LIN-RI.COM

TANGERANG-07-08-2025.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Tangerang saat ini berada di bawah sorotan tajam. Serangkaian kejanggalan dan isu kritis mencuat, mulai dari dugaan proyek Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PSEL) yang tidak transparan, kondisi armada pengangkut sampah yang memprihatinkan, hingga tarif retribusi yang naik di tengah layanan yang ambigu.

Semua ini diperparah dengan penetapan tersangka mantan Kepala DLH atas dugaan pelanggaran lingkungan di Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Rawa Kucing.

*Anggaran Naik, Proyek PSEL Gelap*

Publik dikejutkan dengan usulan kenaikan anggaran DLH yang membengkak sekitar Rp36 miliar pada Rancangan Kerja Tahun Anggaran 2024. Kenaikan ini diklaim untuk “penyesuaian prioritas,” termasuk proyek PSEL, namun tanpa perincian yang jelas. Hal ini menimbulkan kecurigaan bahwa anggaran tersebut disulap di tengah proyek yang mandek.

Ironisnya, usulan kenaikan anggaran ini muncul di saat kondisi armada pengangkut sampah DLH disebutkan memprihatinkan. Pertanyaannya: mengapa dana lebih diprioritaskan untuk proyek PSEL yang belum jelas, sementara masalah fundamental seperti armada sampah yang usang terabaikan?

Proyek PSEL yang digadang-gadang sebagai solusi inovatif pengelolaan sampah ini pun tak menunjukkan progres berarti. Kerjasama dengan PT Oligo Infra Swarna Nusantara (OISN) sejak 2018 sudah berakhir, namun hingga kini belum ada kejelasan kelanjutannya.

Kepala DLH Kota Tangerang, Wawan Fauzi, bahkan mengakui bahwa belum ada progres signifikan dari pihak Oligo.
Jika proyek PSEL dengan PT OISN sudah “gelap,” mengapa Pemkot masih mengalokasikan anggaran besar untuk proyek yang sama? Ini menjadi pertanyaan besar yang belum terjawab.

Retribusi Naik, Layanan Ambigu
Di tengah sorotan tajam terhadap kinerja DLH, Pemkot Tangerang justru membebankan retribusi sampah kepada pelaku usaha melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2025. Kebijakan ini diklaim untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang lebih “profesional,” namun banyak pihak menduga ini hanyalah upaya instan untuk menggenjot Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meskipun Kepala DLH Wawan Fauzi menjanjikan layanan optimal sebagai imbalan dari retribusi ini, janji tersebut diragukan. Seorang pemilik restoran di Cikokol menyatakan, “Kami butuh bukti, bukan cuma janji. Kami butuh perbaikan layanan nyata, bukan sekadar janji manis untuk memungut biaya tambahan.”

Kebijakan ini menempatkan Pemkot Tangerang dalam posisi sulit: apakah retribusi ini benar-benar untuk perbaikan layanan publik, atau sekadar cara baru untuk mengisi kas daerah tanpa adanya perbaikan nyata?

*Pelanggaran Berat di TPA Rawa Kucing*

Skandal ini diperparah dengan penetapan mantan Kepala DLH, TS, sebagai tersangka oleh penyidik Gakkum Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). TS diduga tidak melaksanakan sanksi administratif mengenai pengelolaan TPA Rawa Kucing.
Beberapa pelanggaran serius yang ditemukan di TPA Rawa Kucing antara lain:

* Pembuangan air lindi (leachate) langsung ke lingkungan

* Saluran drainase yang tertutup sampah

* Kapasitas landfill yang sudah terlampaui

* Tidak adanya persetujuan teknis baku mutu air limbah

Pengawasan KLHK sejak 2022 hingga Juni 2024 menunjukkan tidak adanya perbaikan signifikan. Analisis laboratorium membuktikan adanya pencemaran sangat tinggi pada sampel air lindi.

Menanggapi hal ini, Ketua Lembaga Perlindungan Konsumen dan Lingkungan Nusantara (LPKL-NUSANTARA), Kapiyani, SP. SH.,MH, menyatakan keprihatinannya. Ia menekankan bahwa pihaknya akan mengawal persoalan lingkungan hidup ini dan mengkaji langkah hukum.

