Beranda blog Halaman 2

Kapolri Hadiri Puncak Bakti Kesehatan Jelang Hut ke-79 Bhayangkara, Diikuti Ratusan Ribu Peserta

lembagainvestigasinegarari
-
0
Kapolri Hadiri Puncak Bakti Kesehatan Jelang Hut ke-79 Bhayangkara, Diikuti Ratusan Ribu Peserta

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo menghadiri kegiatan puncak bakti kesehatan yang dilaksanakan serentak seluruh Indonesia. Acara ini bagian rangkaian peringatan HUT ke-79 Bhayangkara yang jatuh pada 1 Juli 2025.

Tema Hut Bhayangkara tahun ini sendiri bertajuk ‘Polri Untuk Masyarakat’. Kegiatan tersebut sudah berlangsung sejak 1 Juni hingga nanti 1 Juli 2025.

Setidaknya, hingga tanggal 15 Juni 2025, Polri sudah memberikan layanan bakti kesehatan kepada 145.911 peserta.

Pada acara puncak Baktikes ini juga diberikan 68.311 paket sembako, 5.000 paket imunitas, 2.500 kacamata gratis kepada masyarakat.

Serta pemberian sebanyak 274 alat bantu disabilitas berupa 100 kursi roda, 29 alat bantu dengar, 75 kruk, 50 alat menulis Braile, 10 Alat bantu penyangga sendi kaki, 10 tongkat tunanetra.

Secara khusus pelaksanaan Baktikes di Lapangan Polres Metro Bekasi disediakan layanan kesehatan kepada 5.000 peserta dengan melibatkan sebanyak 200 Tenaga Kesehatan.

Di samping itu, terdapat pembagian 5.000 paket sembako dan 5.000 paket imunitas kepada masyarakat, serta pemberian alat bantu disabilitas berupa 10 kursi roda, 2 alat bantu dengar dan 2 kruk.

Red”

Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RS DKH Sukatani Dapatkan Apresiasi Dari Masyarakat

lembagainvestigasinegarari
-
0
Tingkatkan Pelayanan Kesehatan, RS DKH Sukatani Dapatkan Apresiasi Dari Masyarakat

Bekasi – Gerak Cepat dan Selalu Ramah Dalam Melayani Masyarakat.Rumah Sakit DKH Sukatani Yang Beralamat di Jalan Raya Sukatani Desa Sukadarma Kecamatan Sukatani Kabupaten Bekasi,terus berupaya tingkatkan pelayanan kesehatan untuk pasien.Senin (16/06/2025).

Pelayanan di rumah sakit adalah hal yang paling krusial karena berhadapan langsung dengan masyarakat,dalam penanganan pasien menjadi prioritas utama bagi rumah sakit khususnya RS DKH Sukatani Selalu Berikan Pelayanan Terbaik Terhadap Masyarakat

Hal kini terbukti mendapatkan apresiasi dari Misnan pasien yang merasa puas dengan pelayanan tenaga medis juga non medis,saat saya datang kerumah pas di depan ruang UGD langsg di sambut dan di bawa masuk keruangan UGD oleh perawat dan dokter jaga.

“Menurut saya dengan pelayanan yang diberikan kepada pasien khususnya kepada saya, ucapkan terimakasih, kepada suster, dokter juga di RS DKH Sukatani di tangani dengan baik,”ucapnya.

(Red)

Dari Medan Hingga Padangsidimpuan: Rakyat Kecil Menolak Dirut Telkomsel”

lembagainvestigasinegarari
-
0
Dari Medan Hingga Padangsidimpuan: Rakyat Kecil Menolak Dirut Telkomsel”

*Medan,-* Rencana kunjungan Dirut Telkomsel, Dian Siswarini, ke Sumatera Utara dalam rangka agenda internal perusahaan, justru memicu gejolak perlawanan dari arus bawah. Di saat perusahaan telekomunikasi raksasa itu tengah gencar mendorong percepatan digitalisasi dan memperkenalkan produk terbaru mereka, suara-suara sumbang dari para pelaku usaha mikro justru menguat. Minggu (15/6/2025)

Penolakan datang dari barisan pedagang konter paket data dan komunitas besar Kesatuan Niaga Cellular Indonesia (KNCI). Bagi mereka, kebijakan terbaru dari Telkomsel, terutama peluncuran paket 3 GB all operator, merupakan bentuk pengabaian terhadap peran UMKM digital yang selama ini menjadi garda depan dalam distribusi pulsa dan data di seluruh pelosok negeri.

