LIN-RI.COM

Palu – Polisi Wanita (Polwan) Polda Sulteng berkumpul di aula Torabelo Polresta Palu untuk mendengarkan pembinaan dari Kapolda Sulawesi Tengah Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi dan Ibu Asuh Polwan Luly Rudy Sufahriadi, Selasa (21/3/2023)

Pada kesempatan itu Ibu Asuh Polwan menyampaikan apresiasi dan turut merasa bangga pengabdian dan dedikasi Polwan Polda Sulteng

“Saya turut merasa bangga atas dedikasi dan pengabdian para srikandi Polda Sulawesi Tengah,” ucap Luly Rudy Sufahriadi

Luly juga mengingatkan, masalah gaya hidup agar terapkan pola hidup sederhana dimana pun berada serta hindari gaya hidup hedonis, pesannya

Ia juga mengingatkan, agar Polwan dapat memanfaatkan media sosial dengan bijak, karena media sosial bisa berdampak baik maupun buruk bagi kita sendiri maupun organisasi Polri,

Ibu Asuh Polwan Polda Sulteng itu berharap, para Polwan di jajaran Polda Sulteng mampu menjalankan peran gandanya sebagai anggota kepolisian dan juga ibu rumah tangga, sehingga tetap terjaga keharmonisan rumah tangga, imbuhnya.

Diakhir sambutan, untuk menjalin keakraban dan mencairkan suasana, Ibu Asuh Polwan itu menggelar kuis insidentil dan berikan doorprize kepada jajaran Polwan Polda Sulteng.

Sementara Kapolda Sulteng Irjen Pol Drs. Rudy Sufahriadi dalam kesempatan itu menuturkan, selama dua kali menjabat, belum ada satupun Polwan yang melakukan pelanggaran.

“Alhumdulillah belum ada satupun, Polwan yang buat masalah atau bikin saya pusing,” katanya.

Rudy menyampaikan,  kita hidup di Sulawesi Tengah perbanyak bersyukur karena di beberapa tempat belum tentu senyaman seperti bertugas di Sulteng ini, ujarnya.

Rudy juga mengingatkan, dalam menangkal paham radikalisme, agar Pakor Polwan memberikan pemahaman dan edukasi untuk saling menghargai perbedaan agama maupun perbedaan yang ada dilingkungan masing-masing, imbuhnya.

Karena itu, Rudy menekankan kepada jajaran Polwan Polda Sulteng untuk bisa menjadi teladan bagi masyarakat, termasuk di lingkungan Polri maupun keluarga, pungkasnya

Kegiatan pembinaan Polda Sulteng ini turut dihadiri oleh beberapa Pejabat Utama (PJU) bersama bhayangkari, Kapolresta Palu, Pakor Polwan Polda Sulteng, serta Polwan di Satker Polda dan Polresta Palu.

Sedangkan Polwan di Satuan Wilayah (Satwil) mengikuti acara tatap muka dengan Ibu Asuh Polwan Polda Sulteng melalui zoom meeting.

PAPUA – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) memimpin rapat terbatas (ratas) bersama TNI, Polri, BIN dan jajaran terkait serta Forkopimda, di Papua, Senin (20/3/2023).

Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo yang ikut dalam rapat terbatas tersebut mengungkapkan bahwa, dalam kesempatan itu Presiden Jokowi awalnya mendengarkan secara langsung terkait dengan progres seluruh program kebijakan yang berlangsung di Papua.

“Hari ini kita berada di Papua, baru saja kita melaksanakan rapat terbatas antara Panglima, Kapolri, Kapolda, Pangdam dan kesatuan wilayah serta Kabin, KSP, dipimpin Pak Presiden untuk mendengar langsung terkait dengan langkah-langkah yang telah dilakukan wilayah,” kata Sigit.

Menurut Sigit, dalam kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga memberikan beberapa pengarahan serta instruksi kepada seluruh jajarannya. Diantaranya adalah, dilakukannya kesatuan atau integrasi antara program di Pemerintah Pusat dengan daerah.

“Intinya beliau perintahkan kepada kita untuk bekerja secara lebih terintegrasi, antara program-program pusat dengan program-program daerah,” ujar Sigit.

