Beranda blog Halaman 636

Jaksa Agung Muda Intelijen: Pentingnya Sinergi dan Koordinasi di Internal Kejaksaan sehingga Public Trust Semakin Meningkat

Senin 06 Maret 2023 pukul 08:00 WIB dan bertempat di Lapangan Gedung Kartika Adhyaksa, Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Amir Yanto memimpin dan memberikan amanat dalam Apel Gabungan Kejaksaan Agung Tahun 2023 yang diikuti oleh jajaran pegawai di seluruh bidang di lingkungan Kejaksaan Agung.
Dalam amanatnya, JAM-Intelijen menyampaikan rasa syukur karena di sepanjang 2022 dalam empat periode survei, Kejaksaan selalu teratas dalam hal penegakan hukum yang dipercaya oleh publik. Bahkan belum lama ini, hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menunjukkan kepercayaan publik terhadap institusi Kejaksaan masih lebih tinggi dari penegak hukum lainnya yaitu sebesar 72,5%.
“Kepercayaan yang begitu besar kepada Kejaksaan menjadi tantangan tersendiri untuk bagaimana kita lebih meningkatkan kepercayaan publik tersebut, bahkan jika perlu sampai di tingkat internasional. Oleh karena itu, saya menekankan pentingnya sinergi dan koordinasi di lingkungan internal Kejaksaan agar public trust terhadap institusi Kejaksaan semakin meningkat,” ujar JAM-Intelijen.
Selanjutnya dalam kesempatan ini, JAM-Intelijen menyampaikan beberapa hal yang perlu menjadi perhatian, yaitu:
1. Di masa situasi masyarakat yang responsif ini, agar seluruh jajaran Kejaksaan memiliki empati dan prihatin atas kondisi bangsa dan masyarakat. Untuk itu, agar menerapkan pola hidup sederhana dan tidak menunjukkan sikap hedonisme atau gaya hidup mewah dan berlebihan. Hal ini berlaku juga bagi keluarga besar Kejaksaan dan pedomani Instruksi Jaksa Agung RI Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penerapan Pola Hidup Sederhana.
2. Meminta seluruh jajaran Adhyaksa untuk bijak menggunakan media sosial. Terkait dengan penggunaan dana desa, diminta jajaran Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen untuk lebih mengoptimalkan program Jaga Desa dan berkoordinasi dengan APIP, mengingat belum lama ini Kejaksaan, Kepolisian RI, dan Kementerian Dalam Negeri telah menandatangani Memorandum of Understanding (MoU) mengenai penangananan laporan pengaduan penyelenggara pemerintah daerah.
3. Sesuai arahan Presiden dalam Rakornas Kepala Daerah dan Forkopimda pada 17 Januari 2023 terkait stabilitas politik dan keamanan menuju Pemilu 2024, dan dengan adanya Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tanggal 2 Maret 2023 yang menyatakan agar KPU tidak melaksanakan sisa tahapan Pemilu 2024 dan melaksanakan tahapan Pemilu dari awal selama lebih kurang 2 tahun 4 bulan 7 hari, diminta seluruh jajaran Kejaksaan tetap menjaga netralitas ASN dan melaksanakan tugas serta tanggung dengan meminimalisir setiap AGHT penyelenggaraan Pemilu, sehingga Pemilu 2024 dapat berjalan aman, tertib, dan lancar.
4. Sesuai arahan Wakil Jaksa Agung terkait Reformasi Birokrasi Tematik di Kejaksaan RI, perlu menjadi perhatian dan catatan bersama bahwa selama ini hanya fokus pada pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM yang terkesan kontestasi semata. Namun justru melupakan hakikat pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang bertujuan untuk memberikan perubahan pada birokrasi Kejaksaan agar lebih baik dan memberikan dampak kepada masyarakat pengguna layanan (good governance and good service). Oleh karena itu, marilah menyamakan persepsi, gerak langkah, dan tujuan dalam membangun dan mewujudkan institusi yang siap dan mampu melaksanakan Reformasi Birokrasi Tematik.
5. Terkait integritas pegawai, pimpinan telah menegaskan tentang pentingnya integritas dalam bekerja. Oleh karenanya, jangan memanfaatkan kewenangan yang dimiliki untuk mencari/mendapatkan keuntungan pribadi dengan melakukan perbuatan tercela. Mari kita mensyukuri apa yang dimiliki sebagai insan Adhyaksa dan hindari perbuatan-perbuatan tercela yang dapat merusak public trust terhadap institusi Kejaksaan.
Mengakhiri amanatnya, JAM-Intelijen berpesan kepada seluruh pegawai untuk selalu bersemangat dalam bekerja serta terus menjaga profesionalisme dan integritas. (K.3.3.1)

