LIN-RI.COM

BANTEN,

Indikasi upaya pembungkaman terhadap kemerdekaan pers mencuat di tengah polemik dugaan penagihan uang proyek di wilayah Provinsi Banten. Ibnu, jurnalis Kopitv.id bersama Tim Gabungan Wartawan Indonesia (GWI), menyatakan tengah merampungkan bukti-bukti untuk menempuh jalur hukum terhadap narasumber berinisial R. Langkah ini diambil menyusul adanya dugaan intimidasi dan ancaman yang dilontarkan R terhadap awak media. (21/4/2026).

Kronologi Kejadian

Persoalan ini bermula ketika R memberikan keterangan kepada tim media mengenai tugas yang diterimanya dari seseorang bernama Ramanda. R mengaku diminta menagih sejumlah uang kepada oknum pejabat di Banten. Penagihan tersebut didasari oleh bukti transfer yang diklaim sebagai dana operasional untuk proyek yang hingga kini tidak kunjung terealisasi.

Dalam proses penelusuran, R sempat didampingi Tim GWI mendatangi kantor salah satu pejabat terkait, meski yang bersangkutan tidak berhasil ditemui. Kala itu, R secara terbuka memohon melalui media agar uang tersebut segera dikembalikan dengan alasan urgensi ekonomi.

Perubahan Sikap dan Ancaman

Namun, pasca-pemberitaan tersebut meluas dan memicu atensi publik, sikap R berubah drastis. Ia mengaku ditekan oleh berbagai pihak di Banten dan mengklaim dirinya sedang “dicari-cari”. Alih-alih menggunakan hak jawab sesuai prosedur hukum, R justru menghilang dari komunikasi dan muncul kembali dengan tuntutan agar seluruh berita dihapus.

Tak berhenti di situ, R diduga melontarkan ancaman akan mempolisikan wartawan jika permintaan penghapusan berita tidak segera dipenuhi. Sikap ini dinilai sebagai bentuk intervensi langsung terhadap independensi jurnalistik.

Melanggar UU Pers dan KUHP

Menanggapi hal tersebut, Ibnu menegaskan bahwa tindakan R telah melampaui batas etika dan berpotensi masuk ke ranah pidana.

“Kami melihat adanya indikasi kuat upaya menghalangi kerja jurnalistik secara sengaja. Ini bukan lagi sekadar keberatan atas isi berita, tetapi sudah masuk dalam kategori intimidasi terhadap profesi kami,” tegas Ibnu.

Secara hukum, tindakan menghalangi kerja pers dapat dijerat dengan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal tersebut menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum dengan sengaja melakukan tindakan yang berakibat menghambat atau menghalangi pelaksanaan kerja jurnalistik dapat dipidana penjara paling lama 2 tahun atau denda maksimal Rp500 juta.

Selain itu, ancaman laporan polisi yang digunakan sebagai alat tekan dapat dikategorikan sebagai perbuatan tidak menyenangkan atau intimidasi yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), mengingat adanya unsur paksaan yang menimbulkan rasa tidak aman bagi jurnalis.

Indikasi Sesuatu yang Disembunyikan

Langkah R yang menarik diri secara tiba-tiba setelah berita viral menimbulkan tanda tanya besar bagi Tim GWI. Muncul dugaan bahwa terdapat tekanan dari pihak-pihak tertentu untuk menghentikan pengusutan aliran dana terkait janji proyek tersebut.

“Awalnya narasumber sendiri yang meminta bantuan publikasi dan memberikan data. Setelah ramai, dia berbalik menekan media. Perubahan sikap yang ekstrem ini patut dicurigai sebagai upaya menutupi fakta yang lebih besar,” ujar salah satu anggota Tim GWI.

Langkah Selanjutnya

Saat ini, Ibnu dan Tim GWI sedang mengumpulkan bukti digital berupa rekaman percakapan dan kronologi tertulis sebagai landasan laporan resmi ke aparat penegak hukum. Mereka menegaskan komitmen untuk tetap mengawal kasus ini demi menjaga marwah kebebasan pers di Indonesia.

Kasus ini menjadi pengingat keras bahwa narasumber tidak bisa semena-mena mengintervensi ruang redaksi, apalagi dengan cara-cara intimidatif yang mencederai demokrasi.

(Iswandi tim/Red)

MOJOKERTO – Memperingati Hari Kartini yang jatuh pada tahun 2026 ini, Lembaga Bantuan Hukum CLEOPATRA & PBH Merah Putih Nusantara menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi yang mendalam bagi seluruh perempuan Indonesia.