Menurut Sigit, keselarasan program tersebut ditekankan soal bagaimana mewujudkan serta meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua. Dalam hal ini, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri siap untuk mengawal seluruh kebijakan dari Pemerintah untuk memajukan tanah Papua.

“Sehingga, TNI-Polri betul-betul bisa mengawal seluruh kebijakan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan wilayah Papua. Baik dari sisi pembangunan, maupun dari sisi pemekaran. Semuanya bisa berjalan dengan baik,” ujar Sigit.

Dikesempatan yang sama, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menyebut bahwa, kehadiran personelnya di Papua dalam rangka membackup jajaran kepolisian.

“Menambahkan bahwa pasukan TNI yang berada di Papua, ini dalam rangka melaksanakan operasi penegakan hukum membantu Polri. Sehingga, TNI tidak ada penambahan dan tetap seperti yang sekarang tergelar baik yang organik maupun yang didatangkan dari luar Papua. Ini semuanya, tentunya selain pengamanan perbatasan darat, perbatasan laut juga melaksanakan operasi membackup Polri dalam rangka penegakan hukum,” papar Yudo.

LEMBANG – Kasespim Lemdiklat Polri Irjen Prof Dr Cryshnanda Dwilaksana M.Si menegaskan bahwa lembaga pendidikan yang saat ini dinahkodainya merupakan pendidikan moral dan merupakan tempat untuk menyiapkan orang menjadi bijaksana, memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin.

Hal tersebut ditegaskan Irjen Cryshnanda saat memberikan sambutan pada ulang tahun Sespim Lemdiklat Polri ke 58 yang diselenggarakan secara sederhana digedung Andrawina Sespim Lembang, Senin (20/3/2023).

Sespim Lemdiklat Polri sendiri merupakan lembaga pendidikan kepolisian yang mencetak pemimpin pemimpin Polri, berulang tahun setiap tanggal 19 Maret.

“Lembaga ini adalah lembaga untuk mempersiapkan calon pemimpin di masa depan, mari kita generasi-generasi muda ini, bisa mensyukuri, bisa menikmati, dan bisa melanjutkan bahkan, menumbuhkembangkan. Para senior dan para pendahulu kita sangat luar biasa berpikir visioner dalam menyiapkan Sespim atau Lembaga pendidikan ini,”ujar Irjen Cryshnanda.

Lebih lanjut, Cryshnanda berharap lembaga pendidikan yang dipimpinnya tersebut harus diisi oleh orang-orang yang memiliki kompetensi.

“Sekali lagi bahwa sekolah ini adalah sekolah peran, sehingga tidak adalagi pimpinan yang menonjolkan egonya. Orang-orang yang selalu pokoke yang keluar biasanya pekoke (bodohnya). Orang yang selalu memaksakan diri itu tidak bijaksana, maka sekolah ini adalah sekolah untuk bijakasana bukan bijaksini,” tegasnya.

Masih menurut Kasespim, lembaga pendidikan yang dipimpinnya merupakan pendidikan moral untuk menyiapkan orang menjadi bijaksana, memiliki kesadaran, tanggung jawab, dan disiplin. Dirinya mengajak seluruh staff dan jajarannya untuk menjaga lembaga pendidikan secara bersama dan memberikan aura positif.

“Pertama mari kita bangun dengan apa yang bisa kita lakukan, dan menjadikan Sespim ini sebagai ikon. Kedua yang paling penting adalah mari saling asah, asih, dan asuh dengan cara menjalin komunikasi yang baik,” tandasnya.

Jenderal yang juga pakar melukis tersebut mengajak seluruh staff Sespim untuk terus belajar dan menerapkan pola saling asah, asih dan asuh.

“Menurut saya yang penting adalah proses, maka mari secara pelan kita bangun dengan baik, sekalipun tidak langsung manjur. Namun dengan jalinan komunikasi yang baik, kita rawat, kita cintai dan kita banggakan lembaga yang terhormat ini,” pungkasnya.

Pada rangkaian peringatan ulang tahun ke 58 Sespim Polri yang turut dihadiri perwakilan peserta didik Sespimti angkatan 32 tahun 2023 tersebut ditandai dengan gerakan penghijauan, yakni melakukan penanaman pohon disekitar kawasan lingkungan Sespim.

