LIN-RI.COM

DEPOK,
Praktik penjualan Pil Koplo atau obat keras daftar G secara ilegal dengan modus Cash On Delivery (COD) kembali marak di Kota Depok, Jawa Barat. Diduga kuat, sebuah lokasi di samping warung sembako, tidak jauh dari SPBU Cipayung, menjadi pusat peredaran obat-obatan terlarang tersebut dalam jumlah besar. Aktivitas ini meresahkan masyarakat karena efek obat-obatan tersebut serupa narkotika dan dilarang dijual tanpa resep dokter.

Berdasarkan investigasi awak media di lokasi, seorang penjual bernama Renal secara terang-terangan menjual obat-obatan berbahaya seperti Hexymer, Tramadol, Reklona, Tryex, dan Zolam. Obat-obatan ini termasuk dalam Golongan G, yang penggunaannya harus di bawah pengawasan ketat Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan resep dokter berwenang.

Praktik penjualan ilegal ini dilakukan dengan menyamarkan COD sebagai metode penjualan di depan toko yang seharusnya tidak lagi beroperasi. Hal ini diduga sebagai upaya untuk mengelabui aparat penegak hukum (APH) dan warga sekitar.

Saat dikonfirmasi, Renal membenarkan aktivitas tersebut, namun mengaku hanya bertugas menjaga toko atas perintah seorang bos bernama Dimas alias Ali. “Saya hanya disuruh jualan saja,” ujarnya. Minggu 2/11/2025.

Dalam upaya menghalangi konfirmasi, Renal mencoba memberikan “uang koordinasi” sebesar Rp 150.000 kepada awak media, namun ditolak.

*Potensi Bahaya dan Ancaman Hukuman*

Perdagangan bebas obat keras Golongan G ini dinilai sangat merusak karena efek sampingnya mirip narkoba, dapat menurunkan kesadaran, dan memicu tindak kriminalitas.

Pelaku yang terbukti memperjualbelikan obat-obatan tanpa izin edar dapat dijerat dengan pasal berlapis, termasuk:

– Pasal 196 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (ancaman pidana 10 tahun penjara).
– Pasal 197 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (ancaman hukuman 15 tahun penjara).
– Pasal 435 Jo Pasal 138 ayat (2) dan ayat (3) UU RI No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.

*Seruan Mendesak kepada Aparat Penegak Hukum*

Masyarakat dan awak media mendesak Polres Metro Depok, BPOM, dan Dinas Kesehatan setempat untuk segera mengambil tindakan tegas. Diharapkan APH dapat melakukan penyegelan dan penangkapan terhadap semua pihak yang bertanggung jawab atas peredaran obat keras ilegal ini guna mencegah kerusakan lingkungan sosial dan timbulnya tindak kriminal yang merugikan masyarakat luas.

(U/E/Redaksi)

Jakarta, Ketua Umum Gabungan Pengusaha Perkebunan Kelapa Sawit Indonesia (GAPERKASINDO), M. Hasyari Nasution, memperingatkan adanya ancaman besar terhadap stabilitas industri sawit nasional jika pengelolaan lahan sawit sitaan tidak segera dilakukan secara profesional.

Menurutnya, pengelolaan yang tidak berbasis tenaga ahli dapat menimbulkan kerugian negara mencapai Rp105 triliun per tahun, angka yang jauh lebih besar dibandingkan estimasi lembaga lain yang sempat dilansir di berbagai media nasional.

“Situasi ini sangat mengkhawatirkan. Jika tidak segera ditangani dengan pendekatan profesional dan berbasis keahlian, negara bisa kehilangan ratusan triliun rupiah setiap tahunnya,” tegas Hasyari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (5/11/2025).

Ancaman Terhadap Stabilitas Industri Sawit Nasional

Dari total 3,2 juta hektare lahan sawit yang telah diambil alih karena pelanggaran hukum, sekitar 1,5 juta hektare di antaranya kini dikelola oleh PT Agrinas Palma Nusantara.

Namun lemahnya sistem pengamanan di lapangan, perusakan aset oleh massa, dan ketiadaan manajemen profesional berpotensi menurunkan produksi Crude Palm Oil (CPO) hingga 6,4–7,5 juta ton per tahun.

Dengan harga pasar rata-rata Rp13–14 juta per ton, potensi kehilangan nilai ekonomi mencapai Rp80,5–105 triliun per tahun.