Lembaga Investigasi Negara DPC Purbalingga Adakan Giat Bedah Rumah Bersama Warga

Purbalingga: Gerak bedah rumah yang terselanggara di Toeron RT 14 RW 05 Desa: Majatengah Kec: kemangkon Kab: Purbalingga Prov: Jawa Tengah Minggu 5 Maret 2023 yang diprakarsai oleh Sarkono yaitu anggota DPC Lembaga Investigasi Negara Purbalingga sekaligus warga desa majatengah menjadi salah satu kegiatan sosial yang menunjukan Gerak Team Lembaga Investigasi Negara bersama warga yang di hadiri langsung oleh ketua lembaga investigasi negara dan para pemuka desa setempat di sambut puas oleh penerima bantuan.

Saridi selaku ketua DPC lembaga Investigasi negara mengungkapkan bahwa Lembaga Investigasi Negara tidak hanya hadir untuk menjadi wadah lembaga yang menampung, memproses, mengelola dan melaksanakan semua aspirasi masyarakat dalam bidang pembangunan terutama pada bagian yang sering tidak diperhatikan oleh pemerintah, tetapi juga hadir langsung kepada masyarakat untuk bergerak dalam bentuk kegiatan2 sosial.
Saridi selalu Ketua DPC Lembaga investigasi Negara mengharapkan peran dan fungsi besar tersebut dapat di dukung, baik dari masyarakat maupun pemerintah sebagai mitra untuk bersama- sama menjaga agar LSM berjalan sesuai dengan fungsi dan tujuannya.

Dilain kesempatan Toeron selaku warga penerima manfaat juga menyampaikan rasa bahagianya dan mengatakan sama sekali tidak menyangka jika rumahnya mendapatkan bantuan dan di renovasi dari kegiatan tersebut, dan sangat berterima kasih kepada semua pihak khususnya Lembaga Investigasi Negara beserta warga desa Majatengah yang membantu kegiatan dan turun langsung merenovasi rumah nya.

Team,DPC LIN

Kapolri Cup I Tahun 2023, Polda Metro Jaya Sabet 3 Emas, 1 Perak, 4 Perunggu

POLDA METRO JAYA – Kontingen Polda Metro Jaya mengirimkan Atlet ke kejuaraan Pencak silat Kapolri Cup I Tahun 2023, dengan 15 Atlet tanding, dan 2 atlet seni dalam kejuaraan Pencak Silat Kapolri Cup di GOR Popki Cibubur, Jakarta Timur, Minggu,(5/3/2023).

Kejuaraan Pencak silat Kapolri Cup I Tahun 2023 diikuti perwakilan Atlet silat dari 34 Polda , TNI dan beberapa perguruan Pencak silat di indonesia seperti PSHT, Merpati Putih, kera sakti , cimande dll

Dalam Kejuaraan kali ini tim Polda Metro Jaya berhasil menyabet 3 Medali Emas, 1 Medali Perak dan 4 Medali Perunggu, Medali Emas untuk tim Polda Metro di raih oleh Bripda Ananda Area (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya), Bripda Dinar Sella (Anggota Samapta Polda Metro Jqya) dan Desty (Binaan Satbrimob Polda Metro Jaya), sedangkan Medali Perak diraih Alya Audina, Medali perunggu di persembahkan oleh Bripda Renzo, Bripda Yaser, Bripda Abdullah Zaini dan Putri Zahra (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya dan atlet binaan Satbrimob Polda Metro Jaya).

Sedangkan di kelas TGR, Bripda Fajar Malik ibrahim (Anggota Satbrimob Polda Metro Jaya) menduduki peringkat ke 5, Dan Bripda Dinar Sellazugiwa (Anggota Samapta Polda Metro Jaya) ada di peringkat ke 4 dari ratusan Atlet seni TNI – Polri

Dansatbrimob Polda Metro Jaya Kombes Gatot Mangkurat membenarkan atas prestasi yang diraih Anggotanya tersebut.

