PEKANBARU — Berawal dari pesta dugem yang diiringi musik keras dengan menkonsumsi
minuman keras serta pesta Shabu yang di lakoni beberapa warga binaan kini berbuntut panjang dan memalukan. Memperkuat buruknya sistim yang diterapkan Bastian Manalu dan mantan kepala KPR selama ini, kamis 17)4/2025 kembali Kanwil Ditjenpas Riau bekerjasama dengan Polda Riau bersama jajarannya dan TNI sekutar pukul 20.00 WIB ini melibatkan sedikitnya 209 personel gabungan dari Polda Riau, Brimob, Polresta Pekanbaru, TNI, serta petugas Rutan melakukan razia gabungan.

Razia gabungan ini dipimpin langsung oleh Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Riau, Maizar BC.IP., S.Sos., M.Si., bersama Direktur Kepatuhan Internal Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Lilik Sujandi, BC.IP., S.IP., M.Si. Kegiatan ini turut dihadiri Wakapolresta Pekanbaru, AKBP Ronald Sumaja, S.IK, serta pejabat, Polresta dan Rutan.

Dari hasil razia tersebut, petugas berhasil mengamankan berbagai barang yang dilarang berada di dalam lapas, di antaranya:

64 unit handphone, 1 unit tablet, 1 unit jam digital, 1 unit timbangan digital, 8 unit pemanas air, 7 unit pemancar sinyal internet, 16 unit headset, 2 unit speaker portabel, 12 unit rokok elektrik, 87 unit charger HP,

5 bilah sajam/pisau, 42 unit kipas angin,1 unit rice cooker, 183 buah mancis,

27 unit colokan sambung, 34 botol kaca, 12 set kartu domino, 5 set batu domino

Razia ini merupakan bagian dari langkah antisipatif Direktorat Jenderal Pemasyarakatan dan aparat keamanan untuk memberantas peredaran barang-barang terlarang di dalam Rutan, yang kerap menjadi pemicu gangguan ketertiban dan pelanggaran hukum dari balik jeruji besi.

Dari hasil sitaan yang di dapatkan Tim gabungan Polda Riau, ketua Umum Gema Andalan Riau ( Messanwansyah atau yang kerab disapa Bung Iwan ) selama ini mantan karutan Sialang Bungkuk Bastian Manalu sangat bobrok dalam memimpin dan kita duga yang bersangkutan dan jajaran banyak terlibat dalam pemasokan hp, miras dan shabu serta barang – barang mewah lainnya.

Jika dilihat dari proses jam besuk keluarga warga binaan, pihak Rutan Sialang Bungkuk begitu sangat ekstra ketat, mulai dari pendaftaran nomor antrian dan pemeriksaan barang bawaan diperiksa sangat ketat bahkan mengunakan alat pendeteksi X-ray.

Artinya apa bahwa tidak ada peluang bagi keluarga warga binaan untuk berhasil menyisipkan barang- barang mewah seperti hp, miras dan shabu.

Ironisnya lagi dari hasil razia gabungan Tim Polda Riau juga menemukan petugas juga menemukan 5 buah Sajam,/ pisau, 42 unit kipas angin l, 1 unit rice cooker, 5 set baru domino, 34 botol kaca. Dari hasil banyaknya barang tangkapan yang berhasil di dapatkan terbukti mantan Karutan , KPR dan beberapa jajarannya diduga adalah pemasok barang- barang haram tersebut, ucap bung Iwan.

Dua poin penguat terungkapnya kejahatan yang dilakukan Bastian, KPR yang dibantu oleh pegawai Rutan Sialang Bungkuk, yaitu berawal pesta miras aluni dengan musik keras dengan menkonsumsi miras dan shabu serta banyaknya hasil tangkapan petugas gabungan Polda Riau, status kepegawaian Bastian dan kepala KPR layak untuk dicopot serta memeriksa intensif beberapa pegawai Rutan.

Lebih mendalam disampaikan bung Iwan, kita juga mendorong Menteri Hukum dan HAM Supratman Andi Agtas untuk mencopot status kepegawaian Bastian dan kepala KPR dan memeriksa lebih intensif lagi pegawai Rutan Sialang Bungkuk.

Perbuatan Bastian dan kepala KPR tidak bisa ditoleransi lagi, bahkan kita duga Bastian dan Jepri kepala KPR mempertanggungjawabkan hasil kinerja mereka selama ini yang tidak dapat menjalankan amanah dan kepercayaan yang diberikan Menteri Hukum dan HAM, tutup bung Iwan .

