LIN-RI.COM

Pati, 5 Agustus 2025, telah terjadi perampasan barang-barang hasil donasi dari masyarakat yang dikumpulkan oleh Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di sudut alun-alun kota Pati. Perampasan yang dilakukan oleh Satpol PP memicu masyarakat yang tergabung dalam AMPB dan simpatisannya pun melakukan perlawanan seadanya, namun kakuatan tidak seimbang barang-barang bisa diangkut oleh Satpol PP dan disimpan di Kantor Satpol PP Kabupaten Pati.

Barang-barang yang sudah berhasil disita berupa air mineral ratusan dus atau 3/4 dari barang-barang yang sudah terkumpul dari masyarakat. Setelah barang-barang yang tersimpan di Kantor Satpol PP Kabupaten Pati, massa berdatangan hingga membuat macet lalu lintas, kuasa hukum Serra Gulo lakukan negosiasi kepada Satpol PP dengan alasan kegiatan yang dilakukan oleh Satpol PP adalah pencurian karena barang bukan miliknya dan izin sudah dilayangkan untuk tempat donasi tanggal 1 sampai tanggal 12.

Negosiasi pun alot dan sempat terjadi percekcokan dan pihak Satpol PP mengembalikan barang-barang yang sudah disita ke tempatnya namun baru berjalan separuh barang yang diangkut, Plt Sekda Riyoso menghalanginya dengan dalih kegiatan mengganggu ketertiban umum.

Terjadi negosiasi ulang hingga masa berdatangan ke Kantor Satpol PP untuk ikut andil dalam peristiwa tersebut. Riyoso dengan dalih bahwa kegiatan tersebut mengganggu ketertiban barang boleh diambil tetapi tidak ditempatkan di tempat yang mengganggu ketertiban umum atau tempat-tempat yang dilarang.

AMPB tetap bersikukuh untuk meminta barang dan dikembalikan ke tempat semula hingga terjadi suara teriakan-teriakan kegaduhan yang luar biasa di halaman Satpol PP Pati. Hingga pukul 14.00 WIB massa terus merangsek dan terjadi pengambilan paksa, barang diangkut kembali ke tempat semula.

/Red.

TANGERANG – Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang resmi membebankan retribusi sampah kepada seluruh pelaku usaha, dari hotel mewah hingga warung kecil, melalui Dinas Lingkungan Hidup (DLH). Aturan ini dikemas sebagai langkah untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih “profesional”, namun di balik dalih itu, muncul dugaan kuat bahwa kebijakan ini tak lebih dari upaya instan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Peraturan Daerah (Perda) Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah menjadi payung hukum kebijakan ini. Kepala DLH Kota Tangerang. ‘Wawan Fauzi’ mengklaim bahwa retribusi ini akan dikembalikan dalam bentuk layanan optimal, termasuk armada baru dan petugas yang lebih terlatih. Namun, pernyataan ini menimbulkan keraguan besar di kalangan pelaku usaha dan publik.

Selama ini, DLH Kota Tangerang sering kali dikritik karena kinerja pengelolaan sampah yang amburadul. Keluhan tentang keterlambatan pengangkutan, armada yang minim, hingga Tempat Pembuangan Akhir (TPA) yang over kapasitas sudah menjadi rahasia umum.

Pertanyaannya, apakah dengan uang retribusi baru ini, DLH benar-benar mampu mereformasi birokrasi dan operasionalnya yang sudah lama bermasalah, ataukah ini hanya janji manis di atas kertas?

Sistem pembayaran retribusi secara nontunai melalui aplikasi SIRITASE pun tak luput dari sorotan. Meskipun diklaim sebagai upaya pencegahan pungutan liar, sistem ini justru berpotensi menambah kerumitan birokrasi baru bagi pelaku usaha. Sejumlah pelaku usaha yang diwawancarai secara anonim mengaku khawatir sistem ini hanya akan memindahkan praktik “pungli” menjadi “pungli digital” yang terselubung.

“Ini seperti memindahkan masalah dari satu tempat ke tempat lain. Selama ini kami bayar retribusi, tapi sampah tetap telat diangkut. Sekarang kami disuruh bayar lebih mahal dengan alasan layanan profesional. Kami butuh bukti, bukan cuma janji,” ungkap seorang pemilik restoran di kawasan Cikokol yang enggan disebut namanya.

Sebelumnya, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang menghadapi sorotan tajam menyusul usulan penambahan anggaran yang signifikan untuk kegiatan pendukung persiapan Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) pada Rancangan Kerja DLH Tahun Anggaran 2024.

Kenaikan anggaran ini memicu kecurigaan mengenai prioritas dan alokasinya. Lonjakan Anggaran yang Mencurigakan. Sorotan utama tertuju pada proyeksi anggaran DLH secara keseluruhan yang melonjak drastis. Awalnya, Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2024 mengestimasi total anggaran sebesar Rp 225.077.412.611,04. Namun, angka ini membengkak menjadi Rp 261.127.412.610 setelah “Analisis Kebutuhan yang lebih mendalam.”

Kenaikan sekitar Rp.36 miliar ini diklaim mencerminkan “penyesuaian prioritas dan kebutuhan mendesak, termasuk untuk proyek PSEL.” Namun, pernyataan ini menimbulkan pertanyaan besar dari aktivis masyarakat.

Kebijakan ini datang di saat pelaku usaha masih berjuang untuk pulih dari hantaman ekonomi. Alih-alih mendapatkan dukungan, mereka justru dibebani dengan biaya tambahan yang belum jelas manfaatnya.

