LIN-RI.COM

Trigger Koreksi Nasional untuk Menutup Kebocoran Sistemik
Serial Gagasan Reformasi Babak Kedua untuk Menutup Paradoks Indonesia (2/5)

Oleh : Ir. Ali Wongso Sinaga (Ketua Umum Depinas SOKSI)

Dalam artikel sebelumnya telah ditegaskan bahwa Indonesia membutuhkan Reformasi Babak Kedua yang dipimpin langsung oleh Presiden Prabowo Subianto sebagai jawaban atas paradoks struktural yang selama ini menghambat lompatan besar bangsa.

Reformasi 1998 membuka pintu demokrasi dan kebebasan politik. Namun demokrasi tanpa efektivitas negara berisiko melahirkan paradoks baru : prosedur berjalan, institusi bertambah, tetapi kapasitas negara belum sepenuhnya pulih.

Di sinilah Reformasi Babak Kedua menemukan urgensinya. Ia bukan koreksi terhadap demokrasi, melainkan koreksi untuk memastikan demokrasi menghasilkan negara yang efektif, bersih, disiplin, dan mampu menjaga kekayaan nasionalnya.

Jika pada seri pertama telah dijelaskan urgensi historisnya, maka pertanyaan berikutnya adalah : dari mana koreksi besar itu harus dimulai ?
Setiap reformasi besar selalu membutuhkan titik tolak yang konkret. Tanpa langkah awal yang terukur, gagasan besar akan berhenti sebagai wacana.

Karena itu, bila Reformasi Babak Kedua sungguh hendak dimulai sebagai ikhtiar menyempurnakan perjalanan reformasi nasional, Indonesia memerlukan trigger konstitusional yang secara tegas menandai dimulainya transformasi reformasi budaya bernegara—bahwa negara benar-benar serius menutup kebocoran sistemik yang selama ini menggerus kapasitas nasional.

Trigger itu harus memiliki daya kejut politik, legitimasi konstitusional, relevansi fiskal, sekaligus pesan moral yang kuat: negara tidak lagi mentoleransi kebocoran sistemik yang menguras energi pembangunan bangsa.
Dalam konteks Indonesia hari ini, salah satu langkah paling strategis dan mendesak adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Tentang Pemulihan Aset Negara oleh pemimpin reformasi babak kedua, Presiden Prabowo.

Ini bukan sekadar kebijakan hukum tambahan. Ia dapat menjadi penanda bahwa negara mulai bergerak dari fase diagnosis menuju fase koreksi struktural.
Jika Reformasi 1998 membuka ruang demokrasi, maka Reformasi Babak Kedua harus memastikan demokrasi itu bekerja efektif bagi kepentingan negara.
Dan salah satu ukuran paling konkret efektivitas negara terletak pada kemampuannya menjaga, melindungi, serta memulihkan kembali aset publik yang selama ini bocor melalui berbagai distorsi tata kelola.

Di sinilah relevansi mendalam gagasan almarhum Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman, SE tentang transformasi reformasi budaya bernegara menemukan bentuk operasionalnya.

Beliau sejak lama mengingatkan bahwa pembaruan negara tidak cukup berhenti pada perubahan struktur formal. Ia harus menyentuh cara negara bekerja, cara negara mengawasi, dan cara negara mengoreksi dirinya sendiri.
Transformasi reformasi budaya bernegara berarti menggeser paradigma dari sekadar mengganti sistem menuju membangun disiplin kenegaraan.
Perppu Pemulihan Aset Negara merupakan manifestasi konkret dari semangat itu : mengubah kultur permisif terhadap kebocoran menjadi budaya disiplin negara.

MENGAPA HARUS PERPPU PEMULIHAN ASET NEGARA ?
Pertanyaan ini menentukan apakah kita sungguh memahami akar paradoks Indonesia.
Indonesia Emas 2045 hanya mungkin dicapai apabila negara mampu memutus kebocoran sistemik yang selama ini menggerus kapasitas fiskalnya. Dan memutus kebocoran itu mensyaratkan keberanian memotong jejaring kleptokratik serta residu state capture yang masih bertahan di berbagai simpul kekuasaan.

Tanpa itu, cita-cita besar Indonesia Emas berisiko tinggal menjadi ambisi retoris tanpa fondasi fiskal yang kokoh.
Karena itu, Perppu Pemulihan Aset Negara bukan sekadar salah satu opsi kebijakan. Ia adalah master trigger Reformasi Babak Kedua.
Mengapa ? Karena ia menyasar langsung jantung persoalan negara : integritas kekuasaan, kapasitas fiskal, dan disiplin kenegaraan.
Tidak ada reformasi besar yang dapat berjalan tanpa energi fiskal. Dan tidak ada energi fiskal yang cukup apabila kebocoran terus dibiarkan.

MENGAPA HARUS PERPPU ?
Mengapa tidak menunggu legislasi biasa melalui DPR bersama Pemerintah ?
Dalam negara hukum demokratis, pertanyaan ini sah.
Perppu bukan instrumen serampangan. Ia adalah kewenangan konstitusional Presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 22 UUD 1945 untuk menjawab keadaan kegentingan yang memaksa.

