NEWSPAPER

Grobogan, 26 Agustus 2025 – Kasus penipuan dan penggelapan tenaga kerja Indonesia (TKI) dengan tujuan Korea Selatan akhirnya memasuki babak baru. Setelah melalui proses penyelidikan dan penyidikan selama hampir dua tahun di Polres Grobogan, dua orang tersangka dalam kasus ini resmi dilimpahkan ke Kejaksaan Negeri Grobogan untuk proses hukum lebih lanjut.

Kedua tersangka tersebut adalah Ahmad Supriyono, mantan Kepala Desa Wolo, Kecamatan Penawangan, dan Sri Sutikno, warga Desa Juragan, Watupawon. Keduanya kini telah ditetapkan sebagai tersangka dan resmi ditahan oleh pihak kejaksaan.(22/08/25)

Salah satu korban, Puji, mengaku lega setelah kasus ini menunjukkan perkembangan signifikan. Ia menyebut kedua pelaku kerap mengumbar janji manis namun tak pernah ditepati.

> “Ahmad dan Sutikno itu cuma manis di bibir saja. Setiap ditemui hanya membuat surat pernyataan bermaterai, tapi selalu diingkari. Korbannya bukan cuma saya, banyak yang jadi korban juga,” ungkap Puji kepada wartawan.(25/08/25)

Menurut keterangan para korban, mereka melaporkan kasus ini secara terpisah ke beberapa unit di Satreskrim Polres Grobogan. Ada yang melapor ke Unit II, dan sebagian lainnya ke Unit III, dengan dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan.

> “Alhamdulillah sekarang keduanya sudah ditahan, dan kasusnya sudah dilimpahkan ke kejaksaan agar diproses sesuai hukum yang berlaku. Selama tiga tahun, kami sangat dirugikan hingga berdampak pada keluarga. Ini perbuatan yang kejam dan tidak punya hati,” tambah Puji.

Kasus ini menjadi pengingat keras bagi masyarakat agar berhati-hati terhadap iming-iming kerja ke luar negeri dengan prosedur yang tidak jelas. Kejaksaan kini tengah mempersiapkan proses persidangan untuk menuntaskan perkara ini di meja hijau.

Red”

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Isu strategis nasional adalah kondisi atau permasalahan penting, mendasar, mendesak, dan berdampak luas yang harus menjadi perhatian dan prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional untuk mencapai tujuan jangka panjang. Beberapa contoh isu strategis nasional meliputi penguatan ekonomi dan kemandirian pangan, peningkatan kualitas sumber daya manusia, penegakan hukum yang efektif, pembangunan infrastruktur yang merata, isu lingkungan dan perubahan iklim.

Isu strategis nasional merupakan tantangan besar yang memiliki dampak signifikan terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dari aspek politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan, maupun lingkungan hidup. Isu-isu ini memerlukan perhatian dan penanganan serius dari pemerintah, serta sering kali menjadi prioritas dalam perencanaan pembangunan nasional. Untuk itulah saya coba berbagi beberapa perkembangan isu strategis tersebut. Mudah – mudahan bermanfaat.

Pada kesempatan ini, beberapa hal krusial yang terkait dengan isu strategis nasional, yaitu pertama Ketahanan Pangan dan Energi. Krisis pangan global dan ketergantungan pada impor bahan pokok saat ini telah menjadi paradoks yang muncul di negara agraris. Kemudian, terkait dengan transisi energi dari fosil ke energi terbarukan, termasuk pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan. Eksploitasi tambang harus memiliki rem untuk menghentikan ambisi “rakus” segelintir orang yang hakikatnya merusak keseimbangan dan kelestarian alam. Suara masyarakat adat dan aktivis lingkungan harus didengarkan untuk masa depan generasi penerus bangsa.

Kedua, Perubahan Iklim dan Bencana Alam. Perubahan iklim saat ini sudah berdampak nyata pada lingkungan dan sangat dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu berbagai upaya mitigasi dari segala dampaknya harus diantisipatif dengan menggugah kesadaran kolektif seluruh anak bangsa. Pemanasan global, naiknya permukaan laut mulai merendam daratan secara perlahan namun pasti. Bencana alam seperti banjir, gempa bumi, kebakaran hutan, kekeringan di sebagian wilayah juga turut mewarnai kelengkapan permasalahan yang dihadapi. Isu pengelolaan lingkungan hidup yang lestari harus menjadi orientasi bersama.