Red”

Bekasi – Beredar video yang sempat viral dibeberapa Flatfom di media sosial yang seolah adanya masyarakat menghentikan proyek pekerjaan di SDN 01 Desa Setialaksana, Kecamatan Cabangbungin di pastikan Hoaks atau berita palsu. pasalnya peristiwa itu real masyarakat yang melakukan fungsi pengawasan seperti yang di perintahkan presiden Prabowo Subianto. Yang mana masyarakat harus berperan aktif dalam melakukan pengawasan uang negara.

Ketua LSM Peduli Keadilan (PEKA) Kabupaten Bekasi. Obay Winandar mengatakan, hal itu adalah sebuah opini yang sengaja dibentuk atau Playing viktim framing yang dibuat by desaine oleh oknum kontraktor yang mana faktanya sebenarnya adalah seorang pelakunya pemborong itu sendiri . namun hal itu dibuat seperti seolah-olah menjadi korban. padahal itu motif untuk menutupi dugaaan korupsi dalam pembangunan yang menggunakan uang rakyat tersebut.

“Ini maling teriak maling seolah dia menjadi korban kalau seperti ini hancur pembangunan di Kabupaten Bekasi khususnya jika masyarakat tidak bisa mengakses informasi,”katanya kepada wartawan Sabtu (19/4).

Ditambahkannya, untuk mencari kebenaran obyektif masyarakat meminta Pemerintah Kabupaten Bekasi menurunkan para ahli konstruksi baik dari swasta, Inspektorat, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP) agar permasalahan ini terang benderang apakah masyarakat atau oknum pemborong yang korupsi.

“Kita hitung bangunan nya melalui para ahli kalau gagal jangan di bayar kemudian terapkan sanksi UU Kontruksi karena ini sarana sekolah yang berpotensi membahayakan anak-anak,”tegasnya.

Masih ia, Dengan mudahnya fenomena viral dengan framing tidak sesuai fakta hal ini di pastikan banyak dimanfaatkan oleh para oknum pemborong yang seolah olah jika ada pengawasan dari baik masyarakat dan organisasi lainya dibuat framing yang menghambat atau meminta uang. Padahal kenyataannya oknum -oknum itulah yang merampok uang rakyat tersebut.

“Kami masyarakat berharap penegak hukum obyektif bukan hanya melihat tranding viralnya saja tapi lihat secara utuh permasalahannya,”bebernya.

Diketahui dalam video yang beredar yang aktif melakukan perekaman adalah oknum pemborong yang membuat framing nya seolah pekerjaan di hentikan padahal diketahui Bersama’ beberapa masyarakat hanya meminta tentang informasi pekerjaan tersebut. Hal itu juga sudah di benarkan tidak ada penghentian pekerjaan oleh kepala tukang di pembangunan SDN 01 Setialaksana tersebut.

(Red)

Kuningan – FWJI Kuningan melalui Ketuanya Irwan Fauzi ( Kang Ozi ) sangat menyayangkan ketua K3S Pancalang Nana , tidak memahami kerja wartawan dan UU PERS Nomor 40 tahun 1999 .
Nana yang juga dirinya sebagai Kepala Sekolah SD Negeri SILEBU Kecamatan Pancalang Kabupaten Kuningan menunjukkan sikap kurang baik dan sangat arogan dinilai .
Saat Media akan konfirmasi tentang larangan LKS disekolah ia serta merta menunjukkan powernya dan sangat arogan ke Wartawan yang datang ke sekolah Kahiyangan dengan nada marah marah pada hari Sabtu ( 19/4).

” Terkait wartawan konfirmasi ke sekolah itu adanya penjualan LKS di sekolah sekolah yang ada di Korwil Pancalang ,dengan nada kasar pada wartawan , adalah kekeliruan dari ketua K3S , ” Tegas Ozi Ketua FWJI Kuningan kepada media ( Sabtu / 19/4/2025 ) .

Seharusnya kata Irwan Fauzi sebagai orang berpendidikan apalagi seorang guru dalam penyampaiannya harusnya pakai etika , bukan datang seperti preman , ini datang nya tiba tiba dan langsung marah marah gitu .

Tentu ini di duga di Chatt kepala sekolah SD KAHIYANGAN untuk diminta datang Ketua K3S .

