat, dan tidak boleh TNI sekali-kali meninggalkan rakyat.”

​Beliau bukan sekadar prajurit; beliau adalah seorang patriot yang memegang teguh prinsip kedaulatan bangsa, termasuk pandangan beliau mengenai pentingnya kembali pada UUD 1945 naskah asli melalui Dekrit Presiden, demi menjaga marwah cita-cita pendiri bangsa.
​Kini, raga beliau telah berpulang ke haribaan-Nya. Insya Allah, beliau tenang dan bahagia di sisi Allah SWT. Amin Ya Rabbal Alamin.

​Selamat jalan, Jenderal. Teladanmu tetap abadi dalam sanubari kami.

​Dr. Datep Purwa Saputra.
Pangkomenwa Indonesia.
​#LanjutkanPerjuanganPahlawanBangsa
#IndonesiaEmas2045
#TNIbersamaRakyat
#Merdeka