LIN-RI.COM

Sidang terbuka IPB University Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan pada tanggal 4/5/2024 yang di pimpin oleh
Prof Dr Ir Fredinan Yulianda, M.Sc sebagai Dekan FPIK mewakili Rektor IPB memutuskan dan menetapkan bahwa Dr Ahmad Solihin SPI.,MM dinyatakan Lulus sebagai Doktor IPB ke 94 tahun 2024.

Ketum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) Dr. Capt.H. Purwa Saputra S.Sos., MM.,MH., MBA sebagai penguji luar bersama Dr Retno Muninggar SPi.,MM.

Promotor sekaligus penguji adalah
Dr. Ir. Darmawan MAMA, Dr. Ir M Fedi A sondita, M.Sc, Prof Dr Ir Ari Purbayanto, M.Sc, dan Dr. Ir Ronny I Wahju, M.Phill.

Hasil riset yang dilaksanakan hampir setahun ditulis oleh
promovendus sebagai persyaratan kelulusan mendapatkan gelar DOKTOR dengan menyajikan Disertasi yang berjudul ”
PENGEMBANGAN STANDAR PELABUHAN PELAKSANA
PORT STATE MEASURES AGREEMENT (PSMA) 2009 DI INDONESIA”

Menurut promovendus product hukum FAO
(Food and agriculture organization)
tentang Port State Measures Agreement (PSMA) yang sudah di ratifikasi oleh Pemerintah RI melalui PERPRES Nomor 43 Tahun 2016, belum dilaksanakan secara konsisten.

Di sisi lain untuk kapal niaga asing pemerintah wajib memberlakukan (mandatory) ketentuan Badan Internasional Organisasi Maritim (IMO) sesui ratifikasi Keppres No 60 tahun 1980 tetang SOLAS 74 khususnya terkait chapter XI-1 Port State Control (PSC) dimana Indonesia sudah mendapatkan
whitelist Tokyo MoU selama 3 tahun terakhir ini.

Dari hasil sidang promovendus bisa mempertahankan hasil riset dengan pembaharuan temuan (novelty) perlunya harmonisasi implementasi regulasi badan internasional yang telah di ratifikasi oleh pemerintah RI sebagai tanggung jawab negara dalam pelaksanaannya secara konsisten.

Datep pada media menyampaikan aprisiasi kepada promovendus
sudah dengan gigih mempertahankan disertasinya dan keberaniannya mengukap temuan baru (novelty) yang penting untuk perbaikan kedepan pada bangsa dan negara khusunya konsekwensi ratifikasi PSMA 2009.

Datep selaku Ketum dan Jajaran Pramarin mengucapkan terima kasih pada Rektor IPB dan Jajaran atas kesempatan yang diberikan sebagai penguji luar.

Datep juga mengucapkan selamat dan sukses atas lulusnya Dr Ahmad Solihin SPI.,MM. Semoga gelar Doktor Ilmu Kelautan yang diperoleh bermanfaat untuk Poros Maritim Dunia menuju Indonesia Emas 2045.Red

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, S.E., M.Si. kembali mendampingi Presiden RI. Ir. H. Joko Widodo dalam rangkaian kunjungan kerja hari ketiga di Kabupaten Konawe dan Kabupaten Kolaka Utara, Provinsi Sulawesi Tenggara, Selasa (14/05/2024).

Mengawali kunjungan, Presiden RI beserta rombongan meninjau fasilitas Rumah Sakit dan Pelayanan BPJS Kesehatan di RSUD Konawe, Kabupaten Konawe. Selanjutnya meresmikan Bendungan Ameroro Kabupaten Konawe sekaligus pembangunan infrastruktur kawasan strategis pariwisata nasional Wakatobi.

Selepas itu, Presiden RI beserta rombongan bergerak mengunjungi Pasar Sentral Lacaria di Kabupaten Kolaka Utara untuk mengecek harga bahan pokok dan memberikan bantuan bagi para pedagang. Menutup kunjungan hari ini Presiden RI menyerahkan bantuan cadangan pangan pemerintah untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) di Lapangan Tenis, Alun-alun Kirambu, Kabupaten Kolaka Utara.

Turut hadir mendampingi dalam rangkaian kegiatan diantaranya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prof. Dr. Pratikno, M.Soc.Sc., Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Dr. (H.C.) Ir. H. Mochamad Basuki Hadimoeljono, M.Sc., Ph.D., Menteri Kesehatan Ir. Budi Gunadi Sadikin, S.Si., CHFC., CLU., Kepala Badan Pangan Nasional Arief Prasetyo Adi, S.T, M.T, Pj. Gubernur Sulawesi Tenggara Andap Budhi Revianto.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Red: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta — Wartawan Senior, HM. Jusuf Rizal, S.H., tertawakan klarifikasi Ketua PWI (Persatuan Wartawan Indonesia) Pusat, Hendri Ch Bangun yang menyebutkan dirinya menyebar fitnah dan memelintir kasus korupsi dan atau penggelapan bantuan dana Kementerian BUMN untuk UKW (Uji Kompetensi Wartawan) senilai Rp.2,9 Milyar yang menjadi perhatian publik.

Respon ringan itu disampaikan Jusuf Rizal, pria berdarah Madura-Batak, menanggapi pertanyaan media tentang statement Hendri Ch Bangun, Ketua PWI Pusat, yang telah diberi sanksi teguran keras oleh Dewan Kehormatan (DK) PWI Pusat. Hendri dianggap telah melanggar konstitusi organisasi dan diminta mengembalikan dana yang dikuasainya secara tidak sah Rp. 1,7 Milyar.