Tak lama berselang datang dengan berkata kasar marah marah menandakan kepala sekolah di wilayah nya dilindungi walau salah dan ada pelanggaran .

Dan masih kata kang Ozi bahwa ketika ada wartawan datang ke sekolah SD KAHIYANGAN , seperti yang di sampaikan wartawan media ini pada Ketua FWJI Kuningan .

” Naon datang deui ka sakolah sakolah ah…ka wilayah saya kata Nana Ketua K3S dengan nada tinggi ,” jelas Ozi

Udah tidak usah konfirmasi lagi , pintanya , saat tahu wartawan lagi konfirmasi ada penjualan LKS di sekolah tersebut.

Ketua K3S Pancalang – Kabupaten Kuningan langgar UU PERS nomor 40 tahun 1999 , menghalangi tugas wartawan , dan UU KIP ( Keterbukaan Informasi Publik ) padahal sudah ada surat edaran dari KDM gubernur Jawa Barat , tentang Larangan penjualan LKS , Buku buku Kurikulum merdeka , atau alat peraga ATS hingga seragam sekolah secara langsung ke sekolah sekolah hingga sekolah jadi berjualan LKS ini tidak tanggung tanggung se Kabupaten Kuningan penjualan LKS marak namun tidak ada pencegahan dari dinas terkaitnya termasuk K3Snya ada apa ?

Di duga dari Dinas Pendidikan Kuningan hingga ke K3S nya sebenarnya mengetahui namun pada tutup mata .

Termasuk dalam Peraturan Pemerintah yang dengan jelas melarang ada nya penjualan LKS di satuan pendidikan , nomor .17 tahun 2010 pasal 18 ayat 1a pasal tersebut menegaskan bahwa pendidik dan tenaga kependidikan tidak diperbolehkan menjual LKS , Buku pelajaran dan bahan ajar , hingga jual seragam sekolah pada siswa hal ini juga di perkuat larangan tersebut yang di keluarkan Permendikbud nya bernomor . 2 tahun 2008 pasal 11 dengan jelas melarang sekolah menjadi distributor atau pengecer jualan buku termasuk menjual LKS , Diperkuat dengan tegas di buat aturan lagi Permendikbud nomor 8 tahun 2016 menyatakan bahwa satuan pendidikan tidak diperkenan untuk jual buku / LKS pada siswa. Dan peraturan lainnya Undang undang nomor 3 tahun 2017 tentang sistem pembukuan pasal 63 ayat 1 melarang penerbit menjual buku / lembar kerja / kisi kisi langsung kepada satuan pendidikan .

Sudah jelas larangan tersebut namun tidak di indahkan bahkan pihak sekolah tabrak larangan tersebut. ( tim )

Purbalingga – Peristiwa kebakaran menimpa sebuah gudang penggilingan kapuk di Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga, Jumat (18/4/2025) malam.

Kasi Humas Polres Purbalingga AKP Setyo Hadi saat memberikan keterangan mengatakan gudang terbakar milik Mu’minin warga Desa Kebocoran, Kecamatan Kedungbanteng, Kabupaten Banyumas.

“Sedangkan lokasi gudang yang terbakar ada di Desa Banjarkerta RT 1 RW 5, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,” jelasnya.

Berdasarkan keterangan yang diperoleh, kebakaran pertama kali diketahui oleh salah satu karyawan bernama Agus Triyono (24). Dia melihat percikan api muncul dari mesin penggilingan kapuk untuk bahan kasur.

Kemudian bersama rekannya, M. Irfan Hakim (28) kemudian berusaha memadamkan api dengan alat pemadam ringan (APAR). Namun karena banyak bahan mudah terbakar, api kemudian terus membesar.

“Api tidak dapat dipadamkan dengan APAR dan semakin membesar. Karyawan kemudian melaporkan kepada pemilik gudang yang diteruskan ke Polsek Karanganyar dan Pemadam Kebakaran,” jelasnya.

Personel Polsek Karanganyar yang menerima informasi kemudian mendatangi dan mengamankan lokasi. Tim dari Pemadam Kebakaran yang datang langsung melakukan pemadaman api.

“Kebakaran akhirnya dapat dipadamkan, tidak ada korban jiwa akibat peristiwa tersebut, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah,” ungkapnya.