Bukan Hanya Penolakan, Tapi Juga Peringatan Keras.Dalam siaran pernyataan yang dirilis oleh KNCI Sumut, disebutkan bahwa mereka “menolak dengan tegas” kunjungan Dian Siswarini ke Sumatera Utara. Bukan karena pribadi sang Dirut, melainkan karena kebijakan yang dianggap merusak ekosistem usaha mikro di sektor telekomunikasi.

Rudi Irawan, Ketua DPD KNCI Sumut, menyatakan bahwa para pelaku konter selama ini sudah cukup bersabar melihat gelombang perubahan kebijakan yang kian hari makin menekan mereka. Namun, peluncuran paket data dengan sistem distribusi yang tidak sehat seperti “3 GB All Operator” dinilai sebagai puncak dari ketidakadilan.

“Kami bukan anti perubahan. Tapi kami menolak ketika perubahan itu membuat kami tersingkir. Konter-konter kecil ini dulunya adalah mitra Telkomsel. Kini kami merasa justru dianggap sebagai pengganggu ekosistem,” tegas Rudi.

Tak hanya di Medan, penolakan menyebar ke berbagai kota dan kabupaten lainnya. Suara penolakan muncul dari, Yohanes Firdaus Manullang di Medan, Parancis Sipangkar di Binjai,
Aidi Zikri Pane di Tanjungbalai, Marbun di Padangsidimpuan, Fredi di Kabanjahe, Tommy di Asahan

Para koordinator daerah ini satu suara, Telkomsel harus menghentikan kebijakan sepihak dan mulai mendengarkan suara dari bawah.

Spanduk dan Aksi Damai Warnai Penolakan.
Tak sekadar pernyataan, para pedagang juga menggelar aksi damai dengan memasang spanduk dan poster di konter-konter mereka. Tulisan seperti:

“Tolak 3 GB All Operator, Hancurkan UMKM!”

“Dirut Telkomsel Jangan Datang ke Sumut Jika UMKM Diperlakukan Tidak Adil”

“Kami Konter Rakyat, Bukan Musuh Korporasi”
terpasang di banyak titik, menjadi bentuk protes terbuka yang tak bisa diabaikan.

Sementara itu, Muhammad Rizky Dalimunte, seorang aktivis Sahabat Outlet, menyuarakan keresahan yang sudah lama dipendam para pemilik konter. Ia menilai, kebijakan baru Telkomsel merupakan bentuk transformasi digital yang tidak adil dan diskriminatif.

“UMKM digital jangan cuma dijadikan jargon. Kami ada, nyata, dan dulu bahkan menjadi kekuatan distribusi terbesar Telkomsel. Kini kami disingkirkan perlahan oleh sistem yang dibuat korporasi. Ini bentuk kolonialisasi digital versi baru,” ujar Rizky dengan suara lantang.

KNCI Serukan Evaluasi Nasional terhadap Pola Bisnis Operator. Di tengah gempuran digitalisasi, komunitas KNCI menyerukan agar negara hadir menengahi konflik antara pelaku usaha kecil dan perusahaan telekomunikasi raksasa. KNCI menilai perlu adanya regulasi yang berpihak pada keseimbangan ekosistem, bukan dominasi korporasi tunggal.

Sekjen KNCI, Budi Gerald, menambahkan bahwa penolakan ini akan meluas ke provinsi lain jika Telkomsel tidak segera melakukan evaluasi dan dialog terbuka.

“Kami siap berdialog. Tapi jika suara kami terus diabaikan, maka gerakan ini akan menjadi nasional. Ini bukan ancaman. Ini seruan agar keadilan ditegakkan dalam distribusi ekonomi digital,” katanya.

Telkomsel Belum Tanggapi Secara Resmi. Hingga berita ini diturunkan, belum ada pernyataan resmi dari pihak Telkomsel mengenai reaksi keras dari KNCI dan jaringan pedagang konter di Sumut. Namun, banyak pihak berharap bahwa perusahaan pelat merah tersebut akan membuka ruang komunikasi sebelum konflik meluas.

Peringatan bagi Semua Pemangku Kepentingan. Kabar ini menjadi alarm keras bahwa transformasi digital yang tidak inklusif akan selalu berisiko melukai masyarakat kecil. Pemerintah, sebagai pengarah kebijakan telekomunikasi nasional, diharapkan tidak berpihak pada satu sisi saja.