Ketua Umum GAPERKASINDO yang juga menjabat Ketua Koperasi FANANTARA itu menegaskan bahwa kerugian ini belum termasuk dampak lanjutan seperti meningkatnya pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, menurunnya penerimaan pajak, hingga berkurangnya devisa ekspor.

“Jika pasokan CPO menurun, harga minyak goreng dan biodiesel di dalam negeri akan naik. Ini bisa mengganggu stabilitas ekonomi nasional saat ini dan ke depan,” ujarnya.

Menyikapi hal ini, Hasyari mengaku sudah melayangkan surat kepada Presiden Republik Indonesia dan Ketua Dewan Pembina FORMAS Hashim Djojohadikusumo.
“Peran Bapak Hashim Djojohadikusumo sebagai Ketua Dewan Pembina FORMAS yang juga menaungi organisasi GAPERKASINDO, sangat krusial dan sejalan dengan komitmennya untuk meneruskan laporan-laporan serius mengenai persoalan nasional langsung kepada Bapak Presiden. Kami memandang bahwa isu ini layak mendapatkan perhatian Presiden untuk memastikan pengelolaan lahan sitaan ini berhasil dan berkelanjutan,” paparnya.

Temuan GAPERKASINDO: Ada Perbedaan Data Kerugian Negara yang Beredar di Media

Dalam kajian internalnya, GAPERKASINDO menemukan adanya perbedaan signifikan antara angka potensi kerugian negara yang disampaikan oleh sejumlah lembaga dan hasil perhitungan yang dilakukan berdasarkan data lapangan oleh asosiasi ini.

Perhitungan sejumlah lembaga juga sempat dilansir media namun cukup berbeda dengan perhitungan GAPERKASINDO.

Menurut M. Hasyari Nasution, perbedaan itu terjadi karena sebagian lembaga hanya menghitung kehilangan aset fisik dan nilai produksi jangka pendek, tanpa memperhitungkan efek lanjutan terhadap rantai ekonomi sawit.

“Sebagai pelaku usaha pengolahan dan pengelolaan kebun sawit, kami melihat langsung dampaknya di lapangan. Jadi perhitungan kami berbasis pengalaman nyata, bukan asumsi statistik,” jelasnya.

Hasyari menjelaskan bahwa GAPERKASINDO menghitung kerugian secara komprehensif, mencakup kehilangan hasil produksi, penurunan kualitas Tandan Buah Segar (TBS), kerusakan infrastruktur kebun, serta dampak sosial dan ekonomi bagi masyarakat sekitar.

Dengan produktivitas rata-rata 3,8–4 ton CPO per hektare per tahun dan fluktuasi harga pasar, nilai kerugian ekonomi bisa mencapai lebih dari Rp100 triliun per tahun, terutama bila lahan tidak segera diremajakan dan dikelola dengan sistem keamanan terpadu.

Dari hasil monitoring di sejumlah wilayah perkebunan sitaan, ditemukan pula bahwa sebagian besar lahan dalam kondisi kurang terawat, menurun produktivitasnya hingga 40%, dan mengalami kebocoran hasil panen akibat lemahnya pengawasan.

“Kerugian negara bukan hanya dari kehilangan panen, tapi juga dari berkurangnya ekspor, pendapatan petani plasma, dan penurunan kinerja industri hilir seperti biodiesel dan pangan,” ujarnya.

GAPERKASINDO mendorong agar pemerintah dan lembaga terkait melibatkan asosiasi pelaku usaha langsung dalam proses audit dan perhitungan resmi potensi kerugian.
“Angka kami bukan perkiraan, tapi hasil audit teknis dan pembandingan dengan kebun produktif yang kami kelola sendiri,” tegas Hasyari.

Peran GAPERKASINDO dan Strategi Penyelamatan

Melihat situasi ini, GAPERKASINDO berkomitmen mendukung pemerintah dalam menyelamatkan potensi ekonomi sektor sawit. Pengelolaan lahan sitaan, menurut Hasyari, harus melibatkan tenaga profesional, koperasi multi pihak, serta konsultan perkebunan bergaransi yang berpengalaman dalam tata kelola berkelanjutan.

“Pengamanan aset harus diperkuat dengan sistem terpadu, patroli rutin, penggunaan teknologi seperti CCTV, drone, dan monitoring digital, serta kerja sama dengan masyarakat sekitar. Kami di GAPERKASINDO siap memfasilitasi dan mengawal pelaksanaannya,” kata Hasyari.