Kasi Humas menambahkan penyebab kebakaran diduga akibat percikan api pada mesin penggilingan kapuk. Namun kami masih melakukan pemeriksaan lebih lanjut di lokasi kebakaran tersebut.

Red”(Humas Polres Purbalingga)

Banjarbaru – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto menyampaikan harapannya agar partisipasi pemilih dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Kota Banjarbaru meningkat dibandingkan pelaksanaan Pilkada sebelumnya. Harapan tersebut disampaikan Bima saat meninjau dua Tempat Pemungutan Suara (TPS), yaitu TPS 05 Kelurahan Loktabat Utara dan TPS 09 Kelurahan Guntung Payung, Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan (Kalsel), Sabtu (19/4/2025).

Dalam kunjungannya, Bima mencermati antusiasme warga yang mulai berdatangan sejak pagi. Meski baru didasarkan pada pemantauan di dua TPS, ia optimistis partisipasi warga pada PSU Kota Banjarbaru kali ini memiliki kecenderungan lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan harapan pemerintah bahwa tingkat kehadiran pemilih lebih baik dibanding sebelumnya.

“Tadi saya cek, dibanding pelaksanaan Pilkada yang lalu di tanggal 27 November [2024] pada jam yang sama, itu perbandingan kedatangan pemilih seperti apa? Dijawab, ‘lebih banyak sekarang’,” katanya di TPS 05 Kelurahan Loktabat Utara, Kecamatan Banjarbaru Utara.

Menurut Bima, tingginya partisipasi mencerminkan kepemilikan (ownership) masyarakat terhadap proses demokrasi. Hal ini juga menjadi indikator penting dalam menilai kualitas pemilu. Ia juga mengapresiasi kerapian pelaksanaan di lapangan, baik dari sisi kesiapan petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) maupun penataan TPS.

“Saya lihat juga semua penataannya sesuai dengan prosedur dan lain-lain. Ini tentu sampel saja di satu TPS. Kita akan bergeser ke satu TPS lagi, dan harapannya adalah mudah-mudahan secara keseluruhan partisipasi politik meningkat,” tambahnya.

Setelah dari TPS 05, Bima melanjutkan kunjungan ke TPS 09 di Kelurahan Guntung Payung, Kecamatan Landasan Ulin. Ia kembali menyatakan optimismenya atas capaian sementara jumlah pemilih yang sudah hadir. Sebelum pukul 09.30 WITA, tingkat partisipasi pemilih sudah mencapai 50 persen. Padahal, pada Pilkada 27 November 2024 lalu, partisipasi total di area ini hanya sekitar 50 persen hingga TPS ditutup.

“Insyaallah, sampel dari 2 TPS ini menunjukkan bahwa kemungkinan partisipasi pemilih lebih baik dan semuanya berjalan dengan lancar,” terangnya.

Bima menambahkan, hingga saat ini belum ada laporan pelanggaran terkait PSU Kota Banjarbaru. Ia berharap proses pemungutan hingga penghitungan suara dapat berlangsung aman dan tertib. Ia juga berharap tren positif ini berlangsung hingga seluruh tahapan PSU rampung.

“Atensi pusat itu sama, untuk semua yang melakukan PSU, untuk 24 daerah itu sama semua, kita berbagi tugas untuk memastikan semuanya lancar,” tandasnya.

Adapun kunjungan ke dua TPS tersebut dilakukan bersama Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia (RI) Mochammad Afifuddin, Penjabat (Pj.) Wali Kota Banjarbaru Subhan Nor Yaumil, Ketua KPU Provinsi Kalsel Andi Tenri Sompa, serta jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) Provinsi Kalsel.

Red”Puspen Kemendagri

Sanggau, Kalbar.
Terbongkar dibalik pungutan liar atas namakan institusi APH pada Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali menyita perhatian publik, setelah viral pemberitaan mengenai dugaan keterlibatan seorang oknum pensiunan aparat penegak hukum (APH) berinisial MH bersama sejumlah rekannya, yang dituding menjadi koordinator lapangan PETI di wilayah Semerangkai, Kabupaten Sanggau.

Informasi yang dihimpun tim investigasi gabungan awak media pada Jumat 18 April 2025, mengungkap bahwa oknum MH dan kelompoknya yang beranggotakan YS, MJ, dan DN, diduga melakukan pungutan terhadap para pelaku PETI dengan dalih “biaya koordinasi keamanan” sebesar Rp33 juta per unit lanting tambang emas. Biaya tersebut disebut-sebut sebagai bentuk setoran kepada oknum aparat penegak hukum di wilayah Sanggau agar aktivitas PETI dapat berjalan tanpa gangguan.