“Dinas Lingkungan Hidup Kota Tangerang telah lalai atau mengabaikan pengelolaan TPA Rawa Kucing dengan baik. Berdasarkan undang Undang No. 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan Pengelolaan lingkungan Hidup, LSM lingkungan hidup berhak mengajukan gugatan mewakili warga,” ujarnya, (07/08/2025)

Kata Kapreyani, dengan semua persoalan ini, kinerja DLH Kota Tangerang dipertanyakan. Mampukah mereka menjawab semua tuduhan dan mengembalikan kepercayaan publik, atau justru akan terus mengorbankan kebutuhan dasar masyarakat demi proyek yang “gelap” dan tak jelas?

Red”

PATI, JAWA TENGAH – Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akhirnya turun tangan menanggapi polemik kenaikan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) di Kabupaten Pati, Jawa Tengah, yang mencapai 250%. Kenaikan ini memicu gelombang protes dari masyarakat setempat.

Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian, telah memerintahkan Inspektorat Jenderal (Itjen) Kemendagri untuk melakukan pengecekan menyeluruh terkait kebijakan tersebut. “Lagi kita cek. Saya sudah perintahkan Itjen (Inspektorat Jenderal) untuk mengecek, itu saja, dasarnya apa,” ujar Tito di Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (6/8/25).

Kenaikan PBB yang drastis ini menjadi kontroversi dan menimbulkan keresahan di kalangan warga Kabupaten Pati, yang merasa keberatan dengan besaran pajak baru yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah. Langkah Kemendagri diharapkan dapat memberikan kejelasan dan solusi atas permasalahan ini.

Dipicu dari pernyataan kontroversial Bupati Pati, Sudewo, yang menantang rakyatnya untuk demo terkait kenaikan pajak PBB-P2 sebesar 250% bak menyulut api dalam sekam.

“Jangankan 5.000, 50.000 orang saya tidak akan gentar,” ungkap Sudewo, Bupati Pati dalam sebuah keterangan pers baru baru ini., yang akhirnya tantangan ini disambut dengan perlawanan yang lebih membara dari masyarakat, Senin 4 Agustus 2025.

Alih-alih mundur, warga Pati yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) justru menggalang donasi logistik, bahkan telor dan tomat busuk, sebagai simbol perlawanan terhadap “kebusukan pemerintah daerah”.

Aksi demonstrasi yang dijadwalkan pada 13 Agustus mendatang diprediksi akan mengerahkan belasan ribu massa dari berbagai elemen masyarakat, mulai dari mahasiswa hingga tokoh-tokoh lokal.

Aksi ini bukan sekadar unjuk rasa biasa. Ini adalah pertaruhan kehormatan antara penguasa dan rakyatnya. Ketika bupati bersikukuh keputusannya adalah “yang terbaik untuk pembangunan Pati”, masyarakat menilai kebijakan itu “melanggar hukum dan moral” serta “menyengsarakan rakyat”.

Sebelumnya peristiwa dramatis mengguncang Pati pada Selasa, 5 Agustus 2025, ketika ratusan warga yang marah mengepung Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP). Mereka menuntut pengembalian paksa donasi air mineral yang sebelumnya disita petugas dari posko Aliansi Masyarakat Pati Bersatu (AMPB) di alun-alun.

Aksi ini berujung pada kericuhan dan pengambilan barang secara paksa oleh massa. Awal mula ketegangan terjadi saat petugas Satpol PP tiba-tiba menyita tiga perempat dari total donasi yang terkumpul. Aksi ini langsung memicu perlawanan dari para relawan AMPB.

Namun, karena kalah jumlah, mereka tidak berdaya menyaksikan ratusan dus air mineral diangkut ke kantor Satpol PP. Massa yang tak terima dengan perampasan ini segera membanjiri jalan menuju kantor Satpol PP, membuat lalu lintas di sekitar area tersebut lumpuh total, (PRIMA)

Pekalongan, 5 Agustus 2025 — Dugaan praktik penunjukan perwakilan kelas oleh pihak sekolah guna mengumpulkan dana sumbangan pembangunan kembali mencuat di MIN Pekalongan yang beralamat di Capgawen, Kedungwuni. Informasi ini mengemuka setelah sejumlah wali murid melaporkan adanya permintaan iuran yang disebut sebagai kelanjutan dari rapat wali murid tanggal 18 Juni 2025 lalu.