Ia juga menekankan pentingnya perawatan tanaman dan peremajaan kebun untuk menjaga produktivitas.

“Peningkatan produksi harus dilakukan dengan penggunaan pupuk yang seimbang dan tepat guna — mulai dari hayati, organik, semi organik hingga anorganik. Langkah ini dapat meningkatkan kualitas CPO, menekan biaya produksi, dan memperpanjang masa produktif hingga 30 tahun,” jelasnya.

Sinergi Pemerintah dan Dunia Usaha

Hasyari menyerukan agar pemerintah pusat mengambil langkah tegas dan memberikan insentif bagi investasi keamanan dan produktivitas, disertai pengawasan ketat terhadap pengelolaan lahan sawit sitaan tersebut.

“Jika ada pembiaran atau kelalaian yang menimbulkan kerugian negara, harus ada sanksi tegas,” tegasnya.

Lebih lanjut, ia menilai bahwa keberhasilan pengelolaan lahan sawit sitaan akan menjadi tolok ukur tata kelola sektor perkebunan ke depan.

“Dengan nilai ekonomi yang begitu besar dan peran strategis kelapa sawit bagi perekonomian nasional, kita tidak boleh main-main. GAPERKASINDO siap menjadi mitra pemerintah untuk memastikan tata kelola yang profesional, transparan, dan berkelanjutan,” pungkas Hasyari. (Red)

CILACAP MENGGUGAT – Polemik tukar guling tanah bengkok di Patimuan kini telah menjadi LUKA NASIONAL yang DIBIARKAN MEMBUSUK. 04 – 11 – 2025.

Ini bukan lagi sengketa birokrasi, melainkan perlawanan rakyat terhadap sistem yang lumpuh.

Setelah bertahun-tahun dokumen terperinci diserahkan, keterangan diambil Polresta, dan fakta terkuak, yang tersisa hanyalah KEBISUAN MEMATIKAN dari seluruh spektrum kekuasaan—bukti bahwa kepercayaan publik telah diinjak-injak dan kesabaran telah mencapai titik NOL.

Anatomi Kejahatan Terstruktur yang Diduga Dibiarkan
Fakta-fakta di lapangan menunjukkan adanya pola yang terorganisir dan terencana yang mengarah pada dugaan intervensi gelap:

Pengabaian Tragis Hak Ratusan Keluarga: 104 keluarga telah menunaikan kewajiban pembayaran lunas dengan bukti kuitansi sah, namun hak mereka DIRAMPAS SECARA SISTEMATIS tanpa sertifikat.

Di saat yang sama, dugaan Pungutan Liar (Pungli) PTSL mencuat, tetapi hingga kini, tidak ada satu pun oknum Kepala Desa atau Pokmas yang diseret ke meja hijau.

Keberanian BPN yang Melawan Hukum: Badan Pertanahan Nasional (BPN) Cilacap diduga bertindak di luar nalar profesional dengan menerbitkan 45 sertifikat di atas objek sengketa, secara terang-terangan mengabaikan hak prioritas 104 warga yang telah membayar.

Tindakan ini adalah kejahatan institusi yang menciptakan ketidakpastian hukum, menguatkan dugaan adanya konspirasi besar di balik layar agraria Cilacap.

Kasus Berulang, Pola Sama: Permasalahan serupa juga terjadi pada tanah bengkok eks Bangun Reja. Ini bukan lagi insiden, melainkan POLA KORUPSI TERSTRUKTUR yang terus dipelihara oleh oknum-oknum yang merasa KEBAL HUKUM di bawah lindungan kebisuan institusi.

Tuntutan Tegas: Hentikan Pembisuan, Tetapkan Tersangka SEKARANG!
Kami menuntut respons segera, transparan, dan tanpa kompromi dari semua pihak.

Titik api tekanan diarahkan kepada Aparat Penegak Hukum!
Kejaksaan Negeri Cilacap WAJIB MENGAKHIRI PEMBISUAN! Setelah bertahun-tahun, Kejaksaan DITUNTUT segera MENETAPKAN TERSANGKA terhadap oknum yang bertanggung jawab atas dugaan korupsi tukar guling dan pungli PTSL. Jika Kejaksaan gagal, ini adalah bukti nyata proteksi terhadap ‘mafia tanah’, dan konsekuensinya adalah tuntutan pembubaran tim penyelidik, pelaporan ke Kejaksaan Agung, dan gelombang aksi massa yang tak terhindarkan.