“Saya dan beberapa pekerja lainnya diminta setor Rp33 juta untuk bisa kerja di Semerangkai. Kata mereka, itu untuk jaminan keamanan dan sudah dikoordinasikan ke atas. Tapi kalau terjadi gangguan, uangnya hangus dan tidak ada jaminan,” ujar seorang pekerja tambang yang enggan menyebutkan identitasnya.

Narasi serupa juga disampaikan oleh beberapa pekerja lainnya. Mereka mengaku pertama kali diajak bekerja oleh oknum MH dan YS, yang memperkenalkan diri sebagai pensiunan anggota institusi penegak hukum, dan menjanjikan “izin lapangan” dengan syarat menyetor biaya koordinasi tersebut.

“MH bilang langsung bahwa ini sudah diatur, sudah ada koordinasi. Uangnya untuk pengamanan dari atas. Tapi ya begitu, mereka juga nggak bisa jamin aman betulan,” tambah narasumber lain.

Tim media gabungan terus menelusuri identitas MH dan jaringan yang terlibat, termasuk latar belakang institusi tempat MH pernah berdinas. Hingga berita ini diturunkan, belum ada konfirmasi resmi dari pihak kepolisian setempat, namun publik mendesak agar para pelaku yang terlibat segera ditindak tegas.

Warga Semerangkai dan aktivis media meminta Kapolres Sanggau bersama jajaran aparat terkait untuk segera mengusut tuntas dugaan penyalahgunaan nama institusi ini, terlebih jika terbukti oknum pensiunan tersebut menjual nama APH untuk memuluskan praktik ilegal.

“Jika benar MH dan kelompoknya menjual nama institusi untuk melindungi PETI, maka ini bukan hanya persoalan disiplin, tapi pidana. Tidak bisa dibiarkan,” ujar salah satu tokoh masyarakat Semerangkai.

Merespons kasus ini, Pengamat Energi dan Pertambangan, Ahmad Redi, menegaskan bahwa aktivitas PETI merupakan tindak pidana berdasarkan Pasal 158 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

“Setiap orang yang melakukan usaha penambangan tanpa izin resmi dari pemerintah, baik itu IUP, IUPK, maupun izin lainnya, dapat dipidana penjara dan denda. Ini harus ditegakkan, karena PETI merusak lingkungan, merugikan negara, dan membuka ruang bagi penyalahgunaan kewenangan,” kata Ahmad Redi saat dihubungi melalui sambungan telepon.

Sementara itu, Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik, Dr. Herman Hofi Munawar, menilai bahwa persoalan PETI tidak bisa hanya ditangani melalui penindakan represif. Ia menekankan pentingnya pembentukan satuan tugas lintas sektor yang terkoordinasi.

“Jika benar ada oknum yang mencatut nama institusi untuk menjamin keamanan aktivitas ilegal, maka itu jelas merupakan tindak pidana yang harus ditindak tegas,” ujarnya. “Pemerintah perlu membentuk Satgas Penanggulangan PETI yang tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga mengedepankan pembinaan, fasilitasi, dan pengawasan ketat,” imbuhnya.

Mengingat eskalasi kasus ini telah menarik perhatian luas dan mencoreng nama institusi, awak media dan masyarakat mendesak Kapolri agar segera memerintahkan Kapolda Kalbar dan Kapolres Sanggau untuk melakukan investigasi menyeluruh terhadap dugaan penyalahgunaan wewenang dan jual beli perlindungan hukum dalam praktik tambang ilegal di Semerangkai.

“Jika terbukti ada bekingan di balik PETI ini, kami minta segera ditangkap. Ini bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi pengkhianatan terhadap institusi,” tegas salah satu perwakilan warga.

*Sumber*: Pengamat Lingkungan Hidup,Pakar Hukum dan tim liputan ivestigasi gabunagn Media

Pacitan,Jatim,Para kader Posyandu membagikan makanan tambahan (PMT) kepada balita dan ibu hamil sebagai upaya pencegahan stunting. PMT merupakan program pemerintah yang bertujuan mengatasi kekurangan gizi pada balita.

Akan tetap tujuan yang baik justru menjadi polemik tersendiri pasalnya tempat wadah yang dari plastik harus di kembalikan ke kader,terang narasumber yang engan disebut namanya.

