LIN-RI.COM

Kamis, 14 Mei 2026

Ket foto: Sesi foto bersama usai kegiatan diskusi, menggambarkan kebersamaan dan komitmen dalam mendukung serta mengawal dampak program di akar rumput.

Ket foto: Sesi foto bersama usai kegiatan diskusi, menggambarkan kebersamaan dan komitmen dalam mendukung serta mengawal dampak program di akar rumput.

JAKARTA – Suasana diskusi di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, berubah menjadi ruang serius yang sarat gagasan besar ketika Divisi Antar Lembaga Laskar Prabowo 08 menggelar forum bertajuk “Dampak Dapur SPPG MBG dalam Masyarakat Sekitar”, Kamis (15/5/2026).

Di tengah sorotan publik terhadap Program Makan Bergizi Gratis (MBG), forum ini disebut-sebut bukan sekadar agenda sosialisasi, melainkan “panggung evaluasi awal” terhadap salah satu program strategis nasional yang kini mulai menyentuh dapur-dapur ekonomi rakyat di akar rumput.

Bertempat di Java Rock, Jalan Kemang Raya No. 81, kegiatan yang berlangsung pukul 14.30 hingga 16.30 WIB itu digelar secara hybrid, menghadirkan peserta dari berbagai daerah yang terhubung secara daring, memperluas gaung diskusi hingga melampaui batas
ruang fisik.

Di balik istilah teknis Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tersimpan narasi besar yang mulai mencuat: dapur bukan lagi sekadar tempat memasak, tetapi pusat perputaran ekonomi baru di tingkat lokal.

Dalam forum tersebut dipaparkan bahwa satu unit dapur SPPG MBG mampu menyerap 30 hingga 50 tenaga kerja lokal. Namun yang lebih mencolok, dampaknya tidak berhenti di situ—rantai ekonomi yang tercipta merambat ke petani, peternak, hingga pelaku UMKM di sekitar wilayah operasional.

Bahan pangan seperti beras, telur, daging, hingga sayuran kini diprioritaskan dari produksi lokal. Pola ini disebut sebagai “pergeseran besar” dari sistem distribusi konvensional menuju ekosistem pangan berbasis komunitas.

Sejumlah narasumber bahkan menyebut, jika model ini diperluas secara nasional, maka dapur SPPG dapat menjadi salah satu motor penggerak ekonomi kerakyatan paling masif dalam satu dekade terakhir.

Forum ini turut dihadiri jajaran penting dari Laskar Prabowo 08, termasuk Ketua Umum Dr. (Cand) Devi Taurisa, S.H., M.H., C.L.D., C.B.L.C., C.L.A, Sekretaris Jenderal Brigjen Pol. (Purn.) Dr. R. Nurhadi, S.I.K., Bendahara Umum Timmy Rorimpandey, S.E., M.M., hingga Dewan Pakar Gugun Gumilar.
Juga Servius Ponamon dari Dewan Penasehat yang sedang berada di Los Angeles – Amerika Serikat, turut hadir melalui zoom.

Dari sisi kelembagaan, hadir pula perwakilan Badan Gizi Nasional (BGN) serta Badan Informasi Geospasial (BIG), yang memaparkan aspek teknis, pengawasan, hingga pemetaan distribusi program MBG di berbagai wilayah Indonesia.

Ketua Umum Laskar Prabowo 08, Dr. (Cand) Devi Taurisa, S.H., M.H., C.L.D., C.B.L.C., C.L.A, dalam sambutannya menegaskan bahwa diskusi publik seperti ini harus menjadi agenda berkelanjutan, bukan sekadar seremoni.

“Acara seperti ini tidak boleh berhenti di satu titik. Masyarakat harus terus mendapatkan pencerahan agar memahami bahwa Program MBG ini bukan hanya soal makan gratis, tetapi soal masa depan sistem sosial dan ekonomi kita,” tegasnya.

Ia menambahkan, pemahaman publik terhadap mekanisme dapur SPPG menjadi penting agar tidak terjadi kesenjangan informasi antara kebijakan dan realitas lapangan.

Dalam pemaparan diskusi, Program Makan Bergizi Gratis (MBG) melalui SPPG disebut telah mengalami transformasi makna.

