LIN-RI.COM

Kebumen – Para pengguna jalan diimbau untuk tertib berlalu-lintas karena selain melakukan tilang elektronik, kini Polres Kebumen juga memberlakukan tilang manual kepada para pelanggar.

Sosialisasi tetang tilang manual juga dilakukan Polres Kebumen melalui Sat Lantas kepada para pengguna jalan.

Sosialisasi dilakukan dengan membagikan leaflet tertib berlalu-lintas serta menggunakan pengeras suara.

Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Tejo Suwono berharap para pengguna jalan dapat bersinergi dengan Polres Kebumen untuk selalu patuh terhadap peraturan lalu-lintas.

“Melalui sosialisasi yang kami lakukan, kita ingatkan pentingnya tertib berlalu-lintas untuk menekan angka kecelakaan. Selanjutnya kita sosialisasikan juga tentang tilang manual. Kami mohon dukungan kepada seluruh masyarakat,” jelas AKP Tejo Suwono, Rabu 11 Januari 2023.

Lanjut AKP Tejo, ada beberapa pelanggaran yang bisa dilakukan tilang manual oleh petugas Sat Lantas ketika di lapangan.

Diantaranya penggunaan knalpot yang tidak sesuai standar pabrik, pengendara di bawah umur, pengendara sepeda motor berboncengan lebih dari satu.

Selanjutnya pengendara sepeda motor tidak menggunakan helm standar juga bisa dilakukan penilangan. Sama halnya dengan pengendara mobil yang tidak menggunakan sabuk keselamatan juga bisa dilakukan tilang karena termasuk pelanggaran.

Selanjutnya penggunaan tanda nomor kendaraan bermotor yang tidak sesuai ketentuan hukum juga bisa dilakukan penilangan oleh personel Sat Lantas.

Pengendara melawan arus dan juga kendaraan yang memuat dengan melebihi kapasitas juga termasuk pelanggaran yang bisa dilakukan penilangan.

Lanjut AKP Tejo, tilang manual yang diberlakukan oleh Sat Lantas Polres Kebumen kepada para pelanggar untuk melengkapi tilang elektronik yang sudah beroperasi beberapa bulan belakangan.

“Banyak sejumlah pelanggar, mereka bisa menghindar dari kamera ETLE. Sehingga tilang manual diharapkan akan meningkatkan kesadaran para pengguna jalan di Kebumen untuk lebih tertib,” jelasnya.

“Selanjutnya, setelah dianalisa banyak pelaku pelanggaran memalsukan nopol, melepas pelat nomor, balap liar, dan memasang knalpot brong. Ini akan sangat mengganggu pengguna lain yang telah tertib,” imbuhnya.

Sanksi untuk memalsukan dan tidak memasang pelat nomor dapat diancam pidana penjara selama 6-7 tahun sesuai Pasal 263 junto 266 KUHP.

Adapun menurut Pasal 288 Ayat 1 UU LLAJ (UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan), ancamannya berupa pidana kurungan maksimal 2 bulan atau denda maksimal Rp 500 ribu.

Pemberlakuan tilang manual juga didukung oleh masyarakat karena merasa arus lalu-lintas semakin semrawud akhir-akhir ini.

Tolani salah satu sopir angkot trayek Kebumen-Gombong sudah sejak lama mengharapkan agar tilang manual kembali dilakukan Polres Kebumen.

“Sekarang jadi banyak pelanggaran jika kita amati. Kami berharap tilang manual kembali dilakukan Pak. Karena menurut pengamatan saya sebagai sopir, itu akan lebih tertib,” kata Tolani beberapa waktu lalu saat kegiatan Jumat Curhat di Stanplat Colt Kebumen.

Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memastikan akan membantu proses hukum yang sedang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terhadap Gubernur Papua, Lukas Enembe. Diketahui, Lukas Enembe ditangkap KPK di salah satu tempat makan guna diproses dalam kasus dugaan gratifikasi pada Selasa (10/1/2023).

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Dedi Prasetyo mengatakan, Polri melalui Polda Papua memberikan backup penuh KPK mulai dari penangkapan hingga Lukas Enembe tiba di Jakarta.

