Cilacap – Sebuah skandal proyek pembangunan sarana dan prasarana (sarpras) sekolah dasar (SDN) di Kabupaten Cilacap mengguncang dunia pendidikan setempat. Pemasok material proyek, Rifa’i dari TB. Lancar Jaya, terancam merugi ratusan juta rupiah akibat pembayaran dengan cek giro bodong senilai sekitar Rp500 juta dari pelaksana proyek, Wahyu, yang kini menghilang tanpa jejak.

Kasus ini bermula ketika CV. Anggun Sejati memenangkan dua paket proyek pembangunan sarpras SDN di Kecamatan Patimuan dan Wanareja, Kabupaten Cilacap, dengan total nilai kontrak mencapai Rp1,7 miliar. Wahyu, yang bertindak sebagai pelaksana proyek, kemudian menggandeng Rifa’i dan rekannya sebagai pemasok material.

Namun, janji pembayaran material tak kunjung ditepati. Rifa’i hanya menerima cek giro dari Bank BRI dan Bank BPD Jateng yang ternyata kosong saat hendak dicairkan. Upaya untuk menghubungi Wahyu menemui jalan buntu, nomor kontaknya tidak aktif, dan keberadaannya tidak diketahui.

Merasa dirugikan, Rifa’i dan rekannya telah berulang kali berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap. Namun, mediasi dengan pihak CV. Anggun Sejati tidak membuahkan hasil. Pihak kontraktor terkesan menghindar dan bungkam.

“Kami sudah sangat dirugikan. Material yang kami kirim sudah terpasang di bangunan, tetapi pembayaran tidak kunjung diterima,” ungkap Rifa’i dengan nada kecewa dan frustrasi.
Sebagai bentuk protes dan upaya terakhir, Rifa’i mengancam akan membongkar material yang telah terpasang jika tidak ada penyelesaian hingga akhir Maret 2025. Ia juga berencana untuk berkoordinasi dengan pihak berwenang sebelum mengambil tindakan tersebut.
Kasus ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai proses lelang proyek pemerintah di Kabupaten Cilacap. Dugaan adanya kontraktor dengan profil fiktif dan kurangnya pengawasan dinilai sebagai penyebab utama masalah ini.

“Kami berharap Pemerintah Kabupaten Cilacap dapat lebih selektif dalam memilih kontraktor dan memperketat pengawasan proyek agar kejadian serupa tidak terulang kembali di masa yang akan datang,” tegas Rifa’i.

Kasus ini menjadi sorotan tajam di kalangan masyarakat Cilacap, terutama di dunia pendidikan. Bagaimana mungkin proyek yang seharusnya meningkatkan kualitas pendidikan anak-anak di daerah tersebut justru ternoda oleh praktik kecurangan? Hilangnya Wahyu, sang pelaksana proyek, menimbulkan kecurigaan adanya upaya untuk melarikan diri dari tanggung jawab.

Ancaman Rifa’i untuk membongkar bangunan menjadi puncak kekecewaan dan keputusasaan. Tindakan ini menunjukkan betapa ia merasa diabaikan dan tidak dihargai. Pertanyaan besar kini muncul: Siapa yang akan bertanggung jawab atas kerugian yang dialami Rifa’i dan rekan-rekannya?
Dinas Pendidikan Kabupaten Cilacap diharapkan dapat bertindak cepat dan tegas dalam menyelesaikan masalah ini.

Transparansi dan akuntabilitas dalam setiap tahapan proyek pemerintah sangat penting untuk mencegah terjadinya kasus serupa di masa depan. Masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memastikan bahwa proyek-proyek pembangunan berjalan dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat.(TG)

Redaksi”

Bekasi, Kasus dugaan pelecehan yang dialami seorang ibu rumah tangga di sebuah kontrakan di Jalan SMA 16, Pondok Melati, Kota Bekasi terus bergulir. R (24), selaku korban, didampingi kuasa hukumnya, Nofan Sander, SH dan Budi Aryo Unanto, SH. MH menegaskan bahwa pihaknya tidak akan tinggal diam dan akan membawa perkara ini ke tingkat Polres Bekasi Kota demi mencari keadilan.

