NEWSPAPER

PALU, SULTENG – 22/08/2025-Aroma busuk dugaan penyelewengan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi jenis solar kembali tercium di wilayah hukum Polda Sulawesi Tengah.

Skandal ini mencuat ke permukaan dengan dugaan keterlibatan sebuah perusahaan, PT Bintang Terang Delapan Sembilan, dan bahkan menyeret nama oknum pejabat kepolisian.

Investigasi mendalam yang dilakukan tim jurnalis menemukan dugaan praktik ilegal yang terstruktur dan masif.

PT Bintang Terang Delapan Sembilan diduga kuat menjadi aktor utama dalam menampung dan mendistribusikan solar bersubsidi secara tidak sah, merampas hak masyarakat yang membutuhkan.

*Modus Operandi dan Jaringan Tersembunyi*

Informasi yang dihimpun menunjukkan bahwa PT Bintang Terang Delapan Sembilan menggunakan modus yang terbilang berani.

Gudang penampungan mereka diduga berada di sebuah rumah pribadi di kawasan Wotu Luwu Timur, Sulsel. yang seharusnya menjadi hunian, bukan tempat penyimpanan bahan bakar berbahaya.

Yang lebih mengkhawatirkan, para pengemudi yang terlibat dalam operasi ini dengan santai menyebutkan nama “petinggi di Polda Sulteng” sebagai beking.

Salah satu pengemudi berinisial Adi secara gamblang mengungkapkan bahwa adik dari seorang petinggi Polda Sulteng, berinisial A, adalah sosok yang mengendalikan bisnis ilegal ini.

Tak hanya menampung, perusahaan ini juga disinyalir melakukan pengiriman solar secara ilegal ke luar wilayah.

Mobil tangki siluman diduga beroperasi, mengirimkan BBM bersubsidi ke Morowali, Morowali Utara, dan Luwuk Banggai,seolah-olah penegakan hukum di wilayah tersebut tak berdaya.

*Korban dan Kerugian Publik*

Praktik kotor ini tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga secara langsung merugikan rakyat kecil. Dugaan penyelundupan BBM bersubsidi ini berpotensi menyebabkan kelangkaan dan memaksa masyarakat menengah ke bawah untuk menghadapi kesulitan ekonomi demi memenuhi kebutuhan dasar mereka.

Saat rakyat berjuang, segelintir oknum dan pengusaha diduga menimbun keuntungan dari hasil kejahatan ini.

*Desakan kepada Penegak Hukum*

Publik kini menuntut tindakan nyata, bukan sekadar janji. Diharapkan Kepolisian Daerah Sulawesi Tengah dan Kejaksaan Tinggi Sulawesi Tengah segera melakukan penyelidikan menyeluruh. Audit faktur pembelian solar PT Bintang Terang Delapan Sembilan menjadi langkah awal yang krusial untuk membongkar tuntas jaringan gelap ini.

Pihak-pihak yang dikonfirmasi dalam laporan ini memilih bungkam. Pimpinan PT Bintang Terang Delapan Sembilan tidak merespons pertanyaan yang diajukan. Demikian pula dengan inisial A, yang disebut sebagai penanggung jawab, memilih untuk tidak memberikan keterangan.

Sementara itu, Humas Polda Sulteng membantah keras dugaan ini. “Itu tidak benar,” ujar Humas, seraya menambahkan bahwa informasi tersebut akan segera diteruskan ke satuan kerja terkait untuk penyelidikan.

Tantangan Bagi Institusi Penegak Hukum
Kasus ini menjadi ujian berat bagi integritas institusi penegak hukum di Sulawesi Tengah. Publik menanti keberanian aparat untuk mengusut tuntas, tanpa pandang bulu, dan menindak tegas siapa pun yang terbukti terlibat, termasuk jika ada oknum di internal mereka.

Akankah kasus ini berakhir di laci tanpa kejelasan, ataukah aparat berani membongkar borok yang sudah menjadi rahasia umum?

Hanya waktu dan tindakan nyata yang bisa menjawab.

Red”

Serang,
Kasus dugaan pengeroyokan yang dialami sejumlah jurnalis saat meliput penyegelan pabrik milik PT Genesis Regeneration Smelting (GRS) di Kampung Cemplang, Kecamatan Jawilan, Kabupaten Serang, Provinsi Banten.pada Kamis (21/8/2025).

Syamsul Bahri Ketua DPD GWI (Gabungnya wartawan Indonesia) menyatakan sikap mengutuk keras tindakan brutal yang dilakukan oleh oknum keamanan pabrik.