“Polri melalui Polda Papua sudah berkoordinasi dari awal dan memberikan backup penuh terhadap penangkapan sampai keberangkatan ke Bandara dan tetap menjaga keamanan di tanah Papua. Sementara terkait dengan keberangkatan Bapak Lukas Enembe kita membackup dan mendampingi sampai di Jakarta untuk dilakukan pengecekan kesehatan,” kata Dedi dalam keterangan tertulisnya, Rabu (11/1/2023).

Selain memberikan bantuan pengamanan, Dedi menuturkan Polda Papua tetap menjaga keamanan Bumi Cendrawasih. Untuk itu, ia meminta masyarakat untuk dapat bersinergi dan bekerjasama untuk menghalau dan memilah kejadian, serta berita yang beredar pasca penangkapan Gubernur Papua Lukas Enembe.

“Jangan terhasut dengan adanya isu-isu kemerdekaan dari kelompok-kelompok yang ingin memecah belah persatuan di tanah Papua,” katanya.

Guna menciptakan kondisi yang kondusif pasca penangkapan Lukas Enembe, Polri menggandeng tokoh adat, tokoh masyarakat dan tokoh agama untuk memberikan edukasi dan pemahaman kepada masyarakat bahwa upaya penangkapan Lukas Enembe murni proses penegakan hukum yang sedang dilakukan KPK.

“Mari kita beri dukungan moril terhadap proses penegakan hukum yang sedang berjalan. Mari kita berhenti seberkan hoax. Kita bangun kerjasama, kita bangun komunikasi untuk membuat Papua ini menjadi lebih baik,” ucapnya.

Lebih lanjut, Dedi mengatakan, Polda Papua juga memberikan imbauan dan penjelasan kepada keluarga Lukas Enembe untuk tak membawa proses penegakan hukum ke isu lain, yang membuat suasana di Papua menjadi tak kondusif.

“Proses hukum jangan kita bawa ke arah lain, mari kita bawa ke KPK untuk menyelesaikan tugasnya. Dan saya yakin dengan tindakan yang sudah kita ambil ini dapat menghilangkan isu-isu yang beredar,” ujarnya.

Cicalengka, – Demi menekan angka peredaran miras ditengah-tengah masyarakat wilayah hukum Polsek Cicalengka, Polresta Bandung serta tindak lanjut dari program Jum’at Curhat yang menampung Keluhan Masyarakat terkait peredaran miras, Anggota Polsek Cicalengka laksanakan operasi Cipta Kondisi penyakit masyarakat dengan sasaran minuman keras. Rabu (11-01-2023)

Dalam pelaksanaan operasi miras kali ini Polsek Cicalengka mendatangi tempat tempat yang diduga menjual miras di Wilayah Hukum Polsek Cicalengka.

Kapolresta Bandung Kombes Pol Kusworo Wibowo S.H, S.I.K M.H melalui Kapolsek Cicalengka Kompol Deni Rusnandar S.H, M.H menjelaskan “ Dari titik titik yang kita datangi petugas berhasil mengamankan puluhan jenis miras berbagai merk , serta minuman jenis Tuak ,”

“Anggota kami berhasil mengamankan berbagai merk miras seperti, Iceland, Guinnes, Kawa kawa, Intisari, Arak Kecil, Anggur Putih, Anggur Merah, dan Anggur merah, selanjutnya barang bukti tersebut kita amankan di Mako Polsek Cicalengka,” tambahnya.

Lebih lanjut, Kompol Deni Rusnandar S.H, M.H menjelaskan, operasi pekat bukan sekadar menyita miras Melainkan salah satu upaya kepolisian menindaklanjuti Program Jumat Curhat, khususnya jajaran Polsek Cicalengka untuk memberikan keamanan dan kenyamanan pada masyarakat agar terbebas dari gangguan kamtibmas (keamanan dan ketertiban masyarakat),” Pungkas Kompol Deni Rusnandar S.H, M.H

Papua Barat – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menyebut akan menambah Polda dan merekrut personel Kepolisian di seluruh wilayah Daerah Otonomi Baru (DOB).

Hal itu disampaikan Kapolri usai kegiatan pengarahan kepada prajurit TNI-Polri Satgas Ops wilayah Sorong yang merupakan rangkaian kunjungan kerjanya di Tanah Papua bersama Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf Angkatan Darat, Angkatan Laut dan Angkatan Udara, Rabu, 11 Januari 2023.

