LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan, S.E., M.M., menghadiri peringatan hari Australia New Zealand Army Corps (ANZAC), bertempat di West Java Ballrom, Hotel Westin, Jakarta, Jumat (26/4/2024).

Hari Anzac adalah hari nasional di Australia dan Selandia Baru untuk memperingati semua warga Australia dan Selandia Baru yang telah bertugas dan gugur dalam seluruh peperangan, konflik dan operasi penjaga perdamaian dan kontribusi juga penderitaan dari mereka yang telah bertugas.

#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Autentikasi:
Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto

Jakarta- Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah memanggil 14 orang saksi, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata niaga komoditas timah wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015 s/d 2022.

Dari 14 orang saksi yang dipanggil, 1 orang tidak memenuhi panggilan yaitu Sdr. HL sehingga 13 orang tambahan saksi tersebut menambah jumlah 158 orang saksi yang telah dilakukan pemeriksaan dalam perkara ini.

Hal tersebut disampaikan oleh Direktur Penyidikan Pidsus KUNTADI saat menggelar siaran persnya di Kantor KeJaksaan Agung RI, Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum’at (26/04/2024).

KUNTADI menjelaskan bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan dan dikaitkan dengan alat bukti yang ditemukan, Tim Penyidik telah meningkatkan status 5 orang saksi menjadi Tersangka baru (sehingga total Tersangka menjadi 21 orang termasuk perkara Obstruction of Justice), yakni sebagai berikut:
1). HL selaku Beneficiary Owner PT TIN.
2). FL selaku Marketing PT TIN.
3). SW selaku Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 s/d 2019.
4). BN selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sejak 2019.
5). AS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2020 s/d 2021 & Definitif s/d sekarang.

Adapun kasus posisi dalam perkara ini yaitu:
Tersangka SW selaku Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2015 telah menerbitkan Persetujuan Rencana Kerja Anggaran dan Biaya (RKAB) kepada 5 perusahaan pemurnian dan pengolahan timah (smelter) secara tidak sah karena RKAB yang diterbitkan tidak memenuhi persyaratan yaitu PT RBT, PT SBS, PT SIP, PT TIN, dan CV VIP yang berlokasi di Bangka Belitung.

Bahwa penerbitan RKAB tersebut tetap dilanjutkan oleh Tersangka BN sewaktu menjabat Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 dan Tersangka AS selaku Plt. Kepala Dinas ESDM Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2019 s/d saat ini.

Bahkan Tersangka SW, Tersangka BN, dan Tersangka AS mengetahui bahwa RKAB tersebut tidak dipergunakan untuk menambang di lokasi IUP-nya perusahaan smelter itu sendiri, melainkan hanya untuk melegalkan penjualan timah yang diperoleh secara ilegal dari IUP PT Timah Tbk;
Selanjutnya, kegiatan ilegal tersebut disetujui dan dibalut oleh Tersangka MRPT dan Tersangka EE dengan perjanjian seolah-olah ada kerja sama sewa-menyewa peralatan processing peleburan timah dengan dalih untuk memenuhi kebutuhan PT Timah Tbk.

Sedangkan Tersangka HL selaku Beneficiary Owner dan Tersangka FL selaku Marketing PT TIN telah turut serta dalam kerja sama penyewaan peralatan processing peleburan timah dengan PT Timah Tbk, selain itu keduanya juga membentuk CV BPR dan CV SMS sebagai perusahaan boneka untuk melaksanakan kegiatan ilegalnya.

Pasal yang disangkakan kepada kelima Tersangka adalah Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 jo. Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP.

Untuk kepentingan penyidikan, Tim Penyidik menahan tiga orang Tersangka yakni Tersangka FL yang dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung dan Tersangka AS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Jakarta Pusat selama 20 hari ke depan. Sedangkan, Tersangka BN tidak dilakukan penahanan dengan alasan sakit sebagaimana hasil pemeriksaan dokter.

Di samping itu, Tim Penyidik sampai saat ini masih terus mengejar aset milik para Tersangka sebagai upaya optimalisasi pengembalian kerugian keuangan negara dengan mengamankan sejumlah aset yang telah didapat seperti meliputi beberapa unit kendaraan mewah. Selain itu, Tim Badan Pemulihan Aset melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah barang yang bersifat ekonomis lainnya. (Red).

Jakarta – Diskusi yang diselenggarakan oleh Koalisi Pemuda Kota dengan mengangkat tema ‘Rekonsiliasi Pasca Pemilu Dalam Menjaga Persatuan dan Kesatuan Bangsa ‘ dihadiri beberapa para tokoh bahkan dari masing-masing relawan calon Presiden sebagai panelis/pembicara di acara diskusi yang digelar di kedai Tempo, Jakarta timur,(26/4/2024).

Seogiyanya, Pemilu Pilpres telah selesai, namun proses demokrasi masih terus berjalan. Kini, saatnya memasuki fase rekonsiliasi pasca pemilu untuk merajut kembali persatuan dan membangun bangsa yang lebih kuat.

Dalam hal ini, Iwan selaku Ketua panitia penyelenggara Diskusi Koalisi Pemuda Kota menjelaskan pentingnya Rekonsiliasi.

“Rekonsiliasi bukan berarti menghapus perbedaan pendapat, melainkan menghargai keragaman dan membangun jalan menuju kesepakatan bersama,” ujarnya menjelaskan usai diskusi berlangsung di kedai Tempo, Jakarta timur (26/4/2024)

Lanjuttnya lagi mengatakan, Rekonsiliasi adalah kunci untuk melangkah maju sebagai bangsa yang bersatu dan damai.

Langkah Menuju Rekonsiliasi:
Dialog Terbuka dan Jujur: Membuka ruang untuk dialog yang jujur dan terbuka antara semua pihak.

Kehormatan Terhadap Institusi Demokrasi: Menghormati integritas dan otoritas institusi demokrasi seperti KPU, lembaga penegak hukum, dan media independen.

Mendorong Toleransi dan Menghargai Perbedaan: Memupuk toleransi dan penghargaan terhadap perbedaan pendapat.

Komitmen terhadap Kepentingan Nasional: Mengutamakan kepentingan nasional di atas kepentingan politik dan pribadi.

Membangun Solidaritas dan Kedamaian: Bekerja sama untuk membangun solidaritas dan kedamaian di tengah masyarakat.

Ajakan Bertindak:

Mari kita bersama-sama berkomitmen untuk menjaga keutuhan bangsa.

Mari kita ajak seluruh elemen masyarakat untuk bersatu dan merekonsiliasi diri demi Indonesia yang lebih baik.

Rekonsiliasi adalah proses yang membutuhkan waktu, komitmen, dan kerja keras. Namun, hasilnya akan membawa kita menuju bangsa yang lebih kuat, bersatu, dan damai.

“Bersama-sama, kita bisa mewujudkannya,” tandasnya menjelaskan. (Bar)