LIN-RI.COM

Ketua Umum SOKSI, Ir. Ali Wongso Sinaga mengingatkan bahwa arah kepemimpinan nasional semestinya berpijak pada gagasan dasar Presiden Prabowo Subianto sebagaimana tertuang dalam buku Paradoks Indonesia (2017), yang secara tajam memotret persoalan mendasar bangsa: kebocoran sistemik, ketimpangan struktural, dan praktik kleptokrasi yang menggerogoti negara dari dalam.

Menurutnya, kleptokrasi dalam konteks Indonesia tidak berdiri sendiri, melainkan merupakan manifestasi dari aktor-aktor kleptokrat yang memanfaatkan kekuasaan, sekaligus berkembang melalui pola state capture, yaitu ketika kebijakan dan regulasi negara dipengaruhi, bahkan diarahkan, oleh kepentingan sempit kelompok tertentu. Dalam tahap tertentu, distorsi ini juga ditopang oleh jejaring kekuasaan informal yang kerap disebut sebagai deep state, yang bekerja menjaga kesinambungan kepentingan sempit di balik struktur formal negara.

Indonesia, katanya, telah terlalu lama terjebak dalam paradoks besar: negeri yang kaya sumber daya alam, namun kesejahteraan rakyat belum terdistribusi secara merata. Dalam situasi global yang penuh tekanan seperti saat ini, berbagai guncangan eksternal justru memperbesar kelemahan internal tersebut.

Karena itu, mengakhiri paradoks Indonesia tidak cukup hanya dengan menjaga stabilitas politik dan pertumbuhan ekonomi secara administratif. Jalan keluarnya menuntut keberanian untuk memberantas dan memutus rantai kleptokrasi sebagai akar persoalan, sekaligus membangun sistem yang kokoh untuk memutus state capture dan menutup ruang gerak deep state, sehingga pengelolaan kekayaan negara benar-benar diarahkan sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat yang berkeadilan sebagaimana amanat konstitusi.

Ia menegaskan, dahulu gagasan itu hadir sebagai kritik terhadap sistem. Kini, ketika Prabowo memegang mandat sebagai Presiden, kritik tersebut berubah menjadi ujian sejarah.

“Di titik inilah sejarah sedang menguji. Apakah pada fase konsolidasi pemerintahan saat ini akan menjadi instrumen koreksi terarah dan menyeluruh untuk mengakhiri paradoks Indonesia, atau justru larut dalam kompromi tanpa arah sehingga paradoks itu tetap bertahan,” ujarnya.

Menurutnya, konfigurasi politik nasional saat ini sesungguhnya menghadirkan stabilitas yang relatif kuat melalui terbentuknya koalisi besar pemerintahan. Stabilitas ini memberi ruang kendali yang luas bagi Presiden, namun pada saat yang sama juga meningkatkan kompleksitas pengelolaan kekuasaan.

Sebab, oposisi politik, kata dia, tidak benar-benar hilang. Ia hanya bertransformasi dalam bentuk yang lebih subtil : hadir dalam tarik-menarik kepentingan di dalam lingkar kekuasaan, loyalitas yang terbelah, hingga resistensi terselubung yang tidak selalu tampak di permukaan.

Dalam situasi seperti itu, kepemimpinan sangat mudah terseret pada kompromi-kompromi pragmatis yang perlahan menjauh dari orientasi kepentingan rakyat.

Karena itu, Presiden dituntut menegaskan arah politik negara secara konsisten dan tegas. Stabilitas yang dibangun haruslah stabilitas yang dinamis dan produktif untuk mengakhiri paradoks Indonesia, bukan stabilitas yang statis dan semu.

Tanpa penegasan arah tersebut, ruang bagi pengaruh kepentingan sempit—yang menjadi karakter utama state capture—akan terus terbuka, beradaptasi, dan secara perlahan menggerus kualitas kebijakan publik.

Ia menambahkan, tekanan global yang mendorong kenaikan harga energi, pelemahan nilai tukar rupiah, dan ancaman inflasi semakin mempertegas urgensi kepemimpinan yang memiliki arah kebijakan jelas, tegas, dan konsisten.

“Tanpa arah yang tegas, stabilitas bisa berubah menjadi stagnasi. Bahkan dalam kondisi tertentu dapat mengarah pada kegagalan negara menjalankan fungsi korektifnya,” katanya.

Karena itu, fase konsolidasi pemerintahan harus dijadikan landasan koreksi struktural yang menegaskan arah untuk mengakhiri paradoks Indonesia melalui langkah-langkah konkret.