“Saya kira konsep Polri pengembangannya menyesuaikan pengembangan kota pemerintahan. Sehingga, dengan adanya penambahan lima wilayah DOB tentunya Polri persiapkan untuk di wilayah pemekaran tersebut yang nantinya di ibu kota provinsi akan ada Polda Baru kita siapkan,” kata Sigit.

Menurut Sigit, untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pembentukan Polda baru di wilayah DOB, pihaknya juga akan melakukan rekrutmen untuk menambah jumlah personel untuk melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat setempat.

“Dan tentunya untuk mengisi perkuatan dari polda tersebut, kita harus mempersiapkan dari mulai pangkat Bintara dengan melakukan rekrutmen-rekrutmen tambahan, maupun rekrutmen khusus,” ujar Sigit.

Disisi lain, dengan adanya penambahan tersebut, Sigit menyatakan bahwa, hal itu juga dapat dijadikan kesempatan maupun ruang bagi seluruh personel kepolisian khususnya orang asli Papua untuk mendapatkan posisi yang strategis.

“Dan tentunya ini juga kesempatan bagi yang lain mengisi posisi-posisi di middle manager yang nanti kita siapkan. Semuanya nanti tentunya akan kita sesuaikan dengan proses dari pengembangan ibu kota provinsi itu sendiri,” ucap Sigit.

Sementara itu, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi menjaga dan mempertahankan kedaulatan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesi (NKRI).

“Bahwa sinergitas TNI-Polri sudah tidak perlu diragukan dan mereka di bawah melaksanakan tugas harus bersinergi menjaga kedaulatan dan mempertahankan NKRI, melindungi segenap bangsa, masyarakat, tumpah darah ini dari segala macam gangguan, rintangan, hambatan. Sehingga dengan TNI-Polri sebagai garda terdepan dan benteng terakhir kedaulatan negara dapat bersama-sama menjaga dengan sinergi TNI-Polri,” papar Yudo dikesempatan yang sama.

Dengan TNI-Polri bersinergi, kata Yudo, semua program pembangunan maupun kebijakan di wilayah DOB akan berjalan dengan lancar. Sehingga, program pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan di wilayah Papua khususnya dapat terlaksana dengan aman dan kondusif.

“Mengawal dan menjaga bersama sama dengan Pemda. Menjaga keamanan serta keselamatan masyarakat supaya yang sudah diputuskan otonomi baru terlaksana dengan baik,” tutup Yudo.

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, dalam rangka melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan terukur pada tahun 2024.
Dalam instruksi ini, Jaksa Agung pada pokoknya menginstrusikan kepada seluruh jajaran untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Selain itu, Jaksa Agung juga menginstrusikan kepada seluruh jajaran untuk menetapkan kembali Trapsila Adhyaksa Berakhlak sebagai core value Kejaksaan Tahun 2023.
Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 diantaranya:
1. Mendorong peran aktif Kejaksaan dalam mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang KUHP;
2. Perlu segera disusun langkah-langkah strategis oleh masing-masing bidang dalam melakukan pengkajian dan merumuskan aspek-aspek teknis pelaksanaan Undang-Undang KUHP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang inklusif dan humanis, perlu untuk terus menjalin diskusi dengan melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan elemen-elemen masyarakat lainnya, sehingga penerapan Undang-Undang KUHP dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
4. Melanjutkan kajian tentang isu-isu strategis berkenaan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai dominus litis perkara pidana antara lain terkait dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, fungsi penyidikan dan pra penuntutan, keadilan restoratif, persidangan menggunakan teleconference (sidang online), pengawasan pelepasan bersyarat, acara pemeriksaan terhadap subyek hukum korporasi, acara pemeriksaan perkara koneksitas dan lain sebagainya.
5. Perlu untuk membentuk Satuan Tugas Cipta Kerja di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam rangka mengantisipasi perkara yang timbul terkait implementasi penerapan Perppu Cipta Kerja serta kelancaran koordinasi dengan Instansi Pemerintah/Penyidik.
Jaksa Agung berharap Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. (K.3.3.1)

JAKARTA (11/01) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. menerima Certificate of Appreciation atau Piagam Penghargaan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Ketua MPR RI di sela-sela acara temu audiensi PPWI dengan Ketua MPR RI, Selasa, 10 Januari 2023.