“Ya benar, Bripda Ananda dari Kesatuan Brimob Polda Metro Jaya meraih Medali Emas pada ajang Kapolri Cup I Tahun 2023 kali ini,” ungkapnya.

Selanjutnya Dansatbrimob juga mangapresiasi dan memberikan semangat kepada seluruh peserta yang mengikuti Kapolri Cup I 2023 ini untuk tetap berlatih.

“Selamat untuk peserta yang mendapatkan medali, kalian pantas mendapatkannya atas kerja keras kalian, pertahankan, dan terus beratih untuk meningkatkan kemampuan kalian,” ucapnya.

“Untuk yang belum meraih medali, tetap semangat dan terus berlatih, agar kedepan semakin baik,” sambungnya.

Presiden Resmikan Sejumlah Proyek Infrastruktur Pengendali Banjir di Jawa Barat

Presiden Joko Widodo meresmikan sejumlah proyek infrastruktur yang ada di Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 5 Maret 2023. Peresmian tersebut dipusatkan di area Kolam Retensi Andir yang ada di Kabupaten Bandung.

“Ada tiga yang akan kita resmikan yaitu floodway (Sodetan) Cisangkuy, Kolam Retensi Cieunteung, dan yang di sini Kolam Retensi Andir,” ujar Presiden dalam sambutannya.

Presiden menyebut bahwa pembangunan kolam retensi bertujuan untuk mengendalikan banjir, utamanya di sekitar Kota dan Kabupaten Bandung. Pembangunan sejumlah proyek infrastruktur tersebut juga menghabiskan dana yang tidak sedikit.

“Untuk yang Cisangkuy ini menelan anggaran Rp632 miliar, yang Kolam Retensi Cieunteung Rp204 miliar, yang Kolam Retensi Andir—yang di sini Rp142 miliar. Duitnya gede banget,” ungkap Presiden.

Kolam Retensi Andir memiliki luas genangan 3,4 hektare dengan volume tampungan air 160.000 meter kubik. Kehadirannya diharapkan dapat mereduksi banjir seluas 210 hektare yang berdampak pada 1.250 KK.

Sementara Kolam Retensi Cieunteung memiliki luas genangan 4,7 hektare dengan volume tampungan air 190.000 meter kubik. Kolam tersebut diharapkan mampu mengurangi banjir sebanyak 91 hektare.

Adapun Sodetan Cisangkuy memiliki panjang 5,45 kilometer yang bermanfaat untuk mengalirkan debit banjir sebesar 230 meter kubik per detik dari Sungai Cisangkuy.

Selain infrastruktur pengendali banjir, Presiden juga meresmikan flyover (jalan layang) Kopo. Menurut Presiden, jalan layang Kopo dibangun untuk mengurai kemacetan serta memperlancar lalu lintas yang ada di Kota Bandung.

“Juga telah dibangun flyover Kopo senilai Rp288 miliar. Totalnya yang telah dibangun oleh pemerintah pusat di Kota Bandung dan di Kabupaten Bandung sebesar Rp1,26 triliun,” tutur Presiden.

(BPMI Setpres)

Presiden Jokowi Cek Harga Kebutuhan Pokok di Pasar Baleendah

Presiden Joko Widodo kembali mengecek secara langsung harga kebutuhan pokok di pasar. Kali ini Presiden mengunjungi Pasar Baleendah, Kabupaten Bandung, Provinsi Jawa Barat, pada Minggu, 5 Maret 2023.

Dalam keterangannya selepas peninjauan, Presiden Jokowi mengatakan bahwa di pasar tersebut terdapat beberapa harga pangan yang naik. “Memang ada kenaikan untuk cabai rawit merah, cabai rawit hijau, memang naik sampai harga 70-80 (ribu rupiah),” jelas Presiden.

Presiden menilai kenaikan harga cabai tersebut merupakan fenomena yang sering terjadi. Namun, Presiden meyakini harga tersebut akan turun pada bulan selanjutnya.

“Memang sulit diselesaikan tapi memang kadang petani harus juga dapat untung, tapi nanti kan bulan berikut sudah turun lagi,” ucapnya.