Langkah tersebut, lanjutnya, harus dimulai dari penataan kabinet melalui reshuffle yang presisi sebagai trigger penguatan reformasi hukum untuk membongkar dan memutus rantai state capture, menutup celah infiltrasi deep state, mengoptimalkan pemberantasan korupsi, serta mempercepat transformasi ekonomi nasional berbasis amanat Pasal 33 UUD 1945.

Dalam konteks itu, pemutusan rantai kleptokrasi berarti pula memutus relasi saling menguatkan antara aktor-aktor kleptokrat, jejaring kekuasaan informal, dan distorsi kebijakan yang selama ini menghambat efektivitas negara dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat.

Hal tersebut disampaikan Ketua Umum SOKSI, organisasi yang lahir pada tahun 1960 dari rahim Tentara Nasional Indonesia Angkatan Darat di bawah kepemimpinan Jenderal TNI (Anm) Achmad Yani, sebagai penegasan bahwa momentum konsolidasi nasional saat ini harus diarahkan bukan sekadar menjaga keseimbangan politik, melainkan memastikan negara benar-benar bergerak menuju koreksi besar atas paradoks yang selama ini membelenggu Indonesia, tegas mantan Ketua DPP Partai Golkar tiga periode itu.

Kabinet besar merupakan kebutuhan objektif pada fase awal pemerintahan. Namun fase tersebut telah terlewati. Dalam fase konsolidasi saat ini, yang dibutuhkan bukan lagi akomodasi, melainkan reshuffle presisi kabinet yang berbasis loyalitas, integritas, rekam jejak, kinerja dan conflict clearance.

Ali Wongso Ketua Umum SOKSI sependapat dengan banyak pihak yang mengamati masih terdapat banyak ruang yang perlu perbaikan, baik dari sisi kinerja maupun integritas, termasuk pembiaran konflik kepentingan, loyalitas yang terbagi, hingga indikasi state capture dan deep state yang berpotensi mempengaruhi arah kebijakan negara.

Indikasi tersebut pada dasarnya menunjukkan adanya irisan kepentingan antara aktor kekuasaan dan kepentingan ekonomi yang jika tidak dikoreksi, akan memperkuat peran kleptokrat dalam sistem.

Karena itu, reshuffle bukan sekadar rotasi jabatan tanpa perubahan kualitas mendasar, melainkan koreksi strategis yang presisi dengan kewenangan konstitusional Presiden , pasal 17 UUD 1945 dalam rangka penegasan arah untuk menutup kebocoran sistem, memutus mata rantai pengaruh oligarkis dan distorsi kebijakan.

Reshuffle presisi memperkuat efektivitas pemerintahan sehingga berdampak kuat pada penegasan arah dan meningkatnya kepercayaan publik dan efisiensi ekonomi serta meluasnya lapangan kerja bagi rakyat.

Prinsipnya jelas : pemerintahan negara bukanlah pemerintahan partai politik. Kepentingan nasional—yakni kepentingan rakyat, bangsa, dan negara harus ditempatkan di atas segala kepentingan. Para menteri yang terbukti kinerjanya tidak optimal, integritas dan loyalitasnya tidak teruji atau berpotensi lebih menjadi bagian dari masalah, tak mungkin turut berjuang mengakhiri paradoks. Ibarat lantai kotor hanya mungkin dapat dibersihkan dengan sapu yang bersih dan baik. Dalam rangka konsolidasi dengan penegasan arah pemerintahan negara sudah saatnya yang demikian diganti tanpa mempertimbangkan siapapun ia dan apapun latar belakang politiknya.

Fokusnya reshuffle diarahkan pada sektor-sektor yang dinilai amat strategis dan paling krusial : hukum, energi dan minerba, perekonomian, kehutanan serta lainnya menurut penilaian Presiden, tegasnya.

Momentum reshuffle yang presisi menjadi sangat menentukan. Tanpa langkah ini, beban persoalan akan terus menumpuk dan menggerus kredibilitas kepemimpinan Presiden.

Sebaliknya, reshuffle yang presisi akan menjadi sinyal kuat bahwa Presiden memegang kendali penuh atas arah pemerintahan negara dan memperkuat kredibilitas kepemimpinan nasional melakukan konsolidasi untuk mengakhiri paradoks sebagaimana gagasan Prabowo sebelum menjadi Presiden dalam bukunya ” Paradoks Indonesia” (2017).

Red”

Dalam bidang hukum, persoalan tidak lagi sekadar lemahnya penegakan, tetapi telah menyentuh dimensi struktural. Permasalahan kerap berawal dari maladministrasi yang dianggap sepele, namun menjadi pintu masuk distorsi hukum. Jika berlangsung berulang dan sistemik, hal ini berkembang menjadi penyalahgunaan kewenangan (abuse of power), hingga pada tahap lanjut menjelma menjadi state capture.