Mahkamah Konstitusi telah menegaskan tiga syarat penggunaannya : Pertama, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan persoalan hukum secara cepat. Kedua, terjadinya kekosongan atau ketidakcukupan instrumen hukum. Ketiga, prosedur legislasi biasa tidak memungkinkan penyelesaian secara tepat waktu.

Dalam konteks Indonesia hari ini, ketiga syarat itu layak dibaca secara objektif. Tekanan fiskal nasional semakin nyata. Kebutuhan pembiayaan pembangunan terus meningkat. Ketidakpastian ekonomi global, gejolak energi, serta kompetisi geopolitik internasional menghadirkan tantangan yang tidak ringan.

Namun persoalan terbesar Indonesia sesungguhnya bukan semata tekanan eksternal. Persoalan mendasarnya terletak pada lemahnya kemampuan sistemik negara menutup kebocoran.
Di sinilah paradoks Indonesia menemukan bentuknya yang paling konkret : negara bekerja keras membangun, tetapi sebagian energinya terus tergerus oleh distorsi tata kelola.

Negara memiliki hukum, tetapi belum selalu memiliki instrumen pemulihan yang cepat, presisi, dan terintegrasi. Negara dapat menghukum pelaku, tetapi belum selalu berhasil memaksimalkan pengembalian aset publik.
Ini bukan lagi persoalan administratif biasa. Ini adalah persoalan strategis negara.
Kegentingan dalam negara modern tidak selalu hadir dalam bentuk perang atau kerusuhan.
Ia dapat hadir sebagai erosi kapasitas fiskal yang berlangsung diam-diam, sistemik, dan berkepanjangan.
Ketika kebocoran tata kelola telah menghambat kemampuan negara menjalankan fungsi konstitusionalnya secara optimal, di situlah justifikasi konstitusional Perppu menemukan pijakannya.

MENGAPA PEMULIHAN ASET NEGARA, BUKAN SEKADAR PERAMPASAN ASET ?
Pilihan nomenklatur ini bukan kosmetik bahasa. Ia adalah pilihan paradigma negara.
Istilah perampasan aset secara hukum cenderung berorientasi represif : fokus utamanya adalah penghukuman melalui pengambilalihan hasil tindak pidana setelah pembuktian.
Pendekatan ini penting, tetapi belum cukup. Sebab persoalan Indonesia hari ini bukan semata bagaimana menghukum pelaku penyimpangan.
Persoalan yang jauh lebih mendasar adalah bagaimana memulihkan kapasitas negara yang selama ini tergerus kebocoran sistemik.
Di sinilah istilah Pemulihan Aset Negara jauh lebih tepat.
Ia tidak hanya berbicara tentang mengambil kembali hasil kejahatan, tetapi tentang keseluruhan ekosistem koreksi negara.

Mulai dari pencegahan kebocoran, penguatan sistem deteksi dini, pelacakan dan pengamanan aset secara real-time, pengembalian dan optimalisasi pemanfaatan aset bagi kepentingan fiskal negara, hingga reformasi kelembagaan agar kebocoran serupa tidak terus berulang.
Bila perampasan aset berorientasi pada law enforcement response, maka pemulihan aset negara berorientasi pada state capacity restoration.
Inilah pergeseran paradigma dari asset confiscation menuju pemulihan kapasitas negara.
Perbedaan ini mendasar. Perampasan aset berfokus pada masa lalu. Pemulihan aset negara berorientasi pada masa depan.
Perampasan aset bertanya : siapa yang harus dihukum ? Pemulihan aset negara bertanya lebih jauh : bagaimana negara dipulihkan agar mampu mencegah kebocoran berikutnya ?
Inilah perspektif yang dibutuhkan Reformasi Babak Kedua.
Reformasi besar tidak boleh berhenti pada semangat menghukum. Ia harus melahirkan sistem yang membuat penyimpangan semakin sulit terjadi.

Nomenklatur ini juga lebih sejalan dengan prinsip negara hukum modern karena menegaskan tujuan konstitusionalnya : mengembalikan daya fiskal negara sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat sebagaimana amanat Pasal 33 UUD 1945.
Negara tidak sedang sekadar merampas. Negara sedang memulihkan hak kolektif bangsa.

ALARM INTEGRITAS NASIONAL
Penurunan skor Indeks Persepsi Korupsi Indonesia menjadi 34 merupakan alarm keras bahwa agenda integritas nasional menghadapi stagnasi serius. Angka itu bukan sekadar statistik.
Ia adalah cermin persoalan mendasar tata kelola negara.
Setelah hampir tiga dekade reformasi, perangkat keras demokrasi memang telah diperbarui.
Namun perangkat lunak kenegaraan belum sepenuhnya bertransformasi.
Indonesia masih menghadapi problem integritas yang belum terselesaikan secara sistemik.