Menurut informasi yang dihimpun, peristiwa ini terjadi pada Rabu (22/3) sekitar pukul 12.30 WIB. Saat itu, seorang kurir pengantar paket barang berinisial A datang ke rumah korban untuk mengantarkan pesanan. Korban, yang baru selesai mandi dan masih mengenakan handuk, meminta kurir tersebut menunggu. Namun, bukannya menunggu di luar, A justru masuk ke dalam rumah tanpa izin dan diduga melakukan tindakan yang merendahkan martabat korban.

Tidak hanya itu, korban juga mengaku mendapatkan tawaran uang sebesar Rp300.000, yang diduga merupakan bentuk pelecehan verbal. Merasa dilecehkan, korban langsung menghubungi suaminya, J (27). Ketika J datang dan sudah berada didalam rumahnya. Lalu kemudian secara spontan pelaku menerobos masuk kedalam rumah korban yang didalamnya sudah ada J. Sehingga terjadi perdebatan antara J dengan pelaku. Kemudian situasi semakin memanas. Pelaku tersebut kemudian masuk ke dalam rumah, yang akhirnya memicu keributan lebih besar. Suami korban dan warga sekitar yang mengetahui kejadian geram dengan tindakan pelaku akhirnya terlibat dalam pertikaian, yang mengakibatkan luka di bagian pelipis pelaku.

Kasus Berjalan Tidak Adil?

Usai kejadian, kasus ini dibawa ke Polsek Pondok Gede. Namun, menurut pihak korban, mereka merasa tidak mendapatkan perlakuan yang adil dari pihak kepolisian.

“Saya yang menjadi korban, tetapi justru malah suami saya disangkakan pasal 351 dan 170 KUHP atas dugaan tindak kekerasan. Sementara si kurir, yang jelas-jelas melecehkan saya, justru tidak langsung diproses secara hukum,” ujar R.

Kuasa hukum korban juga menyampaikan kekecewaannya terhadap proses hukum yang berjalan. Menurutnya, ada indikasi keberpihakan aparat kepolisian terhadap kurir, yang diduga memiliki hubungan keluarga dengan mantan anggota kepolisian.

“Awalnya kami ingin menyelesaikan secara damai, tetapi di Polsek, justru ada upaya agar korban mengalah. Ketika saya pertama datang ke Polsek, saya melihat kurir sudah lebih dulu berada di sana dan tampak akrab dengan beberapa petugas. Kemudian, penyidik menyarankan agar kasus ini diselesaikan secara damai, dengan alasan kurir mengalami luka di pelipisnya,” kata Nofan Sander, SH.

Korban mengaku semakin terkejut ketika diminta untuk memberikan ganti rugi pengobatan sebesar Rp500.000 kepada kurir. “Saya yang jadi korban, tapi malah diminta bayar ganti rugi. Ini sama sekali tidak adil bagi saya,” tambah R.

Langkah Hukum Lanjutan

Merasa tidak mendapatkan keadilan, pihak korban memutuskan untuk melanjutkan kasus ini ke Polres Bekasi Kota. Mereka juga berencana menambahkan laporan baru terkait dugaan intimidasi yang dilakukan oleh pihak terlapor melalui media sosial dan pesan WhatsApp.

“Kami meminta kepolisian bertindak netral. Kami juga khawatir akan adanya korban-korban lain di masa depan jika kasus ini tidak ditindak dengan tegas,” ujar kuasa hukum korban.

Saat ini, kasus ini tengah ditangani oleh Unit PPA Polres Bekasi Kota. Pihak korban berharap agar proses hukum berjalan transparan dan adil, serta tidak ada intervensi dari pihak mana pun yang dapat menghambat keadilan bagi korban.

(Redaksi,tim)