Pemkot Tangerang kini dihadapkan pada tantangan berat: membuktikan bahwa kebijakan ini benar-benar untuk kebaikan lingkungan dan pelayanan publik, bukan sekadar alat untuk menambah pundi-pundi kas daerah tanpa perbaikan nyata. Waktunya Pemkot Tangerang membuktikan janjinya, atau siap-siap dicap sebagai “pemerintah yang gemar memeras rakyatnya”. (PRIMA)

Red”

GROBOGAN – Bupati Grobogan kembali menjadi sorotan publik setelah menggagas program nonton bareng (nobar) di bioskop JIG, Jalan Gajahmada, untuk ribuan siswa dan pejabat. Sebanyak 4.000 tiket dibagikan gratis kepada siswa-siswi MAN, SMA Negeri 1, dan sejumlah aparatur sipil negara (ASN), mulai hari Senin hingga Sabtu pekan ini.

Kegiatan nonton massal tersebut mengundang beragam respons. Di satu sisi, program ini dikemas sebagai upaya edukatif dan rekreasi untuk pelajar serta bentuk apresiasi bagi pejabat daerah. Namun di sisi lain, tak sedikit pihak mempertanyakan urgensi serta efisiensi penggunaan anggaran publik dalam kegiatan tersebut.

“Ini uang rakyat, kenapa dihambur-hamburkan hanya untuk kegiatan yang manfaatnya belum tentu dirasakan luas?” ujar seorang warga Grobogan yang enggan disebutkan namanya.

Hingga kini, belum ada penjelasan resmi dari Pemerintah Kabupaten Grobogan terkait tujuan strategis dari kegiatan tersebut, termasuk dari segi anggaran yang digunakan. Publik pun bertanya-tanya, apakah kegiatan ini bagian dari pencitraan politik menjelang tahun politik, atau sekadar pemborosan berkedok ‘edukasi budaya dan hiburan’.

Pengamat kebijakan publik menilai, setiap pengeluaran dari APBD harus memiliki dasar manfaat yang jelas. “Apabila tidak ada indikator kebermanfaatan yang terukur, maka ini berpotensi menjadi bentuk pemborosan anggaran,” kata seorang analis dari lembaga independen di Semarang.

Masyarakat kini menunggu transparansi dari pemerintah daerah: siapa penyedia tiket, film apa yang diputar, berapa anggaran yang digunakan, dan apa dasar hukumnya. Tanpa kejelasan itu, kegiatan semacam ini rawan dinilai sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan dengan membungkusnya dalam program sosial.

Red”

Bekasi – Pengangkatan Asisten Direktur Utama Rumah Sakit Umum Cabangbungin Diduga hasil praktik nepotisme yang dilakukan Direktur Utama (Dirut) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Cabangbungin.

Penempatan jabatan asisten Dirut dari pegawai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) telah memicu gelombang kritik dan tuntutan transparansi dari berbagai pihak.

Kasus ini menunjukkan betapa pentingnya tata kelola yang bersih dan akuntabel dalam instansi pemerintahan, khususnya di sektor pelayanan publik seperti rumah sakit.

Informasi yang beredar menyebutkan bahwa penempatan posisi asisten Direktur yang diambil dari pegawai BLUD tanpa melalui proses seleksi yang transparan dan kompetitif. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya penyimpangan prosedur dan potensi kerugian bagi masyarakat. Proses rekrutmen yang seharusnya berdasarkan kompetensi dan meritokrasi, diduga telah diabaikan demi kepentingan pribadi.

Praktik nepotisme seperti ini tidak hanya merugikan kesempatan bagi pegawai yang lebih kompeten, tetapi juga berpotensi menurunkan kualitas pelayanan kesehatan di RSUD Cabangbungjn.

“Kalau asal tunjuk pegawai berdasarkan hubungan keluarga atau apapun itu dan bukan berdassrkan kemampuan, mungkin tidak memiliki keahlian dan dedikasi yang dibutuhkan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pasien. Akibatnya, kualitas pelayanan kesehatan bisa menurun, dan kepercayaan publik terhadap RSUD tersebut bisa tergerus” ucap Rizal ketua Gerakan Masyarakat Cabangbungin, Senin 04/08/2025

Lanjut rizal, Kejadian ini juga menyoroti lemahnya pengawasan internal di RSUD Cabangbungjn tersebut. Sistem pengawasan yang efektif seharusnya mampu mencegah dan mendeteksi praktik-praktik koruptif seperti korupsi, kolusi dan nepotisme.

“Disini menunukkan, lemahnya pengawasan di internal, baik kedinasan maupun internal di Rumah Sakit, seharusnya penempatan atau penunjukan pegawai lebih selektif lagi untuk menghindari terjadinnya praktek-praktek ilegal yang merugikan banyak orang” lanjutnya.

Perlunya peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan RSUD menjadi sangat penting untuk mencegah terulangnya kejadian serupa.

Dalam hal ini, rizal menuntut agar pihak berwenang segera melakukan investigasi yang menyeluruh dan transparan. Proses penyelidikan harus melibatkan pihak independen dan melibatkan berbagai stakeholder, termasuk perwakilan masyarakat. Hasil investigasi harus dipublikasikan secara terbuka agar masyarakat dapat mengetahui kebenarannya dan memperoleh rasa keadilan.

“Dari persoalan ini, saya menuntut pihak terkait untuk lakukan invesigasi dan kajian terkait pengangkatan pejabat tersebut, hasilnya sampaikan kepada publik” tandasnya

Kepercayaan publik terhadap sektor pelayanan publik sangatlah penting. Kasus dugaan nepotisme ini menjadi pengingat betapa krusialnya menjaga integritas dan transparansi dalam setiap proses pengambilan keputusan di instansi pemerintahan.

(Red)