Jika awalnya dipahami sebagai program bantuan pemenuhan gizi, kini ia mulai diposisikan sebagai infrastruktur sosial-ekonomi yang menghubungkan produksi pangan, distribusi tenaga kerja, hingga pemberdayaan UMKM dalam satu sistem terintegrasi.

Perwakilan teknis juga menyoroti bahwa keberhasilan program ini sangat bergantung pada tiga pilar utama yakni ketepatan data, tata kelola distribusi, dan keterlibatan masyarakat lokal secara aktif.

Dari sisi teknis, Badan Informasi Geospasial (BIG) menekankan bahwa pemetaan berbasis data menjadi elemen krusial dalam memastikan pemerataan dapur SPPG di seluruh Indonesia.

Tanpa data yang akurat, program berisiko tidak tepat sasaran dan menimbulkan ketimpangan distribusi antarwilayah.

Sementara itu, Badan Gizi Nasional (BGN) menegaskan bahwa standar gizi, keamanan pangan, dan kualitas operasional harus dijaga secara ketat agar tujuan utama penurunan stunting benar-benar tercapai.

Meski dipenuhi optimisme, forum ini juga menyinggung sejumlah tantangan implementasi di lapangan, mulai dari kesiapan infrastruktur dapur, distribusi bahan baku, hingga konsistensi pasokan dari sektor lokal.

Namun demikian, seluruh narasumber sepakat bahwa evaluasi berkala menjadi kunci agar program tidak hanya berjalan, tetapi juga berkembang secara adaptif.

Melalui sinergi antara pemerintah, lembaga teknis seperti Badan Gizi Nasional dan Badan Informasi Geospasial, serta dukungan elemen masyarakat sipil seperti Laskar Prabowo 08, Program SPPG MBG kini dipandang mulai bergerak dari sekadar kebijakan sosial menuju “arsitektur baru ekonomi rakyat”.

Red”

Trigger Koreksi Nasional untuk Menutup Kebocoran Sistemik
Serial Gagasan Reformasi Babak Kedua untuk Menutup Paradoks Indonesia (2/5)

Oleh : Ir. Ali Wongso Sinaga (Ketua Umum Depinas SOKSI)

Dalam artikel sebelumnya telah ditegaskan bahwa Indonesia membutuhkan Reformasi Babak Kedua yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai jawaban atas paradoks struktural yang selama ini menghambat lompatan besar bangsa.

Reformasi 1998 membuka pintu demokrasi dan kebebasan politik. Namun demokrasi tanpa efektivitas negara berisiko melahirkan paradoks baru : prosedur berjalan, institusi bertambah, tetapi kapasitas negara belum sepenuhnya pulih.

Di sinilah Reformasi Babak Kedua menemukan urgensinya. Ia bukan koreksi terhadap demokrasi, melainkan koreksi untuk memastikan demokrasi menghasilkan negara yang efektif, bersih, disiplin, dan mampu menjaga kekayaan nasionalnya.

Jika pada seri pertama telah dijelaskan urgensi historisnya, maka pertanyaan berikutnya adalah : dari mana koreksi besar itu harus dimulai ?
Setiap reformasi besar selalu membutuhkan titik tolak yang konkret. Tanpa langkah awal yang terukur, gagasan besar akan berhenti sebagai wacana.

Karena itu, bila Reformasi Babak Kedua sungguh hendak dimulai sebagai ikhtiar menyempurnakan perjalanan reformasi nasional, Indonesia memerlukan trigger konstitusional yang secara tegas menandai dimulainya transformasi reformasi budaya bernegara—bahwa negara benar-benar serius menutup kebocoran sistemik yang selama ini menggerus kapasitas nasional.

Trigger itu harus memiliki daya kejut politik, legitimasi konstitusional, relevansi fiskal, sekaligus pesan moral yang kuat: negara tidak lagi mentoleransi kebocoran sistemik yang menguras energi pembangunan bangsa.
Dalam konteks Indonesia hari ini, salah satu langkah paling strategis dan mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Pemulihan Aset Negara oleh pemimpin reformasi babak kedua, Presiden Prabowo.

