LIN-RI.COM

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) melalui Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri menerbitkan aturan terkait pelaksanaan penindakan pelanggaran lalu lintas. Dalam surat telegram bernomor ST/1044/V/HUK.6.2/2023 tertanggal 16 Mei 2023, yang ditandatangani Kepala Korps Lalu Lintas (Kakorlantas) Polri Irjen Firman Shantyabudi, para jajaran polisi lalu lintas (Polantas) untuk mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas secara humanis dengan pemanfaatan Electronic Traffic Low Enforcement atau ETLE.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, aturan dalam surat telegram tersebut jajaran polisi lalu lintas dilarang untuk melaksanakan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia.

“Para Dirlantas untuk memerintahkan jajarannya untuk tak melakukan penindakan pelanggaran lalu lintas secara stasioner atau razia,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Jumat, (19/5/2023).

Sandi menuturkan, jajaran Dirlantas juga diminta mengoptimalkan penindakan pelanggaran lalu lintas menggunakan ETLE yang ada di wilayah masing-masing, serta meningkatkan sinergi dan kolaborasi dengan Pemda dan stakeholders lain untuk pengadaan sistem perangkat ETLE di wilayah masing-masing.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, untuk penindakan pelanggaran lalu lintas yang belum tercakup dalam sistem ETLE dan pelanggaran lalu lintas yang berpotensi menimbulkan kecelakaan lalu lintas dengan fatalitas tinggi, seperti berkendara di bawah umur, berboncengan lebih dari dua orang, menggunakan ponsel saat berkendara, menerobos traffic light, tidak menggunakan helm, melawan arus, melebihi batas kecepatan, berkendara di bawah pengaruh alkohol, kelengkapan kendaraan tidak sesuai standar dan menggunakan pelat nomor palsu, serta kendaraan overload dan over dimensi, dilakukan penindakan oleh tim khusus yang sudah memiliki surat perintah dan bersertifikasi petugas penindakan pelanggaran lalu lintas.

“Aturan ini dikeluarkan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat yang optimal dan meminimalisir pelanggaran yang dilakukan anggota saat di lapangan,” kata Sandi.

Jika dalam prakteknya ada anggota di lapangan melakukan pelanggaran dan penyimpangan, kata Sandi, akan diberikan sanksi tegas mulai dari sanksi disiplin, sanksi kode etik hingga pidana.

“Para jajaran Dirlantas juga diminta menyosialisasikan tentang cara penyelesaian tilang elektronik atau ETLE yang mempermudah masyarakat,” ujarnya.

Jakarta – Rabu 17 Mei 2023, Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan penggeledahan di 2 lokasi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022.

Adapun 2 lokasi yang dilakukan penggeledahan yaitu:
1. Rumah Dinas Menteri Komunikasi dan Informatika beralamat di Komplek Perumahan Menteri, Jalan Widya Candra V No. 27, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

2. Kantor Kementerian Komunikasi dan Informatika beralamat di Jalan Medan Merdeka Barat Jakarta Pusat.

Penggeledahan dilakukan guna mengumpulkan barang bukti terkait perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. (K.3.3.1)

Dalam rangka memberikan rasa aman dan nyaman kepada masyarakat yang melaksanakan ibadah peringatan Kenaikan Isa Al Masih, Samapta Polresta Banyumas melaksanakan pengamanan di gereja-gereja yang ada di wilayah Kab. Banyumas, Kamis (18/5/23).

“Kami tempatkan personil Samapta untuk melakukan pengamanan di gereja-gereja di wilayah Banyumas, khususnya di Purwokerto ada 8 Gereja Prioritas yang melakukan peribadatan”, ungkap Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, SIK, MH, melalui Kasat Samapta Kompol Agus Amjat Purnomo, SH, MM.

Kasat Samapta menambahkan bahwa pihaknya selaian melakukan pengamanan di gereja, pihaknya juga melaksanakan kegiatan patroli dialogis pada objek vital dan tempat berkumpulnya masa yang bertujuan untuk menciptakan situasi kamtibmas yang aman dan kondusif saat hari libur pada peringatan Kenaikan Isa Al Masih.

“Selain perketat pengamanan Gereja, kami juga melakukan patroli di berbagai objek vital untuk berkomunikasi dan memberikan imbauan kepada petugas perbankan, mall, pusat perbelanjaan, tempat wisata dan objek vital lainya untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan sehingga masyarakat dapat melaksanakan aktivitasnya dengan rasa aman dan nyaman”, papar Kasat Samapta.

