LIN-RI.COM

Jakarta Barat – Seorang pemuda asal Bogor, Jawa Barat berinisial SB (22) harus pasrah mendekam di ruang tahanan (Ruang) Polsek Palmerah, Jakarta Barat.

Hal itu karena ulahnya yang melakukan penganiayaan terhadap seorang wanita berinisial SMJ (34) yang dikenalinya dari aplikasi MiChat.

Kejadian penganiayaan itu berlangsung di Hotel Red Doorz, Jalan Rawa Belong, No.38, RT.007/015, Rawa Belong, Palmerah, Jakarta Barat pada Jumat (23/6/2023).
Kapolsek Palmerah Polres Metro Jakarta Barat Kompol Dodi Abdul Rohim mengatakan, awalnya antara pelaku dan korban berjanjian melalui aplikasi MiChat. Pelaku diketahui menyewa jasa korban dan sepakat bertemu di hotel tersebut.

“Pukul 20.15 Wib pelaku dan korban masuk kedalam kamar dan melakukan hubungan intim sebanyak satu kali,” kata Dodi saat konferensi pers, Senin (26/6/2023).

Selesai melakukan hubungan intim, pelaku tidak bisa membayar sesuai dengan kesepakatan sebesar Rp400 ribu kepada korban.

“Pada saat korban menagih, si pelaku ini buka tas yang keluar pisau, jatuh, korban teriak tolong tolong takut dibunuh,” lanjutnya.
Dodi mengatakan, saat itu pelaku langsung menginjak pisau dan mengambilnya lalu menyerang korban kearah dada sebelah kiri korban sebanyak dua kali. Sontak, korban pun kembali teriak untuk meminta tolong.

“Setelah pintu terbuka pelaku berusaha melarikan diri namun berhasil diamankan oleh petugas Hotel,” terang Dodi.

Tak lama, pihak kepolisian mendatangi tempat kejadian dan membawa pelaku berikut barang bukti ke Unit Reskrim Polsek Palmerah. Polisi menyita sebilah pisau dapur, tas slempang warna coklat, satu potong kaos warna pink dan satu potong bra warna coklat milik korban.

“Guna mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku disangkakan dengan pasal 351 ayat 2 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dengan ancaman hukuman di atas lima tahun,” pungkasnya.

Red:

Jakarta :Senin 26 Juni 2023, Jaksa Agung RI melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 34 permohonan penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, yaitu:

1. Tersangka JOSUA WORANG ROPA alias JOS dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

2. Tersangka RICKY DYLAN JOSUA RINGKUANGAN dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

3. Tersangka CARRY HOLIFIELD HARRY WATUNG alias KEY dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

4. Tersangka ABDUL SALAM DATAU alias SALAM dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

5. Tersangka GUNAWAN alias GUN dari Kejaksaan Negeri Minahasa yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

6. Tersangka RIANSYA MODEONG alias UYO POKOL dari Kejaksaan Negeri Kotamobangu yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

7. Tersangka RYAN TIMOTI SUMENDEP dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

8. Tersangka OTHNI TUMUNDO alias ROKI alias OKI dari Kejaksaan Negeri Minahasa Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

9. Tersangka WISNU ABDILLAH bin WAHAMUSLIMIN dari Kejaksaan Negeri Batang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

10. Tersangka DWIYONO bin NGADIMUN dari Kejaksaan Negeri Purworejo yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

11. Tersangka ROJIKI bin TARA dari Kejaksaan Negeri Brebes yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) atau Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

12. Tersangka CASMARI bin MUTHOLIB dari Kejaksaan Negeri Kabupaten Pekalongan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

13. Tersangka IHZA RIO BAGUS PRATAMA bin H. TEGUH WIDODO dari Kejaksaan Negeri Rembang yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

14. Tersangka SLAMET PUJIYANTO bin MOHAMMAD BASUKI dari Kejaksaan Negeri Banjarnegara yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

15. Tersangka RISKI MAULANA SARAGIH dari Kejaksaan Negeri Simalungun yang disangka melanggar primair Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam Jabatan, subsidair Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

16. Tersangka JANELSON PURBA als DEGAL dari Kejaksaan Negeri Simalungun yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 311 KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

17. Tersangka JULIANA BR SIPAYUNG dari Kejaksaan Negeri Simalungun yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

18. Tersangka I NELSON CHARLES PAKPAHAN dan Tersangka II RONI DESMAN PAKPAHAN dari Kejaksaan Negeri Toba Samosir yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (2) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

19. Tersangka SUWANDI alias AKWEK dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

20. Tersangka MARWAN MULING als MURLING bin MUHAMMAD ADAN dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

21. Tersangka SURIANI KHARTRINATASA als KETRIN binti alm. SALMAN dari Kejaksaan Negeri Nagan Raya yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