Karena ketika suara konter-konter kecil mulai serempak menggema, itu bukan sekadar protes, melainkan pertanda bahwa ada ketidakadilan yang selama ini disembunyikan di balik layar kemajuan teknologi. *(Tim)*

Pernyataan Kontroversial Walikota Pematangsiantar Diduga Bunuh Masa Depan Atlet Lokal: Juara MMA Ronald Siahaan Berang!

lembagainvestigasinegarari
-
0
Pernyataan Kontroversial Walikota Pematangsiantar Diduga Bunuh Masa Depan Atlet Lokal: Juara MMA Ronald Siahaan Berang!

Pematangsiantar, 16 Juni 2025 – Dunia olahraga seni bela diri campuran (MMA) Indonesia dihebohkan oleh pernyataan kontroversial yang diduga dilontarkan oleh Walikota Pematangsiantar, Wesly Silalahi. Pernyataan tersebut, yang menyarankan atlet untuk berhenti dan beralih profesi, telah memicu kemarahan Ronald Mastrana Siahaan, atlet MMA nasional asal Pematangsiantar yang baru saja merebut gelar juara Divisi Lightweight One Pride MMA. Ronald mengecam keras sikap pemimpin daerahnya, menilai pernyataan tersebut dapat membunuh semangat dan masa depan atlet di Kota Pematangsiantar.

Kekecewaan Ronald Siahaan mencuat ke publik sesaat setelah ia mengalahkan Alan Darmawan Lolo melalui kemenangan poin dalam pertarungan sengit di GOR C-TRA Arena, Bandung, pada Sabtu, 14 Juni 2025. Alih-alih merayakan kemenangannya, Ronald justru menggunakan platform tersebut untuk menyuarakan keresahannya terhadap Walikota Wesly Silalahi.

Dalam sebuah rekaman yang diminta secara terbuka oleh Ronald untuk disebarluaskan, ia mengungkapkan inti permasalahan yang mendasari kekecewaannya. “Minggu kemarin, salah satu junior saya, Ajai Pasaribu, meminta dukungan kepada pimpinan daerah, Bapak Walikota Pematangsiantar,” ujar Ronald, dikutip pada Minggu, 15 Juni 2025. “Saya sangat menghargai dan tidak menyebut nama Bapak. Kemarin adik saya minta dukungan, alangkah kecewa saya mendengar dukungan Bapak itu, menyuruh atlet itu berhenti, tidak ada uang jadi atlet katanya.”

Lebih lanjut, Ronald Siahaan menyoroti bagaimana Walikota Wesly Silalahi diduga merendahkan profesi atlet dengan menyarankan Ajai Pasaribu untuk bekerja di rumahnya sendiri demi mendapatkan penghasilan, alih-alih melanjutkan karir di MMA. “Walikota Pematangsiantar menilai menjatuhkan atlet ini, dengan menyuruh bekerja di rumahnya. Agar memiliki uang, bukannya menjadi atlet MMA tak ada uangnya,” demikian bunyi pernyataan yang dikutip dari Ronald.

Ronald Siahaan dengan tegas meminta Walikota untuk mencabut kembali perkataannya. “Tolong kata-kata Bapak, kata-kata Bapak dicabut dalam-dalam. Kalian tidak tahu, darah-darah kami di sini. Kami ingin bertemu dengan Bapak itu, karena kami bangga bertemu dengan pemimpin daerah, tapi Bapak bilang tidak ada atlet jadi kaya. Mending kalian kerja di rumah saya, saya gaji. Jujur saya sangat kecewa Pak. Berarti masa depan atlet di Kota Pematangsiantar akan mati,” kecam Ronald dengan nada pedas.

Pernyataan Ronald ini tidak hanya menunjukkan kekecewaannya pribadi, tetapi juga merefleksikan keprihatinan serius terhadap dukungan pemerintah daerah terhadap pengembangan potensi atlet. “Tolong kata-kata Bapak cabut dalam-dalam. Karena saya sangat menghargai pemimpin daerah. Di mana pun berada tolong dihargai atlet di Indonesia,” pungkasnya, menegaskan pentingnya penghargaan dan dukungan bagi para atlet di seluruh negeri, khususnya di Kota Pematangsiantar.

Insiden ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai visi pemerintah Kota Pematangsiantar dalam memajukan sektor olahraga dan kesejahteraan atletnya. Pernyataan yang diduga meremehkan perjuangan dan pengorbanan atlet dapat berpotensi mematikan semangat generasi muda yang bercita-cita di bidang olahraga. Publik kini menantikan tanggapan resmi dari Walikota Wesly Silalahi terkait tudingan serius ini.