YOGYAKARTA – Kepala Badan Pemelihara Keamanan (Kabaharkam) Polri Komjen Pol Fadil Imran menyebut Polisi RW hadir sebagai wujud praktik pemolisian modern yang bermuara dari hulu yaitu pencegahan kejahatan melalui pendekatan nyata dengan masyarakat.

Menurut dia Polisi RW adalah semua anggota kepolisian yang ada di sekitar lingkungan tempat tinggal, bukan hanya bhabinkamtibmas seorang. Mereka akan menjalankan fungsi polisi RW di tempat mereka tinggal saat ini.

Bila ada anggota yang sedang tugas di lain kota, maka ia akan menjadi Polisi RW di tempat tinggal ia bertugas atau berdinas. Para Polisi RW diharapkan minimal seminggu sekali, dapat berkomunikasi, menjalin silaturahmi, menjadi kawan, jembatan, komunikator, fasilitator serta tempat curhat bagi warga di sekitar tempat tinggalnya, untuk mencegah terjadinya tindak kejahatan dan ketidaktertiban dalam masyarakat.

“Sesuai arahan Bapak Kapolri, yang menekankan bahwa polisi harus dekat dengan masyarakat dan bersifat humanis. Maka ketika saya diamanahkan memimpin Jakarta, saya berupaya menjalankan perintah tersebut melalui beberapa program yaitu Kampung Tangguh Jaya, Vaksinasi Merdeka, Street Race, ADA Polisi, hingga malam pelayanan,” kata Fadil saat menghadiri apel pembentukan Polisi RW di Polda DIY, Rabu (17/5/2023).

Menurut Fadil dari keseluruhan program tersebut yang menjadikan anggota dekat, kenal bahkan akrab dengan warga, berbagai aksi kejahatan dapat dicegah, bahkan diturunkan angkanya seperti kejahatan jalanan, tawuran hingga 49%.

“Perjalanan dari pembentukan berbagai program Inilah yang kemudian menjadi embrio lahirnya Polisi RW di Jakarta, yang kemudian diapresiasi oleh Kapolri, untuk kemudian secara bertahap dijalankan
secara nasional,” ungkap mantan Kapolda Metro Jaya itu.

Fadil menjelaskan, berbagai penelitian menunjukkan bahwa salah satu praktik pemolisian yang terbukti mampu mengurangi praktik kejahatan, menumbuhkan kepuasan masyarakat, serta meningkatkan kepercayaan publik pada aparat ialah pemolisian komunitas (community
policing), yang berorientasi pada kedekatan polisi kepada masyarakat.

Dampak positif dari best practices pemolisian komunitas inilah yang juga dirasakan dampaknya di Indonesia, yang kemudian mewujud dalam program Polisi RW.

“Bila ditanya, apa itu Polisi RW, maka saya akan mengawali dengan mengajukan
pertanyaan apakah teman-teman selama ini pernah mengenal seorang polisi di lingkungan tempat tinggal teman-teman? bahkan dekat dan akrab dengan polisi? Kalau
jawabannya tidak, inilah mengapa Polisi RW kami bentuk. Polisi, sebagai bagian dari negara, seyogyanya hadir untuk melihat, mendengar dan melakukan pelayanan yang
fokus pada upaya pencegahan kejahatan serta pelanggaran kamtibmas terjadi di masyarakat,” tambah Fadil yang telah 20 tahun sebagai anggota Polri
banyak berkarir di Jakarta.

Lebih jauh Fadil menjabarkan proses Polisi RW mulai bertugas. Setiap wilayah kata dia, seperti Yogyakarta, Bandung, akan melakukan analisa, pemetaan, secara bertahap yang kemudian memilih kawasan dengan tingkat kepadatan penduduk ataupun catatan aduan
kamtibmas yang tinggi.

“Sebagaimana arahan Bapak Kapolri, saya akan terus turun ke bawah, melakukan berbagai evaluasi dan inovasi agar program ini tidak menjadi program lip service ataupun seremoni semata,” tutup Fadil.

Kebumen – Seorang pria 54 tahun warga Desa Nampudadi, Kecamatan Petanahan, Kabupaten Kebumen, ditemukan meninggal dunia di sebuah warung kosong di desa tempat tinggalnya.

Dijelaskan Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasihumas Polres AKP Heru Sanyoto, Korban yang diketahui bernama Mukadin ditemukan meninggal sekitar pukul 08.00 WIB, Rabu 17 Mei 2023.

“Awalnya ada warga yang curiga dengan bau menyengat. Lalu saat dicek oleh warga, melihat korban sudah meninggal dunia di antara tumpukan sampah di dalam warung,” jelas AKP Heru.

