LIN-RI.COM

Jakarta. Direktorat Tindak Pidana Ekonomi Khusus (Dirtipideksus) Bareskrim Polri menyita sebanyak 132,65 ton beras produksi PT Food Station (FS) karena tidak memenuhi standar mutu dan kualitas. Seluruh beras yang disita diklaim sebagai beras bermutu premium.

“Barang bukti yang disita terdiri dari beras kemasan 5 kilogram berbagai merek beras premium produksi PT FS sebanyak 127,3 ton, dan kemasan 2,5 kilogram sebanyak 5,35 ton,” ujar Dirtipideksus sekaligus Kasatgas Pangan Polri, Brigjen Helfi Assegaf, dalam konferensi pers di Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Jumat (1/8/2025).

Selain itu, penyidik juga menyita berbagai dokumen pendukung, seperti hasil produksi, dokumen maintenance, legalitas perusahaan, izin edar, sertifikat merek, standar operasional prosedur, serta dokumen pengendalian mutu produk dan proses.

Hasil uji laboratorium Kementerian Pertanian terhadap empat merek, Setra Ramos Biru, Setra Ramos Merah, Setra Pulen, dan Setra Wangi, menunjukkan sampel tidak sesuai dengan standar mutu beras premium berdasarkan SNI 6128:2020, Peraturan Menteri Pertanian No. 31 Tahun 2017, dan Peraturan Badan Pangan Nasional No. 2 Tahun 2023.

Dalam penyidikan, ditemukan bahwa PT FS memproduksi dan memperdagangkan beras premium yang tidak sesuai standar mutu. Penyidik menggeledah kantor dan gudang PT FS di Cipinang, Jakarta Timur, dan Subang, Jawa Barat, serta menguji sampel dari pasar tradisional dan modern melalui laboratorium resmi.

Penyidik juga menemukan instruksi kerja internal PT FS yang mengatur standar mutu tanpa mempertimbangkan penurunan kualitas selama proses distribusi. Selain itu, terdapat notulen rapat tertanggal 17 Juli 2025 yang berisi instruksi untuk menurunkan kadar beras patah dari 14–15 persen menjadi 12 persen, sebagai respons atas pengumuman investigasi Menteri Pertanian.

Berdasarkan temuan tersebut, penyidik menetapkan tiga tersangka, yakni Direktur Utama PT FS Karyawan Gunarso (KG), Direktur Operasional Ronny Lisapaly (RL), dan Kepala Seksi Quality Control berinisial RP. Mereka dijerat dengan Pasal 62 juncto Pasal 8 ayat (1) huruf a dan f Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, serta Pasal 3, 4, dan 5 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU).

Ancaman hukuman dalam UU Perlindungan Konsumen mencapai 5 tahun penjara dan denda Rp2 miliar, sementara hukuman dalam UU TPPU mencapai 20 tahun penjara dan denda Rp10 miliar.

Red”

Lamongan – Rabu 01 agustus 2025 Kabid PSP dinas ZANUAR pertanian Lamongan kami sudah mencari bukti — bukti data yang ada , 2 (dua ) lemari kita acak – acak untuk mencari data terkait alat hibah untuk petani yang dulu Kabid PSP dinas pertanian Lamongan 2021 – 2022 Bu Tiwi ( Hartiwi Sisri Utami) dan sudah dilaporkan ke polres Lamongan tapi tidak ada kelanjutan penyelidikan,” tegasnya

Gelombang pertanyaan besar menyapu Kabupaten Lamongan menyusul terungkapnya dugaan penyimpangan fatal dalam distribusi bantuan alat pertanian senilai dan tidak hanya satu aitem saja alat ratusan juta rupiah mungkin bisa lebih dari miliaran. Sebuah unit alat produksi pindad (kode PR 1800), yang sedianya menjadi urat nadi peningkatan produksi jagung petani Lamongan, kini justru ditemukan teronggok di Jombang, diduga telah beralih tangan melalui praktik penggadaian, menyeret nama pejabat Dinas Pertanian setempat.

Ironi ini bermula ketika alat canggih berbanderol tak kurang dari Rp 200 juta itu, diterima oleh Dinas Pertanian Lamongan pada 14 Maret 2021. Namun, janji bantuan yang diharapkan mendongkrak kesejahteraan petani Lamongan mendadak pupus. Mesin itu hanya singgah sesaat di gudang dinas, bak tamu tak diundang, sebelum kemudian ‘lenyap’ dari pantauan dan keberadaannya kini menimbulkan kecurigaan serius.

“Waktu itu yang mengurusi Kabid PSP, Bu Tiwir Hartiwi Sisri Utami, Nana lengkapnya (yang ambil peni),” ungkap sumber internal dinas dengan nada muak, mengisyaratkan adanya peran sentral seorang pejabat dalam drama raibnya aset negara ini. Pengakuan ini bukan sekadar bisik-bisik, melainkan sinyal merah akan dugaan keterlibatan oknum berwenang dalam pusaran skandal ini.

Puncak kejanggalan terjadi pada 14 April 2021. Alat yang seharusnya mengalir ke tangan petani Lamongan itu justru dikeluarkan dari gudang dan entah bagaimana, diarahkan menuju Jombang. Catatan dinas yang mencantumkan nama “Santoso” sebagai pihak penerima semakin menebalkan kabut misteri. Siapa Santoso ini? Dan mengapa bantuan untuk Lamongan bisa “nyasar” sejauh itu?