“Kami mendesak Polres Serang dan Polda Banten agar mengungkap serta menangkap para pelaku kekerasan yang diduga dilakukan oleh oknum petugas keamanan PT GRS,” Cetus Syamsul.

Insiden kekerasan terjadi saat wartawan sedang melakukan peliputan atas penyegelan pabrik PT GRS oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH). Beberapa wartawan mengalami luka-luka akibat aksi kekerasan tersebut dan telah mendapatkan perawatan medis di rumah sakit.

Kekerasan terhadap jurnalis di Serang bukanlah insiden biasa, melainkan cerminan dari kegagalan sistemik. Kasus dugaan pengeroyokan yang dialami jurnalis saat meliput penyegelan pabrik PT GRS oleh oknum keamanan menunjukkan betapa rapuhnya perlindungan hukum bagi insan pers di Indonesia.

Ironisnya, insiden ini terjadi saat jurnalis sedang menjalankan tugas yang dijamin oleh Undang-Undang Pers No. 40 Tahun 1999.

​Pertanyaannya, mengapa masih ada oknum yang berani melakukan tindak kekerasan sebrutal itu di tengah tugas yang dilindungi undang-undang? Jawabannya terletak pada lemahnya penegakan hukum. ujar Syamsul Bahri.

Desakan dari Ketua GWI DPD Banten untuk mengusut tuntas kasus ini seharusnya tidak perlu terjadi jika aparat penegak hukum, dalam hal ini Polres Serang dan Polda Banten, proaktif dalam melindungi kebebasan pers. Jika pihak berwenang tidak segera bertindak, ini akan mengirimkan sinyal berbahaya: bahwa kekerasan terhadap pers adalah hal yang bisa ditoleransi, dan pelaku kekerasan akan lolos dari jerat hukum.

*​Kekerasan sebagai Ancaman terhadap Demokrasi*

​Tindakan oknum keamanan PT GRS ini bukan hanya serangan fisik terhadap individu jurnalis, melainkan juga serangan langsung terhadap pilar demokrasi.

” Pers adalah pilar keempat yang bertugas mengawasi jalannya pemerintahan dan kepentingan publik. Ketika jurnalis dihalang-halangi, bahkan dipukuli, saat meliput penyegelan sebuah pabrik—sebuah isu yang sangat relevan dengan lingkungan hidup dan kepentingan masyarakat—itu berarti ada upaya untuk membungkam kebenaran.
​Tindakan ini jelas merupakan bentuk arogansi kekuasaan, di mana pihak-pihak yang merasa terganggu oleh liputan media menggunakan kekerasan sebagai alat untuk mengendalikan narasi,” Tegas Syamsul

Jika kekerasan seperti ini dibiarkan, maka kebebasan pers akan mati secara perlahan. Jurnalis akan hidup dalam ketakutan, dan masyarakat akan kehilangan akses terhadap informasi yang akurat dan berimbang. Inilah mengapa kasus ini tidak boleh dianggap remeh; ini adalah ujian bagi komitmen pemerintah dan aparat penegak hukum dalam melindungi kebebasan berpendapat dan berekspresi.

“Kami meminta seluruh rekan-rekan jurnalis untuk bersolidaritas dan bersama-sama melawan kekerasan terhadap pers. Ini bukan hanya serangan terhadap individu, tetapi juga terhadap kebebasan pers secara keseluruhan,” tutup Syamsul. Jumat (22/8/25).

(RedaksiTim)

Klaten – Jumat (22/8/2025). Pengadilan Negeri (PN) Klaten yang di pimpin Hakim Ananta melanjutkan sidang sengketa tanah Pasar Purwo Rahardjo, Desa Teloyo, dengan agenda pengecekan titik batas lokasi sengketa pada Jumat pagi sekitar pukul 08.00 WIB.

Perkara ini bermula dari gugatan perdata yang diajukan Sri Mulasih terkait pemanfaatan lahan pasar di Desa Teloyo dengan nilai gugatan mencapai Rp50 miliar.

Gugatan tersebut ditujukan kepada Pemerintah Desa Teloyo, Pemkab Klaten, BPKPAD Klaten, serta BPN Klaten. Perkara tercatat dalam nomor registrasi 53/Pdt.G/2025/PN Kln dan hingga kini masih berproses.

Kuasa hukum penggugat, Asy’adi Rouf bersama Juned Wijayatmo, SH, MH, menegaskan bahwa gugatan ini merupakan kelanjutan dari persoalan lama yang tak kunjung selesai.