LEMBANG – Selain Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Ketua Senat Sekolah Kepemimpinan Tinggi (Sespimti) Pendidikan Reguler (Dikreg) 32 Tahun 2023, Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, SIK, MH, MSi, turut mendapat gelar kehormatan adat dari Suku Dayak.

Sebagaimana diketahui, Kapolri mendapat gelar kehormatan adat Patih Bakula, atau Raja Bakula. Sementara istri Kapolri, Juliati Sigit, mendapat gelar sebagai Ibu Bakula.

Gelar kehormatan adat ini disematkan oleh Tariu Borneo Bangkule Rajakng (TBBR) saat Kapolri melakukan kunjungan ke Kramat Patih Patinggi, Menjalin, Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, Sabtu (18/3/2023).

Untuk informasi, gelar adat ini dapat diartikan seorang pemimpin dari luar Suku Dayak yang diberikan dan dipercayakan memiliki kewenangan untuk memimpin suku Dayak khususnya pasukan Merah Tariu Borneo Bangkule Rajakng. Apa yang menjadi titahnya wajib diterima oleh seluruh pasukan Dayak.

“Hari ini di hari ulang tahun Kramat Patih Patinggi yang dilaksanakan di tahun 2023, hari ini juga saya mendapatkan apresiasi yang sangat luar biasa dari masyaraat Borneo, masyarakat Dayak yang tergabung dalam TBBR (Tariu Borneo Bangkule Rajakng), karena hari ini saya dinobatkan untuk mendapatkan gelar Patih dengan nama Patih Bakula,” ungkap Kapolri, seperti dilansir mediapolri.

Kapolri menyampaikan ungkapan terima kasih atas gelar yang diterimanya tersebut. “Terima kasih karena buat saya itu adalah apresiasi dan penghormatan yang sangat tinggi. Karena bagi saya gelar itu adalah gelar yang sangat luar biasa,” tuturnya.

Kombes Luthfie yang ketika itu turut mendampingi Kapolri melakukan kunjungan, juga mendapat gelar kehormatan adat dari Suku Dayak.

Kombes Luthfie diamanahi gelar kehormatan adat sebagai Pamané Patih, yang artinya Penasihat Raja. Istrinya, Inge Luthfie juga diberi gelar sebagai Ibu Pamané atau Penasihat Permaisuri.

Kasie Humas peserta didik Sespimti Dikreg 32 Tahun 2023, Kombes Edi Faryadi Sik MH, mengungkapkan kebanggaannya atas gelar kehormatan adat yang juga diterima oleh Ketua Senat mereka.

“Ini kebanggaan bagi seluruh peserta didik Sespimpti Dikreg 32 Tahun 2023. Bahwa Ketua Senat Kombes Pol Luthfie Sulistiawan, mendapat gelar adat bersama Bapak Kapolri,” kata Kombes Edi Faryadi, Senin (20/3/2023).

Lanjut Kombes Edi, ini merupakan bukti kecerdasan strategis Kombes Luthfie sebagai Ketua Senat Sespimti Dikreg 32.

“Beliau luar biasa visioner dalam menguasai dan berkolaborasi apik, menguasai situasi terkini dan memiliki wawasan luas,” ujar Kombes Edi

“Ini demi Indonesia lebih baik, agar Polri ke depan dapat meraih kepercayaan publik kembali,” imbuhnya.

Kombes Edi menambahkan, harapannya, peserta didik Sespimti Dikreg 32, seusai mengikuti pendidikan nantinya dapat langsung ditempatkan sesuai harapan dan doa dari masing-masing mereka, istri dan juga keluarga.

Untuk diketahui, pada moment tersebut Kapolda Kalimantan Barat Irjen Pol Suryanbodo Asmoro, turut mendapatkan gelar kehormatan adat. Jenderal bintang dua itu kini bergelar Pamané Patih, dan istrinya Ibu Pamané.

Jakarta – Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) geram dengan maraknya impor pakaian bekas atau Thrifting. Menurutnya, hal tersebut mengganggu industri tekstil dalam negeri.

Presiden Jokowi pun telah menginstruksikan jajarannya yang terkait untuk mengusut serta mencari akar permasalahan dari maraknya impor pakaian bekas yang masuk ke Indonesia.