Bupati Cilacap dan Gubernur Jawa Tengah dinilai BERTANGGUNG JAWAB PENUH atas pembiaran ini.

Kami mendesak Kepala Daerah untuk segera membentuk tim investigasi independen dan MEMBATALKAN sementara 45 sertifikat BPN yang terbit secara janggal.

Jika tuntutan ini diabaikan, kami akan melayangkan Mosi Tidak Percaya dan menuntut pertanggungjawaban politik atas pembiaran kejahatan agraria.

Terakhir, Kementerian ATR/BPN harus melakukan AUDIT FORENSIK TOTAL BPN Cilacap.

Buktikan bahwa kementerian tidak TUTUP MATA dan segera Copot Kepala BPN Cilacap yang terbukti gagal mengelola sengketa.

PERINGATAN! Pembisuan dan kelambanan institusi hukum ini adalah bentuk PENGKHIANATAN TERBESAR terhadap hak-hak dasar warga negara.

Jika mereka terus mengabaikan jeritan 104 keluarga, warga Patimuan tidak akan tinggal diam. Kami menuntut KEPASTIAN HUKUM dan TANGGUNG JAWAB PENUH dari semua pemimpin!***

Tim”Redaksi”

Gresik –
Lembaga Perlindungan Konsumen Republik Indonesia (LPK-RI) Kabupaten Gresik melakukan audiensi dengan Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten (BNNK) Gresik, AKBP Suharsi, S.H., M.Si., di kantor BNNK Jl. Pahlawan No. 1, Gapuro Sukolilo, Desa Bedilan, Kecamatan Gresik, pada Selasa (11/11/2025) pukul 14.30 WIB.

Audiensi tersebut turut dihadiri oleh Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik, Gus Aulia, SE., S.H., M.M., M.Ph, Kabag BNNK Gresik Basuki, serta Waka LPK-RI Kabupaten Gresik Suyanto. Pertemuan ini menjadi langkah awal memperkuat sinergi antara lembaga masyarakat dan instansi pemerintah dalam mendukung program nasional “Gresik Bersinar” (Bersih dari Narkoba).

Dalam kesempatan itu, AKBP Suharsi, S.H., M.Si. menjelaskan bahwa BNNK Gresik terus menjalankan berbagai program strategis untuk mencegah penyalahgunaan narkoba di masyarakat.

> “Upaya pencegahan kami lakukan melalui sosialisasi, penyuluhan, dan edukasi publik yang melibatkan pelajar, komunitas, hingga lingkungan kerja. Pencegahan jauh lebih penting daripada penindakan, karena menyelamatkan generasi muda berarti menyelamatkan masa depan bangsa,” terang AKBP Suharsi.

BNNK Gresik juga terus menggencarkan kampanye War on Drugs dengan menggandeng organisasi kemasyarakatan, lembaga pendidikan, serta media lokal agar pesan bahaya narkoba lebih mudah diterima oleh masyarakat luas.

Sementara itu, Ketua LPK-RI DPC Kabupaten Gresik Gus Aulia, SE., S.H., M.M., M.Ph menegaskan bahwa bahaya narkoba merupakan ancaman serius terhadap moral, kesehatan, dan masa depan generasi penerus bangsa.

> “LPK-RI siap menjadi mitra strategis BNNK dalam menyosialisasikan bahaya narkoba. Kami akan turun langsung ke masyarakat, sekolah, dan instansi untuk mengedukasi serta membangun kesadaran kolektif akan dampak buruk narkoba,” ujar Gus Aulia.

Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor sebagai kunci sukses menuju Kabupaten Gresik bebas narkoba.

> “Peredaran narkoba adalah musuh bersama. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk berani menolak, melapor, dan bersama-sama menjaga lingkungan dari bahaya narkotika,” tegasnya.

Sebagai tindak lanjut dari audiensi ini, Waka Suyanto dan Humas Rois Beserta Jajaran Pimpinan Harian LPK-RI DPC Kabupaten Gresik menyatakan siap menjalin kerja sama dengan pemerintah desa, lembaga pendidikan, dan tokoh masyarakat dalam menyelenggarakan program sosialisasi dampak bahaya narkoba di tingkat akar rumput. Langkah ini merupakan bentuk nyata dukungan LPK-RI terhadap upaya BNNK dalam mewujudkan “Gresik Bersinar — Bersih dari Narkoba.”