Keterangan dari warga sekitar, korban adalah penderita ODGJ dan telah pikun. Berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara, polisi tidak menemukan tanda kekerasan pada tubuh korban.

Keterangan tersebut, lanjut AKP Heru, diperkuat hasil pemeriksaan medis yang dilakukan oleh tim dokter RS PKU Muhammadiyah Petanahan.

“Hasil olah tempat kejadian perkara, korban meninggal bukan karena penganiayaan. Kuat dugaan, korban meninggal karena sakit,” jelas AKP Heru.

Saat jenazah telah diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan.

BITUNG SULAWESI UTARA– Bakal jadi calon legislatif dari Partai PDI, SYAM PANAI tengah menjadi buah bibir masyarakat khususnya di Kecamatan Maesa, lantaran ikhtiarnya untuk membawa amanat rakyat ke gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) kota Bitung.

Syam Panai dikenal low profile ini telah didorong berbagai elemen masyarakat untuk Merepresentasikan harapan publik di gedung DPRD kota Bitung sebagai calon legislatif dari daerah pemilihan (Dapil) satu Kecamatan Maesa kota Bitung.

Lantas, apa motivasi syam panai Alias opo ewa ini untuk berkecimpung Lagi di panggung politik? Kata syam panai Alias opo ewa yang pernah Menduduki Kursi di DPRD pada Tahun 2013 yang Lalu.

Saya merasa terpanggil ingin berbuat yang terbaik untuk masyarakat dan membantu memperjuangkan aspirasi masyarakat,” ungkap lelaki familiar ini yang dikenal yang biasa di Sapa Opo ewa ini

Bertarung dalam pemilihan legislatif pada Pemilu 2024 nanti Tidak Semudah dengan
Apa yang qt pikirkan,apa Lagi Bertarung Di dapil maesa.

Tapi Dengan Adanya dukungan dari teman-teman Saudara dan keluarga Maka Saya Siap maju Melangkah.Saya tidak berjanji,Apa bila terpilih nanti,saya akan konsisten memperjuangkan aspirasi masyarakat dan terus berbuat untuk masyarakat,Saya akan menjadi penyambung Lidah bagi Masyarakat nanti.
Itu visi & Misi saya Dari dulu Dan sampai Saat ini. Ucap Syam panai (opo ewa )

Bacaleg partai perindo Bambang sudiyono yang tidak lain adalah ketua umum dapur santri beliau seorang penggiat sosial dan mungkin salah 1 Tokoh yang peduli terhadap masyarakat kecil.16/05/2023.

Bambang Sudiyono tidak perlu diragukan lagi karena memang jejak digitalnya sudah ada dan terbukti melayani dan mengayomi masyarakat yang membutuhkan pertolongan.

Contoh :

1.sakit
2.melahirkan
3.khitanan
4.pembangunan tempat ibadah

Boleh di cek jejak digitalnya

“Dapur santri indonesia”

“Bang yon Peduli”

Atau yang perlu wadah donasi silakan ketik

“www.dapursantriindonesia.com”

Bambang sudiyono mencalonkan diri sebagai DPR-RI Jabar II bacaleg dari partai perindo yang masyarakat diundang khusus oleh masyarakat untuk dalam acara halal bi halal Himpaudi yang dihadiri sekitar 500(-+) undangan warga.

asalkan kita sebagai masyarakat tau bahwa himpaudi itu adalah Himpunan sekolah paud yang ada di indonesia “gratis”

“Ucap pemerhati masyarakat”
Suatu tujuan yang baru Bambang sudiyono sebagai bacaleg DPR-RI Jabar II siap menjadi Panutan Bagi penggiat sosial.

Dalam acara ini juga mengundang,Bacaleg Dapil III provinsi jawa Barat Agus Gunawan dan DPRD Daerah Dapil I dari cleopatra Natalie Aggazy.

Acara akan diadakan pada tanggal 18 mei 2023. Adapun pembagian sertifikat untuk guru- guru himpaudi. Yang akan dihadiri (-+)500 orang.

Atas undangan masyarakat
” saya Bambang sudiyono mengucapkan Banyak terima kasih telah diundang untuk menghadiri acara tersebut semoga seterusnya kami dapat diundang tidak hanya di musim pencaleg saja tapi di waktu kesempatan apapun saya datang ” ucap Bang Yon”

Redaksi
D.silalhi

Kebumen – Hutan mangrove merupakan salah dari beberapa komponen ekosistem pesisir yang perlu dijaga kelestariannya. Kerusakan hutan mangrove di banyak pesisir di Indonesia bisa mengancam keseimbangan ekosistem di pesisir.