Pada titik tersebut, hukum tidak lagi berjalan sebagai norma objektif, melainkan sebagai instrumen kekuasaan. Proses menjadi tidak setara—cepat bagi yang memiliki akses, lambat bagi yang lemah—dan keadilan bergeser menjadi fungsi dari kekuasaan dan uang.

Di sini hukum mulai kehilangan integritasnya. Ia tidak lagi netral, tetapi menjadi alat kepentingan. Ketika kondisi ini berlangsung secara sistematis, terorganisir, dan melibatkan kepentingan yang lebih besar, maka yang terjadi bukan lagi sekadar pelanggaran, melainkan pembusukan kelembagaan yang merusak kepastian hukum dan kredibilitas pemerintahan, termasuk mengganggu iklim investasi. Di titik inilah, menurutnya, kita memasuki wilayah deep state.

Sebagai ilustrasi, praktik manipulasi dan pencurian legalitas badan hukum atau kepemilikan saham melalui sistem administrasi badan hukum di kementerian bidang hukum, kerap terjadi karena tanpa verifikasi memadai, serta lemahnya pengawasan, jika melihatnya dari sebatas permukaan. Tetapi apa sebenarnya yang ada terjadi dibaliknya ? Peristiwa hukum yang menimpa pimpinan lembaga pengawas publik baru-baru ini menjadi pengingat serius rapuhnya benteng awal terhadap praktik state capture dan deep state tersebut.

Ilustrasi dalam kaitan perekonomian, efisiensi investasi nasional saat ini sangat rendah—bahkan terendah di Asia , tercermin dari Incremental Capital Output Ratio (ICOR) Indonesia yang tinggi—6,5, menunjukkan yang paling boros investasi dengan kebocoran dan distorsi serta inefisiensi tinggi dalam proses kebijakan dan implementasinya. Itu tak terlepas dari akibat state capture dan deep state, urainya.

Karena itu,reformasi hukum ini juga menjadi prasyarat penting bagi transformasi ekonomi. Tanpa kepastian hukum yang bersih dan kredibel, biaya ekonomi akan tetap tinggi, risiko investasi meningkat, dan inefisiensi tinggi akan terus berulang.

Reformasi hukum harus membongkar state capture dan menutup celah deep state, ini sangat urgent dan harus menyasar hulu dan hilir secara bersamaan. Tanpa pembenahan administrasi hukum dan tata kelola di hulu—penegakan hukum di hilir tidak akan efektif. Penegakan hukum di hilir adalah seperti otot, sedangkan sarafnya berada di hulu. Jika sarafnya bermasalah, maka otot tidak akan bekerja efektif, urai mantan Anggota Badan Legislasi DPR itu.

Red”

oleh : Dede Farhan Aulawi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konflik dari perang fisik menuju cognitive warfare, yaitu bentuk peperangan yang menargetkan cara manusia berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, otak manusia menjadi medan pertempuran utama. Serangan tidak lagi diarahkan pada wilayah geografis, tetapi pada sistem neuro-kognitif, yaitu mekanisme biologis dan psikologis yang mengatur persepsi, memori, emosi, dan penilaian seseorang. Oleh karena itu, memahami alur proses neuro-kognitif menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana individu dapat dipengaruhi dalam era modern.

Alur neuro-kognitif dimulai dari penerimaan stimulus. Informasi dari lingkungan, seperti berita, gambar, video, suara, maupun narasi digital, masuk melalui pancaindra menuju sistem saraf pusat. Mata menangkap visual, telinga menerima suara, lalu impuls sensorik dikirim ke otak melalui neuron. Pada era cognitive warfare, stimulus dirancang secara khusus agar menarik perhatian, misalnya melalui judul provokatif, visual dramatis, atau pesan emosional. Tujuannya adalah memicu respons awal yang cepat sebelum individu sempat melakukan penalaran mendalam.

Tahap berikutnya adalah proses persepsi, yaitu otak menafsirkan informasi yang diterima. Informasi sensorik pertama kali diproses di korteks sensorik, kemudian diteruskan ke area asosiasi otak untuk diberikan makna. Pada tahap ini, pengalaman masa lalu, keyakinan, budaya, dan emosi sangat memengaruhi hasil interpretasi. Dua orang dapat menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan persepsi berbeda. Dalam cognitive warfare, manipulasi persepsi dilakukan dengan menyisipkan framing tertentu sehingga seseorang melihat suatu kejadian sesuai narasi yang diinginkan pihak tertentu.