Di hulu, masih terdapat celah regulasi, lemahnya integrasi pengawasan, lambannya pemulihan aset, serta pada sejumlah simpul tata kelola masih tampak bayang-bayang state capture.
Di hilir, proses penegakan hukum belum selalu menghasilkan efek korektif fiskal yang optimal.
Negara kerap berhasil menghukum pelaku. Tetapi belum selalu berhasil mengembalikan aset publik secara maksimal.
Kita sering tegas secara simbolik, tetapi belum efektif secara fiskal. Padahal setiap rupiah yang gagal dipulihkan adalah energi pembangunan yang hilang.

SAPU REFORMASI HARUS BERSIH
Reformasi ibarat membersihkan lantai sejarah bangsa. Ia hanya akan efektif bila sapu yang digunakan benar-benar bersih.
Sapu yang kotor tidak membersihkan. Ia hanya memindahkan debu dari satu sudut kekuasaan ke sudut lainnya.
Demikian pula negara. Perppu Pemulihan Aset Negara adalah instrumen pembersihan kebocoran sistemik.
Tetapi Presiden sebagai pemimpin Reformasi Babak Kedua, kabinet, aparat penegak hukum, auditor, hakim, jaksa, dan seluruh pelaksana kebijakan inilah sapu itu sendiri.
Jika sapu itu tidak bersih, reformasi hanya akan memindahkan kotoran dari satu tangan kekuasaan ke tangan lainnya.

Karena itu diperlukan suatu mekanisme objektif dan independen melalui Dewan Sertifikasi Integritas Negara (DSIN). Seluruh calon pejabat pelaksana wajib melalui open competitive integrity track.
Lembaga ad hoc ini bertugas memastikan seluruh proses sertifikasi integritas nasional. Mulai dari audit rekam jejak, penelusuran konflik kepentingan, pemeriksaan kepatuhan etik- finansial, forensic lifestyle audit, hingga evaluasi integritas periodik.
Tidak seorang pun boleh terlibat dalam rantai pemulihan aset tanpa sertifikat integritas nasional. Mekanisme rekrutmennya pun harus steril dari patronase politik.

Presiden tetap memegang kewenangan konstitusional yang menetapkan. Namun pilihan hanya dapat diambil dari mereka yang telah lolos verifikasi independen DSIN.
Dengan demikian independensi terjaga tanpa meniadakan otoritas konstitusional Presiden.
Lebih jauh, demi kredibilitas moral Reformasi Babak Kedua, teladan dan proses ini harus dimulai dari atas.
Presiden sebagai pemimpin reformasi harus memulai dengan Presidential Integrity Disclosure.
Seluruh kabinet wajib memperoleh status Clear and Clean Governance Certification.
Sebab prinsipnya bangsa tidak akan percaya pada sapu yang meminta lantai bersih sementara dirinya sendiri masih penuh debu.

SEMBILAN PILAR PERPPU PEMULIHAN ASET NEGARA
Agar tidak berhenti sebagai simbolisme politik, Perppu ini harus dirancang sebagai instrumen negara hukum modern: presisi, operasional, dan transformatif.
Setidaknya terdapat sembilan pilar utama.
Pertama, penguatan asset tracing lintas yurisdiksi melalui kerja sama internasional progresif.
Kedua, mekanisme non-conviction based asset recovery secara ketat dan terukur.
Ketiga, pembuktian terbalik terbatas dengan perlindungan penuh terhadap prinsip due process of law.
Keempat, digitalisasi penuh pelacakan aset melalui integrasi lintas lembaga berbasis data real-time.
Kelima, pembentukan Badan Pengelola Aset Pemulihan Negara yang profesional dan terhubung langsung dengan Kementerian Keuangan.
Keenam, pembangunan dashboard transparansi publik nasional.
Ketujuh, pembentukan kamar khusus peradilan pemulihan aset negara.
Kedelapan, penerapan sertifikasi integritas nasional bagi seluruh aparat yang terlibat.
Kesembilan, pemberian amnesti terbatas melalui mekanisme pengungkapan sukarela yang sangat ketat. Ini bukan pemutihan. Bukan impunitas. Melainkan ruang koreksi nasional yang terukur untuk mempercepat pemulihan kapasitas negara.
Seluruh prosesnya harus diverifikasi oleh Majelis Verifikasi Pemulihan Nasional (MVPN) yang independen, dengan kewenangan objektif dan akuntabel.
Setelah masa transisi berakhir, penegakan hukum harus berjalan tegas tanpa kompromi.

DARI PENGHUKUMAN SIMBOLIK MENUJU PEMULIHAN KAPASITAS NEGARA
Dalam Reformasi Babak Kedua, tujuan akhirnya bukan memperbanyak penghukuman simbolik. Tujuan utamanya adalah memulihkan kapasitas negara.
Ukuran keberhasilannya bukan berapa banyak orang diproses.
Melainkan berapa besar energi fiskal bangsa berhasil dikembalikan untuk membiayai masa depan Indonesia.
Di titik inilah transformasi reformasi budaya bernegara menemukan makna praksisnya. Negara tidak lagi sekadar bereaksi terhadap pelanggaran.
Negara membangun sistem yang membuat pelanggaran semakin sulit terjadi.
Inilah perubahan paradigma dari budaya toleransi terhadap kebocoran menuju disiplin kenegaraan.
Semua simpul kekuasaan harus menyesuaikan diri dengan arus koreksi nasional yang menuntut tata kelola lebih bersih, transparan, dan akuntabel.