Ini bukan sekadar kebijakan hukum tambahan. Ia dapat menjadi penanda bahwa negara mulai bergerak dari fase diagnosis menuju fase koreksi struktural.
Jika Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, maka Reformasi Babak Kedua harus memastikan demokrasi itu bekerja efektif bagi kepentingan negara.
Dan salah satu ukuran paling konkret efektivitas negara terletak pada kemampuannya menjaga, melindungi, serta memulihkan kembali aset publik yang selama ini bocor melalui berbagai distorsi tata kelola.

Di sinilah relevansi mendalam gagasan almarhum Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman, SE tentang transformasi reformasi budaya bernegara menemukan bentuk operasionalnya.

Beliau sejak lama mengingatkan bahwa pembaruan negara tidak cukup berhenti pada perubahan struktur formal. Ia harus menyentuh cara negara bekerja, cara negara mengawasi, dan cara negara mengoreksi dirinya sendiri.
Transformasi reformasi budaya bernegara berarti menggeser paradigma dari sekadar mengganti sistem menuju membangun disiplin kenegaraan.
Perppu Pemulihan Aset Negara merupakan manifestasi konkret dari semangat itu : mengubah kultur permisif terhadap kebocoran menjadi budaya disiplin negara.

MENGAPA HARUS PERPPU PEMULIHAN ASET NEGARA ?
Pertanyaan ini menentukan apakah kita sungguh memahami akar paradoks Indonesia.
Indonesia Emas 2045 hanya mungkin dicapai apabila negara mampu memutus kebocoran sistemik yang selama ini menggerus kapasitas fiskalnya. Dan memutus kebocoran itu mensyaratkan keberanian memotong jejaring kleptokratik serta residu state capture yang masih bertahan di berbagai simpul kekuasaan.

Tanpa itu, cita-cita besar Indonesia Emas berisiko tinggal menjadi ambisi retoris tanpa fondasi fiskal yang kokoh.
Karena itu, Perppu Pemulihan Aset Negara bukan sekadar salah satu opsi kebijakan. Ia adalah master trigger Reformasi Babak Kedua.
Mengapa ? Karena ia menyasar langsung jantung persoalan negara : integritas kekuasaan, kapasitas fiskal, dan disiplin kenegaraan.
Tidak ada reformasi besar yang dapat berjalan tanpa energi fiskal. Dan tidak ada energi fiskal yang cukup apabila kebocoran terus dibiarkan.

MENGAPA HARUS PERPPU ?
Mengapa tidak menunggu legislasi biasa melalui DPR bersama Pemerintah ?
Dalam negara hukum demokratis, pertanyaan ini sah.
Perppu bukan instrumen serampangan. Ia adalah kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 untuk menjawab keadaan kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tiga syarat penggunaannya : Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat. Kedua, terjadinya kekosongan atau ketidakcukupan instrumen hukum. Ketiga, prosedur legislasi biasa tidak memungkinkan penyelesaian secara tepat waktu.

Dalam konteks Indonesia hari ini, ketiga syarat itu layak dibaca secara objektif. Tekanan fiskal nasional semakin nyata. Kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi global, gejolak energi, serta kompetisi geopolitik internasional menghadirkan tantangan yang tidak ringan.

Namun persoalan terbesar Indonesia sesungguhnya bukan semata tekanan eksternal. Persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya kemampuan sistemik negara menutup kebocoran.
Di sinilah paradoks Indonesia menemukan bentuknya yang paling konkret : negara bekerja keras membangun, tetapi sebagian energinya terus tergerus oleh distorsi tata kelola.

Negara memiliki hukum, tetapi belum selalu memiliki instrumen pemulihan yang cepat, presisi, dan terintegrasi. Negara dapat menghukum pelaku, tetapi belum selalu berhasil memaksimalkan pengembalian aset publik.
Ini bukan lagi persoalan administratif biasa. Ini adalah persoalan strategis negara.
Kegentingan dalam negara modern tidak selalu hadir dalam bentuk perang atau kerusuhan.
Ia dapat hadir sebagai erosi kapasitas fiskal yang berlangsung diam-diam, sistemik, dan berkepanjangan.
Ketika kebocoran tata kelola telah menghambat kemampuan negara menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal, di situlah justifikasi konstitusional Perppu menemukan pijakannya.