Menanggapi hal tersebut, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menegaskan bahwa telah menginstruksikan kepada seluruh jajaran Kepolisian untuk mencari akar masalah serta melakukan pemeriksaan terkait dengan munculnya pakaian bekas impor tersebut.

“Terkait dengan instruksi Bapak Presiden, saya sudah instruksikan kepada jajaran untuk dilakukan pemeriksaan,” kata Sigit kepada wartawan, Jakarta, Minggu, 19 Maret 2023.

Sigit menekankan, apabila dalam pemeriksaan nanti diketemukan adanya praktik penyelundupan maka pihak Kepolisian tidak akan segan melakukan tindakan tegas terhadap siapapun.

“Kalau nanti kedapatan ditemukan ada penyelundupan yang memang itu dilarang Pemerintah saya minta untuk ditindak tegas,” ujar Sigit.

Tindakan tegas tersebut, kata Sigit merupakan komitmen dari jajaran Polri dalam rangka mengawal dan mengamankan seluruh program kebijakan Pemerintah dalam rangka mempertahankan pertumbuhan ekonomi di dalam negeri. Yang dimana salah satunya adalah menjaga pasar domestik.

“Kita jajaran dari institusi Polri harus betul-betul bisa mengawal apa yang menjadi kebijakan Presiden,” ucap Sigit.

Sebelumnya, Polri menyatakan bahwa pihaknya menggandeng Kementerian Perdagangan (Kemendag) dan Bea Cukai untuk melakukan pencegahan bisnis pakaian bekas impor.

“Polri bersama Kementerian Perdagangan dan Ditjen Bea Cukai dalam mencegah bisnis pakaian bekas impor,” kata Karopenmas Humas Polri Brigjen Ahmad Ramadhan kepada wartawan, Jakarta, Rabu, 15 Maret 2023.

Ramadhan memastikan, Polri siap untuk bekerja sama, bersinergi dengan stakeholder terkait yaitu Kementerian Perdagangan dan Bea Cukai. Lebih dalam, Ramadhan menyebut, Bareskrim Polri juga sudah berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencegah bisnis pakaian bekas impor tersebut.

“Upaya ini tentu akan menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku,” tutup Ramadhan.

Kebumen – Jika terjadi rob pasang air laut, Desa Candirenggo, Kecamatan Ayah bisa menjadi desa yang paling terdampak. Namun yang paling mengkhawatirkan adalah bangunan SMA Negeri 1 Ayah yang letaknya hanya beberapa meter dari aliran Kali Ijo bisa terganggu proses belajar mengajarnya karena abarasi tanah.

Kemungkinan terburuk, rob bisa saja membuat abrasi mengikis tanah ataupun tembok sekolah yang letaknya persis di bantaran sungai, jika tidak diantisipasi.

Adanya kekhawatiran itu, Stakeholder dan Instansi Kemaritiman bersama Muspika Ayah, termasuk Polres Kebumen serta SMA Negeri 1 Ayah “kebut” melakukan penanam 500 bibit Pohon Mangrove di sepanjang Muara Kali Ijo untuk meminimalisir abrasi, Jumat 17 Maret 2023.

“Kelestarian alam, serta pendidikan, adalah tanggung jawab bersama. Penanam bibit Pohon Mangrove ini diharapkan dapat meminimalisir abrasi jika terjadi rob di bantaran Kali Ijo,” jelas AKP Heru Sanyoto, Sabtu 18 Maret 2023.

Lanjut AKP Heru, termasuk mengedukasi kepada murid-murid SMA Negeri 1 Ayah, untuk menanamkan kepada mereka terhadap kelestarian alam dan antisipasi gamgguan alam juga tak kalah penting dari kegiatan itu.

Kasat Polairud Polres AKP Hari Harjanto yang ikut langsung dalam kegiatan itu mengungkapkan, rob terakhir kali terjadi sekitar bulan Desember 2022 setinggi mata kaki memasuki pemukiman warga.

“Pernah tinggi juga air naik sampai ke pemukiman warga. Terakhir kemarin bulan Desember. Setinggi mata kaki orang dewasa,” jelas AKP Hari.

