Beranda blog

Pimpin Apel, JamintelTekankan Budaya Integritas dan Pelayanan Optimal untuk Raih Predikat WBBM

Jateng Admin
-
0
Pimpin Apel, JamintelTekankan Budaya Integritas dan Pelayanan Optimal untuk Raih Predikat WBBM

Jaksa Agung Muda Intelijen, Prof. Dr. Reda Manthovani memimpin pelaksanaan kegiatan Apel Integritas Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen (JAM INTEL) pada hari Rabu, 18 Februari 2026 di Aula Lantai 22 Gedung Utama Kejaksaan Agung.
Kegiatan yang dihadiri oleh jajaran pejabat eselon II, III dan IV di lingkungan JAM INTEL ini bertujuan untuk melakukan pembenahan berkelanjutan serta menyempurnakan capaian yang telah diperoleh pada tahun 2025 yang lampau.
Dalam amanatnya, Jamintel menegaskan bahwa Apel Integritas bukan sekadar seremonial penandatanganan Pakta Integritas, Komitmen Bersama, atau penetapan Agen Perubahan semata, melainkan sebuah instruksi bagi seluruh pegawai untuk membudayakan nilai-nilai integritas agar birokrasi berjalan efisien, bebas korupsi, dan berorientasi pelayanan.
Jamintel menggarisbawahi dua poin utama untuk diresapi dan diaktualisasikan dalam rutinitas pekerjaan, yaitu menjaga integritas dan mengedepankan prinsip berorientasi pelayanan. Terkait integritas, Ia mengingatkan bahwa prestasi Kejaksaan dalam penegakan hukum dan dukungan terhadap program prioritas pemerintah “ASTA CITA” harus terus dipertahankan.
“Budaya integritas ini dapat dibangun mulai dari hal sederhana, seperti mengutamakan kewajiban dibandingkan hak, melaksanakan tugas tepat waktu, serta saling mengingatkan sesama rekan kerja untuk selalu berbuat baik dan menjauhi keburukan di lingkungan kerja Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen,” ujar Jamintel.
Lebih lanjut, Jamintel menjelaskan bahwa meskipun bidang intelijen tidak memberikan pelayanan publik secara langsung seperti instansi kependudukan atau perpajakan, namun orientasi pelayanan tetap menjadi misi utama dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBBM.
Pelayanan di bidang intelijen tetap optimal melalui fungsi Penyelidikan, Pengamanan, dan Penggalangan (LIDPAMGAL) untuk memastikan kelancaran tugas dan fungsi unit kerja lainnya, seperti bidang Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, hingga Pemulihan Aset dan Pengawasan.
“Sebagai output nyata, Jamintel mendorong pemberian hasil Perkiraan Keadaan (KIRKA) yang berkualitas kepada unit kerja terkait. Hasil KIRKA ini sangat krusial karena merupakan rangkuman aspek menyeluruh yang hanya bisa dilakukan oleh unit intelijen, sehingga unit kerja lain dapat menghasilkan kebijakan yang ideal dan dapat dilaksanakan tanpa kendala,” imbuh Jamintel.
Di akhir arahannya, Jamintel mengajak seluruh jajaran untuk berkomitmen meningkatkan kualitas kinerja secara berkesinambungan demi memberikan dampak positif bagi institusi serta tetap menjaga kebahagiaan dalam menjalankan tugas.
.

Jakarta, 18 Februari 2026
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.

YORINDO, APKOMINDO & APTIKNAS Gelar Roadshow di Surabaya, BSSN Beri Peringatan Keras soal Keamanan Siber

Jateng Admin
-
0
YORINDO, APKOMINDO & APTIKNAS Gelar Roadshow di Surabaya, BSSN Beri Peringatan Keras soal Keamanan Siber

Surabaya – Dalam sebuah kolaborasi strategis yang melibatkan sektor swasta dan pemerintah, Yorindo Communication bersama APKOMINDO dan APTIKNAS sukses menggelar rangkaian kegiatan edukasi teknologi selama dua hari pada 10 hingga 11 Februari 2026. Bertempat di Hotel Grand Inna, Surabaya, acara ini mengusung dua tema berbeda yang dirancang secara spesifik untuk menjawab tantangan transformasi digital di sektor kesehatan dan industri umum. Sorotan utama kegiatan ini adalah partisipasi penuh Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) selama dua hari, yang mendapat apresiasi tinggi sebagai wujud sinergi nyata antara regulator, asosiasi industri, dan pelaku usaha.

Hari pertama, 10 Februari 2026, dikhususkan bagi para direktur, manajemen, dan tim Teknologi Informasi (TI) rumah sakit dengan tema “AI Driven Hospital: Strategi Menyiapkan Ekosistem Smart Hospital Menuju Hospital 5.0.” Forum ini secara khusus menyoroti urgensi transformasi mendalam, tidak hanya sekadar implementasi rekam medis elektronik, tetapi juga kesiapan infrastruktur untuk teknologi mutakhir seperti bedah robotik dan layanan kesehatan jarak jauh (telesurgery).

Ir. Soegiharto Santoso, SH., (Hoky), yang menjabat sebagai Ketua Umum APTIKNAS dan APKOMINDO, merangkap Sekretaris Jenderal PERATIN dan Wakil Ketua Umum SPRI, membuka sesi dengan paparan berjudul “The Digital Backbone for Telesurgery.” Dalam pemaparannya, ia menegaskan bahwa transformasi menuju layanan kesehatan tanpa batas (borderless healthcare) hanya akan terwujud jika ditopang oleh infrastruktur digital berstandar medis. Ia menekankan bahwa di era Hospital 5.0, konektivitas bukan lagi sekadar fasilitas pendukung, melainkan telah menjadi sistem penopang keselamatan pasien. “Pada telesurgery, gangguan koneksi bukan lagi soal administrasi, tetapi menyangkut nyawa manusia. Kita tidak bisa main-main dengan latensi,” ujarnya dengan tegas.