“Jika sekelas Ketua PWI Pusat cara berpikirnya menuduh dan menghakimi orang lain, organisasi PWI bisa rusak. Ini ibarat pepatah Buruk Rupa Cermin Dibelah (yang salah dirinya, orang lain disalahkan),” tegas Jusuf Rizal, Ketum PWMOI (Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia) itu.

Ada beberapa fakta yang disampaikan Jusuf Rizal bahwa yang dilansirnya bukan fitnah dan pelintiran sebagaimana yang dituduhkan Hendri Ch Bangun.

Pertama, kasus dugaan korupsi dan atau penggelapan bantuan dana dari Kementerian BUMN senilai Rp. 2,9 milyar dari total Rp. 6 milyar pertama kali dibongkar Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo yang melibatkan empat oknum PWI Pusat yaitu Ketua, Hendri Ch Bangun; Sekjen, Sayid Iskandarsyah; Wabendum, M. Ihsan; dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah.

Kedua, Bendahara Umum PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto, merasa tidak pernah dilibatkan dalam pencairan uang. Selaku Bendum PWI Pusat, ia kemudian membuat keterangan tertulis bahwa penguasaan dana bantuan Kementerian BUMN oleh empat orang di luar prosedur yang berlaku. Ada abuse of power (penyalahgunaan wewenang)

Ketiga, Sekjen PWI Pusat, Sayid Iskandarsyah, memberikan pernyataan tertulis kepada media bahwa pengelolaan bantuan dana Kementerian BUMN, tidak ada masalah alias sudah sesuai aturan. Tapi anehnya tiba-tiba Sayid Iskandarsyah mengembalikan uang yang dikuasai secara tidak sah Rp. 540 juta ke rekening PWI Pusat.

Keempat, sesuai keterangan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo, disebutkan pencairan dana dari PWI Pusat karena ada permintaan Cash Back dari oknum di Kementerian BUMN. Karena ada unsur gratifikasi, jika itu dana bantuan BUMN, maka diduga mengandung unsur korupsi, selain juga masuk unsur penggelapan.

Kelima, adanya dugaan kasus korupsi dan atau penggelapan dana bantuan Kementerian BUMN senilai Rp. 2,9 itu, membuat berbagai pihak dari insan pers bereaksi. Dalam rangka menjaga marwah wartawan serta PWI, maka wartawan Edison Siahaan dan LSM LIRA (Lumbung Informasi Rakyat) melaporkan kasus tersebut ke Bareskrim Polri.

Keenam, Dewan Kehormatan (DK) telah melakukan rapat dan mengambil tindakan karena empat pengurus PWI Pusat, yakni Ketua, Hendri Ch Bangun; Sekjen, Sayid Iskandarsyah; Wabendum, M. Ihsan; dan Direktur UKM, Syarif Hidayatullah, dinilai telah melanggar konstitusi PWI. Di şini ada unsur penguasaan uang tanpa hak. Hendri Ch Bangun diberi teguran keras termasuk harus mengembalikan uang Rp. 1,7 milyar dan tiga orang pengurus yang terlibat direkomendasilan untuk dipecat.

Ketujuh, sejumlah wartawan senior dan organisasi wartawan bereaksi menilai apa yang dilakukan Hendri Ch Bangun Cs harus diproses hukum sebab telah mencoreng nama baik wartawan maupun institusi PWI. Maka ada pihak yang melaporkan kasus ini ke Kejaksaan dan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi).

“Dengan adanya tujuh fakta itu, apakah itu fitnah dan pelintiran? Tentu buat seorang wartawan yang selalu harus kritis dan melakukan check and balance, tahu mana fakta dan mana fitnah,” tegas Jusuf Rizal, yang merupakan anggota PWI era Masdun Pranoto itu.

Ia justru malah mempertimbangkan akan melaporkan Ketua PWI Pusat, Hendri Ch Bangun, ke penegak hukum atas dugaan telah menyebar fitnah dengan menyebutkan informasi yang disampaikan plintiran. Padahal itu adalah fakta yang bermula disampaikan Ketua DK PWI Pusat, Sasongko Tedjo, dan Bendum PWI Pusat, Marthen Selamet Susanto.

Dikatakan juga, kasus korupsi dana dan atau penggelapan dana bantuan BUMN itu, lepas itu dana hibah atau sponsorship dari Forum Humas BUMN, harus dipertanggungjawabkan secara transparan dan akuntable. Harus di audit karena ada unsur bantuan pemerintah. Apalagi disebutkan itu untuk pelaksanaan UKW di 30 Propinsi, yang menurut DK PWI Pusat baru terealisasi di 10 Propinsi.

“Jadi apa yang disampaikan Hendri Ch Bangun itu seperti menjukkan kepanikan. Yang mengkritisi korupsi dan atau penggelapan dana BUMN Rp. 2,9 milyar itu banyak pihak. Kenapa justru saya dibilang fitnah dan memelintir berita. Kalau Hendri mau memproses hukum, itu lebih baik,” tegas Jusuf Rizal yang menyebutkan PWMOI sebelumnya sudah berkirim surat ke Menteri BUMN, Erick Thohir, meminta klarifikasi, namun hingga kini belum dijawab. (JRZ/Red)