Ketiga, Ketimpangan Sosial dan Ekonomi. Kesenjangan pendapatan antar wilayah atau antar kelompok masyarakat. Tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, sementara di sisi lain tak terbantahkan adanya segelintir orang yang menguasai perekonomian Indonesia secara signifikan. Hal ini tentu tidak bisa dibiarkan. Oleh kartenanya harus ada kebijakan yang memiliki keberpihakan pada rakyat kecil. Akses terhadap layanan dasar seperti kesehatan dan pendidikan ini harus menjadi prioritas jika berharap Indonesia memasuki gerbang emas 2045 yang bisa dinikmati kesejahteraannya oleh seluruh lapisan masyarakat.

Keempat, Kualitas Sumber Daya Manusia. Pendidikan yang belum merata dan berkualitas. Terlebih biaya pendidikan yang semakin mahal, relatif sulit dijangkau oleh masyarakat berpenghasilan rendah. Kurangnya tenaga kerja terampil dan siap memasuki kebutuhan SDM industri. Bonus demografi yang belum dioptimalkan bisa menjamin ancaman di masa depan. Komitmen pendidikan harus menjadi landasan idealisme kebijakan pendidikan. Jangan ada komersialisasi pendidikan. Pendidikan yang layak dan berkualitas menjadi hak mendasar bagi seluruh warga negara.

Kelima, Korupsi dan Reformasi Birokrasi. Korupsi yang sudah menggurita di seluruh lini dan strata membuat patah arah semangat pemberantasan korupsi. Rakyat hanya bisa mengurut dada dan bergumam akan berbagai potret keserakahan yang tampak nyata di depan mata. Kesabaran rakyat juga tentu ada batasnya, dimana dalam batas tertentu berpotensi menimbulkan kerusuhan jika gap kaya dan miskin tidak segera dijembatani dengan baik. Seirama dengan hal tersebut perlu dilakukan efisiensi dan akuntabilitas dalam tata kelola pemerintahan. Termasuk pelayanan publik yang belum maksimal dirasakan oleh masyarakat.

Keenam, Radikalisme dan Intoleransi. Nilai – nilai Pancasila harus terus dibumikan, dijiwai dan dilaksanakan oleh seluruh insan Indonesia. Satu sama lain harus bisa saling menghargai dan menghormati setiap perbedaan atas kemajemukan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Semangat kebersamaan, toleransi dan persatuan harus mewarnai dari setiap aktivitas kemasyarakatan sehingga bisa meminimalisir kemungkinan terjadinya konflik sosial atau terorisme.

Ketujuh, Transformasi Digital dan Keamanan Siber. Kesenjangan digital antar wilayah masih terjadi karena infrastruktur teknologi yang belum merata. Beberapa wilayah di tanah air masih ditemukan adanya blind spot untuk akses internet. Kemudian juga perlu meningkatkan kesadaran terkait perlindungan data pribadi dan serangan siber. Lalu pemanfaatan teknologi AI dan big data dalam pemerintahan harus terus ditingkatkan secara merata di seluruh wilayah.

Kedelapan, Stabilitas Politik dan Demokrasi. Tidak sedikit para ahli yang berpandangan bahwa demokrasi yang berkembang dianggap sudah kebablasan. Demokrasi Indonesia sejatinya adalah demokrasi Pancasila yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Demokrasi kita adalah demokrasi yang beretika dan saling menghargai perbedaan. Bukan demokrasi bebas seperti banyak terjadi di negara kapitalis. Kemudian perlunya pembinaan untuk membangun demokrasi yang berkualitas dan berintegritas guna menghindari polarisasi politik dan disinformasi medsos. Begitupun dengan tuntutan reformasi sistem hukum dan peradilan yang menjamin kesamaan kedudukan di depan hukum. Jangan tegas dan cepat ke bawah, tapi ambigu dengan kalangan atas dan kaya raya. Uang dan kekayaan boleh jadi mampu membeli sebagian manusia bermental korup dan hipokrit, tapi tidak bisa membeli integritas sebagian orang yang masih menjunjung tinggi keluhuran sifat yang berkeadilan.

Kesembilan, Pertahanan dan Kedaulatan Negara. Masih adanya sengketa wilayah perbatasan, baik di darat maupun laut yang perlu diselesaikan dengan damai. Demikian juga dengan perlunya modernisasi alat utama sistem pertahanan (alutsista / alpalhankam). Kemudian ada Isu geopolitik regional dan global. Semua ini tentu akan berimplikasi pada sistem dan strategi pertahanan yang diperlukan untuk menjamin kedaulatan dan keamanan nasional.

Itulah sekilas isu strategik yang ada dalam catatan harian di pikiran anak bangsa yang mencintai negeri ini tanpa batas waktu.

Red”