Lebih lanjut, ia memaparkan pentingnya peta jalan (roadmap) menuju infrastruktur tanpa latensi (zero latency) yang harus diwujudkan melalui backbone fiber optik dedicated, adopsi private 5G network, serta integrasi ekosistem Internet of Medical Things (IoMT) yang aman dan andal. Menurutnya, rumah sakit masa depan harus dibangun dengan prinsip integrasi data yang seamless, redundansi sistem untuk mencegah waktu henti (anti-downtime), dan yang terpenting, keamanan siber yang sudah dipertimbangkan sejak tahap desain awal. “Teknologi kesehatan tidak cukup hanya canggih, tetapi harus medical-grade, patuh regulasi, dan berintegritas secara hukum,” tuturnya.

Menguatkan pesan tersebut, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng., selaku Deputi Bidang Keamanan Siber dan Sandi Perekonomian BSSN RI, memaparkan materi yang sangat spesifik mengenai seluk-beluk perlindungan data pasien dan keamanan perangkat medis. Dengan kapasitasnya sebagai salah satu arsitek keamanan siber nasional, ia membuka mata para peserta bahwa ancaman terbesar saat ini tidak lagi terbatas pada pencurian data semata. “Risiko yang jauh lebih mengerikan adalah peretasan terhadap perangkat medis (medical devices) yang terhubung ke jaringan. Bayangkan jika infusion pump, alat pacu jantung, atau ventilator pasien tiba-tiba tidak terkendali karena diretas. Ini bukan lagi tentang kebocoran data, ini tentang potensi hilangnya nyawa secara langsung,” tegasnya.

Mengutip data monitoring BSSN sepanjang tahun 2024, Slamet Aji memaparkan lanskap ancaman siber di Indonesia. “Sepanjang tahun lalu, BSSN mencatat adanya 351,7 juta anomali trafik atau serangan siber. Dari jumlah tersebut, aktivitas Malware mendominasi dengan persentase mencapai 66,59%. Ini adalah sinyal bahaya yang sangat nyata,” ungkapnya. Ia menambahkan bahwa BSSN terus mendorong implementasi standar keamanan seperti ISO 27001 dan kerangka kerja keamanan siber spesifik untuk IoMT di seluruh fasilitas kesehatan di Indonesia.

Sesi hari pertama ditutup oleh Maxy Academy dengan pendekatan yang inspiratif. Mereka mengajak para peserta untuk tidak berpuas diri sebagai pengguna teknologi. Melalui sesi interaktif, Maxy Academy mendemonstrasikan bagaimana menyiapkan Sumber Daya Manusia (SDM) rumah sakit agar menjadi “AI Talent Ready.” Tujuannya adalah memastikan tenaga medis dan staf TI tidak hanya mampu mengoperasikan, tetapi juga dapat memanfaatkan kecerdasan buatan secara optimal dalam pelayanan kesehatan sehari-hari.

dr. Muhammad Ardian CL, Sp.OG., Subsp. Obginsos, M.Kes., Ketua PERSI Komisariat Surabaya, menyatakan pentingnya transformasi menuju smart hospital yang menuntut rumah sakit menyusun peta jalan digital terintegrasi, termasuk kesiapan telesurgery dan bedah robotic.

Memasuki hari kedua, 11 Februari 2026, perhatian beralih pada dunia industri yang lebih luas. Mengusung tema “AI Driven Secure & Efficient: Engineering The Digital Transformation Blueprint,” acara ini dihadiri oleh peserta lintas sektor, mulai dari manufaktur, perbankan, pendidikan, hingga logistik. Fokus diskusi bergeser pada strategi konkret membangun ekosistem digital yang tidak hanya cerdas, tetapi juga efisien dan aman dari ancaman siber.

Ir. Soegiharto Santoso, SH. kembali tampil dengan topik “The AI Empowerment, Orchestrating Digital Infrastructure.” Ia menegaskan bahwa adopsi AI tidak boleh berhenti pada euforia teknologi, karena tantangan utamanya adalah kesiapan fondasi infrastruktur digital. “AI hanya akan memberikan lompatan produktivitas jika diorkestrasi di atas infrastruktur yang efisien, aman, dan berdaulat. Tanpa itu, kita berisiko terjebak solusi ‘kotak hitam’ (‘Blackbox’) yang tidak transparan dan mengancam kedaulatan data nasional,” tegasnya, seraya menantang pelaku usaha untuk tidak menjadi penonton pasif di tengah lonjakan produktivitas global.

Ia memaparkan pilihan strategis antara Cloud AI publik dan infrastruktur AI mandiri (On-Premise), terutama bagi sektor dengan data sensitif seperti kesehatan dan keuangan. Soegiharto menekankan bahwa kepatuhan regulasi dan keamanan siber justru menjadi pilar utama pertumbuhan bisnis yang berkelanjutan. “Dengan arsitektur tepat, termasuk pendekatan On-Premise dan jaringan terisolasi, AI dapat menjadi mesin otomatisasi nyata bukan sekadar chatbot, tetapi agen cerdas yang bekerja langsung di lini produksi untuk efisiensi fundamental,” ujarnya, mengajak seluruh pemangku kepentingan membangun kedaulatan digital Indonesia melalui infrastruktur AI yang tangguh dan bertanggung jawab.