UJIAN KEBERANIAN POLITIK PRESIDEN PRABOWO
Perppu saja tentu tidak cukup. Ia hanyalah peluit awal lokomotif Reformasi Babak Kedua. Namun peluit awal sering menentukan arah sejarah. Presiden Prabowo memiliki peluang historis untuk mengambil langkah ini.

Sebagai Presiden yang sejak lama mendiagnosis paradoks Indonesia melalui gagasan besarnya pada 2017, beliau kini berada pada posisi untuk menerjemahkan diagnosis itu menjadi tindakan korektif nyata.
Penerbitan Perppu Pemulihan Aset Negara akan menjadi penanda bahwa pemerintahannya memilih jalur politik negara, bukan sekadar politik akomodasi kekuasaan.

Bangsa besar tidak menunggu krisis memaksanya berubah. Bangsa besar bertindak sebelum keadaan terlambat.
Jika Reformasi 1998 ditandai oleh peluit demokratisasi, maka Reformasi Babak Kedua ditandai oleh peluit pemulihan kapasitas negara.
Sejarah tidak pernah mencatat bangsa besar dari banyaknya pidato tentang perubahan.
Sejarah hanya mencatatnya dari keputusan-keputusan berani yang diambil tepat pada waktunya. Perppu Pemulihan Aset Negara dapat menjadi peluit pertama Reformasi Babak Kedua.

Pertanyaannya kini bukan lagi apakah Indonesia memerlukannya, melainkan apakah keberanian konstitusional untuk memulainya sungguh hadir pada momentum sejarah ini.

Sebab bangsa besar tidak diukur dari seberapa sering ia mengeluhkan kebocoran. Melainkan dari keberaniannya menutupnya. Namun Perppu Pemulihan Aset Negara ini baru awal.
Reformasi Babak Kedua membutuhkan rangkaian gerbong perubahan yang bergerak serempak.
Pertanyaannya kemudian : gerbong reformasi konkret apa saja yang harus dijalankan agar koreksi struktural ini benar-benar mampu menutup paradoks Indonesia ?
Sebab sejarah tidak menilai keberanian dari pidato. Ia menilainya dari keputusan.

(Bersambung ke Seri 3 : LIMA GERBONG REFORMASI BABAK KEDUA — Peta Jalan Menutup Paradoks Indonesia Menuju Negara Besar yang Maju)
Penulis: Ketua Umum Depinas SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027; Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2009, 2009–2014, 2014–2019; Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Periode 2019–2024; Anggota DPR RI Periode 2009–2014.

Red”

Pekanbaru – Wajah peradilan Indonesia kembali berada di bawah mikroskop kritik tajam seiring bergulirnya kasus Jekson Jumari Pandapotan Sihombing ke meja Mahkamah Agung. Berdasarkan Salinan Putusan Nomor 377/PID.B/2026/PT PBR, Pengadilan Tinggi (PT) Riau memang telah memangkas hukuman Jekson dari 6 tahun menjadi 3 tahun penjara. Namun, langkah Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang mendaftarkan permohonan Kasasi pada 12 Mei 2026 memicu gelombang kemarahan publik, terutama dari kalangan aktivis anti-korupsi dan pembela lingkungan.

Dalam putusan tingkat banding, Majelis Hakim PT Riau tampaknya menyadari adanya ketidakproporsionalan dalam putusan tingkat pertama (Putusan PN Pekanbaru Nomor 1357/Pid.B/2025/PN Pbr). Meskipun hukuman dikurangi secara signifikan, esensi dari perjuangan Jekson sebagai aktivis yang vokal terhadap isu lingkungan dan korupsi yang melibatkan korporasi besar, seperti Surya Dumai Group, seharusnya dipandang sebagai konteks utama yang tidak bisa dipisahkan dari perkara ini.

Bagi para pendukungnya, pengurangan hukuman ini hanyalah “obat penenang” sementara. Jekson, yang dikenal sebagai Ketua Umum Pemuda Tri Karya (PETRI), dianggap merupakan korban kriminalisasi sistematis yang dirancang untuk membungkam kritik terhadap perusakan lingkungan. Jaksa, bukannya menerima putusan yang sudah lebih rendah tersebut, justru menunjukkan syahwat hukuman yang tinggi melalui upaya Kasasi.

*Wilson Lalengke: “Jaksa Predator Keadilan”*

Alamuni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., M.A., memberikan pernyataan yang sangat keras dan menohok terhadap sikap Jaksa di Riau. Petisioner HAM PBB 2025 ini menilai bahwa tindakan JPU melampaui batas penegakan hukum dan telah masuk ke ranah penganiayaan hak asasi manusia.