Setelah persepsi terbentuk, informasi masuk ke tahap atensi dan seleksi kognitif. Otak manusia memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua informasi diproses secara mendalam. Sistem perhatian akan memilih mana yang dianggap penting. Informasi yang bersifat ancaman, kontroversial, atau sesuai keyakinan pribadi biasanya lebih mudah menarik perhatian. Inilah sebabnya propaganda modern sering menggunakan konten yang memicu ketakutan atau kemarahan. Ketika perhatian sudah dikuasai, pesan akan lebih mudah masuk ke proses kognitif selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah pemrosesan memori. Informasi yang memperoleh perhatian akan masuk ke memori jangka pendek, kemudian sebagian dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Struktur otak seperti hippocampus berperan dalam pembentukan memori, sedangkan amigdala memperkuat ingatan yang berkaitan dengan emosi. Dalam cognitive warfare, pengulangan pesan secara terus-menerus melalui media sosial membuat informasi tertentu tertanam sebagai “kebenaran semu”. Meskipun informasi tersebut tidak akurat, paparan berulang dapat membuat otak menerimanya sebagai sesuatu yang familiar dan dipercaya.

Proses berikutnya adalah evaluasi emosional dan pengambilan keputusan. Otak tidak selalu membuat keputusan secara rasional. Sistem limbik, terutama amigdala, dapat memicu respons emosional sebelum korteks prefrontal melakukan analisis logis. Ketika seseorang merasa takut, marah, atau cemas, kemampuan berpikir kritis cenderung menurun. Pada era cognitive warfare, emosi digunakan sebagai pintu masuk untuk memengaruhi pilihan politik, sosial, bahkan identitas seseorang. Informasi yang menyerang emosi lebih cepat memengaruhi keputusan dibanding data yang bersifat netral.

Tahap akhir adalah respons perilaku. Setelah informasi dipersepsi, disimpan, dan dievaluasi, individu menghasilkan tindakan nyata. Respons ini dapat berupa perubahan sikap, penyebaran informasi, pembentukan opini, atau tindakan sosial tertentu. Dalam perang kognitif, keberhasilan tidak selalu diukur dari kerusakan fisik, tetapi dari kemampuan mengubah perilaku masyarakat tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Ketika seseorang secara sukarela menyebarkan narasi tertentu, maka proses cognitive warfare telah mencapai tujuannya.

Di era digital, alur neuro-kognitif menjadi semakin rentan karena teknologi mampu mengeksploitasi kelemahan alami otak manusia. Algoritma media sosial dapat mempelajari pola perhatian, preferensi emosional, dan bias kognitif pengguna, lalu menyajikan konten yang memperkuat pengaruh psikologis. Akibatnya, individu dapat terjebak dalam ruang informasi sempit yang mempersempit cara berpikir. Oleh sebab itu, literasi digital, penguatan daya kritis, dan pengendalian emosi menjadi benteng penting dalam menjaga kesehatan neuro-kognitif masyarakat modern.

Dengan demikian, alur proses neuro-kognitif dalam era cognitive warfare menunjukkan bahwa peperangan masa kini terjadi melalui manipulasi pikiran manusia. Dari stimulus sensorik hingga respons perilaku, setiap tahapan dapat menjadi sasaran intervensi. Memahami proses ini bukan hanya penting bagi ilmuwan dan praktisi keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tidak mudah menjadi korban perang kognitif yang semakin kompleks di zaman modern.

oleh : Dede Farhan Aulawi

Perkembangan teknologi informasi telah mengubah pola konflik dari perang fisik menuju cognitive warfare, yaitu bentuk peperangan yang menargetkan cara manusia berpikir, merasakan, dan mengambil keputusan. Dalam konteks ini, otak manusia menjadi medan pertempuran utama. Serangan tidak lagi diarahkan pada wilayah geografis, tetapi pada sistem neuro-kognitif, yaitu mekanisme biologis dan psikologis yang mengatur persepsi, memori, emosi, dan penilaian seseorang. Oleh karena itu, memahami alur proses neuro-kognitif menjadi sangat penting untuk mengetahui bagaimana individu dapat dipengaruhi dalam era modern.

Alur neuro-kognitif dimulai dari penerimaan stimulus. Informasi dari lingkungan, seperti berita, gambar, video, suara, maupun narasi digital, masuk melalui pancaindra menuju sistem saraf pusat. Mata menangkap visual, telinga menerima suara, lalu impuls sensorik dikirim ke otak melalui neuron. Pada era cognitive warfare, stimulus dirancang secara khusus agar menarik perhatian, misalnya melalui judul provokatif, visual dramatis, atau pesan emosional. Tujuannya adalah memicu respons awal yang cepat sebelum individu sempat melakukan penalaran mendalam.