MENGAPA PEMULIHAN ASET NEGARA, BUKAN SEKADAR PERAMPASAN ASET ?
Pilihan nomenklatur ini bukan kosmetik bahasa. Ia adalah pilihan paradigma negara.
Istilah perampasan aset secara hukum cenderung berorientasi represif : fokus utamanya adalah penghukuman melalui pengambilalihan hasil tindak pidana setelah pembuktian.
Pendekatan ini penting, tetapi belum cukup. Sebab persoalan Indonesia hari ini bukan semata bagaimana menghukum pelaku penyimpangan.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memulihkan kapasitas negara yang selama ini tergerus kebocoran sistemik.
Di sinilah istilah Pemulihan Aset Negara jauh lebih tepat.
Ia tidak hanya berbicara tentang mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi tentang keseluruhan ekosistem koreksi negara.

Mulai dari pencegahan kebocoran, penguatan sistem deteksi dini, pelacakan dan pengamanan aset secara real-time, pengembalian dan optimalisasi pemanfaatan aset bagi kepentingan fiskal negara, hingga reformasi kelembagaan agar kebocoran serupa tidak terus berulang.
Bila perampasan aset berorientasi pada law enforcement response, maka pemulihan aset negara berorientasi pada state capacity restoration.
Inilah pergeseran paradigma dari asset confiscation menuju pemulihan kapasitas negara.
Perbedaan ini mendasar. Perampasan aset berfokus pada masa lalu. Pemulihan aset negara berorientasi pada masa depan.
Perampasan aset bertanya : siapa yang harus dihukum ? Pemulihan aset negara bertanya lebih jauh : bagaimana negara dipulihkan agar mampu mencegah kebocoran berikutnya ?
Inilah perspektif yang dibutuhkan Reformasi Babak Kedua.
Reformasi besar tidak boleh berhenti pada semangat menghukum. Ia harus melahirkan sistem yang membuat penyimpangan semakin sulit terjadi.

Nomenklatur ini juga lebih sejalan dengan prinsip negara hukum modern karena menegaskan tujuan konstitusionalnya : mengembalikan daya fiskal negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Negara tidak sedang sekadar merampas. Negara sedang memulihkan hak kolektif bangsa.

ALARM INTEGRITAS NASIONAL
Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menjadi 34 merupakan alarm keras bahwa agenda integritas nasional menghadapi stagnasi serius. Angka itu bukan sekadar statistik.
Ia adalah cermin persoalan mendasar tata kelola negara.
Setelah hampir tiga dekade reformasi, perangkat keras demokrasi memang telah diperbarui.
Namun perangkat lunak kenegaraan belum sepenuhnya bertransformasi.
Indonesia masih menghadapi problem integritas yang belum terselesaikan secara sistemik.

Di hulu, masih terdapat celah regulasi, lemahnya integrasi pengawasan, lambannya pemulihan aset, serta pada sejumlah simpul tata kelola masih tampak bayang-bayang state capture.
Di hilir, proses penegakan hukum belum selalu menghasilkan efek korektif fiskal yang optimal.
Negara kerap berhasil menghukum pelaku. Tetapi belum selalu berhasil mengembalikan aset publik secara maksimal.
Kita sering tegas secara simbolik, tetapi belum efektif secara fiskal. Padahal setiap rupiah yang gagal dipulihkan adalah energi pembangunan yang hilang.

SAPU REFORMASI HARUS BERSIH
Reformasi ibarat membersihkan lantai sejarah bangsa. Ia hanya akan efektif bila sapu yang digunakan benar-benar bersih.
Sapu yang kotor tidak membersihkan. Ia hanya memindahkan debu dari satu sudut kekuasaan ke sudut lainnya.
Demikian pula negara. Perppu Pemulihan Aset Negara adalah instrumen pembersihan kebocoran sistemik.
Tetapi Presiden sebagai pemimpin Reformasi Babak Kedua, kabinet, aparat penegak hukum, auditor, hakim, jaksa, dan seluruh pelaksana kebijakan inilah sapu itu sendiri.
Jika sapu itu tidak bersih, reformasi hanya akan memindahkan kotoran dari satu tangan kekuasaan ke tangan lainnya.