Dalam pesan yang disampaikan, pihaknya mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus melanjutkan perjuangan Raden Ajeng Kartini dalam mencapai kesetaraan, keadilan, serta kemajuan bagi kaum perempuan di tanah air.

“Selamat memperingati Hari Kartini, mari lanjutkan perjuangan Kartini, dalam mencapai kesetaraan, keadilan, dan kemajuan bagi perempuan Indonesia,” demikian bunyi pesan yang disampaikan.

Lembaga ini juga berharap agar perempuan Indonesia semakin maju, berani, dan mampu menjadi inspirasi bagi lingkungan sekitar maupun bangsa.

“Semoga perempuan Indonesia semakin maju, berani, dan menginspirasi,” tambahnya.

Hari Kartini tidak hanya menjadi momen peringatan sejarah, tetapi juga pengingat akan pentingnya peran perempuan dalam pembangunan bangsa. CLEOPATRA & PBH Merah Putih Nusantara berkomitmen untuk terus mendukung upaya mewujudkan hak-hak dan kesempatan yang setara bagi setiap wanita Indonesia.

Untuk informasi lebih lanjut atau kebutuhan bantuan hukum, masyarakat dapat menghubungi nomor 081527279899.

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Persamaan di mata hukum merupakan salah satu prinsip universal yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun jabatan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang hanya melindungi kelompok tertentu, melainkan harus hadir sebagai instrumen keadilan bagi seluruh rakyat secara setara.

Dalam konsep negara hukum, setiap individu diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan aturan, karena hukum sejatinya dibangun untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Persamaan di mata hukum juga berarti bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan tidak boleh memperoleh keistimewaan dalam penyelesaian perkara, sementara masyarakat kecil tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang lemah. Ketika hukum dijalankan secara setara, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat.

Hak atas persamaan di hadapan hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperoleh pembelaan, akses terhadap bantuan hukum, serta kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebenaran di depan lembaga peradilan. Dalam banyak kasus, ketimpangan ekonomi sering menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan keadilan karena keterbatasan biaya, pengetahuan, atau akses terhadap lembaga hukum. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Namun dalam praktiknya, tantangan untuk mewujudkan persamaan di mata hukum masih sering muncul. Intervensi politik, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lemahnya integritas oknum aparat penegak hukum dapat menciptakan ketidakadilan. Hukum terkadang tampak tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki pengaruh. Kondisi seperti ini dapat merusak rasa keadilan publik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Karena itu, reformasi hukum harus terus dilakukan agar prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara.

Mewujudkan persamaan di mata hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus membangun sistem hukum yang transparan, aparat harus menjunjung integritas, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar mampu memperjuangkan haknya secara benar. Dengan adanya komitmen bersama, hukum dapat menjadi sarana perlindungan universal yang menjamin bahwa setiap warga negara berdiri pada posisi yang sama di hadapan keadilan.

Pada akhirnya, hak universal warga negara untuk memperoleh persamaan di mata hukum merupakan cerminan dari peradaban suatu bangsa. Negara yang mampu menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi akan menciptakan masyarakat yang lebih damai, tertib, dan bermartabat. Persamaan di hadapan hukum bukan sekadar norma konstitusional, tetapi juga ukuran nyata dari keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Redaksi”

Oleh:Dede Farhan Aulawi

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Dalam prinsip demokrasi modern, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan akses terhadap keadilan belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu masalah fundamental adalah ketimpangan ekonomi. Proses hukum sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya konsultasi hukum, administrasi perkara, hingga biaya transportasi selama proses persidangan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi hambatan serius. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun hak-haknya dilanggar. Keadilan yang seharusnya menjadi hak universal akhirnya terkesan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Masalah berikutnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga belum memahami hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum serta mekanisme untuk memperjuangkannya. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, bahasa hukum yang rumit dan birokrasi yang kompleks semakin memperlebar jarak antara lembaga peradilan dengan masyarakat umum. Ketika hukum sulit dipahami, maka hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai pelindung rakyat.