“Jaksa di Riau telah bermutasi menjadi predator keadilan yang lapar akan kriminalitas dan amoral. Mereka tidak sedang mencari kebenaran; mereka sedang melayani pesanan mafia hukum. Sikap keras kepala Jaksa untuk tetap memenjarakan Jekson dengan hukuman berat adalah bukti nyata bahwa mereka berada dalam satu jaringan dengan perusak lingkungan dan kelompok pro-korupsi,” tegas Wilson Lalengke dengan nada geram ketika menerima informasi tentang perilaku biadab JPU dari Kejati Riau, Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk, Rabu, 13 Mei 2026.

Lebih lanjut, pria asal Pekanbaru itu mendesak Komisi Kejaksaan (Komjak) untuk segera turun tangan. “Komisi Kejaksaan harus menginvestigasi para jaksa di lingkungan Kejati Riau ini. Perilaku mereka yang sangat bejat menunjukkan keterlibatan dalam jejaring mafia hukum yang mendukung kepentingan korporasi seperti Surya Dumai Group dan oknum Kapolda Riau, Herry Heryawan. Mereka harus dijatuhi sanksi berat agar institusi Adhyaksa tidak semakin busuk dari dalam,” ujar Wilson Lalengke.

Tidak berhenti di situ saja, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) ini juga melayangkan permohonan terbuka kepada Mahkamah Agung (MA). Ia meminta para Hakim Agung untuk mengabaikan permohonan kasasi dari JPU dari Kejati Riau bajingan tolol tersebut.

“Mahkamah Agung harus menjadi benteng terakhir bagi pejuang rakyat. Kami meminta MA memberikan putusan Bebas Murni (Vrijspraak) bagi Jekson Sihombing. Dia bukan penjahat; dia adalah pembela lingkungan yang dikriminalisasi karena berani bersuara,” sebut Wilson Lalengke sembari menambahkan bahwa Indonesia saat ini sangat membutuhkan orang-orang jujur dan pemberani untuk speak-up tentang perusakan hutan dan perilaku koruptif para mafia korporasi yang masif di negeri ini.

*Refleksi Filosofis: Hukum, Kekuasaan, dan Moralitas*

Upaya memenjarakan seorang aktivis melalui manipulasi pasal-pasal hukum mengingatkan kita pada pemikiran filsuf Thomas Hobbes (1588-1679) tentang “Leviathan”. Dalam kondisi di mana hukum digunakan sebagai alat kekuasaan murni, individu yang lemah akan selalu menjadi mangsa bagi mereka yang memiliki akses ke instrumen negara. Namun, Cicero (106-43 SM), filsuf Romawi, memperingatkan bahwa “Summum ius, summa iniuria” – bahwa hukum yang diterapkan secara kaku tanpa melihat konteks moral dapat menghasilkan ketidakadilan yang tertinggi.

Filsuf Prancis, Michel Foucault (1926-1984), dalam teorinya mengenai “Power/Knowledge”, menjelaskan bagaimana institusi seperti kepolisian dan kejaksaan dapat menciptakan “kebenaran” versi mereka sendiri untuk mendisiplinkan individu-individu yang dianggap mengancam stabilitas status quo. Dalam kasus Jekson, “kebenaran” yang dipaksakan oleh jaksa tampak sebagai upaya untuk mempertahankan dominasi korporasi atas tanah dan lingkungan di Riau.

Senada dengan itu, Immanuel Kant (1724-1804) menekankan bahwa manusia harus selalu diperlakukan sebagai tujuan, bukan sebagai sarana. Jekson tidak boleh dijadikan “sarana” atau tumbal untuk memuluskan kepentingan ekonomi kelompok tertentu. Menghukum seseorang karena keberaniannya membela integritas ekologis adalah bentuk pelanggaran terhadap Categorical Imperative yang merupakan dasar moralitas universal.

*Menanti Keadilan Palu Hakim Agung*

Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Mutiara Sandhy Putri, S.H., dkk., kini menjadi ujian bagi integritas Mahkamah Agung. Apakah MA akan terkooptasi oleh jejaring mafia yang disebutkan oleh Wilson Lalengke, ataukah MA akan berdiri tegak sebagai pelindung para pejuang keadilan?

Karena pada akhirnya, seperti kata Socrates (470-399 SM), “keadilan adalah ketika jiwa manusia selaras dengan kebaikan.” Dan bangsa ini hanya akan selamat jika hukum kembali selaras dengan kebaikan, bukan dengan kerakusan.

