LIN-RI.COM

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Persamaan di mata hukum merupakan salah satu prinsip universal yang menjadi fondasi utama dalam kehidupan bernegara. Setiap warga negara, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, agama, suku, maupun jabatan, memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum serta perlakuan yang adil dalam proses peradilan. Prinsip ini menegaskan bahwa hukum tidak boleh menjadi alat kekuasaan yang hanya melindungi kelompok tertentu, melainkan harus hadir sebagai instrumen keadilan bagi seluruh rakyat secara setara.

Dalam konsep negara hukum, setiap individu diposisikan sebagai subjek hukum yang memiliki martabat yang sama. Tidak boleh ada diskriminasi dalam penerapan aturan, karena hukum sejatinya dibangun untuk menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban setiap warga negara. Persamaan di mata hukum juga berarti bahwa seseorang yang memiliki kekuasaan atau kekayaan tidak boleh memperoleh keistimewaan dalam penyelesaian perkara, sementara masyarakat kecil tidak boleh diperlakukan sebagai pihak yang lemah. Ketika hukum dijalankan secara setara, maka kepercayaan masyarakat terhadap negara akan semakin kuat.

Hak atas persamaan di hadapan hukum juga berkaitan erat dengan perlindungan hak asasi manusia. Setiap orang berhak memperoleh pembelaan, akses terhadap bantuan hukum, serta kesempatan yang sama untuk menyampaikan kebenaran di depan lembaga peradilan. Dalam banyak kasus, ketimpangan ekonomi sering menyebabkan sebagian warga kesulitan mendapatkan keadilan karena keterbatasan biaya, pengetahuan, atau akses terhadap lembaga hukum. Oleh sebab itu, negara memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa sistem hukum dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat tanpa kecuali.

Namun dalam praktiknya, tantangan untuk mewujudkan persamaan di mata hukum masih sering muncul. Intervensi politik, penyalahgunaan kekuasaan, korupsi, dan lemahnya integritas oknum aparat penegak hukum dapat menciptakan ketidakadilan. Hukum terkadang tampak tajam kepada masyarakat kecil tetapi tumpul terhadap mereka yang memiliki pengaruh. Kondisi seperti ini dapat merusak rasa keadilan publik dan menimbulkan ketidakpercayaan terhadap institusi negara. Karena itu, reformasi hukum harus terus dilakukan agar prinsip kesetaraan tidak hanya menjadi slogan, tetapi benar-benar dirasakan oleh seluruh warga negara.

Mewujudkan persamaan di mata hukum bukan hanya tanggung jawab lembaga peradilan, tetapi juga tanggung jawab seluruh elemen bangsa. Pemerintah harus membangun sistem hukum yang transparan, aparat harus menjunjung integritas, dan masyarakat perlu meningkatkan kesadaran hukum agar mampu memperjuangkan haknya secara benar. Dengan adanya komitmen bersama, hukum dapat menjadi sarana perlindungan universal yang menjamin bahwa setiap warga negara berdiri pada posisi yang sama di hadapan keadilan.

Pada akhirnya, hak universal warga negara untuk memperoleh persamaan di mata hukum merupakan cerminan dari peradaban suatu bangsa. Negara yang mampu menegakkan hukum secara adil tanpa diskriminasi akan menciptakan masyarakat yang lebih damai, tertib, dan bermartabat. Persamaan di hadapan hukum bukan sekadar norma konstitusional, tetapi juga ukuran nyata dari keadilan sosial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

Redaksi”

Oleh:Dede Farhan Aulawi

Akses masyarakat terhadap keadilan merupakan salah satu pilar utama dalam negara hukum. Dalam prinsip demokrasi modern, setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh perlindungan hukum tanpa memandang latar belakang ekonomi, sosial, maupun politik. Namun dalam praktiknya, masih terdapat berbagai persoalan mendasar yang menyebabkan akses terhadap keadilan belum dapat dirasakan secara merata oleh seluruh lapisan masyarakat.