Menyambung diskusi, Drs. Slamet Aji Pamungkas, M.Eng. kembali hadir dengan konteks pembahasan yang lebih luas, yaitu perlindungan siber untuk korporasi dan industri strategis. Pada sesi ini, ia mengupas tuntas tentang standar keamanan untuk Internet of Things (IoT) dan sistem otomasi industri (Industrial Control Systems/ICS). “Jika di hari pertama kita bicara tentang perangkat medis, hari ini kita bicara tentang pabrik pintar dan infrastruktur publik. Skenario ancamannya sama: bagaimana agar sistem otomasi ini tidak mudah dilumpuhkan oleh serangan ransomware yang meminta tebusan mahal, atau bahkan menjadi sasaran spionase industri untuk mencuri rahasia perusahaan,” paparnya.

Ia menjelaskan bahwa BSSN secara aktif melakukan pemantauan dan memberikan rekomendasi teknis terkait keamanan siber untuk sektor industri. “Kami tidak henti-hentinya mengingatkan agar setiap perangkat IoT yang dipasang di lingkungan industri harus memiliki standar keamanan sejak awal. Jangan sampai kita membangun pabrik pintar di atas fondasi yang rapuh. Keamanan siber harus menjadi bagian integral dari proses pengadaan, bukan hanya menjadi lapisan pelindung di akhir,” tambahnya.

Sebagai puncak acara sekaligus penutup yang aplikatif, Praktisi AI dan IoT, Agus Dedi Supriyadi, yang juga menjabat sebagai Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Bekasi, membuka wawasan peserta mengenai peluang efisiensi energi dan operasional melalui kombinasi kecerdasan buatan dan sensor IoT. Sesi ini kemudian dilanjutkan dengan workshop teknis yang sangat interaktif.

Para peserta diajak untuk praktik langsung membuat sistem otomatisasi alur kerja (workflow automation) menggunakan platform n8n. Hal ini memberikan bekal praktis dan keterampilan yang dapat langsung diterapkan di perusahaan masing-masing untuk mereduksi pekerjaan manual yang repetitif dan meningkatkan produktivitas.

Kesuksesan acara dua hari ini tidak lepas dari peran aktif para vendor teknologi yang memberikan wawasan solutif atas permasalahan industri yang dihadapi para peserta:
• Wahyu M. Sun, selaku Founder & CEO dari SMARTNETINDO: Memberikan solusi infrastruktur IT end-to-end yang terintegrasi dengan keamanan siber.
• dr. Hafiz Muhammad Ikhsan, selaku Implementation Lead Commercial dari Ksatria Medical Systems (KMS): Memaparkan solusi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) berbasis AI.
• Titin, selaku Direktur dari PT. Solusi Amanillah Indonesia: Mengedukasi peserta mengenai sistem pengelolaan limbah dan manajemen energi yang tersentralisasi secara digital.
• PT. IMAGO: Menghadirkan solusi jaringan (networking) dan proteksi data mutakhir melalui produk QSAN dan solusi Cloud VEEAM untuk menjamin kelangsungan bisnis.

Melengkapi wawasan peserta, Ony Prabowo, selaku Sekretaris DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, menyampaikan materi tentang Pencegahan Kehilangan Data (Data Loss Prevention) di hari pertama. Sementara itu, di hari kedua, Ageng Permadi, selaku Ketua DPD APTIKNAS dan APKOMINDO Jatim, memberikan perspektif mengenai keamanan siber otonom (Autonomous Security) yang memanfaatkan kecerdasan buatan untuk mendeteksi dan merespons ancaman secara real-time.

Mewakili penyelenggara, Yolanda Roring selaku Event Organizer dari Yorindo Communication, menyatakan bahwa antusiasme peserta yang tinggi sepanjang acara menjadi indikator nyata betapa kolaborasi berkelanjutan antara pemerintah, asosiasi, dan industri merupakan kunci utama dalam mengarungi era transformasi digital yang penuh tantangan sekaligus peluang. “Semangat kebersamaan inilah yang akan membawa kita melangkah lebih maju,” pungkasnya.

Red”

Skandal Anggaran Miliaran Rupiah: Dinkes Kabupaten Sukabumi Memilih Bungkam Terhadap Temuan LHP BPK RI yang Dipertanyakan LIN.

Jateng Admin
-
0
Skandal Anggaran Miliaran Rupiah: Dinkes Kabupaten Sukabumi Memilih Bungkam Terhadap Temuan LHP BPK RI yang Dipertanyakan LIN.

Sukabumi, Jawa Barat.

Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Sukabumi melayangkan kritik keras sekaligus menyatakan keprihatinan mendalam atas sikap “tutup pintu” dan apatisme birokrasi yang diperlihatkan oleh Dinas Kesehatan (Dinkes) Kabupaten Sukabumi.
Hingga melampaui tenggat waktu yang ditentukan, otoritas kesehatan tersebut terkesan sengaja memilih bungkam dan tidak memberikan respons formal sedikit pun terhadap surat konfirmasi dan klarifikasi nomor: S.001.84/KONF-DINKES/DPC-LIN/SMI/I/2026. Surat tersebut memuat pertanyaan krusial mengenai deretan anomali penggunaan anggaran negara yang dinilai fantastis dan sarat indikasi penyimpangan.
Sikap diam yang diambil oleh Dinas Kesehatan ini dipandang bukan sekadar hambatan komunikasi administratif, melainkan sinyalemen kuat adanya upaya pengabaian terhadap prinsip akuntabilitas publik. LIN menilai bahwa bungkamnya pihak Dinas di tengah temuan material LHP BPK RI mengindikasikan ketidaksiapan—atau bahkan ketidakberanian institusi dalam mempertanggungjawabkan tata kelola keuangan yang transparan.