Selain harga cabai, Kepala Negara juga menyoroti harga beras yang masih belum turun di Pasar Baleendah. Oleh karenanya, Presiden meminta Bulog untuk segera mengadakan operasi pasar di sana.

“Tadi saya sudah telepon Bulog untuk juga diadakan operasi pasar di Pasar Baleendah Kabupaten Bandung untuk menurunkan harga,” jelasnya.

Selain itu, dengan akan adanya panen raya dalam beberapa waktu ke depan, Presiden meyakini hal tersebut dapat mendorong harga beras untuk lebih stabil dan terjangkau.

“Ini kan panen raya gak ada masalah panen raya di mana-mana, panen raya secara otomatis kalau suplainya banyak pasokan banyak harga pasti turun,” tandasnya.

Selain mengecek harga kebutuhan pokok, Presiden Jokowi bersama Ibu Iriana juga turut membagikan sejumlah bantuan kepada para pedagang dan masyarakat yang ada di sana berupa Bantuan Modal Kerja (BMK), Bantuan Tunai Langsung (BTL), dan sembako.

Turut mendampingi dalam kunjungannya yakni Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Wakil Gubernur Jawa Barat Uu Ruzhanul Ulum, dan Bupati Bandung Dadang Supriatna.

(BPMI Setpres)

425 Sepeda Motor Knalpot Bronk Diamankan Sat Lantas Polresta Banyumas

Sebanyak 425 kendaraan sepeda motor knalpot brong tidak laiak jalan diamankan oleh Sat Lantas Polresta Banyumas Polda Jateng dalam kegiatan hunting system penertiban pelanggaran lalu lintas kasat mata yang berpotensi memgakibatkan kecelakan atau laka.

Kegiatan hunting system penertiban pelanggaran lalu lintas tersebut dilaksanakan oleh Kasat Lantas, Wakasat Lantas, Kanit Turjawali, Kanit Gakkum, Kasubnit Gakkum, personel Satlantas, personel Reskrim dan personel Samapta, Sabtu (4/3/2023).

“Dengan gabungan personel dari Lantas, Reskrim dan juga Samapta, kegiatan ini dilakukan di sekitar kota Purwokerto diantaranya Alun alun Purwokerto, Jalan Masjid dan juga Jalan Bung Karno dengan sasaran knalpot tidak standar atau bronk, TNKB, melawan arus lalu lintas, tidak memakai helm SNI serta pelanggaran lainnya yang berpotensi mengakibatkan laka lantas”, ujar Kapolresta Banyumas Kombes Pol Edy Suranta Sitepu, S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas Kompol Bobby A Racman, S.I.K., M.H.

Disamping itu dalam kegiatan hunting system ini diamankan juga berupa 100 lembar surat surat.

Para pelanggar kemudian diberikan penindakan pelanggaran berupa tilang konvensional, petugas juga memberikan pembinaan dan memberikan arahan untuk mematuhi peraturan lalu lintas. Kemudian, untuk barang bukti diamankan ke Ur Tilang Sat Lantas Polresta Banyumas.

“Kami harapkan, masyarakat Banyumas umumnya akan lebih meningkat kesadarannya dalam mematuhi peraturan lalu lintas sehingga angka kecelakaan pun dapat kita minimalisir bersama”, imbuhnya.

Semarak HUT KBPP Polri ke-20 di GBK Senayan Berlangsung Meriah

Jakarta. (5/3) – Semarak HUT ke-20 Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPP Polri) di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan, Jakarta berlangsung meriah, hari Minggu (5/3/2023), diikuti ribuan orang dari anggota KBPP Polri dan masyarakat umum.

Sejumlah acara digelar sejak pagi pukul 05.30 WIB hingga pukul 12.00 WIB, antara lain Fun Walk, Aerobik Zuma Bollywood, Line Dance, Pengundian Door Prize, dan semua peserta dapat menikmati Festival Soto Nusantara, dan lainnya.

Pemotongan kue ulang tahun KBPP Polri dilakukan oleh Ketua Umum KBPP Polri Dr Evita Nursanty, MSc, dan hadir juga Pembina KBPP Polri.