Dalam rapat tersebut, disepakati bahwa setiap siswa diminta memberikan sumbangan sebesar Rp500.000 untuk keperluan pembangunan sekolah. Pembayaran dapat dilakukan secara bertahap hingga bulan Desember 2025. Iuran awal sebesar Rp70.000 dilaporkan telah dikumpulkan pada saat pembagian rapor kenaikan kelas beberapa waktu lalu.

Meskipun sempat viral di media sosial dan memicu perbincangan publik, isu ini sebelumnya berhasil diredam seiring bertepatan dengan libur sekolah. Namun, belakangan terungkap bahwa beberapa kelas sudah mulai menjalankan pengumpulan iuran kembali melalui perwakilan kelas yang diduga ditunjuk oleh pihak sekolah.

Sejumlah orang tua siswa mempertanyakan dasar hukum dan transparansi dari pungutan tersebut. Mereka berharap adanya klarifikasi resmi dari pihak sekolah maupun otoritas pendidikan terkait, agar tidak menimbulkan keresahan di kalangan wali murid.

Hingga berita ini diturunkan, Kepala Sekolah MIN Pekalongan belum memberikan Jawaban saat di konfirmasi via whatsapp. (06/08/2025)

Red”

GROBOGAN —05-08-2025.

Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Eka Widayanti, warga Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, kini resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Tuduhan mencuri baju gamis yang dilayangkan oleh Rina Putri Mayasari, yang juga warga Genengadal, menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan media sosial.

Tudingan tersebut dinilai sangat merugikan secara psikologis, tak hanya bagi Eka Widayanti sebagai individu, tetapi juga keluarganya. Diketahui, anak pelapor bahkan mendapat perundungan di sekolah akibat viralnya tuduhan tersebut. Sejak peristiwa ini mencuat pada 10 Juni 2025, belum juga ditemukan titik terang.

Saat dikonfirmasi pada Senin (5/8/2025), Kanit Reskrim Polsek Toroh mengungkapkan bahwa pihaknya telah memintai keterangan dari para saksi.

> “Keterangan antara saksi-saksi dan pelapor berbeda. Oleh karena itu, hari ini pukul 13.00 siang, kami akan mempertemukan para saksi dan pelapor untuk klarifikasi lanjutan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Toroh.

Dalam proses penyelidikan, keterangan dari tiga saksi menyebut bahwa tidak ada yang melihat secara langsung Eka Widayanti mengambil baju gamis. Yang terjadi, menurut mereka, Eka datang ke toko hendak menukarkan gamis dengan baju anak-anak. Ketika ditanya oleh salah satu saksi soal asal-usul gamis tersebut, Eka disebut menjawab bahwa kakaknya yang membeli dan langsung menghubungi kakaknya. Namun, sebelum ada kejelasan, Eka sudah pergi meninggalkan gamis tersebut di toko.

Namun keterangan itu dibantah keras oleh Eka Widayanti. Ia menegaskan bahwa pada waktu yang dituduhkan, dirinya sedang berada di rumah. Ia mengakui pernah datang ke toko tersebut, tetapi hanya untuk membeli baju anak-anak, bukan menukar baju gamis apapun.

Kuasa hukum Eka Widayanti, Rukman Srianto, S.E., S.H., Adv., mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara ini.

> “Para saksi tidak ada yang menyatakan melihat langsung klien kami mencuri. Tuduhan yang disebarkan oleh terlapor sudah mengarah pada pencemaran nama baik dan fitnah. Bahkan, ada penyebaran informasi melalui media elektronik berupa tangkapan layar percakapan antara Rina Putri Mayasari dengan pedagang baju bernama Dwi, yang seolah-olah dikirim ke suami klien kami,” jelas Rukman.

Ia juga menambahkan bahwa fokus penyelidikan seharusnya bukan lagi pada dugaan pencurian yang tidak terbukti secara langsung, melainkan pada:

1. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terlapor.

2. Fitnah dan tuduhan palsu terhadap kliennya.

3. Penyebaran konten elektronik yang berpotensi melanggar UU ITE.

Rukman mendesak pihak kepolisian untuk bersikap objektif dan menuntaskan perkara ini demi keadilan bagi kliennya yang telah mengalami tekanan mental dan sosial.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa menyebarkan tuduhan tanpa bukti dapat berujung pada konsekuensi hukum serius, serta merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh.

Red”