Publik kini memantau setiap langkah dalam proses Kasasi ini. Perjuangan Jekson Sihombing bukan lagi sekadar perkara pidana pribadi, melainkan simbol perlawanan rakyat terhadap kesewenang-wenangan kolaborasi antara oknum aparat dan korporasi. Keadilan untuk Jekson adalah keadilan bagi lingkungan hidup Indonesia yang kian sekarat akibat keserakahan yang dilegalkan. (TIM/Red)

Refleksi Mei dan Urgensi Reformasi Babak Kedua

Serial Gagasan Reformasi Babak Kedua untuk Menutup Paradoks Indonesia (1/5)
Oleh : Ir. Ali Wongso Sinaga (Ketua Umum Depinas SOKSI)

Bulan Mei selalu menghadirkan ruang refleksi bagi perjalanan kebangsaan Indonesia.
Ia bukan sekadar mengingatkan bangsa ini pada momentum besar Reformasi 1998 sebagai titik balik sejarah republik, tetapi juga mengundang perenungan yang lebih mendasar tentang arah perjalanan reformasi itu sendiri.

Momentum ini sekaligus menghadirkan kembali relevansi gagasan almarhum Mayjen TNI (Purn) Prof. Dr. Suhardiman, pendiri SOKSI (Sentral Organisasi Karyawan Swadiri Indonesia) dan salah satu tokoh pendiri Golkar, yang jauh sebelumnya, dalam sebuah forum seminar publik di Jakarta pada Agustus 2009, pernah melontarkan gagasan yang kala itu mungkin terdengar terlalu dini : Indonesia memerlukan Reformasi Jilid Kedua sebagai tahapan penyempurnaan perjalanan reformasi nasional pasca-1998.

Gagasan tersebut tumbuh dari tradisi pemikiran kebangsaan yang sejak lama berkembang dalam kaderisasi SOKSI—Pendidikan Politik Kader Bangsa (P2KB) , tradisi yang menempatkan pembaruan negara sebagai ikhtiar berkelanjutan untuk menjaga relevansi cita-cita kebangsaan di tengah perubahan zaman.

Kini, ketika berbagai paradoks struktural Indonesia semakin tampak nyata, gagasan tersebut menemukan relevansinya bukan sebagai romantisme sejarah, melainkan sebagai kebutuhan objektif bangsa.

Ketika mengemukakan gagasan Reformasi Jilid Kedua, Prof. Suhardiman menegaskan bahwa pembaruan yang dibutuhkan Indonesia tidak cukup berhenti pada perubahan regulasi, reposisi kelembagaan, atau sekadar pergantian elite kekuasaan.
Yang jauh lebih mendasar adalah transformasi reformasi budaya bernegara.
Beliau melihat bahwa perubahan struktur politik, betapapun pentingnya, tidak akan pernah sepenuhnya berhasil apabila tidak diikuti perubahan paradigma dalam cara negara dijalankan.
Institusi dapat diperbarui. Undang-undang dapat direvisi. Mekanisme demokrasi dapat disempurnakan.
Namun bila budaya bernegara tetap terjebak dalam mentalitas transaksional, orientasi jangka pendek, toleransi terhadap kebocoran, dan lemahnya disiplin kenegaraan, maka reformasi hanya akan bergerak di permukaan. Pesan itulah yang kini terasa semakin aktual.

Setelah hampir tiga dekade reformasi berjalan, bangsa ini patut mengajukan satu pertanyaan mendasar : mengapa Indonesia masih terus bergulat dengan paradoks strukturalnya sendiri ?

Indonesia sesungguhnya memiliki hampir seluruh prasyarat untuk menjadi negara besar yang maju. Kita dianugerahi kekayaan sumber daya alam yang melimpah, bonus demografi yang strategis, posisi geopolitik penting di jantung Indo-Pasifik, pasar domestik yang kuat, serta fondasi kebangsaan yang relatif kokoh.

Namun di tengah seluruh keunggulan itu, Indonesia belum sepenuhnya mampu mengonversi potensinya menjadi lompatan peradaban yang berkeadilan.
Pertumbuhan ekonomi relatif stabil, tetapi belum sepenuhnya menghadirkan pemerataan kesejahteraan.
Demokrasi berjalan secara prosedural, tetapi belum selalu menghasilkan kualitas kepemimpinan terbaik.
Negara terus membangun, tetapi kebocoran tata kelola dan inefisiensi sistemik belum sepenuhnya tertutup.

Inilah paradoks Indonesia : bangsa besar yang belum sepenuhnya berhasil menjadi besar dalam makna substantif.
Paradoks ini lahir bukan karena kekurangan sumber daya, melainkan karena belum tuntasnya pembebasan republik dari residu-residu kelemahan struktural yang terus bertahan pasca reformasi.

Di antaranya gejala kleptokratik dalam sebagian tata kelola, kebocoran fiskal kronis, budaya transaksional dalam praktik politik, birokrasi yang terlalu prosedural, serta kecenderungan state capture—situasi ketika sebagian instrumen negara perlahan dipengaruhi jejaring kepentingan sempit melalui regulasi, akses ekonomi, maupun pengaruh politik.
Di sinilah paradoks terbesar reformasi kita.
Reformasi berhasil membuka kompetisi politik, tetapi belum sepenuhnya menutup ruang bagi distorsi penggunaan kekuasaan.
Ia telah memperbaiki perangkat keras demokrasi, tetapi perangkat lunak kenegaraan kita belum sepenuhnya diperbarui.
Akibatnya, republik ini sering tampak maju secara prosedural, tetapi tertahan secara substantif.