Dalam sambutannya Dr Evita Nursanty, MSc mengatakan Semarak HUT ke-20 KBPP Polri di GBK ini dan berbagai rangkaian kegiatan lain dalam Bulan Bakti KBPP Polri merupakan bentuk syukur dan terima kasih kepada seluruh anggota KBPP Polri serta masyarakat atas dukungan yang diberikan kepada KBPP Polri di seluruh Indonesia.

“Kami ingin mengucapkan syukur atas semua dukungan yang diberikan kepada KBPP Polri. Sekaligus menyampaikan komitmen kami untuk mendukung berbagai agenda kebangsaan kita, mulai dari Pemilu, IKN Nusantara, percepatan pemulihan ekonomi dan lainnya,” kata Evita.

Dalam rangkaian acara HUT ke-20 KBPP Polri diadakan Ziarah ke Makam Pahlawan Kalibata yang dilanjutkan dengan Syukuran HUT ke-20 KBPP Polri di Balai Tetap Setia, Pasar Minggu, Jakarta Selatan pada Rabu (1/3/2023).

Diadakan juga kegiatan pendukung lain yaitu Road to HUT KBPP Polri ke-20 berupa Bulan Bakti KBPP Polri yang diadakan sejak 1 Maret 2023 hingga 31 Maret 2023, meliputi kegiatan Apel Siaga, Lomba Vlog, Kunjungan ke Lapas Wanita dan Anak, serta pemberian bantuan sosial sembako di Jakarta Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek), dan lainnya yang melibatkan pengurus pusat hingga daerah di seluruh Indonesia.

Tema peringatan HUT KBPP Polri kali ini yaitu “Dengan Peringatan HUT ke-20 dan Bulan Bakti KBPP Polri 2023 kita perkuat eksistensi KBPP Polri sebagai organisasi yang solid, modern, mandiri, dan berwibawa – untuk mendukung transformasi Polri, menuju Polri yang presisi menuju Indonesia Maju”.

Evita menyerukan kepada semua anggota KBPP Polri di seluruh Indonesia untuk terus berkontribusi dalam membantu pemerintah, Polri dan masyarakat sesuai dengan tujuan berdirinya KBPP Polri 20 tahun lalu, antara lain menggalang persatuan dan kesatuan, mengembangkan semangat pengabdian sebagai wujud cinta tanah air, untuk kesejahteraan serta mengembangkan misi Polri.

“Kiranya melalui peringatan HUT dan Bulan Bakti KBPP Polri ini, kehadiran KBPP Polri semakin dirasakan manfaatnya bagi masyarakat di seluruh Indonesia,” sambungnya.

Organisasi KBPP Polri sendiri resmi berdiri pada Munas I tanggal 1 Maret 2003 di Sukabumi berdasarkan Telegram Kapolri Nomor T/219/IX/2001, dan berada di bawah pembinaan Kapolri. (A-R/rel)

Kapolri Pastikan Tim Investigasi dalami Penyebab Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo beserta pihak terkait meninjau langsung lokasi utama kebakaran Depo Pertamina Plumpang, Jakarta Utara.

Dalam hal ini, Sigit memastikan bahwa, tim investigasi gabungan dari Polri serta pihak terkait akan mendalami penyebab awal mula terjadinya kebakaran di Depo Pertamina tersebut.

“Baru saja kita dengan tim Pak Kapolda, Kabareskrim Polri, dan tim gabungan investigasi didampingi rekan-rekan Pertamina melakukan pengecekan awal di TKP,” kata Sigit di Depo Pertamina Plumpang, Sabtu, 4 Maret 2023.

Dari tinjauan dan laporan awal yang diterimanya, Sigit mengungkapkan bahwa, peristiwa kebakaran itu terjadi sekira pukul 20.00 WIB. Awalnya, kata Sigit, di lokasi itu sedang melakukan pengisian bahan bakar minyak jenis Pertamax, yang dikirim dari Balongan.

Saat pengisian, menurut Sigit, dari informasi awal yang diterimanya, terjadi gangguan teknis yang mengakibatkan terjadinya tekanan yang berlebihan. Setelah itu, terjadilah peristiwa kebakaran.

Meski begitu, Sigit menekankan, tim investigasi gabungan masih akan terus melakukan pendalaman terkait dengan sumber api awal di lokasi kejadian.