Selain pencegahan abrasi, menurut AKP Hari, Mangrove juga bisa membuat lingkungan sekitarnya jadi lebih sehat.

“Banyak manfaatnya dari penanam ini. Diantaranya kualitas air dan udara jadi lebih bersih dan sehat. Pohon Mangrove mampu menjadi filter air dan udara yang kurang bersih,” pungkasnya.

Penanaman bibit Pohon Mangrove ini, lanjut AKP Hari juga sebagai dukungan kepada pemerintah. Bahkan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo pernah mendorong pengembangan ekowisata mangrove di Kawasan Ekosistem Esensial (KEE) Hutan Mangrove Muara Kali Ijo di Desa Ayah, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen.

Kini yang dapat dipetik hasilnya oleh Kabupaten Kebumen, wisata Hutan Mangrove Muara Kali Ijo mulai diminati oleh wisatawan dan menjadi sumber bahan gula nipah.

Kadis Sosial Kabupaten Limapuluh Puluh Kota, Harmen, SH yang di berhentikan mengadukan Bupati Limapuluh Kota, Safarudin Dt.Bandaro Rajo ke Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) di Jakarta, Kamis 16 Maret 2023.
Dalam surat pengaduannya yang diterima media ini dari sumber istimewa, Harmen merasa di zalimi dengan penerbitan S/K Pemberhentian dari Bupati, tanpa melampirkan adanya Kesalahan/Pelanggaran (Major) yang diperbuatnya selama menjabat sebagai Pejabat Tinggi Pratama dalam lingkup Pemerintahan Kabupaten Lima.
Adapun sebagai berikut laporannnya :
Menyampaikan pengaduan dan laporan terkait keputusan Bupati Limapuluh Kota nomor : 821.3/223/BKPSDM-LK/2023 tentang pemberhentian dari jabatan tinggi pratama di lingkup Pemerintahan Kab. Limapuluh Kota dan keputusan Bupati Limapuluh Kota nomor : 821.2/224/BKPSDM-LK/2023 tentang pengangkatan pegawai negeri sipil dalam jabatan pelaksana di lingkungan Pemkab Limapuluh Kota, sebagai berikut :
1.selaku pegawai negeri sipil telah mengabdi kepada pemerintahan, bangsa dan negara kesatuan republik indonesia di pemerintahan daerah kabupaten limapuluh kota sampai saat ini lebih kurang 30 tahun terhitung mulai tanggal 1 agustus 1993 dengan memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik sebagai abdi negara, abdi pemerintah dan abdi masyarakat.
2.keluarnya kedua keputusan bupati tersebut, maka saya merasa diperlakukan dengan sangat tidak adil, bersifat penzoliman, dan pembunuhan karakter serta menghancurkan jenjang karir yang telah dibangun dengan penuh perjuangan dan pengorbanan waktu, tenaga dan fikiran sehinggga bertentangan dengan hak asasi manusia dan hak konstitusional warna negara sebagaimana di atur dalam pasal 27 ayat (1) UUD 1945.
3.Penerbitan keputusan bupati tersebut, bertentangan dengan proses hukum (Un Procedulral Process/undue process Laww), mengabaikan prinsip hukum, mendengarkan pendapat para pihak (Audi Alteram partem), serta bertentangan dengan peraturan perundang undangan berupa UUD 1945 pasal 27 ayat (1), UU nomor 5 tahun 2014 (aparatur sipil negara).
Nomor 23 Tahun 2014 (Pemerintahan Daerah) dengan segala perubahannya, UU Nomor 30 Tahun 2014 (Administrasi Pemerintahan), PP Nomor 11 Tahun 2017 (Manajemen PNS), PP Nomor 79 Tahun 2021 (Upaya Administratif dan BPASN), PP Nomor 94 Tahun 2021 (Disiplin PNS), Per-Men PAN dan RB Nomar 15 Tahun 2019 (Pengisian JPT secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah) dan Peraturan BKN Nomor 6 Tahun 2022 (Peraturan Pelaksanaan PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disipin PNS), dengan alasan sebagai berikut:
1) Keputusan Bupati tersebut hanya mengacu kepada konsideran, Membaca Surat Ketua KASN Nomor B/JII/2022 tanggal 25 Januari 2023 berdasarkan Laporan Tim Evaluasi Kinerja JPT Pratama Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 8/EV.JPTP-LK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Laporan Hasil Pelaksanaan Evaluasi Kinerja JPT Pratama, yang hasilnya tidak pernah disampaikan secara terbuka kepada Peserta dan disinyalir penuh rekayasa sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian.
2) Hal ini sesuai dengan penyampaian isan dan personil BPKSDM (Sdr. Yuza Vantori Saiti) dihadapan Kepala BKPSDM (Sdr. Adrian Wahyudi) dan seorang pejabat Sub Koordinator (Salfina), saat penyerahan Keputusan tanggal 13 Februari 2023 yang bersifat terburu-buru dan mendadak, bahwa Niai Evaluasi saya jatuh sehingga sangat tidak logis dan masuk akal.