Karena itu diperlukan suatu mekanisme objektif dan independen melalui Dewan Sertifikasi Integritas Negara (DSIN). Seluruh calon pejabat pelaksana wajib melalui open competitive integrity track.
Lembaga ad hoc ini bertugas memastikan seluruh proses sertifikasi integritas nasional. Mulai dari audit rekam jejak, penelusuran konflik kepentingan, pemeriksaan kepatuhan etik- finansial, forensic lifestyle audit, hingga evaluasi integritas periodik.
Tidak seorang pun boleh terlibat dalam rantai pemulihan aset tanpa sertifikat integritas nasional. Mekanisme rekrutmennya pun harus steril dari patronase politik.

Presiden tetap memegang kewenangan konstitusional yang menetapkan. Namun pilihan hanya dapat diambil dari mereka yang telah lolos verifikasi independen DSIN.
Dengan demikian independensi terjaga tanpa meniadakan otoritas konstitusional Presiden.
Lebih jauh, demi kredibilitas moral Reformasi Babak Kedua, teladan dan proses ini harus dimulai dari atas.
Presiden sebagai pemimpin reformasi harus memulai dengan Presidential Integrity Disclosure.
Seluruh kabinet wajib memperoleh status Clear and Clean Governance Certification.
Sebab prinsipnya bangsa tidak akan percaya pada sapu yang meminta lantai bersih sementara dirinya sendiri masih penuh debu.

SEMBILAN PILAR PERPPU PEMULIHAN ASET NEGARA
Agar tidak berhenti sebagai simbolisme politik, Perppu ini harus dirancang sebagai instrumen negara hukum modern: presisi, operasional, dan transformatif.
Setidaknya terdapat sembilan pilar utama.
Pertama, penguatan asset tracing lintas yurisdiksi melalui kerja sama internasional progresif.
Kedua, mekanisme non-conviction based asset recovery secara ketat dan terukur.
Ketiga, pembuktian terbalik terbatas dengan perlindungan penuh terhadap prinsip due process of law.
Keempat, digitalisasi penuh pelacakan aset melalui integrasi lintas lembaga berbasis data real-time.
Kelima, pembentukan Badan Pengelola Aset Pemulihan Negara yang profesional dan terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan.
Keenam, pembangunan dashboard transparansi publik nasional.
Ketujuh, pembentukan kamar khusus peradilan pemulihan aset negara.
Kedelapan, penerapan sertifikasi integritas nasional bagi seluruh aparat yang terlibat.
Kesembilan, pemberian amnesti terbatas melalui mekanisme pengungkapan sukarela yang sangat ketat. Ini bukan pemutihan. Bukan impunitas. Melainkan ruang koreksi nasional yang terukur untuk mempercepat pemulihan kapasitas negara.
Seluruh prosesnya harus diverifikasi oleh Majelis Verifikasi Pemulihan Nasional (MVPN) yang independen, dengan kewenangan objektif dan akuntabel.
Setelah masa transisi berakhir, penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa kompromi.

DARI PENGHUKUMAN SIMBOLIK MENUJU PEMULIHAN KAPASITAS NEGARA
Dalam Reformasi Babak Kedua, tujuan akhirnya bukan memperbanyak penghukuman simbolik. Tujuan utamanya adalah memulihkan kapasitas negara.
Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak orang diproses.
Melainkan berapa besar energi fiskal bangsa berhasil dikembalikan untuk membiayai masa depan Indonesia.
Di titik inilah transformasi reformasi budaya bernegara menemukan makna praksisnya. Negara tidak lagi sekadar bereaksi terhadap pelanggaran.
Negara membangun sistem yang membuat pelanggaran semakin sulit terjadi.
Inilah perubahan paradigma dari budaya toleransi terhadap kebocoran menuju disiplin kenegaraan.
Semua simpul kekuasaan harus menyesuaikan diri dengan arus koreksi nasional yang menuntut tata kelola lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

UJIAN KEBERANIAN POLITIK PRESIDEN PRABOWO
Perppu saja tentu tidak cukup. Ia hanyalah peluit awal lokomotif Reformasi Babak Kedua. Namun peluit awal sering menentukan arah sejarah. Presiden Prabowo memiliki peluang historis untuk mengambil langkah ini.