“Tentunya untuk mencari tahu sumber api dari mana, ini sedang dilakukan pendalaman oleh tim,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, tim investigasi gabungan melakukan pendalaman dengan meminta keterangan beberapa saksi hingga memeriksa CCTV.

Dengan dilakukannya pendalaman secara komprehensif, kata Sigit, tim investigasi gabungan akan melakukan proses pembuktian dengan Scientific Crime Investigation (SCI).

“Saat ini, kita sedang kumpulkan saksi, CCTV, kemudian hal-hal yang kita perlukan sifatnya teknis. Sehingga nanti bisa kita jelaskan secara Scientific Crime Investigation tentang peristiwa yang sebenarnya. Khususnya terkait sumber api yang mengkibatkan terjadinya kebakaran,” ucap Sigit.

Kapolri Maksimalkan Penanganan Korban Pasca-Kebakaran Depo Pertamina Plumpang

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo meninjau lokasi kebakaran Depo Pertamina, Plumpang, Jakarta Utara. Hal itu dilakukan untuk menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) terkait penanganan terhadap masyarakat yang menjadi korban pasca-peristiwa tersebut.

“Baru saja kita melaksanakan peninjauan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca-terjadinya kebakaran,” kata Sigit usai meninjau lokasi kejadian kebakaran Depo Pertamina.

Dalam tinjauannya, Sigit mengungkapkan bahwa, Polri saat ini juga sudah bergerak cepat untuk menyiapkan hal-hal yang dibutuhkan oleh masyarakat atau korban. Diantaranya adalah, disediakannya posko pengungsian, fasilitas trauma healing hingga dapur lapangan untuk memenuhi kebutuhan dari seluruh korban.

Menurut Sigit, respons cepat dan sinergitas serta kolaborasi TNI, Polri dan stakeholder terkait sudah dilakukan secara optimal untuk penanganan awal korban kebakaran tersebut.

“Di beberapa titik juga sudah disiapkan dapur lapangan. Sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa di kelola dengan baik dan mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada,” ujar Sigit.

Tak hanya itu, Sigit menekankan, Korps Bhayangkara juga mengerahkan tim DVI guna mengidentifikasi korban yang meninggal dunia kebakaran Depo Pertamina.

Saat ini, beberapa korban yang tewas dari peristiwa itu ada beberapa yang dibawa ke Rumah Sakit (RS) Bhayangkara, Kramat Jati, Jakarta Timur. Tim DVI melakukan identifikasi korban melalui Antemortem maupun Postmortem.

“Terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban karena tadi malam situasinya crowded dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat. Sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal. Tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA dan odontologi, yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti, pemakaman dan sebagainya,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit juga memastikan bahwa Polri akan melakukan langkah-langkah untuk mengetahui penyebab awal dari terjadinya kebakaran tersebut.

Namun untuk saat ini, Sigit menegaskan, pihaknya akan berupaya seoptimal mungkin agar seluruh masyarakat yang menjadi korban mendapatkan bantuan serta perhatian dari Pemerintah.

“Yang terdampak karena ada kurang lebih 1.300 ya yang mengungsi di tempatkan di 10 titik saat ini juga tentu harus semuanya dalam kondisi yang mendapatkan perhatian penuh dari Pemerintah. Dan saya lihat masyarakat juga semuanya ikut bergabung termasuk dari relawan,” tutur Sigit.

“Tentunya ini hal yang baik dan kita harapkan dalam waktu dekat ada langkah-langkah yang akan dilakukan menindaklanjuti pasca-terjadinya bencana kebakaran,” tambah Sigit sekaligus mengakhiri.

Aktivis KAKI : Presiden, Pecat Ketua KPK FIRLI BAHURI Jika Tidak Mampu Tangkap Harun Masiku

JAKARTA- Komite Anti Korupsi Indonesia Menilai Ketua KPK Firli Bahuri sudah tidak layak menjadi pimpinan Lembaga Antirusuah di republik Indonesia. Dikarenakan Banyak kasus-kasus tindak pidana Korupsi maupun gratifikasi yang belum bisa ditangani Ketua KPK seperti penanganan Harun Masiku.

Politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP, Harun Masiku, secara resmi telah menjadi buron Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK selama 2 tahun 8 bulan sejak Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang berlangsung pada 8 Januari 2020.