3) Ketidak logisan nilai hasil evaluasi karena Tim Evaluasi Kinerja JPT Pratama Kabupaten Lima Puluh Kota hanya terdiri dari 3 orang yaitu Sekretaris Daerah selaku Ketua dengan anggota Kepala BKD Provinsi Sumatera Barat dan Asisten 1 tanpa ada unsur independen dari kalangan Akademisi dan professional, sehingga memudahkan untuk pengkondisian hasil evaluasi, tidak menjamin objektifitas dan sarat dengan pesan-pesan subjektifitas sesuai keinginan Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah.
4) Evaluasi yang dilaksanakan tanggal 27 Desember 2022 di Hotel Daima, Padang hanya berupa Penulisan Makalah dan wawancara oleh Tim Evaluator, dengan kondisi sebagai berikut
a. Untuk nilai penulisan makalah, saya selaku peserta evaluasi berupaya memberikan yang terbaik dengan mengikuti pola, kaidah dan sistimatika penulisan makalah Ilmiah, kerapian penulisan, mematuhi batasan maksimal penulisan makalah, 10 lembar folio), pemakaian rujukan perundang-undangan, berbasis data sehingga secara objektif, bisa bersaing dan dipertanggungjawabkan.
b. Untuk nilai wawancara dari Tim Evaluator, saya yakin dengan penilaian terbaik dan maksimal karena seluruh pertanyaan bisa dijawab secara baik dan objektif. Bahkan sesual teon penilaian ujian termasuk wawancara, saat ada kesalahan soal maka bonus bagi peserta. Maka saat ada salah seorang Tim Evaluator (Asisten 1), menyatakan tidak tahu apa yang mau ditanyakan”, maka otomatis adalah bonus dan nilai maksimal bagi peserta.
c. Terkait dengan Evaluasi ini, saya yakin dan percaya bisa bersaing dengan peserta Evaluasi dan JPT Pratama lainnya secara fair, kompetitif dan professional terkait kinerja, kompetensi teknis dan akademis
d. Pemberhentian dari dari Jabatan apalagi dari JPT ke Pejabat Pelaksana yang menurunkan Kelas Jabatan (dari 13 ke kelas jabatan 5) dalam struktur pemerintahan dan dikaitkan dengan Hukuman Disiplin PNS adalah termasuk Jenis Hukuman Berat setingkat di atas Pemberhentian dengan Tidak Hormat, hanya bisa dijatuhkan bagi seorang PNS yang terbukti melakukan kesalahan yang dituduhkan, dan itupun melalui mekanisme dan prosedur yang diatur peraturan perundang-undangan. Namun, sampai saai ini saya tidak pernah merasa melakukan kesalahan, tidak pernah diproses melalui pemanggilan baik lisan maupun tertulis, pemeriksaan baik oleh atasan (PPK) maupun Tim dan tidak ada (pernah) semacam Surat Peringatan (SP).
5) Alasan pasal 133 PP Nomor 11 Tahun 2017, bahwa JPT dapat diduduki paling lama 5 (lima) tahun sebagai alasan “Menimbang untuk Pemberhentian JPT juga terlalu mengada-ada dan tidak logis, karena saat yang sama ada yang diperpanjang, bahkan ada JPT yang telah lebih dari 7 (tujuh) tahun di posisi JPTnya dan tetap diperpanjang.
6) Alasan kebutuhan organisasi, sebagai dasar pertimbangan juga untuk pemberhentian juga tidak logis dan masuk akal, karena saat yang sama ada ada 4 JPT yang belum terisi dan dilaksanakan oleh Sekretaris atau Kepala Bidang selaku Pelaksana Tugas (PLT).
7) Alasan Kinerja sebagai dasar Pemberhentian, juga tidak logis dan tidak bisa diterima, karena saya telah berupaya bekerja optimal dan maksimal sesuai aturan baik tugas- tugas kedinasan rutin yang dibuktikan melalui Laporan Realisasi Fisik dan Keuangan (RFK), LKPJ Dinas Sosial selama 5 (tahun) diben amanah, maupun tugas-tugas kedinasan dari Propinsi dan Pusat demi kepentingan masyarakat, daerah dan Negara. Bahkan untuk tahun 2022 memperoleh apresiasi dan penghargaan tingkat Propinsi dan Pusat (Nasional).
8) Sesuai ketentuan PP Nomor 79 Tahun 2021 tentang Upaya Admistratif dan BPASN, maka saya telah mengajukan Surat Keberatan kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tertanggal 24 Februari 2023 yang diterima Kabag Umum Setda dan Kepala BKPSDM yang tembusannya juga disampaikan. kepada KASN dan instansi lembaga terkait lainnya, namun sampai saat ini belum ada proses pemanggilan, pemeriksaan dan jawaban / tanggapan dari PPK.