Tahap berikutnya adalah proses persepsi, yaitu otak menafsirkan informasi yang diterima. Informasi sensorik pertama kali diproses di korteks sensorik, kemudian diteruskan ke area asosiasi otak untuk diberikan makna. Pada tahap ini, pengalaman masa lalu, keyakinan, budaya, dan emosi sangat memengaruhi hasil interpretasi. Dua orang dapat menerima informasi yang sama tetapi menghasilkan persepsi berbeda. Dalam cognitive warfare, manipulasi persepsi dilakukan dengan menyisipkan framing tertentu sehingga seseorang melihat suatu kejadian sesuai narasi yang diinginkan pihak tertentu.

Setelah persepsi terbentuk, informasi masuk ke tahap atensi dan seleksi kognitif. Otak manusia memiliki kapasitas terbatas sehingga tidak semua informasi diproses secara mendalam. Sistem perhatian akan memilih mana yang dianggap penting. Informasi yang bersifat ancaman, kontroversial, atau sesuai keyakinan pribadi biasanya lebih mudah menarik perhatian. Inilah sebabnya propaganda modern sering menggunakan konten yang memicu ketakutan atau kemarahan. Ketika perhatian sudah dikuasai, pesan akan lebih mudah masuk ke proses kognitif selanjutnya.

Tahapan selanjutnya adalah pemrosesan memori. Informasi yang memperoleh perhatian akan masuk ke memori jangka pendek, kemudian sebagian dapat disimpan dalam memori jangka panjang. Struktur otak seperti hippocampus berperan dalam pembentukan memori, sedangkan amigdala memperkuat ingatan yang berkaitan dengan emosi. Dalam cognitive warfare, pengulangan pesan secara terus-menerus melalui media sosial membuat informasi tertentu tertanam sebagai “kebenaran semu”. Meskipun informasi tersebut tidak akurat, paparan berulang dapat membuat otak menerimanya sebagai sesuatu yang familiar dan dipercaya.

Proses berikutnya adalah evaluasi emosional dan pengambilan keputusan. Otak tidak selalu membuat keputusan secara rasional. Sistem limbik, terutama amigdala, dapat memicu respons emosional sebelum korteks prefrontal melakukan analisis logis. Ketika seseorang merasa takut, marah, atau cemas, kemampuan berpikir kritis cenderung menurun. Pada era cognitive warfare, emosi digunakan sebagai pintu masuk untuk memengaruhi pilihan politik, sosial, bahkan identitas seseorang. Informasi yang menyerang emosi lebih cepat memengaruhi keputusan dibanding data yang bersifat netral.

Tahap akhir adalah respons perilaku. Setelah informasi dipersepsi, disimpan, dan dievaluasi, individu menghasilkan tindakan nyata. Respons ini dapat berupa perubahan sikap, penyebaran informasi, pembentukan opini, atau tindakan sosial tertentu. Dalam perang kognitif, keberhasilan tidak selalu diukur dari kerusakan fisik, tetapi dari kemampuan mengubah perilaku masyarakat tanpa mereka menyadari bahwa mereka sedang dipengaruhi. Ketika seseorang secara sukarela menyebarkan narasi tertentu, maka proses cognitive warfare telah mencapai tujuannya.

Di era digital, alur neuro-kognitif menjadi semakin rentan karena teknologi mampu mengeksploitasi kelemahan alami otak manusia. Algoritma media sosial dapat mempelajari pola perhatian, preferensi emosional, dan bias kognitif pengguna, lalu menyajikan konten yang memperkuat pengaruh psikologis. Akibatnya, individu dapat terjebak dalam ruang informasi sempit yang mempersempit cara berpikir. Oleh sebab itu, literasi digital, penguatan daya kritis, dan pengendalian emosi menjadi benteng penting dalam menjaga kesehatan neuro-kognitif masyarakat modern.

Dengan demikian, alur proses neuro-kognitif dalam era cognitive warfare menunjukkan bahwa peperangan masa kini terjadi melalui manipulasi pikiran manusia. Dari stimulus sensorik hingga respons perilaku, setiap tahapan dapat menjadi sasaran intervensi. Memahami proses ini bukan hanya penting bagi ilmuwan dan praktisi keamanan, tetapi juga bagi masyarakat umum agar tidak mudah menjadi korban perang kognitif yang semakin kompleks di zaman modern.