Sebagai Presiden yang sejak lama mendiagnosis paradoks Indonesia melalui gagasan besarnya pada 2017, beliau kini berada pada posisi untuk menerjemahkan diagnosis itu menjadi tindakan korektif nyata.
Penerbitan Perppu Pemulihan Aset Negara akan menjadi penanda bahwa pemerintahannya memilih jalur politik negara, bukan sekadar politik akomodasi kekuasaan.

Bangsa besar tidak menunggu krisis memaksanya berubah. Bangsa besar bertindak sebelum keadaan terlambat.
Jika Reformasi 1998 ditandai oleh peluit demokratisasi, maka Reformasi Babak Kedua ditandai oleh peluit pemulihan kapasitas negara.
Sejarah tidak pernah mencatat bangsa besar dari banyaknya pidato tentang perubahan.
Sejarah hanya mencatatnya dari keputusan-keputusan berani yang diambil tepat pada waktunya. Perppu Pemulihan Aset Negara dapat menjadi peluit pertama Reformasi Babak Kedua.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia memerlukannya, melainkan apakah keberanian konstitusional untuk memulainya sungguh hadir pada momentum sejarah ini.

Sebab bangsa besar tidak diukur dari seberapa sering ia mengeluhkan kebocoran. Melainkan dari keberaniannya menutupnya. Namun Perppu Pemulihan Aset Negara ini baru awal.
Reformasi Babak Kedua membutuhkan rangkaian gerbong perubahan yang bergerak serempak.
Pertanyaannya kemudian : gerbong reformasi konkret apa saja yang harus dijalankan agar koreksi struktural ini benar-benar mampu menutup paradoks Indonesia ?
Sebab sejarah tidak menilai keberanian dari pidato. Ia menilainya dari keputusan.

(Bersambung ke Seri 3 : LIMA GERBONG REFORMASI BABAK KEDUA — Peta Jalan Menutup Paradoks Indonesia Menuju Negara Besar yang Maju)
Penulis: Ketua Umum Depinas SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027; Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019; Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Periode 2019–2024; Anggota DPR RI Periode 2009–2014.

Red”

Pekanbaru – Wajah peradilan Indonesia kembali berada di bawah mikroskop kritik tajam seiring bergulirnya kasus Jekson Jumari Pandapotan Sihombing ke meja Mahkamah Agung. Berdasarkan Salinan Putusan Nomor 377/PID.B/2026/PT PBR, Pengadilan Tinggi (PT) Riau memang telah memangkas hukuman Jekson dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. Namun, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendaftarkan permohonan Kasasi pada 12 Mei 2026 memicu gelombang kemarahan publik, terutama dari kalangan aktivis anti-korupsi dan pembela lingkungan.

Dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim PT Riau tampaknya menyadari adanya ketidakproporsionalan dalam putusan tingkat pertama (Putusan PN Pekanbaru Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr). Meskipun hukuman dikurangi secara signifikan, esensi dari perjuangan Jekson sebagai aktivis yang vokal terhadap isu lingkungan dan korupsi yang melibatkan korporasi besar, seperti Surya Dumai Group, seharusnya dipandang sebagai konteks utama yang tidak bisa dipisahkan dari perkara ini.

Bagi para pendukungnya, pengurangan hukuman ini hanyalah “obat penenang” sementara. Jekson, yang dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Tri Karya (PETRI), dianggap merupakan korban kriminalisasi sistematis yang dirancang untuk membungkam kritik terhadap perusakan lingkungan. Jaksa, bukannya menerima putusan yang sudah lebih rendah tersebut, justru menunjukkan syahwat hukuman yang tinggi melalui upaya Kasasi.

*Wilson Lalengke: “Jaksa Predator Keadilan”*

Alamuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., memberikan pernyataan yang sangat keras dan menohok terhadap sikap Jaksa di Riau. Petisioner HAM PBB 2025 ini menilai bahwa tindakan JPU melampaui batas penegakan hukum dan telah masuk ke ranah penganiayaan hak asasi manusia.