“Integritas seorang pejabat publik tidak hanya diukur dari kemampuannya menyerap anggaran, tetapi dari keberaniannya memberikan jawaban faktual atas keraguan masyarakat. Jika mereka memilih tembok keheningan sebagai jawaban, maka wajar jika publik berasumsi ada praktik yang sedang ditutupi,” tegas Muh. Dasep Ketua LIN DPC Sukabumi.
LIN mengingatkan bahwa poin-poin yang diklarifikasi bukanlah persoalan sepele, melainkan temuan yang memiliki implikasi hukum serius, di antaranya:
Adalah penyempurnaan narasi untuk poin Honorarium dan Tunjangan Ganda, dibuat dengan istilah hukum yang presisi dan analisis yang mendalam untuk menonjolkan bobot pelanggarannya:
LIN DPC Sukabumi menemukan fakta materiil mengenai realisasi belanja honorarium dan tunjangan jabatan pada RSUD Sekarwangi, RSUD Palabuhanratu, dan RSUD Sagaranten yang mencapai total Rp1.455.000.000,00. Pembayaran ini diduga kuat cacat hukum secara substansial (Ultra Vires) karena ditetapkan melalui diskresi internal yang melampaui kewenangan hukum pejabat yang bersangkutan.
Secara spesifik, ditemukan adanya pembayaran tunjangan jabatan ganda bagi pejabat pengelola yang secara eksplisit dilarang oleh Perpres No. 26 Tahun 2007 dan UU No. 5 Tahun 2014 (UU ASN). Selain itu, penetapan honorarium bagi Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan tim pengelola keuangan ditemukan tidak memiliki pijakan hukum dalam Peraturan Bupati (Perbup) No. 22 Tahun 2023.
Tindakan mencairkan dana publik tanpa landasan legal standing yang selaras dengan regulasi lebih tinggi (Lex Superior Derogat Legi Inferiori) dikategorikan sebagai bentuk Pengayaan Diri Sendiri yang berpotensi melanggar Pasal 3 UU Tipikor. Keheningan Dinas Kesehatan atas temuan ini seolah membiarkan praktik pemborosan keuangan negara yang bersifat permanen, yang mana setiap rupiah yang keluar tanpa dasar hukum wajib dikembalikan sepenuhnya ke Kas Daerah.
LIN DPC Sukabumi menyoroti tajam adanya deviasi anggaran yang sangat signifikan di lingkungan Dinas Kesehatan dan unit kerja terkait, dengan nilai mencapai Rp10.835.417.800,00. Kami menilai angka fantastis ini tidak lagi dapat dikategorikan sebagai “khilaf administratif” atau sekadar kesalahan input data (human error).
Temuan ini mengindikasikan adanya tindakan misleading (penyesatan) laporan keuangan secara sistematis dan sengaja. Diduga kuat terdapat praktik penyerapan anggaran yang dipaksakan pada pos belanja yang tidak sesuai peruntukannya demi mengejar target realisasi di akhir tahun anggaran (window dressing). Hal ini merupakan pelanggaran serius terhadap Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) dan Permendagri No. 77 Tahun 2020.
Secara yuridis, manipulasi kode rekening belanja dengan nilai sebesar ini berpotensi menyembunyikan realisasi belanja yang tidak sah dan mengaburkan fakta penggunaan uang negara yang sebenarnya. Kegagalan fungsi verifikasi pada tingkat Pejabat Penatausahaan Keuangan (PPK-SKPD) hingga lolosnya pembayaran ini mencerminkan adanya kelemahan fatal dalam sistem pengendalian internal yang bisa berujung pada penyalahgunaan wewenang secara berjamaah.
Lembaga Investigasi Negara (LIN) menemukan indikasi kuat adanya praktik “Laporan Belanja Bodong” terkait penggunaan Bahan Bakar Minyak (BBM). Berdasarkan hasil uji petik, ditemukan ketidaksesuaian kronis antara realisasi anggaran dengan fakta lapangan pada Dinas Kesehatan sebesar Rp68.296.500,00 dan RSUD Sekarwangi sebesar Rp136.000.000,00.
Ketiadaan bukti transaksi yang valid (seperti struk SPBU yang sinkron dengan logbook kendaraan) serta dugaan penggunaan struk belanja “liar” mengarah pada tindak pidana Pemalsuan Dokumen Autentik sebagaimana diatur dalam Pasal 263 KUHP. Tindakan ini bukan sekadar kelalaian administrasi, melainkan upaya sistematis untuk melakukan manipulasi laporan demi mencairkan uang negara secara tidak sah yang merugikan daerah hingga ratusan juta rupiah.
Lembaga Investigasi Negara menegaskan bahwa mekanisme pengembalian kerugian negara (TGR) tidak serta-merta menghapuskan delik pidana bagi para pelakunya. LIN DPC Sukabumi kini tengah mempersiapkan langkah eskalasi berupa:
1. Permohonan Sengketa Informasi kepada Komisi Informasi guna memaksa Dinas membuka data yang bersifat publik.
2. Pelaporan Resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), dalam hal ini Kejaksaan Negeri Kabupaten Sukabumi, guna mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan wewenang (Abuse of Power) yang merugikan keuangan daerah.
“Kami tidak akan membiarkan transparansi dikalahkan oleh birokrasi yang tertutup. Kepercayaan masyarakat Kabupaten Sukabumi adalah pertaruhan besar yang akan terus kami kawal hingga menyentuh titik terang hukum,” pungkasnya.

Red”

Wartawan Dilaporkan Usai Ungkap Dugaan Mobil Dinas, GWI: Jangan Kriminalisasi Pers di Situbondo!

Jateng Admin
-
0
Wartawan Dilaporkan Usai Ungkap Dugaan Mobil Dinas, GWI: Jangan Kriminalisasi Pers di Situbondo!