Sehingga perlu dibutuhkan semua pihak untuk menjaga kelestarian mangrove baik dari unsur pemerintahan, TNI-POLRI, masyarakat agar tumbuh subur.

Sore ini Forkopimda Kabupaten Kebumen menghadiri kegiatan penanaman mangrove di Pantai Lembupurwo, Kecamatan Mirit, Kabupaten Kebumen, Senin 15 Mei 2023.

Penanaman mangrove secara simbolis dilakukan Dandim 0709 Kebumen Letkol Czi Ardianta Purwandhana, Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin, perwakilan dinas terkait, serta para Muspika Kecamatan Mirit.

Dandim 0709 Kebumen saat memimpin kegiatan penanaman menjelaskan total lahan yang ditanami 800 meter persegi.

“Ditanami mangrove dengan luas (lahan) 800 meter persegi, dengan total 1.200 mangrove. Ini merupakan pencanangan penanaman bibit mangrove oleh Bapak Presiden, yang di mulai hari ini,” jelas Letkol Czi Ardianta Purwandhana.

Selanjutnya Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin menambahkan, penanaman mangrove diharapkan dapat menaga kelestarian alam sehingga mampu mencegah abrasi, keberlangsungan ekosistem di sekitar hutan mangrove.

Diungkapkan Kapolres, penanaman mangrove bukan hanya dilakukan kali ini saja, tapi juga akan dilaksanakan secara berkesinambungan di wilayah pesisir Kebumen.

“Kabupaten Kebumen memiliki 57,5 Km, sehingga kedepan secara bertahap akan kita lakukan penanaman mangrove,” jelas Kapolres Kebumen.

Manfaat melestarikan mangrove bisa membuat lingkungan sekitarnya jadi lebih sehat. Diantaranya kualitas air dan udara jadi lebih bersih dan sehat, karena mampu menjadi filter air dan udara yang kurang bersih.

Kini yang dapat dipetik hasilnya oleh Kabupaten Kebumen, wisata Hutan Mangrove Muara Kali Ijo mulai diminati oleh wisatawan dan menjadi sumber bahan gula nipah.

PALU, Guna mendukung penyelenggaraan Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan berintegritas, Polda Sulawesi Tengah bersama Komisi Pemilihan Umum (KPU) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar penandatangan Perjanjian Kerjasama yang berlangsung di Rupatama Polda Sulteng, Senin (14/5/2023)

Hadir dalam penandatangan Perjanjian Kerjasama, Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho dan Ketua KPU Provinsi Sulteng Dr. Misbah, M.Si, Wakapolda Sulteng, Komisioner KPU Sulteng, Sekretaris KPU dan pejabat utama Polda Sulteng.

“Pemilu serentak tahun 2024 merupakan pesta demokrasi rakyat Indonesia yang dapat dikatakan sebagai pesta demokrasi yang terbesar selama penyelenggaraan pemilu yang pernah dilaksanakan,” kata Kapolda Sulteng Irjen Pol Agus Nugroho dalam sambutannya

“Sehingga memiliki nilai strategis yang sangat tinggi, namun juga memiliki ancaman yang perlu diantisipasi sejak dini melalui persiapan yang matang guna mewujudkan pelaksanaan pemilu yang aman, damai dan tertib,” ungkapnya

Maksud dan tujuan dari perjanjian kerjasama ini kata Kapolda Sulteng, sebagai pedoman guna mewujudkan sinergisitas sekaligus meningkatkan pelaksanaan tugas dan fungsi dalam penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan serentak tahun 2024 di Provinsi Sulawesi Tengah, sehingga seluruh tahapan Pemilu 2024 dapat berlangsung dengan aman, tertib dan lancar, pungkasnya

Sementara Ketua KPU Provinsi Sulteng Dr. Misbah, M.Si mengungkapkan Perjanjian Kerjasama antara Polda Sulteng dengan KPU Provinsi Sulteng lebih kepada bagaimana kita meningkatkan tugas dan fungsi serta tanggung jawab kita kepada masing-masing lembaga,

‘Ini saya kira sudah diperkuat, diskresi, ditegaskan secara rinci. Mou antara Kepolisian Negara Republik Indonesia dan KPU Republik Indonesia, tentunya hal ini sudah diperjelas atau diuraikan secara sistematis sesuai dengan kepentingan kita di Provinsi Sulawesi Tengah,” ujarnya

Tentunya dengan pelaksanaan penandatanganan Perjanjian Kerjasama ini akan terselenggara Pemilihan Umum tahun 2024 yang aman dan berintegritas di Provinsi Sulawesi Tengah” pungkasnya.