22. Tersangka AGUSTAM bin alm. AHMAD MJ dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

23. Tersangka BONI ARGA MULIA bin ALIJAR dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

24. Tersangka KUSMAYADI bin FIRDAUS dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

25. Tersangka WALIMIN bin alm SALAHUDIN dari Kejaksaan Negeri Simeulue yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

26. Tersangka YOSUA anak dari SURIBEL UHING ANGEN dari Kejaksaan Negeri Kotawaringin Timur yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

27. Tersangka SUNARDI bin (alm) GITO MIHARJO dari Kejaksaan Negeri Batam yang disangka melanggar Pasal 480 Ayat (1) KUHP tentang Penadahan.

28. Tersangka HIDAYAT bin BAHUSIN dari Kejaksaan Negeri Ogan Komering Ulu Selatan yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

29. Tersangka DARMIA binti H. M. SYAI dari Kejaksaan Negeri Sarolangun yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

30. Tersangka SINDY SYAFITRI dari Kejaksaan Negeri Sarolangun yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang Penganiayaan.

31. Tersangka ANTONIUS EMANUEL MUDA dari Kejaksaan Negeri Flores Timur yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiayaan.

32. Tersangka MARIA ANGELA alias ANYE dari Kejaksaan Negeri Flores Timur yang disangka melanggar Pasal 310 Ayat (1) KUHP tentang Pencemaran Nama Baik.

33. Tersangka SURJAN alias SURJAN bin (alm) EFENDI dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

34. Tersangka NATALIA MANTHEY alias LIA binti (alm) ALFRED A MANTHEY dari Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian.

Alasan pemberian penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif ini diberikan antara lain:
Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana Tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan permohonan maaf;
• Tersangka belum pernah dihukum;
• Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
• Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (lima) tahun;
• Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
• Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan, dan intimidasi;
• Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak akan membawa manfaat yang lebih besar;
• Pertimbangan sosiologis;
• Masyarakat merespon positif.
Selanjutnya, JAM-Pidum memerintahkan kepada Para Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan Surat Ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdasarkan Keadilan Restoratif sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat Edaran JAM-Pidum Nomor: 01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Februari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai perwujudan kepastian hukum.

Red:

Secara mengejutkan Mustika Raja Law Office masuk dalam jajaran Top 100 Law Firms 2023 di Indonesia versi media bidang hukum ternama Indonesia, Hukumonline. Mustika Raja Law Office adalah salah satu kantor hukum yang memperoleh penghargaan pada ajang Awards Night Hukumonline’s Top 100 Law Firms 2023 yang diselenggarakan Hukumonline.

Mustika Raja Law Office, Kantor hukum yang berdiri pada tahun 2018 ini masuk ke dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2023 dan Midsize Full Service Law Firms dan diumumkan pada ajang pemberian penghargaan itu pada Jumat (23/06/2023) di Hotel Mulia, Jakarta.

Ajang ini sebagai bentuk apresiasi kepada ribuan kantor hukum di Indonesia. Pemeringkatan tidak hanya ditujukan kepada kantor hukum litigasi dan non-litigasi, tetapi terdapat beberapa kategori baru lainnya dalam pemeringkatan tahun ini.

Hukumonline’s Top 100 Law Firms 2023 memiliki 16 kategori pemeringkatan dan penghargaan yang ditujukan kepada kantor hukum ternama di Indonesia. Terdapat 5 kategori baru yang diselenggarakan tahun ini, yaitu Largest Regional Law Firms of the Year, Best Law Firm Brand Innovation of the Year, Best Full Service Law Firm of the Year, Best Litigation Law Firm of the Year dan Best Non Litigation/Corporate Law Firm of the Year.

Beberapa kategori pemeringkatan tersebut menekankan pada beberapa indikator, antara lain riwayat penanganan hukum dan publikasi yang dimiliki oleh kantor hukum dalam rentang 1 Februari 2021 sampai 31 Januari 2023. Indikator lainnya adalah jumlah fee earners yang terhitung dalam rentang 2 Februari sampai 7 April 2023.

Sebagaimana diketahui, penilaian pada tahun ini sedikit berbeda dengan metode penilaian tahun sebelumnya. Metode penilaian tidak hanya ditinjau melalui jumlah fee earners kantor hukum (kuantitatif), tetapi juga memperhatikan riwayat pekerjaan atau transaksi yang dilakukan kantor hukum pada beberapa practice area dan publikasi (artikel, narasumber atau peserta seminar atau pelatihan Hukumonline dan penghargaan kantor hukum) selama satu tahun terakhir.

Seluruh aspek penilaian menggunakan sistem pembobotan. Penilaian pada beberapa kategori melibatkan dewan juri yang memiliki latar belakang yang beragam.