Salah satu masalah fundamental adalah ketimpangan ekonomi. Proses hukum sering kali membutuhkan biaya yang tidak sedikit, mulai dari biaya konsultasi hukum, administrasi perkara, hingga biaya transportasi selama proses persidangan. Bagi masyarakat berpenghasilan rendah, kondisi ini menjadi hambatan serius. Akibatnya, banyak warga yang memilih untuk tidak menempuh jalur hukum meskipun hak-haknya dilanggar. Keadilan yang seharusnya menjadi hak universal akhirnya terkesan hanya dapat dijangkau oleh mereka yang memiliki kemampuan finansial.

Masalah berikutnya adalah rendahnya literasi hukum masyarakat. Banyak warga belum memahami hak-hak dasar yang dilindungi oleh hukum serta mekanisme untuk memperjuangkannya. Ketidaktahuan ini membuat masyarakat rentan menjadi korban penipuan, diskriminasi, atau penyalahgunaan kekuasaan. Di sisi lain, bahasa hukum yang rumit dan birokrasi yang kompleks semakin memperlebar jarak antara lembaga peradilan dengan masyarakat umum. Ketika hukum sulit dipahami, maka hukum kehilangan fungsi sosialnya sebagai pelindung rakyat.

Selain itu, ketimpangan geografis juga menjadi kendala nyata. Di daerah terpencil, akses terhadap pengadilan, kantor bantuan hukum, maupun aparat penegak hukum sering kali sangat terbatas. Jarak yang jauh dan minimnya sarana transportasi menyebabkan masyarakat di wilayah pinggiran sulit memperoleh pelayanan hukum yang layak. Kondisi ini menunjukkan bahwa keadilan belum sepenuhnya hadir secara merata di seluruh wilayah negara.

Persoalan lain yang tidak kalah penting adalah kurangnya kepercayaan publik terhadap lembaga penegak hukum. Praktik korupsi, suap, diskriminasi penanganan perkara, serta intervensi kekuasaan sering menimbulkan persepsi bahwa hukum dapat diperjualbelikan. Ketika masyarakat memandang sistem peradilan tidak netral, mereka menjadi enggan mencari keadilan melalui jalur resmi. Dalam jangka panjang, hal ini dapat melemahkan legitimasi negara hukum itu sendiri.

Di samping itu, keterbatasan bantuan hukum bagi masyarakat miskin masih menjadi tantangan besar. Meskipun secara normatif negara menyediakan bantuan hukum cuma-cuma, implementasinya belum maksimal. Jumlah advokat bantuan hukum masih terbatas, distribusinya tidak merata, dan sosialisasinya kurang efektif. Banyak warga yang sebenarnya berhak menerima bantuan hukum justru tidak mengetahui keberadaan layanan tersebut.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan langkah yang menyeluruh. Negara perlu memperluas layanan bantuan hukum gratis, meningkatkan pendidikan hukum masyarakat, menyederhanakan prosedur peradilan, serta memperkuat integritas aparat penegak hukum. Teknologi digital juga dapat dimanfaatkan untuk memperluas akses layanan hukum hingga ke wilayah terpencil. Dengan demikian, keadilan tidak hanya menjadi konsep normatif dalam konstitusi, tetapi benar-benar hadir dalam kehidupan masyarakat.

Pada akhirnya, akses terhadap keadilan bukan sekadar soal keberadaan hukum, melainkan tentang sejauh mana hukum dapat dijangkau dan dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga negara. Tanpa akses yang setara terhadap keadilan, maka prinsip persamaan di hadapan hukum hanya akan menjadi semboyan tanpa makna nyata.

Redaksi”

Bekasi, Seputar Indonesia – Ratusan perantau “Urang Awak” menghadiri peresmian Sekretariat Da’i Rantau Minang (Daram) sebagai pusat informasi bidang keagamaan bagi masyarakat perantau, di Bekasi, Sabtu (18/4)

Acara Peresmian sebagai kantor Dewan Pimpinan Pusat DARAM yang dicanangkan sebagai Islamic Center Daram International (ICDI) yang berskala nasional, bahkan internasional, kata Buya Fikri Minggu (19/4)

Ketua Da’i Rantau Minang DKI Jakarta Buya H.Fikri Bareno, SE, Mag, mengungkapkan, Sekretariat DARAM yang diresmikan dibangun di atas lahan seluas 75 hektar
terletak di jalan raya Hankam RT 003 / RW 011 Jatiwarna kecamatan Pondok Melati, kota Bekasi Jawa Barat.