PPWI memberikan penghargaan karena menilai kinerja Bambang Soesatyo telah memberikan dampak positif bagi bangsa dan kemanusiaan melalui lembaga MPR RI yang dipimpinnya. Certicate of Appreciation yang diberikan kepada Ketua MPR RI tersebut ditandatangani oleh Ketum Wilson Lalengke, Sekjen Fachrul Razi, Dewan Penasehat Maya Rumantir, dan PPWI Internasional Abdul Rahman Salem Dabbousi.

Temu audiensi yang bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI tersebut berlangsung sekitar satu jam mulai dari pukul 11.10 wib hingga selesai. Hadir dalam pertemuan itu, selain Ketum PPWI, juga terlihat sejumlah personil DPN PPWI, antara lain Wakil Ketum PPWI, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom; Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar, SPd; dan Wakil Bendaraha PPWI, Winarsih, S.Pd. Turut mendampingi Ketum PPWI, Fernandia Sima Antasari dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta.

Sementara itu, dari pihak MPR RI, H. Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ditemani beberapa staf MPR RI. Sejumlah media, baik dari Sekretariat MPR RI maupun PPWI juga hadir meliput pertemuan ini.

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke melaporkan hasil Kongres Nasional III PPWI yang telah dilaksanakan pada 10-12 November 2022 lalu. Terkait dengan hasil Kongres itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menyampaikan permohonan kepada Ketua MPR RI sebagai salah satu Dewan Pembina PPWI kiranya berkenan hadir dan melantik Kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027.

“Silahkan diagendakan, nanti saya hadir dan melantik Kepengurusan PPWI hasil Kongres Nasional PPWI,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon permohonan PPWI dimaksud.

Wilson Lalengke selanjutnya menyampaikan beberapa program yang dapat dilakukan PPWI untuk mendukung kinerja lembaga legislatif, baik MPR RI maupun DPR dan DPD RI. Diantara berbagai program yang disampaikan, pada umumnya sudah pernah dikerjasamakan dengan beberapa lembaga sebelumnya seperti dengan TNI, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Jasa Raharja, dan lain-lain.

“Program-program ini sudah sering kami laksanakan bersama Polri, TNI, dan beberapa kementerian maupun lembaga. Jadi, PPWI sudah berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerjasama seperti ini,” jelas tokoh pers nasional itu.

Program-program dimaksud adalah diklat jurnalistik, lomba foto, lomba video, lomba menulis, kerjasama peliputan, pemberitaan dan inseminasi informasi, serta konsultasi media dan publikasi. “Selain kepada kalangan wartawan, PPWI juga telah melakukan kerjasama pelatihan jurnalistik bagi banyak kalangan, termasuk buruh, staf pegawai, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat awam mampu menuliskan informasi dengan pola penulisan ala wartawan, antara lain memenuhi prinsip 5W+1H, check and recheck, dan cover both-side,” tutur Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru/dosen, wartawan dan masyarakat umum ini.

Dalam pertemuan ini, Bambang Soesatyo menitipkan pesan agar Pewarta Warga yang tergabung di PPWI mendorong masyarakat melalui para pengurus di daerah-daerah untuk memperbanyak konten yang berisi informasi tentang potensi daerah, antara lain berupa potensi wisata dan hasil produk lokal. Menurutnya, penyebar-luasan informasi tentang potensi daerah akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

“Peran pewarta warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga karena pemberitaan yang dilakukan oleh para pewarta warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bambang Soesatyo yang merupakan mantan wartawan Media Prioritas ini.

Pada bagian lain arahannya, Bamsoet mengatakan bahwa pewarta warga dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.

“Dalam APBN 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Besarnya jumlah Dana Desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

Merespon arahan tersebut, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu Pemerintah dalam mendorong masyarakat di semua daerah untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya dan mempublikasikannya di media-media yang ada termasuk media sosial. PPWI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan kontrol sosial dan kontrol pemerintah hingga di level desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN/APBD.