Dalam OTT tersebut, KPK juga menangkap delapan orang dan menetapkan empat orang sebagai tersangka. Empat orang ini adalah eks Komisioner Komisi Pemilihan Umum Wahyu Setiawan, eks anggota Badan Pengawasan Pemilu Agustiani Tio Fridelina, kader PDIP Saeful Bahri, dan Harun Masiku.

Bahkan, terkini, Harun Masiku tidak hanya menjadi buron di Indonesia, tetapi juga buronan internasional. Hal ini diumumkan oleh KPK usai mendapat Interpol mengeluarkan red notice dan memasukkan Harun sebagai daftar buronan internasional sejak 30 Juli 2021.

Harun Masiku Jadi Buron KPK

Harun tercatat sebagai buronan KPK tertanggal 29 Januari 2020 sebab kasus penyuapan. Dalam kasus ini, Harun Masiku diduga sebagai pemberi suap dan Wahyu Setiawan berperan sebagai penerima suap.

Semuanya bermula ketika Calon Legislatif PDIP dari Daerah Pemilihan Sumatera Selatan I, Nazarudin Kiemas, diberitakan meninggal dunia. Padahal, dalam gelaran pemilihan tersebut, Nazarudin memperoleh suara terbanyak. 

Alhasil, PDIP berencana untuk mengalihkan seluruh perolehan suara Nazarudin kepada Riezky Aprilia sesama Caleg dari PDIP yang memperoleh suara terbanyak kedua di Dapil Sumatera Selatan II.

Akan tetapi, hasil Rapat Pleno PDIP memutuskan bahwa Harun Masiku yang akan dipilih untuk menggantikan Nazarudin, Bahkan, guna mewujudkan keputusan ini, PDIP sempat mengajukan fatwa ke Mahkamah Agung dan menyurati Komisi Pemilihan Umum atau KPU agar melantik Harus Masiku.

Kendati demikian, KPU menyebut bahwa pihaknya bersikeras untuk melantik Riezky sesuai hasil pemungutan suara. Berkat tekad KPU yang kuat inilah, Harun Masiku diduga memberikan suap kepada salah satu Komisioner KPU waktu itu, Wahyu Setiawan, guna memuluskan perubahan keputusan.

Penilaian ketidakmampuan mampuan Ketua KPK Firli Bahuri mendapat sorotan dari Moh Hosen aktivis Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI), bahwa Pimpinan Lembaga Antirusuah sudah tidak mampu menjalankan amanah negara dalam menindak tegas Dugaan kasus tindak pidana penyuapan.

Sudah hampir 3 tahun dari (2020-2021-2022-2023) Komisi Pemberantasan Korupsi tidak mampu menangkap Harun Masiku. Ada apa sebenarnya dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), ini Samahalnya tidak menghargai Amanah Presiden Ir Joko Widodo.

“Karena hanya menangkap satu orang saja tidak bisa hingga bertahun tahun, kalau hanya alasan sulit pindah domisili atau keluar negeri, kami rasa itu bukan alasan yang tepat melainkan tidak ada niat untuk menangkapnya.

“Sekarang masuk Era globalisasi, tentunya peralatan diteksi pencarian orang sudah canggih tanpa harus bingung meringkus harun masiku. Atau jangan-jangan KPK Sendiri yang menyembunyikannya.

“Dengan istilah: Gajah di pelupuk mata tidak tampak, semut di seberang lautan tampak. Dalam artian kebenaran seseorang yang jelas ada tidak dibicarakan namun kesalahan yang sangat kecil dibesar-besarkan.

Kami dari Lembaga Komite Anti Korupsi Indonesia (KAKI) penyambung Aspirasi Masyarakat Sekaligus Rakyat Indonesia. Berharap kepada Presiden Ir Joko Widodo untuk memecat Ketua KPK Firli Bahuri Karena sudah dinilai Tidak mampu menjalankan tugas negara dalam menangkap Harun Masiku.

” Bagaimanapun KPK di Gajih dari uang rakyat, jadi jangan ada istilah; Hukum Tajam Kebawah Tumpul Keatas. Dan sebagai warganegara yang baik tentu menjunjung tinggi nilai-nilai Pancasila sebagai dasar negara,” ungkap Aktivis KAKI, Jumat 3 Maret 2023.