Ketua Da’i Rantau Minang yang aktif selaku pembina Majelis Ta’lim Kaum Ibu Mesjid Petamburan IV Jakarta Pusat, sangat puas wacana yang diidekan sejak 5 tahun, bahkan hampir 10 silam, menggerakkan DARAM Jakarta, kini terwujudlah sudah dibangunnya DPP DARAM di tanah air.

Peresmian Sekretariat DARAM dihadiri oleh Majelis Ulama Islam (MUI), para tokoh perantau urang awak dan organisasi Minang serta kalangan perantau yang bermukim di wilayah Jabodetabek.

Penanda tanganan plakat dilakukan oleh 3 Ulama Nasional yaitu, Buya Dr.Amirsyah Tambunan,MA (Sekjend MUI Pusat)
Buya Dr. Gusrizal Gazahar Dt.Palimo Basa Ketua MUI Sumbar, Ketua umum Da’i Rantau Minang( Daram ) Buya Dr.Elfa Hendri Muchlis, MA.

Acara yang berlangsung dalam suasana silaturahmi Akbar ini tampak dihadiri oleh berbagai tokoh dan ormas serta pejabat aktif diantaranya. tampak Brigjen Roedy Romin dari Wantanas dan Sekjend IKM Briditi Moulevey serta H.Fajar kepala Biro Dikmental Sekda, Pemda Provinsi DKI Jakarta.

Rangkaian

Ketua Umum DPP Daram Buya Elfa Hendri Muchlis menyampaikan rangkaian acara seperti : Peresmian Kantor DPP Daram, dengan pencanangan pendirian ICDI ( Islamic Centre Daram Internasional ) yang direncanakan dalam satu kawasan Islamy terpadu, katanya.

Lounching dan penyerahan resmi KTA DARAM yang sekaligus berfungsi sebagai E- money dari bank BSI. Penyerahan Plakat kepada para tokoh yang hadir, sekaligus acara Silaturrahmi yang berkaitan dengan Minal Aidzin, Wal Faidzin 1447 Hijriyah tahun 2026.

Peresmian Sekretariat Daram sebagai pertemuan Akbar, dan berkaitan dengan halal bi Halal bertemunya para tokoh” Urang Awak ” tingkat nasional, ormas perantau, dan juga para awak media serta Sponsor acara yang bergensi di tahun 2026, demikian. Buya Fikri. PFi

Ada jalan pengabdian yang tidak selalu terdengar letupan senjatanya, namun dampaknya menggema hingga ke ruang sidang PBB. Jalan itu ditempuh oleh seorang Perwira Menengah Polri, seorang Veteran Perdamaian, yang menutup 35 tahun kariernya dengan kepala tegak dan dada penuh lencana misi dunia.

*Dari Bhayangkara Muda Hingga Penjaga Damai Dunia*

Ia memulai dari pangkat Bintara, di sebuah Kesatuan kewilayahan. Patroli kampung, mengurai tawuran, menengahi sengketa tanah — semua dilakoni tanpa mengeluh. “Polisi itu pelayan,” begitu prinsip yang ia pegang. Perlahan ia menapaki tangga: Bintara, Perwira Pertama, hingga di ujung pengabdian menyandang pangkat Komisaris Besar Polisi.

Yang membuat kisahnya berbeda adalah panggilan tugas lintas benua. Di era 1990-an hingga 2000-an, saat dunia meminta Indonesia mengirim putra terbaiknya menjaga perdamaian, ia termasuk yang maju dan terpilih.

*Di Bawah Bendera PBB*

1. *Kamboja – UNTAC 1992-1993*
Di tengah sisa konflik Khmer Merah, ia bertugas memastikan pemilu pertama berlangsung aman. Berbulan-bulan tinggal di kamp beratap terpal, mengawal kotak suara melewati ladang yang masih ditanami ranjau. “Kami bukan tentara perang, kami polisi perdamaian. Senjata kami adalah kepercayaan rakyat,” kenangnya.