Atas pencapaian ini, Managing Partner Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata, SH., MH., CTA., C.Med., mengungkapkan, ini adalah kali pertama kantornya mengikuti ajang bergengsi ini. “Hal ini adalah pertama kalinya kami mengikuti Hukumonline’s Top 100 Law Firms. Beberapa waktu yang lalu kami harus mengumpulkan sejumlah data dan mengisi sejumlah kuisioner seputar riwayat pekerjaan yang dilakukan kantor hukum kami,” paparnya.

Lebih lanjut Vincent menyampaikkan rasa syukur atas penghargaan yang diraih ini. “Kami sangat berterima kasih kepada para klien yang telah memberikan kepercayaan selama ini. Penghargaan ini tentu menjadi pemacu semangat dan motivasi bagi kami untuk bekerja lebih baik dan meningkatkan kualitas pelayanan,” ucapnya.

Mustika Raja Law Office menduduki peringkat ke 77 pada kategori Midsize Full Service Law Firms dengan 3 partner dan 4 associate. Vincent berharap di tahun depan kantor hukumnya bisa meraih peringkat lebih baik. “Semoga di tahun depan Mustika Raja Law Office bisa kembali mengikuti ajang bergengsi ini dan mendapatkan peringkat yang lebih baik,” tutur Vincent, pengacara lulusan S2 Master bidang hukum Universitas Indonesia, yang pernah menjadi kuasa hukum dalam uji materil UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers di Mahkamah Konstitusi.

Sementara itu, Soegiharto Santoso alias Hoky yang juga merupakan salah satu pendiri Mustika Raja Law Office, mengaku bangga atas penghargaan kantor hukumnya masuk dalam jajaran Top 100 Indonesian Law Firms 2023. Hoky yang juga menjabat Ketum APTIKNAS ini, mengatakan, pencapaian Ini merupakan hasil kerja keras tim yang didalamnya ada advokat berpengalaman, Hotmaraja B. Nainggolan, SH., Agus Sutoyo, SH, dan Cathryna Gabrielle Djoeng, SH.

Raihan penghargaan ini, menurut Hoky, tak lepas dari peran aktif figur utama Mustika Raja Law Office, Vincent Suriadinata yang banyak terlibat diberbagai jaringan organisasi, antara lain Hapkido Indonesia, Komisi Keluarga KWI, SPRI, serta APTIKNAS dengan jabatan Komtap Hukum DPP APTIKNAS.

Baru-baru ini Vincent mewakili Mustika Raja Law Offic menjadi salah satu pembicara pada kegiatan APTIKNAS DAY di Merlynn Park Hotel dengan mengulas topik tentang aspek hukum dalam Bisnis di hadapan ratusan pengusaha bidang IT *(Hendra)

Red:

JAKARTA ~ Resepsi ulang tahun yang pertama Media
online Seputar Indonesia dan LIN-RI pada hari ini minggu (25/06/2023). Dikantor Pusat redaksi seputarindonesia.co.id, Jakarta.

Turut hadir dalam acara Milad dan Bambang Sudiono, Dewan Pembina yang juga Ketum Dapur Santri, Agus Gunawan SH MH, CEO Seputar Indonesia, serta pemilik beberapa Media ternama, Ibu Cleopatra SH MH direktur PT Sinar Cleopatra Media Internasional

Ketum Dapur Santri dalam sambutannya, mengucapkan Selamat ulang tahun kepada media seputarindonesia.co.id, dan Media LIN-RI yang pertama. Semoga selalu menjadi media terpercaya, mencerdaskan, mencerahkan, serta ikut membangun daerah,” ujarnya.

Dewan Pembina yang juga Ketum Dapur Santri berharap, media seputar Indonesia dan Media LIN-RI, selalu menjadi media yang mencerdaskan pembaca. Diulang tahunnya yang pertama ini semoga terus eksis dan berkesinambungan serta memberikan pemberitaan yang mengedukasi pada masyarakat.

“Semoga selalu menjadi media yang independen dan akurat. Tajam beritanya, profesional dalam menyajikan berita serta berkembang kedepannya,” ujarnya.

Media yang memiliki tagline ‘Cepat Tepat Akurat, ini dapat membantu Pemerintah, dalam mengedukasi masyarakat dengan melawan informasi hoax.

Menurutnya di era digital, kecepatan dan akurasi informasi menjadi sebuah tuntutan mutlak, dan menjadi sumber referensi terpercaya mampu menempatkan kecepatan dan akurasi transformasi informasi.

“Sekali lagi selamat kepada Media Seputar Indonesia dan LIN-RI semoga dapat menjadi mitra strategis pemerintah dalam pemenuhan informasi dan pelayanan,” tutupnya. (***)