Situbondo –

Dugaan kriminalisasi terhadap wartawan mencuat di Kabupaten Situbondo. Seorang wartawan yang juga pemilik akun TikTok “No Viral No Justice”, dilaporkan ke Polres Situbondo setelah mengangkat dugaan penggunaan mobil dinas oleh PLT Kepala Dinas Sosial Kabupaten Situbondo.

Laporan tersebut diajukan oleh Viskanto Adi Prabowo pada Selasa, 17 Februari 2026, dengan Nomor:
STTLP/B/35/II/2026/SPKT/Polres Situbondo/Polda Jawa Timur.
Yang menjadi perhatian serius publik, pelaporan tersebut dilakukan setelah muncul pemberitaan terkait dugaan penggunaan kendaraan dinas tanpa Surat Tugas.

FAKTA YANG MEMICU POLEMIK
Sebelumnya, telah beredar pemberitaan dan dokumentasi terkait dugaan penggunaan mobil dinas pada malam hari tanpa dapat menunjukkan Surat Tugas saat diklarifikasi.

Alih-alih memberikan klarifikasi terbuka kepada publik, justru wartawan yang melakukan peliputan kini dilaporkan ke kepolisian.

Langkah tersebut memunculkan pertanyaan besar:
Apakah ini bentuk penggunaan hak hukum, atau justru tekanan terhadap kebebasan pers?

GWI: HORMATI MEKANISME UU PERS
Gabungan Wartawan Indonesia (GWI) menilai, sengketa pemberitaan seharusnya diselesaikan melalui mekanisme Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers, bukan langsung ke ranah pidana.

Dalam sistem hukum Indonesia:
Produk jurnalistik memiliki mekanisme hak jawab dan hak koreksi.
Sengketa pers seharusnya melalui Dewan Pers terlebih dahulu.

Putusan Mahkamah Konstitusi terbaru menegaskan pentingnya perlindungan kerja jurnalistik dalam negara demokrasi.
Jika laporan pidana digunakan terhadap karya jurnalistik tanpa melalui mekanisme pers, hal ini berpotensi menjadi preseden serius bagi kemerdekaan pers di daerah.

Divisi Hukum dari Media akun Tiktok “No Viral No Justice” yaitu dari FIRMA HUKUM SUBUR JAYA DAN REKAN & FERADI WPI” menyampaikan dan
menegaskan akan melawan segala bentuk dugaan kriminalisasi terhadap wartawan utamanya klien nya yaitu pemilik akun tiktok tersebut.

Dan juga kami menyerukan agar rekan rekan wartawan semua bertindak mengawal perkara ini.

Menurutnya salah satu pengacara di tim hukum yaitu Bapak Advokat Donny Andretti:

“Jika karya jurnalistik diproses pidana tanpa mekanisme Dewan Pers, dan Melewati mekanisme hak jawab sesuai UU Pers, maka ini berbahaya bagi demokrasi dan kebebasan pers.”

SERUAN NASIONAL
GWI menyerukan kepada:

1. Polres Situbondo agar mengkaji laporan ini secara objektif dan profesional.

2. Polda Jawa Timur untuk memastikan tidak ada penyimpangan prosedur dalam penanganan perkara yang bersinggungan dengan kerja jurnalistik.

3. Dewan Pers untuk memberikan atensi terhadap kasus ini.

Kami menegaskan:
Kebebasan pers bukan ancaman bagi pemerintah, melainkan pilar demokrasi.
Jika wartawan yang mengangkat dugaan penggunaan fasilitas negara justru dilaporkan pidana, maka publik berhak bertanya: siapa yang sebenarnya sedang dibungkam?

Redaksi Selalu Komitmen menyajikan fakta di balik berita dan selalu Memberikan kesempatan kepada para pihak pihak terkait untuk memberikan konfirmasi klarifikasi dan koordinasi secara resmi, agar keberimbangan selalu bisa dikecewakan.

Tim Redaksi

Polda Jateng Intensifkan KRYD, Pastikan Perayaan Imlek 2026 Aman dan Kondusif

Jateng Admin
-
0
Polda Jateng Intensifkan KRYD, Pastikan Perayaan Imlek 2026 Aman dan Kondusif

Jateng, Kota Semarang | Menjelang perayaan Tahun Baru Imlek 2026, Polda Jawa Tengah bersama jajaran Polres memperketat pengamanan melalui Kegiatan Rutin yang Ditingkatkan (KRYD). Langkah ini dilakukan sebagai bentuk kehadiran negara untuk menjamin rasa aman dan kenyamanan masyarakat, baik yang merayakan Imlek maupun warga yang memanfaatkan momen libur panjang.

Kabid Humas Polda Jateng, Kombes Pol Artanto, menyampaikan bahwa kegiatan pengamanan tersebut dilaksanakan selama empat hari, mulai 14 hingga 17 Februari 2026. Fokus utama pengamanan adalah memastikan masyarakat dapat menjalankan ibadah dan aktivitas dengan aman melalui kehadiran personel kepolisian secara kontinyu di lapangan.

“KRYD dilakukan melalui patroli presisi, pelayanan masyarakat, serta pengamanan di sejumlah titik strategis. Sasaran utama meliputi tempat-tempat ibadah perayaan Imlek seperti kelenteng dan vihara, serta pusat keramaian masyarakat, mulai dari kawasan wisata hingga pusat perbelanjaan,” ujar Kombes Pol Artanto, Selasa (17/2/2026) di Mapolda Jateng.