2. *Bekas Yugoslavia – Kroasia, Bosnia-Herzegovina, Slovenia Timur 1996-1999*
Ia menyaksikan sendiri luka perang etnis. Tugasnya: melatih polisi lokal yang terpecah karena konflik, membangun kembali kantor polisi yang dibakar, dan mendampingi korban kekerasan seksual melapor. Musim dingin Balkan minus 15 derajat dilalui dengan sepatu dinas yang tembus air. Tapi yang lebih dingin adalah tatapan curiga warga yang trauma. Butuh berbulan-bulan hingga mereka percaya bahwa polisi PBB bisa melindungi, bukan menindas.

3. *Atase Kepolisian di Yordania & Timur Tengah*
Setelah dari medan konflik, ia dipercaya menjadi Atase Kepolisian RI di Yordania, dengan wilayah kerja mencakup sebagian Timur Tengah. Di sana ia menjadi jembatan: menangani WNI bermasalah, kerja sama kontra-terorisme, hingga pertukaran informasi intelijen. Kemampuan analisis hukum dan intelijennya terasah — membaca geo-politik, memetakan ancaman, namun tetap humanis.

*Lencana Tanpa Suara*

Medali PBB, Satya Lencana Bhakti Buana, Shanti Dharma, Ops kepolisian, penghargaan dari UNHCR dan otoritas setempat berjejer di dinding rumahnya yang sederhana. Namun ia jarang memamerkannya. “Lencana sejati itu ketika mantan pengungsi di Bosnia mengirim pesan: ‘Terima kasih, kini anak saya jadi polisi karena melihat Anda dulu’.”

*Pensiun, Tapi Tidak Purna*

Kini di usia senja, ia masih aktif sebagai seorang Pengacara, pengamat hukum dan intelijen. Pelatih Pembina Pramuka, Pelatih Utama Pencak Silat Indonesia. Mengisi kuliah di beberapa Universitas dan lembaga kursus lainnya, menulis jurnal tentang _peacekeeping_ dan _community policing_, Hukum, budaya dan sebagainya. Ia juga bersama rekan2 nya mendirikan komunitas “Veteran Perdamaian untuk Negeri”, mengajak purnawirawan Polri-TNI berbagi pengalaman ke sekolah-sekolah. Pesannya ke generasi muda: “Jangan hanya siap perang, tapi siap ciptakan damai.”

*3 Pelajaran dari Sang Veteran Perdamaian*

1. *Integritas adalah paspor*
Di negeri orang, yang membuatmu dihormati bukan pangkat, tapi kejujuran. Sekali kau main mata dengan pelanggaran, nama kontingen Indonesia ikut tercoreng.

2. *Pendidikan tanpa henti*
Dari Bintara hingga Pamen, ia tak pernah berhenti sekolah/ kursus: Hukum,Reserse, Intelijen, bahasa Inggris untuk misi, hukum humaniter internasional, hingga analisis intelijen. “Pangkat boleh berhenti, tapi belajar tidak.” hingga berhasil menyandang gelar 2 ( dua) Doktor dibidang Hukum dan Hubungan Internasional.

3. *Damai dimulai dari empati*
Senjata boleh ditinggal di gudang, tapi telinga harus selalu dibuka. Di Kroasia ia belajar: kadang warga tidak butuh solusi cepat, hanya butuh didengar tanpa dihakimi.

*Penutup: Merah Putih yang Dibawa Keliling Dunia*

Ia membuktikan bahwa pengabdian Polri tidak berhenti di batas kabupaten. Di kamp-kamp pengungsi Kamboja, di desa-desa Bosnia yang hancur, di meja diplomasi Yordania — di sana Merah Putih ikut menjaga dunia.

Tiga puluh lima tahun bukan waktu singkat. Tiga benua bukan perjalanan mudah. Namun ia jalani tanpa gembar-gembor. Karena bagi Veteran Perdamaian sejati, kebanggaan terbesar bukanlah bintang di pundak, melainkan saat dunia berkata: “Terima kasih, Indonesia.”

Dan itu, adalah warisan yang tak akan pensiun. *By : Dr.HMZ / Veteran Perdamaian LVRI.*