Kini paradoks itu tidak lagi sekadar menjadi bahan diskusi akademik. Ia mulai terasa nyata dalam denyut kehidupan sehari-hari rakyat.

Tekanan terhadap nilai tukar rupiah, ancaman pembengkakan subsidi energi, imported inflation, pelemahan daya beli, tekanan terhadap sektor riil, serta semakin sempitnya ruang fiskal nasional menjadi sinyal bahwa Indonesia tidak lagi memiliki kemewahan untuk berjalan dengan pola lama.

Di tengah pertumbuhan ekonomi yang tetap terjaga, tantangan struktural belum sepenuhnya terselesaikan.
Struktur pendapatan negara bebasis pasal 33 UUD 1945 termasuk rasio perpajakan nasional masih terbatas dibanding kebutuhan pembangunan, tekanan belanja strategis terus meningkat, sementara efisiensi tata kelola fiskal masih memerlukan pembenahan serius.
Tekanan global pun semakin kompleks. Fragmentasi geopolitik meningkat. Persaingan investasi makin keras. Ketidakpastian harga energi terus menghantui.

Dalam situasi seperti ini, negara yang sistemnya masih bocor akan sangat rentan. Negara yang birokrasinya lamban akan tertinggal.
Negara yang terlalu transaksional akan kehilangan daya tahannya. Karena itu, Indonesia tidak cukup hanya bertahan melalui rutinitas administrasi pemerintahan biasa.

Indonesia membutuhkan lompatan korektif dan kreatif.
Bukan sekadar pembangunan rutin, melainkan penataan ulang cara negara bekerja.

Di sinilah urgensi Reformasi Babak Kedua menemukan konteks historisnya.
Perlu ditegaskan, Reformasi Babak Kedua bukanlah perubahan konstitusional radikal, apalagi pembongkaran total arsitektur demokrasi pasca-1998.

Ia adalah agenda koreksi institusional untuk memperkuat efektivitas negara melalui pembenahan tata kelola, penegakan meritokrasi, penguatan integritas fiskal, serta transformasi budaya politik dan birokrasi.

Jika Reformasi 1998 membebaskan Indonesia dari sentralisme otoritarian, maka Reformasi Babak Kedua harus membebaskan Indonesia dari mediokritas sistemik.

Musuhnya bukan individu. Musuhnya adalah sistem insentif yang terlalu lama mentoleransi kompromi terhadap ketidakberesan.
Ia hidup dalam birokrasi yang lamban, politik yang terlalu transaksional, serta tata kelola yang belum sepenuhnya berpihak pada efektivitas negara.

Transformasi budaya bernegara menuntut perubahan paradigma mendasar : dari budaya kekuasaan menuju budaya pengabdian ; dari orientasi prosedural menuju orientasi hasil ; dari patronase menuju meritokrasi ; dari toleransi terhadap kebocoran menuju disiplin kenegaraan ; dari politik akomodasi sempit menuju politik kenegarawanan.

Inilah inti pembaruan yang sesungguhnya.
Karena pada akhirnya, kekuatan sebuah negara tidak hanya ditentukan oleh desain konstitusinya, tetapi juga oleh etos kolektif para penyelenggaranya.

Tentu kita harus realistis membaca dinamika politik nasional. Dalam sistem presidensial multipartai, akomodasi politik seringkali adalah keniscayaan. Kompromi merupakan bagian alami demokrasi.
Namun persoalan muncul ketika kompromi kehilangan orientasi kenegaraan dan berubah menjadi penghambat efektivitas negara.
Ketika stabilitas dimaknai semata sebagai pembagian ruang kekuasaan, demokrasi kehilangan daya transformasinya.
Karena itu, reformasi sebesar ini tidak mungkin lahir hanya dari dinamika birokrasi. Ia membutuhkan political will dari puncak kepemimpinan nasional untuk memastikan efektivitas negara bagi kepentingan rakyat.
Dalam konteks sejarah saat ini, Presiden Prabowo Subianto memiliki posisi yang unik untuk memimpin agenda tersebut.

Keunikan itu tidak lahir secara kebetulan.
Ia terbentuk oleh perpaduan antara latar pembentukan keprajuritan, pengalaman panjang dalam dinamika demokrasi nasional, serta konsistensi pandangan strategisnya tentang perlunya negara yang efektif, disiplin, dan berdaulat.

Sebagai perwira yang dibentuk dalam tradisi strategis TNI Angkatan Darat—tradisi yang sejak awal republik menempatkan stabilitas nasional, efektivitas kelembagaan, dan ketahanan negara sebagai fondasi utama keberlangsungan bangsa—Prabowo sesungguhnya tumbuh dalam perspektif politik negara.

Sebuah cara pandang yang melihat kekuasaan bukan semata arena kompetisi elektoral, melainkan instrumen pengabdian untuk memastikan negara bekerja optimal bagi kepentingan nasional, amat beda dengan politik kekuasaan yang pragmatisme transaksional.