Sementara itu Drg, Suprapti selaku kepala Puskesmas Pacitan.Mengatakan,” Tidak memahami tentang pendistribusian makanan yang dijalankan oleh kader posyandu tersebut, dan saya akan mencari tahu miss komunikasinya dimana dan letak permasalahannya, terkait pengembalian wadah itu yang jadi sorotan publik,”

Sementara itu MR (33)th mengatakan, Drg Suprapti kok tidak tau ya padahal dirinya selaku kepala puskesmas ya mas,tutur MR

“Tujuan awal pemerintah menginginkan kegiatan untuk Meningkatkan gizi anak balita, Mengatasi masalah gizi buruk, Membantu pertumbuhan anak, Menurunkan angka stunting, Meningkatkan kesadaran akan pentingnya gizi seimbang.
justru tercoreng ulah dari para kader posyandu atau ulah para pegawai puskesmas”,imbuhnya

Sasaran kegiatan Anak balita dan ibu hamil seharus nya harus Higienis
bukan malah plastik nya diminta untuk di kembalikan sungguh aneh ya mas.

Mendistribusikan PMT ke rumah-rumah anak balita yang membutuhkan

Memberikan edukasi kepada orang tua mengenai pentingnya asupan gizi seimbang dan pola makan sehat

Melakukan identifikasi anak berisiko stunting melalui penimbangan dan pengukuran tinggi badan secara rutin

Memberikan edukasi tentang stunting dan langkah pencegahannya kepada ibu hamil, ibu menyusui, dan pengasuh anak

Manfaat kegiatan Mendapatkan sambutan baik dari masyarakat setempat, Membantu mengatasi masalah gizi buruk, Meningkatkan kesehatan dan pertumbuhan anak, Membantu menurunkan angka stunting.

Bantuan gizi untuk ibu hamil dan anak, di antaranya ada  Dua Program Yaitu Makan Bergizi Gratis (MBG),dan Pemberian Makanan Tambahan (PMT).

Program Makan Bergizi Gratis (MBG)

Tujuannya mengurangi stunting dan malnutrisi pada ibu hamil, balita, anak-anak, dan ibu menyusui
Menyediakan makanan bergizi di sekolah untuk meningkatkan prestasi belajar
Serta melibatkan UMKM, petani, dan nelayan dalam rantai pasokannya

Pemberian Makanan Tambahan (PMT)

Bertujuan memenuhi kebutuhan zat gizi yang dibutuhkan oleh ibu hamil dan balita

Mencegah stunting,Berbasis bahan makanan lokal dengan menu khas daerah yang disesuaikan dengan kondisi setempat

Sasarannya ibu hamil dengan kekurangan energi kronis (KEK) dan balita kurang gizi dan berat badan kurang

Red”(Yuan)

Bandung – Konferensi Teknologi Informasi dan AI, CITCOM CONNEXT 2025, bakal segera digelar di Indonesia. Uniknya, di tengah gelombang wacana membahas kecepatan teknologi, ketimpangan akses, hingga etika algoritma, pelaksanaan CITCOM CONNEXT 2025 ini justru memilih jalur berbeda, yakni membantu akselerasi dalam implementasi Artificial Intelligence (AI) ke sektor industri.

CITCOM CONNEXT 2025 yang digagas C-Level IT Community (CITCOM) ini akan diselenggarakan di éL Hotel, Bandung pada Selasa (22/04/2025). Event ini merupakan wadah kolaborasi para pemimpin perusahaan IT ternama di Indonesia.

Tak tanggung-tanggung, CITCOM menghadirkan APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha TIK Nasional), salah satu organisasi pengusaha teknologi informasi dan komunikasi nasional terbesar di Indonesia pada acara CITCOM CONNEXT 2025. Ini merupakan bagian dari usaha CITCOM untuk menjembatani berbagai aspirasi dan memperkaya diskusi seputar perkembangan kecerdasan buatan di Indonesia dengan melibatkan langsung pengusaha dan pakar di bidangnya.

Menariknya, Pendiri dan Ketum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH bakal dihadirkan memberikan dukungan dan akan memberikan kata sambutan bersama dengan Menteri Komunikasi dan Digital RI Meutya Hafid, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan, serta beberapa narasumber lain seperti Filsuf dan Praktisi AI Sabrang Mowo Damar Panuluh, dan CTO serta Sporting Director Persib Bandung, Adhitia Hermawan.