Sebagai bahan pertimbangan, maka bersama ini terlampir saya sampaikan :

a. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 821.3/223/BKPSDM-LK/2023 Tentang. Pemberhentian dari Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota
b. Keputusan Bupati Lima Puluh Kota Nomor: 821.2/224/BKPSDM-LK/2023 Tentang. Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam Jabatan Pelaksana di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh
c. Surat Pengajuan Keberatan atas penerbitan Keputusan Bupati tersebut kepada Bupati selaku Pejabat Pembina Kepegawaian Daerah Kabupaten Lima Puluh Kota tanggal 22 Februari 2023 Sehubungan dengan itu, saya mohon Bapak berkenan memeriksa, menganalisa, mempertimbangan dan mengkaji ulang kembali perihal Rekomendasi Hasil Evaluasi Masa Jabatan 5 (Lima) tahun JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Lima Puluh Kota.

Presiden Joko Widodo meninjau Pasar Rakyat Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023. Dalam kunjungan tersebut, Presiden mengecek harga-harga kebutuhan pokok utamanya menjelang bulan Ramadan.

“Jadi kita cek harga-harga, saya kira semuanya pada kondisi baik. Tadi cabai baik, bawang merah baik, kita lihat semuanya harganya baik menjelang Ramadan,” ujar Presiden usai meninjau Pasar Rakyat Tabalong.

Kunjungan kali ini merupakan kunjungan pertama Presiden Jokowi ke Kabupaten Tabalong. Menurut Presiden, Kabupaten Tabalong merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Kalimantan Selatan yang dinilai baik.

“Masyarakatnya ramah-ramah, kotanya juga sebagai sebuah kabupaten di Kalimantan Selatan itu kotanya juga baik,” tutur Presiden.

Kepala Negara pun berharap nantinya dengan keberadaan Ibu Kota Nusantara (IKN) mampu meningkatkan pertumbuhan ekonomi di sekitar wilayah IKN, salah satunya Kabupaten Tabalong.

“Kita harapkan nanti kalau sudah IKN ini selesai bisa menjadi menumbuhkan titik-titik pertumbuhan ekonomi baru di sekitar IKN, termasuk di Tabalong kita harapkan,” tutur Kepala Negara.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden juga menyerahkan sejumlah bantuan sosial kepada para pedagang dan masyarakat yang hadir di pasar tersebut.

Turut mendampingi Presiden dalam kunjungannya ke Pasar Rakyat Tabalong antara lain Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.

Usai menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar, Presiden Joko Widodo menggelar pertemuan dengan sejumlah tokoh agama dan tokoh adat di Wisma Tamu, Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi menyampaikan bahwa pemerintah sangat menghargai berbagai upaya yang telah dilakukan semua pihak dalam membangun negara Indonesia.