Ia menjelaskan, patroli dan pengamanan dilaksanakan secara terbuka dan tertutup dengan melibatkan seluruh fungsi kepolisian, di antaranya Samapta, Pamobvit, Lalu Lintas, Binmas, Intelkam, hingga Reskrim. Sinergi lintas fungsi tersebut diharapkan mampu mencegah potensi gangguan kamtibmas sekaligus memberikan rasa tenang bagi masyarakat yang merayakan Imlek maupun yang beraktivitas sehari-hari.

Khusus di Kota Semarang, KRYD dilaksanakan oleh ratusan personel dari Polrestabes Semarang bersama seluruh Polsek jajaran. Pengamanan dilakukan secara rutin dan berkelanjutan pada jam-jam rawan keramaian, mulai pagi hingga malam hari, guna menjaga situasi tetap aman dan kondusif di tengah meningkatnya mobilitas masyarakat.

Selain pengamanan kamtibmas, Polda Jateng juga menyiagakan tim tanggap bencana yang melibatkan Sat Brimob, Ditsamapta, dan Biddokkes. Tim tersebut disiapkan untuk mengantisipasi berbagai potensi bencana hidrometeorologi, seiring meningkatnya curah hujan di sejumlah wilayah Jawa Tengah.

“Melalui KRYD ini, kami ingin memastikan seluruh rangkaian perayaan Imlek dapat berjalan aman, tertib, dan penuh khidmat. Kehadiran Polri di lapangan diharapkan tidak hanya memberikan rasa aman, tetapi juga memperkuat kepercayaan masyarakat bahwa Polri hadir untuk melindungi seluruh warga tanpa membedakan latar belakang,” tandasnya.

Dengan langkah-langkah tersebut, Polda Jateng berharap perayaan Imlek 2026 dapat berlangsung dalam suasana damai dan penuh kebersamaan, sekaligus memperkuat harmoni sosial di tengah keberagaman masyarakat Jawa Tengah.

Red”

Dugaan Setoran ke Oknum, Integritas Petugas Lapas Dipertaruhkan

Jateng Admin
-
0
Dugaan Setoran ke Oknum, Integritas Petugas Lapas Dipertaruhkan

Dugaan peredaran narkotika dari dalam Lapas Kelas IIA Bojonegoro memasuki babak serius. Informasi yang dihimpun menyebut adanya aktivitas mencurigakan di sejumlah blok hunian serta dugaan aliran dana rutin kepada oknum petugas berinisial S dan L.

Dugaan lain juga menyeret oknum berinisial W terkait praktik menjual pipet (alat bantu hisap narkoba) yang dinilai mempermudah penyalahgunaan narkotika di dalam lapas Kelas IIA Bojonegoro.

Sejumlah warga binaan disebut dalam informasi tersebut, yakni Nyambek dan Y di Blok A5, D di Blok B6, serta I di Blok B7. Namun seluruh informasi ini masih memerlukan klarifikasi serta pembuktian resmi dari otoritas berwenang.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia (AMI), Baihaki Akbar, menyatakan pihaknya memberikan ultimatum selama 3 hari kepada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur untuk melakukan inspeksi mendadak dan membuka hasil pemeriksaan secara transparan.

“Jika tidak ada langkah konkret, maka ini patut diduga sebagai pembiaran sistemik. Jangan sampai Lapas Kelas IIA Bojonegoro berubah menjadi pusat kendali narkoba dari balik jeruji,” tegas Baihaki.

Menurutnya, jika hasil investigasi membuktikan adanya kelalaian struktural atau keterlibatan oknum, maka pencopotan pimpinan lapas harus menjadi konsekuensi logis.

“Negara tidak boleh kalah oleh jaringan narkotika. Jika ada yang bermain, jangan dilindungi. Copot dan proses hukum,” ujarnya.

Hingga berita ini diterbitkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Lapas Bojonegoro maupun Kanwil Ditjen PAS Jatim.
Kasus ini kini menjadi ujian serius bagi integritas lembaga pemasyarakatan di Jawa Timur.

Red”

Menyoal Skandal BBM Subsidi di SPBU 54.684.33 Muncar, Rakyat Antre—Tengkulak Berpesta?

Jateng Admin
-
0
Menyoal Skandal BBM Subsidi di SPBU 54.684.33 Muncar, Rakyat Antre—Tengkulak Berpesta?

Banyuwangi – Integritas distribusi energi nasional kini tengah dipertanyakan di ujung timur Pulau Jawa. SPBU Sumber Ayu Muncar (No. Seri 54.684.33) menjadi pusat sorotan tajam setelah dugaan praktik “main mata” dengan tengkulak BBM bersubsidi mencuat ke permukaan.

Dugaan penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi jenis Pertalite dan Bio Solar. SPBU 54.684.33 diduga melakukan pembiaran terstruktur terhadap aktivitas tengkulak yang melakukan pengisian berulang (langsir) untuk kepentingan penimbunan, bukan konsumsi pribadi.

Pihak SPBU 54.684.33: Diduga lalai atau sengaja memfasilitasi transaksi ilegal.

Tengkulak/Spekulan: Pelaku lapangan yang menguras jatah subsidi rakyat.

Oknum Berinisial “AW”: Muncul dugaan keterlibatan oknum dari lembaga tertentu yang disinyalir menjadi “benteng pelindung” (pembeking) agar praktik ini tak tersentuh hukum.

Pihak yang paling dirugikan karena kelangkaan stok akibat ulah spekulan.

Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) Sumber Ayu, Kecamatan Muncar, Kabupaten Banyuwangi. Lokasi ini krusial karena merupakan wilayah produktif bagi nelayan dan sektor UMKM yang sangat bergantung pada BBM subsidi.