“Jaksa di Riau telah bermutasi menjadi predator keadilan yang lapar akan kriminalitas dan amoral. Mereka tidak sedang mencari kebenaran; mereka sedang melayani pesanan mafia hukum. Sikap keras kepala Jaksa untuk tetap memenjarakan Jekson dengan hukuman berat adalah bukti nyata bahwa mereka berada dalam satu jaringan dengan perusak lingkungan dan kelompok pro-korupsi,” tegas Wilson Lalengke dengan nada geram ketika menerima informasi tentang perilaku biadab JPU dari Kejati Riau, Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk, Rabu, 13 Mei 2026.

Lebih lanjut, pria asal Pekanbaru itu mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk segera turun tangan. “Komisi Kejaksaan harus menginvestigasi para jaksa di lingkungan Kejati Riau ini. Perilaku mereka yang sangat bejat menunjukkan keterlibatan dalam jejaring mafia hukum yang mendukung kepentingan korporasi seperti Surya Dumai Group dan oknum Kapolda Riau, Herry Heryawan. Mereka harus dijatuhi sanksi berat agar institusi Adhyaksa tidak semakin busuk dari dalam,” ujar Wilson Lalengke.

Tidak berhenti di situ saja, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) ini juga melayangkan permohonan terbuka kepada Mahkamah Agung (MA). Ia meminta para Hakim Agung untuk mengabaikan permohonan kasasi dari JPU dari Kejati Riau bajingan tolol tersebut.

“Mahkamah Agung harus menjadi benteng terakhir bagi pejuang rakyat. Kami meminta MA memberikan putusan Bebas Murni (Vrijspraak) bagi Jekson Sihombing. Dia bukan penjahat; dia adalah pembela lingkungan yang dikriminalisasi karena berani bersuara,” sebut Wilson Lalengke sembari menambahkan bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan orang-orang jujur dan pemberani untuk speak-up tentang perusakan hutan dan perilaku koruptif para mafia korporasi yang masif di negeri ini.

*Refleksi Filosofis: Hukum, Kekuasaan, dan Moralitas*

Upaya memenjarakan seorang aktivis melalui manipulasi pasal-pasal hukum mengingatkan kita pada pemikiran filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) tentang “Leviathan”. Dalam kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan murni, individu yang lemah akan selalu menjadi mangsa bagi mereka yang memiliki akses ke instrumen negara. Namun, Cicero (106-43 SM), filsuf Romawi, memperingatkan bahwa “Summum ius, summa iniuria” – bahwa hukum yang diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks moral dapat menghasilkan ketidakadilan yang tertinggi.

Filsuf Prancis, Michel Foucault (1926-1984), dalam teorinya mengenai “Power/Knowledge”, menjelaskan bagaimana institusi seperti kepolisian dan kejaksaan dapat menciptakan “kebenaran” versi mereka sendiri untuk mendisiplinkan individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas status quo. Dalam kasus Jekson, “kebenaran” yang dipaksakan oleh jaksa tampak sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi korporasi atas tanah dan lingkungan di Riau.

Senada dengan itu, Immanuel Kant (1724-1804) menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Jekson tidak boleh dijadikan “sarana” atau tumbal untuk memuluskan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Menghukum seseorang karena keberaniannya membela integritas ekologis adalah bentuk pelanggaran terhadap Categorical Imperative yang merupakan dasar moralitas universal.

*Menanti Keadilan Palu Hakim Agung*

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk., kini menjadi ujian bagi integritas Mahkamah Agung. Apakah MA akan terkooptasi oleh jejaring mafia yang disebutkan oleh Wilson Lalengke, ataukah MA akan berdiri tegak sebagai pelindung para pejuang keadilan?

Karena pada akhirnya, seperti kata Socrates (470-399 SM), “keadilan adalah ketika jiwa manusia selaras dengan kebaikan.” Dan bangsa ini hanya akan selamat jika hukum kembali selaras dengan kebaikan, bukan dengan kerakusan.

Publik kini memantau setiap langkah dalam proses Kasasi ini. Perjuangan Jekson Sihombing bukan lagi sekadar perkara pidana pribadi, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan kolaborasi antara oknum aparat dan korporasi. Keadilan untuk Jekson adalah keadilan bagi lingkungan hidup Indonesia yang kian sekarat akibat keserakahan yang dilegalkan. (TIM/Red)