“Saya betul-betul sangat menghargai upaya-upaya yang telah dilakukan oleh Kalimantan Selatan, oleh Kabupaten Tabalong, dan juga kerja sama kita semuanya pemerintah pusat, provinsi, dan daerah dan juga para ulama dalam rangka membenahi yang belum baik, memperbaiki yang belum baik,” ujar Presiden.

Presiden mengingatkan bahwa Indonesia merupakan negara besar yang terdiri dari 17 ribu pulau dengan letak geografis yang tidak mudah sehingga perlu kerja keras dan kerja sama dari semua pihak dalam pengelolaannya. Meski tidak mudah, Presiden meyakini Indonesia akan berhasil menjadi negara besar jika didukung oleh semua pihak.

“Tidak mudah, tetapi saya meyakini insyaallah baik sekarang maupun pemimpin-pemimpin yang akan datang apabila didukung oleh para alim ulama dengan dukungan doa maupun dorongan dari masyarakat, saya meyakini negara ini akan menjadi sebuah negara besar, baik secara ekonomi maupun yang lain-lainnya,” ucap Presiden.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan ini adalah Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Gubernur Kalimantan Selatan Sahbirin Noor, dan Bupati Tabalong Anang Syakhfiani.

Presiden Joko Widodo menyampaikan apresiasi atas dukungan yang diberikan masyarakat Melayu-Banjar terhadap pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Provinsi Kalimantan Timur. Presiden berharap, masyarakat Melayu-Banjar dapat terus berperan aktif dalam pembangunan IKN.

“Saya berharap masyarakat Melayu-Banjar menjadi tuan rumah di tanahnya sendiri, berperan aktif dan menjadi bagian penting dari sejarah terwujudnya Ibu Kota Nusantara,” ujar Presiden dalam sambutannya saat menghadiri acara Istigasah dan Doa Bersama Rabithah Melayu-Banjar yang digelar di Komplek Pendopo Bersinar Tabalong, Kabupaten Tabalong, Provinsi Kalimantan Selatan, pada Jumat, 17 Maret 2023.

Presiden menjelaskan bahwa pembangunan IKN tidak semata dilakukan pemerintah untuk memindahkan bangunan fisik dan membangun gedung-gedung baru. Presiden menegaskan bahwa IKN dibangun agar tumbuh cara kerja dan pola pikir baru dalam melayani masyarakat serta bersaing dengan sumber daya manusia (SDM) negara lain.

“Cara-cara kerja baru, melayani dengan cepat, melayani dengan baik, dan kita ingin juga yang kedua merubah pola pikir (mindset) agar kita bisa bersaing dengan negara-negara lain,” ungkap Presiden.

Menurut Presiden, saat ini terjadi persaingan yang tidak mudah antarnegara di dunia. Oleh karena itu, Presiden mengajak generasi muda di Indonesia untuk berani mengubah pola pikir dan cara kerja ke arah yang lebih baik dan lebih bermanfaat di masa mendatang.

“Sehingga yang muda-muda ini harus mau berubah, mau bekerja keras karena saudara-saudara semuanya nanti akan bersaing dengan SDM-SDM dari negara lain,” ucap Presiden.

Selain itu, Presiden juga menyebut bahwa IKN dibangun pemerintah dalam rangka mewujudkan pembangunan yang merata di seluruh Indonesia. Presiden tidak ingin pembangunan Indonesia hanya terpusat di Pulau Jawa (jawasentris), namun Presiden ingin pembangunan yang indonesiasentris.

“Ini untuk mewujudkan yang namanya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk ibu kota,” tutur Presiden.

Presiden pun mengajak seluruh masyarakat untuk berdoa, berikhtiar, dan bersama-sama bekerja keras dalam mewujudkan pembangunan IKN sebagai pintu gerbang percepatan pembangunan di Pulau Kalimantan. Presiden ingin agar gagasan pemindahan ibu kota ke Kalimantan yang sudah ada sejak tahun 1960-an yang lalu dapat segera terealisasi.

“Juga memohon rida Allah SWT agar selalu membimbing dan memudahkan langkah-langkah kita, dan kepada para alim ulama, tuan-tuan guru, dan para mualim, para kyai, serta segenap masyarakat Melayu-Banjar mohon didoakan bangsa ini,” ucap Presiden.