Perspektif politik negara inilah yang membentuk konsistensi pembacaan politiknya terhadap Indonesia.
Jauh sebelum menjabat presiden, melalui bukunya Paradoks Indonesia pada tahun 2017, ia telah mengingatkan tentang kontradiksi mendasar bangsa ini : negeri kaya yang belum optimal menyejahterakan rakyatnya, negara merdeka yang masih menghadapi ketergantungan struktural, serta republik besar yang belum sepenuhnya efektif mengelola kekuatannya sendiri.

Buku tersebut bukan sekadar kritik kebijakan. Ia adalah diagnosis strategis tentang persoalan fundamental republik.
Di dalamnya terkandung kegelisahan sekaligus kesadaran bahwa problem utama Indonesia bukan terletak pada ketiadaan potensi, melainkan pada para kleptokrat di kekuasaan yang membuat belum efektifnya sistem negara dalam mengelola potensi tersebut secara terarah, disiplin, dan berkeadilan.
Konsistensi diagnosis itu penting. Sebab reformasi besar hanya mungkin dipimpin oleh sosok yang sejak awal memahami akar persoalan yang hendak diperbaiki.

Penilaian almarhum Presiden Abdurrahman Wahid terhadap dirinya juga layak dicatat. Di tengah berbagai dinamika politik nasional, Gus Dur melihat pada diri Prabowo adanya dimensi ketulusan pengabdian kepada bangsa.
Pengakuan moral semacam itu memberi makna tersendiri. Ia menunjukkan bahwa di balik seluruh dinamika perjalanan politiknya, terdapat orientasi kenegaraan yang diakui bahkan oleh tokoh dengan keluasan pandangan lintas sekat politik.

Hari ini sejarah menempatkan Prabowo bukan lagi sebagai pengingat paradoks Indonesia, melainkan sebagai Presiden pemegang mandat konstitusional untuk membuktikan bahwa diagnosis tersebut dapat dijawab melalui tindakan transformasional.
Namun tantangan terbesarnya justru terletak pada kemampuan menerjemahkan mandat politik itu menjadi keberanian melakukan koreksi struktural—termasuk ketika langkah tersebut berpotensi menimbulkan resistensi dari lingkaran kekuasaan sendiri.

Momentum politik sesungguhnya tersedia.
Presiden Prabowo memiliki legitimasi elektoral yang kuat, stabilitas pemerintahan yang relatif terjaga, dan ruang politik yang cukup untuk melakukan koreksi struktural.

Namun jendela efektif itu tidak panjang. Secara konstitusional masa pemerintahannya pada periode ini memang hingga 2029.
Tetapi secara politik, ruang efektif untuk mengeksekusi agenda transformasional itu praktis hanya berada pada rentang 2026–2028.
Setelah itu, dinamika suksesi nasional akan mulai menyerap energi politik negara.
Artinya, bila Reformasi Babak Kedua hendak benar-benar dimulai, momentumnya adalah sekarang.

Sejarah jarang memberi kesempatan kedua kepada seorang pemimpin. Dan ketika kesempatan itu datang, keraguan sering kali lebih berbahaya daripada kesalahan yang lahir dari keberanian bertindak.

Presiden Prabowo kini berada pada titik ujian sejarah yang menentukan.
Apakah kepemimpinannya kelak akan dikenang hanya sebagai kelanjutan administrasi pembangunan ?
Ataukah sebagai momentum monumental yang menutup paradoks Indonesia dan mengantarkan republik ini memasuki fase kematangan sebagai negara besar menuju Indonesia Emas 2045 ?

Waktu akan menjawab. Namun sejarah tidak pernah menunggu pemimpin yang ragu. Ia hanya mencatat mereka yang berani mengubah arah bangsa sebelum keadaan memaksanya.

Dan barangkali di titik inilah makna terdalam Reformasi Babak Kedua menemukan panggilannya : bukan untuk membongkar republik, melainkan untuk menyempurnakannya melalui transformasi reformasi budaya bernegara—agar Indonesia tidak sekadar bertahan sebagai bangsa besar, tetapi benar-benar matang sebagai negara besar yang maju, adil dan makmur.
Pada akhirnya ,keberhasilan agenda besar ini akan sangat ditentukan oleh sejauh mana kepemimpinan nasional memiliki kemauan politik dan keberanian institusional untuk memimpin koreksi besar tersebut secara langsung.
Jika diagnosis sejarahnya twlah cukup terang, maka pertanyaan berikutnya bukan lagi apakah koreksi diperlukan.
Pertanyaannya adalah : instrumen konstitusional apa yang paling tepat untuk memulainya ?
(Bersambung ke Seri 2: PERPPU PEMULIHAN ASET NEGARA — Instrumen Konstitusional Reformasi Babak Kedua)
Penulis : Ketua Umum SOKSI Periode 2017–2022 & 2022–2027 Ketua DPP Partai Golkar Periode 2004–2009; 2009–2014; 2014–2019 Wakil Ketua Dewan Pakar Partai Golkar Periode 2019–2024 ; Anggota DPR RI Periode 2009–2014