Selain itu, ketimpangan geografis juga menjadi kendala nyata. Di daerah terpencil, akses terhadap pengadilan, kantor bantuan hukum, maupun aparat penegak hukum sering kali sangat terbatas. Jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi menyebabkan masyarakat di wilayah pinggiran sulit memperoleh pelayanan hukum yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya hadir secara merata di seluruh wilayah negara.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Praktik korupsi, suap, diskriminasi penanganan perkara, serta intervensi kekuasaan sering menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Ketika masyarakat memandang sistem peradilan tidak netral, mereka menjadi enggan mencari keadilan melalui jalur resmi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi negara hukum itu sendiri.

Di samping itu, keterbatasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih menjadi tantangan besar. Meskipun secara normatif negara menyediakan bantuan hukum cuma-cuma, implementasinya belum maksimal. Jumlah advokat bantuan hukum masih terbatas, distribusinya tidak merata, dan sosialisasinya kurang efektif. Banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan hukum justru tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah yang menyeluruh. Negara perlu memperluas layanan bantuan hukum gratis, meningkatkan pendidikan hukum masyarakat, menyederhanakan prosedur peradilan, serta memperkuat integritas aparat penegak hukum. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan hukum hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi konsep normatif dalam konstitusi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, akses terhadap keadilan bukan sekadar soal keberadaan hukum, melainkan tentang sejauh mana hukum dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara. Tanpa akses yang setara terhadap keadilan, maka prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi semboyan tanpa makna nyata.

Redaksi”

Bekasi, Seputar Indonesia – Ratusan perantau “Urang Awak” menghadiri peresmian Sekretariat Da’i Rantau Minang (Daram) sebagai pusat informasi bidang keagamaan bagi masyarakat perantau, di Bekasi, Sabtu (18/4)

Acara Peresmian sebagai kantor Dewan Pimpinan Pusat DARAM yang dicanangkan sebagai Islamic Center Daram International (ICDI) yang berskala nasional, bahkan internasional, kata Buya Fikri Minggu (19/4)

Ketua Da’i Rantau Minang DKI Jakarta Buya H.Fikri Bareno, SE, Mag, mengungkapkan, Sekretariat DARAM yang diresmikan dibangun di atas lahan seluas 75 hektar
terletak di jalan raya Hankam RT 003 / RW 011 Jatiwarna kecamatan Pondok Melati, kota Bekasi Jawa Barat.

Ketua Da’i Rantau Minang yang aktif selaku pembina Majelis Ta’lim Kaum Ibu Mesjid Petamburan IV Jakarta Pusat, sangat puas wacana yang diidekan sejak 5 tahun, bahkan hampir 10 silam, menggerakkan DARAM Jakarta, kini terwujudlah sudah dibangunnya DPP DARAM di tanah air.

Peresmian Sekretariat DARAM dihadiri oleh Majelis Ulama Islam (MUI), para tokoh perantau urang awak dan organisasi Minang serta kalangan perantau yang bermukim di wilayah Jabodetabek.

Penanda tanganan plakat dilakukan oleh 3 Ulama Nasional yaitu, Buya Dr.Amirsyah Tambunan,MA (Sekjend MUI Pusat)
Buya Dr. Gusrizal Gazahar Dt.Palimo Basa Ketua MUI Sumbar, Ketua umum Da’i Rantau Minang( Daram ) Buya Dr.Elfa Hendri Muchlis, MA.

Acara yang berlangsung dalam suasana silaturahmi Akbar ini tampak dihadiri oleh berbagai tokoh dan ormas serta pejabat aktif diantaranya. tampak Brigjen Roedy Romin dari Wantanas dan Sekjend IKM Briditi Moulevey serta H.Fajar kepala Biro Dikmental Sekda, Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Rangkaian

Ketua Umum DPP Daram Buya Elfa Hendri Muchlis menyampaikan rangkaian acara seperti : Peresmian Kantor DPP Daram, dengan pencanangan pendirian ICDI ( Islamic Centre Daram Internasional ) yang direncanakan dalam satu kawasan Islamy terpadu, katanya.

Lounching dan penyerahan resmi KTA DARAM yang sekaligus berfungsi sebagai E- money dari bank BSI. Penyerahan Plakat kepada para tokoh yang hadir, sekaligus acara Silaturrahmi yang berkaitan dengan Minal Aidzin, Wal Faidzin 1447 Hijriyah tahun 2026.

Peresmian Sekretariat Daram sebagai pertemuan Akbar, dan berkaitan dengan halal bi Halal bertemunya para tokoh” Urang Awak ” tingkat nasional, ormas perantau, dan juga para awak media serta Sponsor acara yang bergensi di tahun 2026, demikian. Buya Fikri. PFi