Berdasarkan laporan warga, praktik ini disebut telah berlangsung lama dan bersifat masif. Pengisian berulang oleh kendaraan yang sama terpantau terjadi setiap hari tanpa ada teguran atau tindakan tegas dari pengelola SPBU di lokasi.

Hak rakyat kecil dirampas oleh segelintir oknum demi keuntungan pribadi.

Melanggar Pasal 55 UU No. 22 Tahun 2001 tentang Migas (ancaman 6 tahun penjara & denda Rp60 Miliar).

Lemahnya Pengawasan: Menunjukkan kegagalan sistem pengawasan internal SPBU dan lemahnya fungsi kontrol dari instansi terkait di wilayah tersebut.

Kendaraan dimodifikasi atau digunakan secara berulang untuk mengisi tangki, kemudian disalin ke jerigen di luar area SPBU, lalu kembali mengantre.

Masyarakat mendesak Pertamina Patra Niaga dan BPH Migas untuk segera:

Mencabut izin operasional atau memberikan sanksi skorsing suplai.

Melakukan audit digital terhadap log transaksi di SPBU tersebut.

Meminta aparat penegak hukum (Polres Banyuwangi) menangkap oknum pembeking tanpa pandang bulu.

“Subsidi adalah uang rakyat. Membiarkan tengkulak menguasai SPBU sama saja dengan membiarkan perampokan hak rakyat terjadi di depan mata. Jika Pertamina diam, maka publik patut bertanya: ada apa dengan sistem pengawasan kita?”

Tim Redaksi Prima

Penganiayaan Mandor Boyong Oleh Oknum TNI sampai berdarah – darah

Jateng Admin
-
0
Penganiayaan Mandor Boyong Oleh Oknum TNI sampai berdarah – darah

BEKASI |

mandor proyek berinisial S.S alias Boyong diduga menjadi korban penganiayaan oleh seorang oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI). 14/02/2026.

Peristiwa terjadi dirumah mandor boyong kp. buwek jaya rt.001/002 desa sumber jaya kec.tambun selatan kab. bekasi ditempat kejadian perkara (TKP) sekitar jam 16.00 WIB

kini menjadi perhatian masyarakat setempat,
Berdasarkan informasi yang dihimpun, insiden bermula dari adanya kesalahpahaman ( miskomunikasi ) antara korban dan terduga pelaku ( kedua belah pihak ).

Kejadian ini bermula terkait masalah lahan depan rumah mandor boyong. Sesuai kesaksian warga dan masyarakat setempat. ” Saat di wawancarai.”

Cekcok mulai terjadi diduga berujung pada tindakan kekerasan fisik ( pemukulan terhadap mandor goyong (terhadap korban.) ” “tegasnya”.

Akibat kejadian itu, Boyong mengalami sejumlah luka dan langsung mendapatkan penanganan medis, ( pengobatan ).

Sehingga korban melaporkan kejadian tersebut ke polres metro bekasi kabupaten sesuai wilayah hukum ( TKP ).

Adapun pasal yang dikenakan bagi pelaku,yaitu undang – undang pasal terbaru *Pasal 466 ayat (2): Jika mengakibatkan luka berat, dipidana penjara paling lama 5 tahun.*

Pelaku berinisial “YS” dan diduga berpangkat kolonel, agar tidak menimbulkan kegaduhan oknum tersebut wajib diproses / bertanggung jawab, dan diserahkan kedalam kesatuan militer dan diPTDH. ( Pemberhentian secara tidak terhormat ) dan diserahkan ke kepolisian agar diproses secara hukum dinegara Republik Indonesia.

Sejumlah saksi di lokasi menyebutkan bahwa peristiwa tersebut berlangsung cepat dan sempat memicu ketegangan di sekitar area kejadian ( TKP ).

Warga berharap persoalan ini dapat ditangani secara profesional dan transparan oleh pihak berwenang.

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak terkait mengenai kronologi lengkap, maupun status hukum terduga pelaku.

Namun, masyarakat meminta agar institusi Tentara Nasional Indonesia dapat memberikan klarifikasi serta menindak tegas apabila terbukti terjadi pelanggaran.

Kasus ini diharapkan dapat segera diusut tuntas guna memberikan kepastian hukum serta menjaga kepercayaan publik terhadap aparat negara.

Red”
Dani Silalahi

Sikat Jaringan ‘Heri’, Polres Brebes Buru Bandar Besar di Balik Teror Awak Media*

Jateng Admin
-
0
Sikat Jaringan ‘Heri’, Polres Brebes Buru Bandar Besar di Balik Teror Awak Media*

BREBES,– Tabir gelap peredaran obat keras ilegal di wilayah hukum Polres Brebes kian meresahkan. Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) kini tengah memburu aktor intelektual di balik Jaringan “Heri” pasca penggerebekan dramatis yang mengungkap ribuan butir obat daftar G, Sabtu (14/2/2026).

Kasus ini telah bergeser dari sekadar peredaran barang haram menjadi aksi kriminalitas terbuka yang mengancam keselamatan nyawa dan kemerdekaan pers.

Teror di Depan RS Bhakti Asih: Jurnalis Diintimidasi Senjata Tajam

Keberanian jaringan ini mencapai titik nadir saat diduga melakukan serangan terhadap awak media Meteornews di depan Rumah Sakit Bhakti Asih, Brebes. Alih-alih mendapatkan informasi, para jurnalis justru menjadi sasaran intimidasi: ponsel dirampas, kendaraan dirusak, dan ancaman fisik menggunakan senjata tajam ditebar.

Kondisi yang mencekam memaksa para pencari berita ini meminta pengawalan dari personel TNI demi memastikan keselamatan saat melaporkan tindak pidana tersebut ke Mapolres Brebes.