Selasa 10 Januari 2023 bertempat di Aula Lantai 6 Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 orang anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Tahun 2023. Adapun 27 orang anggota ini merupakan peserta yang lulus dan memenuhi kriteria dari 63 orang yang mendaftar.
Dalam pengarahannya, JAM-Pidsus menyampaikan para anggota Satgassus P3TPK ini telah melalui proses seleksi rekrutmen yang panjang sejak tanggal 16 Agustus 2022 dengan komponen penilaian yang meliputi hard kompetensi maupun soft kompetensi. Sebelum dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, para anggota Satgassus P3TPK telah diberikan pembekalan dalam masa orientasi oleh narasumber dari internal dan eksternal serta best practice penanganan perkara dari para senior untuk memperkenalkan lingkungan dan pola kerja baru untuk percepat adaptasi.
“Para anggota Satgassus P3TPK tersebut akan ditempatkan di Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi, dan bergabung dengan para seniornya dalam beberapa tim. Secara periodik, akan dilakukan penilaian dan evaluasi kepada seluruh anggota Satgassus P3TPK sebagai bentuk pengawasan melekat dan implementasi terhadap janji serta pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing anggota,” ujar JAM-Pidsus.
JAM-Pidsus berharap agar seluruh anggota Satgassus P3TPK yang baru dilantik bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas karena hasil kinerjanya menjadi pertaruhan bagi Gedung Bundar yang terus ditunggu kinerja terbaiknya oleh masyarakat, serta selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diberikan.
“Semoga dengan keberadaan para anggota Satgassus P3TPK yang baru ini, dapat menjadi pemicu semangat dan memberi warna baru dalam optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” ujar JAM-Pidsus.
Turut hadir dalam Pelantikan Satgassus P3TPK yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri instansi asal masing-masing para Anggota Satgassus P3TPK yang baru dilantik yang diikuti secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

(Lahudin)

Jakarta: Selasa 10 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan persidangan untuk Terdakwa BETY, Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF dan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.
Untuk Terdakwa BETY, dilaksanakan persidangan pada pukul 11:50 s/d 13:30 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap 3 orang. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023.
Untuk Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF, dilaksanakan persidangan pada pukul 13:30 WIB dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan amar tuntutan yang pada pokoknya yaitu:
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
Menjatuhkan pidana badan selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 subsidiair 5 bulan penjara.
Membayar uang pengganti sejumlah Rp254.234.900.000,00 dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa, subsidair 4 tahun penjara.
Barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan.
Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
Sidang atas nama Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum.
Selanjutnya terhadap Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dilaksanakan persidangan pada pukul 14:45 s/d 16:50 WIB dengan agenda pemeriksaan 1 orang ahli dan saksi a de charge. (K.3.3.1)

Jakarta, 11 Januari 2023
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Jakarta: Presiden Joko Widodo bersilaturahmi secara langsung dengan para wartawan istana di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Presiden dan para wartawan dapat berdiskusi secara langsung mengenai isu-isu terkini dari perspektif publik dan juga pemerintah.

“Kita melihat bahwa Presiden juga bisa mendengar dari perspektif dari teman-teman wartawan ataupun juga teman-teman media. Kita juga bisa melihat ataupun juga bisa lebih tahu perspektif dari Istana ataupun dari Presiden, sehingga ada kedekatan dan juga komunikasi yang bisa dibangun jauh lebih baik lagi,” ucap Raf Raf, perwakilan wartawan istana.

Selain itu, Muslich, perwakilan wartawan lainnya mengaku senang dapat bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi sekaligus berdiskusi secara langsung mengenai latar belakang dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Muslich pun berharap dapat secara rutin bertemu langsung dengan Kepala Negara.

“Kalau bisa mungkin untuk semacam rutin ya tiga bulan sekali atau beberapa bulan sekali jadi para wartawan tahu background dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden,” tutur Muslich.

Senada, Dio, perwakilan wartawan istana lainnya berharap agar dapat secara rutin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Selain bertemu, Dio menambahkan, para wartawan bisa menyampaikan aspirasi publik secara langsung mengenai isu-isu terkini.

“Kita juga mungkin bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dari publik kepada Presiden. (Kesannya) seru, karena (Presiden) humble juga menerima dan terbuka juga sama teman-teman karena setelah pandemi ini banyak wartawan yang baru. Presiden juga nggak melihat itu, ngobrol aja kayak teman,” ujar Dio.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.