Indikasi kuat bahwa alat ini telah digadaikan adalah pukulan telak bagi transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Jika terbukti, ini bukan lagi sekadar maladministrasi, melainkan dugaan tindak pidana korupsi yang secara brutal merampas hak-hak rakyat kecil dan mengkhianati amanat negara. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah jelas menggariskan ancaman bagi mereka yang menyalahgunakan wewenang dan merugikan keuangan negara.

Kasus ini menjadi cerminan buram tata kelola pemerintahan yang masih rentan terhadap praktik-praktik kotor. Bagaimana mungkin bantuan sekelas ratusan juta rupiah bisa menguap begitu saja dari daftar penerima yang sah, lalu berakhir di tangan pihak yang tak berhak, bahkan diduga menjadi barang gadai? Pertanyaan ini menuntut jawaban jujur dan tindakan konkret.

Publik Lamongan, dan tentu saja masyarakat luas, kini menunggu reaksi tegas dari aparat penegak hukum, baik Kejaksaan maupun Kepolisian. Mereka diharap tidak lagi berdiam diri dan segera mengusut tuntas skandal ini, tanpa kompromi. Siapa aktor di balik layar? Apakah Santoso hanya pion, ataukah ada ‘pemain’ lain yang lebih besar di Dinas Pertanian Lamongan, termasuk Kabid PSP yang namanya telah disebut-sebut? Keadilan harus ditegakkan, dan aset negara yang telah digelapkan wajib dikembalikan!

Publisher -Red

Magelang, Kamis, 31 Juli 2025 – Suasana di sekitar Gempol, Jumoyo, Kecamatan Salam, Kabupaten Magelang mendadak dipenuhi deretan truk-truk pasir pada Kamis pagi ini.

Bukan antre mengisi muatan seperti biasanya, namun hari itu mereka berkumpul untuk satu tujuan: menuntut keadilan bagi rekan mereka, Adi Rikardi — seorang admin depo pasir — yang kini berstatus tersangka.

Yang pada hari ini menjalani sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Mungkid jam 13.00 wib yang beralamatkan di Jl. Soekarno Hatta No.9, Ngentan I, Sawitan, Kec. Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah 56511

Aksi solidaritas para sopir truk yang biasa mengambil pasir dari depo milik Bantar ini bukan tanpa alasan. Mereka merasa ada ketidakadilan dalam penanganan hukum yang menimpa Adi.

“Dia hanya pegawai, bukan pemilik. Kenapa malah dia yang dijadikan tersangka?” cetus salah satu sopir yang ikut mengawal sidang praperadilan Adi hari ini.

Dari Saksi Jadi Tersangka

Kasus ini bermula ketika Ardi dipanggil oleh Unit II Tipidter Polresta Magelang untuk dimintai klarifikasi soal legalitas depo tempat ia bekerja. Namun yang mengejutkan, statusnya berubah dari saksi menjadi tersangka dengan no S.Tap/129/VII/RES.5.5/2025/Reskrim tertanggal 11 Juli 2025, tanpa kejelasan yang transparan.

Melalui kuasa hukumnya Radetya Andreti H.N, S.H. dan Rekan. Ardi kini tengah menempuh jalur praperadilan untuk menguji keabsahan penetapan status tersangka tersebut. Sidang praperadilan pun digelar hari ini di Pengadilan Negeri Mungkid Magelang.

“Bagaimana mungkin seorang pegawai bisa dijerat pidana atas legalitas tempat kerja, sementara ratusan depo dan tambang ilegal lain di Kabupaten Magelang justru dibiarkan bebas beroperasi?” ujar Radetya kepada awak media usai sidang.

“Tiga hal yang perlu di soroti oleh tim kuasa hukum adalah:
1. Pemohon tidak pernah di periksa sebagai calon tersangka.
2. Termohon kurang alat bukti dalam menetapkan pemohon sebagai tersangka.
3. Penyidikan yang di lakukan oleh penyidik Polresta Magelang cacat hukum. ”

Kinerja Aparat Disorot

Penetapan tersangka terhadap Adi memunculkan pertanyaan publik tentang kinerja aparat penegak hukum. Kuasa hukum Adi menyayangkan langkah penyidik yang dinilai terburu-buru dan tidak objektif.

“Ini bisa jadi preseden buruk. Kalau begini, besok-besok karyawan biasa pun bisa dijadikan tumbal atas pelanggaran perusahaan,” lanjutnya.

Sementara itu, Kapolresta Kombes Pol Herbin Sianipar, S.I.K., S.H dan Kanit Unit II Tipidter Polresta Magelang Iptu Rosyid Khotibul Umam, belum memberikan tanggapan resmi atas kasus ini.

Solidaritas Jalanan

Aksi damai para sopir truk hari ini menjadi simbol perlawanan dari akar rumput. Mereka tidak hanya mengantar muatan pasir setiap hari, tapi kini juga mengantar pesan: bahwa keadilan harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

“Kami tidak terima kawan kami dikorbankan. Kalau memang ada yang salah, periksa seluruh depo, jangan pilih-pilih,” kata salah satu supir aksi solidaritas yang tidak mau di sebutkan identitasnya.

Mereka berjanji akan terus mengawal proses hukum yang berjalan, dan berharap sidang praperadilan dapat membuka jalan bagi keadilan yang sebenar-benarnya untuk kebebasan rekan kami tanpa syarat, pungkasnya.(*)

Red”