> “Kami siap bersinergi dengan pihak-pihak desa untuk melaksanakan sosialisasi dan edukasi bahaya narkoba. Harapannya, seluruh lapisan masyarakat Gresik dapat memahami, waspada, dan berkomitmen menjauhkan diri dari narkoba demi masa depan daerah yang lebih sehat dan produktif,” ujar perwakilan Humas LPK-RI DPC Kabupaten Gresik.

Dengan semangat kebersamaan dan komitmen yang kuat, sinergi antara BNNK Gresik dan LPK-RI DPC Kabupaten Gresik diharapkan menjadi motor penggerak utama menuju terwujudnya Kabupaten Gresik Bersinar — Bersih dari Narkoba, Sehat, dan Berdaya Saing.

Tim Redaksi

Patimuan, 4 November 2025– Setelah bertahun-tahun kasus dugaan skandal tukar guling tanah bengkok Desa Bangun Reja dan Pungutan Liar (Pungli) Program PTSL mencuat, Sawon, Tugiman, dan seluruh warga Patimuan kini menghadapi kondisi yang paling memilukan:

keheningan kolektif dan pembisuan total dari seluruh spektrum kekuasaan, dari tingkat daerah hingga pusat.

Warga, yang menjadi korban penundaan sertifikat dan pungli bervariasi antara Rp450.000 hingga Rp600.000, mempertanyakan mengapa tidak ada satu pun oknum Kepala Desa atau Pokmas yang diproses, sementara nasib sertifikat 104 bidang tanah mereka terkatung-katung.

Bupati, Gubernur, dan Kementerian: Abainya Pengawasan Pemerintahan
Kekesalan warga ditujukan langsung kepada pucuk pimpinan daerah dan pusat yang seharusnya mengawasi jalannya pemerintahan desa:

Bupati Cilacap dan Gubernur Jawa Tengah dinilai lalai dalam pengawasan, sementara Kementerian ATR/BPN terkesan tutup mata terhadap praktik kotor di daerah.

Kejaksaan dan Polresta Cilacap: Mandeknya Proses Hukum yang Menyakitkan
Kondisi ini diperparah oleh mandeknya proses hukum.

Meskipun Polresta Cilacap dikabarkan telah mengumpulkan keterangan, Kejaksaan Negeri Cilacap sebagai institusi penuntut terhadap kasus korupsi dan pungli, terkesan diam seribu bahasa.

Sawon, sebagai perwakilan warga, menegaskan, “Kami sudah berikan semua bukti ke APH.

Kenapa Kepolisian dan terutama Kejaksaan tidak bergerak setelah bertahun-tahun? Kami menduga ada kekuatan besar yang sengaja menghentikan atau memetieskan kasus ini.

Kami menuntut Kejaksaan Negeri Cilacap segera menetapkan tersangka dan memproses oknum!”
Tuntutan Tegas Warga:

Transparansi Dua Desa dan Tindak Lanjut APH
Tugiman dan ratusan warga lainnya memiliki tuntutan akhir yang jelas:
Transparansi dan Pemeriksaan

Menyeluruh: Warga memohon agar proses tukar guling dan administrasi tanah di kedua pemerintahan desa, baik Desa Patimuan maupun Desa Bangun Reja, harus betul-betul diperiksa secara mendalam dan dilakukan secara transparan di hadapan publik.

Tindak Lanjut APH Segera: Warga mendesak APH, khususnya Polresta Cilacap dan Kejaksaan Negeri Cilacap, untuk segera menindaklanjuti kasus ini dengan penetapan status hukum dan menghentikan praktik ‘pembisuan’ yang telah mencederai rasa keadilan.

Keheningan kolektif selama bertahun-tahun dari APH, BPN, Bupati, Gubernur, hingga Kementerian, telah menciptakan “tembok pembisuan” yang kokoh, membuat jeritan Sawon, Tugiman, dan warga Patimuan seolah tidak terdengar.

Mereka bertekad, perlawanan belum usai sampai keadilan ditegakkan dan semua pihak yang terlibat dalam praktik kotor ini diadili.***

Redaksi”Tg