CITCOM CONNEXT 2025 juga bakal menghadirkan sejumlah pimpinan perusahaan (C-Level) bidang IT serta tokoh kunci di pemerintahan baik di lokal maupun nasional.

Dengan mengusung tema “Decode AI, Unchain Future”, gelaran akbar ini diselenggarakan sebagai media untuk akselerasi yang terbuka antara komunitas teknologi, akademisi, praktisi, dan pelaku industri digital di Indonesia.

Keterlibatan aktif berbagai kalangan ini bertujuan untuk memperluas ruang diskusi, dengan mengundang sebanyak mungkin pihak yang berkompeten untuk ikut menentukan arah masa depan AI di Indonesia secara bersama.

Informasi penting tentang narasumber dan pihak-pihak yang akan terlibat pada event ini dapat diakses melalui situs connext.citcom.id dan akun Instagram @citcom.indonesia.

Para narasumber nantinya akan membahas peluang dan tren terbaru AI di Indonesia serta peranan AI dalam berbagai sektor termasuk bisnis, regulasi, dan olahraga.

Jimmy Yogaswara yang merupakan Ketua Penyelenggara CITCOM CONNEXT 2025 menyatakan, kegiatan ini dihadirkan sebagai medium yang lebih cair, menyamakan posisi antar pelaku, dan memberi ruang untuk diskusi yang lebih jujur, terbuka, dan setara.

Melalui keterlibatan APTIKNAS, Jimmy meyakini, perbincangan mengenai masa depan teknologi di Indonesia menjadi lebih kontekstual, tidak hanya membahas potensi, tapi juga keterbatasan, keraguan, hingga langkah kecil yang mungkin diambil bersama.

“Keterlibatan APTIKNAS di acara CITCOM CONNEXT 2025 sangat penting supaya diskusi yang bertujuan merumuskan masa depan bersama teknologi ini lebih kontekstual dan lebih aplikatif,” ujar Jimmy Yogaswara dalam keterangan tertulis di Bandung, Jumat (18/4/2025).

Menambahkan pernyataan tersebut, Setiadi Sudrajat, selaku Ketua CITCOM menyampaikan; “CITCOM CONNEXT 2025 adalah bentuk nyata dari semangat kolaborasi lintas sektor. Kami meyakini bahwa kemajuan teknologi, khususnya AI, tidak bisa digerakkan secara parsial. Diperlukan sinergi antara pemerintah, industri, akademisi, dan komunitas. Melalui kehadiran APTIKNAS dan tokoh-tokoh strategis lainnya, kami berharap forum ini menjadi pemantik bagi munculnya kebijakan, inisiatif, dan inovasi yang berdampak langsung bagi masyarakat.” ungkap Setiadi.

Menanggapi kegiatan ini, Pendiri dan Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso dalam keterangan tertulisnya, Jumat (18/4/2025) di Jakarta, menyatakan menyambut baik pelibatan organisasinya dalam event akbar ini.

Ia memaparkan informasi tentang profil APTIKNAS sebagai asosiasi Teknologi Informasi & Komunikasi (TIK) yang telah bertransformasi dari APKOMINDO, yang berdiri sejak tahun 1991 yang menjadikan APTIKNAS sebagai organisasi tertua pada fokus bidang TIK.

“APTIKNAS hadir sebagai jembatan yang menghubungkan dunia industri, akademis, dan komunitas. Kami siap terlibat aktif dalam pertemuan-pertemuan yang berdampak dan berkelanjutan seperti CITCOM CONNEXT 2025,” tutur Hoky, sapaan akrabnya, yang juga menjabat sebagai Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

“APTIKNAS memiliki 30 DPD dari Aceh sampai Papua dan sudah lebih dari 2.000 anggota di seluruh Indonesia. Ini menjadi modal dan potensi yang sangat besar untuk berkolaborasi dengan berbagai pihak di pusat maupun di daerah yang harus kita optimalkan bersama.” tutur Hoky.

Hoky juga menambahkan, di jajaran pengurus APTIKNAS terdapat sederet pakar di bidang AI, teknologi digital, dan keamanan siber.

“Kami sangat siap menyukseskan kegiatan CITCOM CONNEXT 2025 karena pelaksanaannya sejalan dengan program-program APTIKNAS selama ini,” pungkasnya. **

Red”