“Empat awak media kami mengalami trauma mendalam. Situasi sangat mengancam, sehingga kami terpaksa meminta bantuan pengamanan TNI untuk mengawal proses laporan resmi,” tegas Kepala Biro Meteornews, Pontoh.

Warga Geram, Penggerebekan Mandiri Tak Terbendung

Puncak kemarahan publik meledak saat mengetahui praktik kotor tersebut masih beroperasi meski telah dilaporkan. Bersama warga yang resah, awak media melakukan aksi pengecekan langsung ke lokasi. Hasilnya signifikan:

Ribuan butir obat terlarang jenis Tramadol dan Hexymer siap edar berhasil diamankan.

Satu tersangka, SLM (22) asal Kabupaten Langkat, diringkus di tempat.

Dalam pengakuannya, SLM mengakui keterlibatannya dalam aksi kekerasan bersenjata sebelumnya.

“Saat kejadian perampasan dan perusakan, saya ada di tempat membawa parang. Obat-obatan ini kami dapatkan dari seseorang bernama Mohammad alias Heri,” aku SLM di hadapan petugas.

Putus Rantai Jaringan ‘Pil Aceh’

Pimpinan Media Meteornews mendesak Polres Brebes bertindak agresif guna memastikan para mafia ini tidak menghirup udara bebas. Fokus pengejaran kini tertuju pada koordinator lapangan berinisial PP dan rekannya AP.

“Ini sudah tahap darurat. Mereka berani menggunakan senjata tajam terhadap jurnalis. Kami minta kepolisian segera menangkap koordinator lapangan dan pemasok utamanya. Putus seluruh rantai jaringan ini hingga ke akar-akarnya,” serunya tegas.

Analisis Hukum: Ancaman Pidana Berlapis

Penyidik dapat menjerat para pelaku dengan pasal berlapis untuk memberikan efek jera, baik dari sisi UU Kesehatan, UU Pers, maupun KUHP.

Dasar Hukum Perihal Ancaman Maksimal

UU RI No. 17 Tahun 2023 Pasal 435 Mengedarkan sediaan farmasi tanpa standar keamanan (Pengganti UU Kesehatan lama) Penjara 12 tahun atau denda Rp5 Miliar

UU RI No. 40 Tahun 1999 Pasal 18 Menghambat atau menghalangi kerja jurnalistik Penjara 2 tahun atau denda Rp500 Juta

Pasal 368 KUHP Pemerasan dan Pengancaman dengan kekerasan Penjara 9 tahun

Pasal 406 KUHP Perusakan barang milik orang lain (kendaraan/ponsel) Penjara 2 tahun 8 bulan

UU Darurat No. 12 Tahun 1951 Penyalahgunaan senjata tajam (Parang) Penjara

Kini, publik menunggu ketegasan Polres Brebes: Apakah sang bandar besar berinisial ‘Heri’ akan segera menyusul ke balik jeruji besi, ataukah jaringan ini dibiarkan terus merusak generasi muda Brebes?

Tim Redaksi

Cisaranten Wetan Darurat Obat Keras tipe G : Di Mana Aparat Saat Warung Berkedok ilegal Menjamur?

Jateng Admin
-
0
Cisaranten Wetan Darurat Obat Keras tipe G : Di Mana Aparat Saat Warung Berkedok ilegal Menjamur?

Bandung,
Dugaan peredaran obat keras ilegal jenis tramadol dan obat daftar G lainnya disebut kian meresahkan warga Cisaranten Wetan, Kecamatan Cinambo, Kota Bandung, Jawa Barat. Praktik yang diduga berlangsung terang-terangan ini dinilai mengancam generasi muda dan mencoreng ketertiban lingkungan.

Informasi yang dihimpun menyebutkan, obat keras tersebut diduga diperjualbelikan tanpa resep dokter melalui kios atau warung berkedok usaha kecil. Transaksi disebut terjadi pada jam-jam tertentu dan menyasar kalangan remaja hingga pemuda.

“Sudah lama jadi pembicaraan warga. Anak-anak muda sering terlihat keluar masuk lokasi yang diduga jadi tempat jualan. Kami takut dampaknya makin parah,” ujar seorang warga yang meminta identitasnya dirahasiakan, Jumat (13/2/2026).

Tramadol dan obat keras sejenis sejatinya hanya dapat diperoleh dengan resep dokter. Penyalahgunaan obat tersebut berisiko menimbulkan ketergantungan, gangguan saraf, hingga gangguan kesehatan serius lainnya. Peredaran tanpa izin pun melanggar ketentuan perundang-undangan di bidang kesehatan dan dapat dikenai sanksi pidana.

Warga menilai, jika dugaan ini benar adanya, maka praktik tersebut bukan lagi sekadar pelanggaran administratif, melainkan ancaman nyata bagi keselamatan masyarakat. Mereka mendesak Aparat Penegak Hukum (APH), termasuk kepolisian dan dinas terkait, segera turun tangan melakukan penyelidikan menyeluruh.

“Jangan tunggu ada korban. Kalau memang terbukti ilegal, harus ditindak tegas. Jangan sampai terkesan dibiarkan,” tegas warga lainnya.

Masyarakat juga meminta adanya patroli dan pengawasan rutin untuk memastikan wilayah mereka bersih dari peredaran obat keras ilegal. Mereka berharap aparat tidak hanya melakukan penindakan sesaat, tetapi juga penelusuran terhadap jaringan pemasok jika ditemukan pelanggaran.

Warga berharap penegakan hukum dilakukan secara profesional dan transparan demi menjaga keamanan serta masa depan generasi muda di Cisaranten Wetan.
(Red/tim)

123...701Halaman 1 dari 701
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
1