“Dulu pernah didalilkan bahwa tanah tersebut sudah diganti Pemdes. Tetapi sampai sekarang tidak jelas bukti tukar gulingnya. Seharusnya ada dokumen resmi,” ujar Asy’adi.

Ia menambahkan, status tanah hingga kini masih tercatat sebagai sertifikat hak milik (SHM) atas nama Slamet Siswosuharjo, sementara ahli waris tetap rutin membayar Pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

“Ahli waris masih bayar PBB atas nama Mbah Slamet. Status tanah SHM juga masih di BPN atas nama beliau,” imbuhnya.

Meski pernah dijanjikan tanah pengganti, menurut kuasa hukum, hingga saat ini tidak ada realisasi tukar guling dari pemerintah desa. Kondisi inilah yang menjadi dasar gugatan ahli waris.

Agenda pengecekan lapangan oleh majelis hakim PN Klaten diharapkan memperjelas posisi dan batas objek tanah yang disengketakan, sebelum masuk ke tahapan sidang berikutnya. (*)

Red”

POSO, Ratusan personel Polda Sulawesi Tengah (Sulteng) mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden (Wapres) Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Kabupaten Poso, Jumat (22/8/2025) untuk mengunjungi korban dan lokasi gempa magnitudo 5.8.

Ratusan personel tersebut merupakan gabungan Polda Sulteng, Polres Poso dan Polres Parigi Moutong yang akan mengamankan rute dan lokasi yang dikunjungi Wakil Presiden.

Pelaksana harian Kabidhumas Polda Sulteng AKBP Sugeng Lestari mengatakan 664 personel Polda Sulteng dipersiapkan untuk mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden di Kabupaten Poso.

“Ada 664 personel gabungan Polda Sulteng, Polres Poso dan Polres Parigi Moutong yang saat ini sudah siap mengamankan kunjungan kerja Wakil Presiden di Kabupaten Poso,” kata AKBP Sugeng lestari.

Ada beberapa lokasi yang akan diamankan saat kunjungan Wapres, diantaranya Bandara Kasiguncu, SDN 1 Tangkura, Sekolah Darurat di Lapangan sepak bola Desa Tangkura, Masj8d Al Ikhlas Desa Platiwunga dan RSUD Poso, ungkapnya.

Ratusan personel Polri tersebut, nantinya akan bergabung dengan TNI dan instansi terkait lainnya untuk mengamankan kunjungan Wakil Presiden selama berada di Kabupaten Poso, pungkasnya

Red”

Pada suatu malam, *Sayidina Umar bin Khattab* melakukan “blusukan” atau kunjungan tanpa pemberitahuan ke wilayah-wilayah di Madinah untuk melihat kondisi rakyatnya. Dalam sunyi ia melihat, dalam gelap ia mendengar.

Dalam perjalanannya, beliau mendengar suara tangisan anak-anak yang kelaparan. Beliau mendekati sumber suara tersebut dan menemukan seorang wanita bersama anak-anaknya di dalam sebuah gubuk yang sangat sederhana. Wanita itu sedang memasak sesuatu di atas tungku, tetapi masakannya hanyalah air yang diberi batu agar terlihat seperti sedang memasak dan anak-anaknya mengira itu adalah makanan.

Umar bertanya kepada wanita itu, mengapa dia tidak memberikan makanan kepada anak-anaknya. Wanita itu menjawab bahwa mereka tidak punya makanan dan dia hanya mencoba menenangkan anak-anaknya dengan pura-pura memasak.

Mendengar hal itu, Umar merasa sangat sedih dan prihatin. Beliau segera kembali ke Baitul Mal (kas negara) dan mengambil sendiri gandum, kurma, dan bahan makanan lainnya. Beliau membawanya kembali ke gubuk wanita tersebut dan memasaknya sendiri. Setelah makanan matang, Umar memberikan makanan tersebut kepada wanita dan anak-anaknya. Beliau juga berjanji akan membantu mereka dan memastikan mereka tidak akan kelaparan lagi.

Perut beliau tidak pernah kenyang sepanjang masih ada rakyatnya yang merasakan lapar. Beliau tidak pernah membuat istana yang megah selama masih ada rakyatnya yang tidak punya rumah atau hidup di gubuk – gubung reyot. Beliau selalu membayangkan beratnya pertanggungjawaban di hadapan Allah, jika masih ada rakyatnya yang miskin.

Masih adakah profil pemimpin seperti itu …???

Red”