-Red

TRANSPARANSI ADALAH URAT NADI PENULISAN ULANG SEJARAH

lembagainvestigasinegarari
-
0
TRANSPARANSI ADALAH URAT NADI PENULISAN ULANG SEJARAH

Oleh Dr. H. Serian Wijatno
(Akademisi dan Pemerhati Sosial Kemasyarakatan).

Pemerintah akan melakukan penulisan ulang sejarah Indonesia. DPR RI sudah setuju. Alasannya, proyek nasional ini sebagai langkah menandai akhir dari kevakuman penulisan sejarah bangsa selama lebih dari dua dekade. Tujuannya menghapus bias kolonial, menguatkan identitas nasional, hingga menjawab tantangan globalisasi yang relevan bagi generasi muda. “Penulisan ulang sejarah bukan lagi pilihan, tapi keharusan,” , tegas Menteri Kebudayaan Fadli Zon dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Selasa (27/5/2025).

Kita tentu sangat setuju dengan alasan dan tujuan penulisan ulang sejarah nasional yang nanti akan diterbitkan menjadi buku sejarah.

Namun saya terkesan dengan pernyataan Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian saat rapat kerja dengan Menteri Kebudayaan tentang rencana penulisan ulang buku sejarah, dimana beliau menekankan pentingnya proses penulisan yang inklusif dan transparan. Karena ini bukan sekadar penulisan akademis, tapi juga untuk membentuk memori kolektif bangsa.

Saya setuju dengan pernyataan beliau, bahwa penulisan sejarah itu harus transparan.

Kalau kita merujuk pada Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) arti kata “transparan” jika ditinjau dari makna kiasan berarti adalah keterbukaan, kejujuran, dan kejelasan dalam suatu proses atau informasi. Hal ini berarti tidak ada yang ditutupi atau disembunyikan.

Tapi sayangnya, dalam rencana penulisan ulang sejarah inilah point “transparansi” seperti terlupakan, khususnya ketika membahas tentang peristiwa menjelang era reformasi yang meninggalkan catatan buruk sejarah perjalanan negeri ini dengan terjadinya aksi kerusuhan yang kemudian dikenal dengan peristiwa “Tragedi Mei 1998”.

Tragedi Mei 1998 merupakan salah satu titik gelap dalam perjalanan sejarah Indonesia. Kerusuhan yang melanda berbagai kota besar bukan hanya menimbulkan kerusakan fisik dan ekonomi, tetapi juga trauma sosial yang mendalam. Di tengah kekacauan itu, terjadi kekerasan seksual terhadap perempuan.
Namun hingga hari ini, belum pernah ada pengadilan HAM ad hoc yang dibentuk untuk mengusut tragedi tersebut.

Padahal, menurut kesaksian para penyintas peristiwa itu, korbannya tak sedikit yang trauma hingga kini bahkan pergi ke luar negeri tak kembali.

Peristiwa sedih itu tercatat dalam laporan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) yang dibentuk bersama pemerintah dibawah kepemimpinan Presiden BJ Habibie.

Dalam laporan tersebut, TGPF menemukan adanya tindak kekerasan seksual yang terjadi di Jakarta, Medan, dan Surabaya dalam kerusuhan Mei 1998.

Tapi tampaknya fakta itu tidak diperhatikan dalam penyusunan ulang buku sejarah kita.

Seperti dikutip kompas.com (13/6/2025), menurut Menteri Kebudayaan Fadli Zon, peristiwa itu hanya berdasarkan rumor yang beredar dan tidak pernah ada bukti pemerkosaan massal pada peristiwa Mei 1998. “Nah, ada perkosaan massal. Betul enggak ada perkosaan massal? Kata siapa itu? Itu enggak pernah ada proof-nya (bukti). Itu adalah cerita. Kalau ada, tunjukkan. Ada enggak di dalam buku sejarah itu? Enggak pernah ada,” ucap Fadli Zon dalam program Real Talk with Uni Lubis, Senin (8/6/2025). Pernyataan Fadli Zon itu tampaknya patut mendapat perhatian serius. Semoga saja bukan sinyal bahwa fakta tahun 1998 itu tak masuk dalam catatan ulang sejarah yang akan ditulis. Padahal, sekali lagi, penulisan sejarah harus transparan.

Bahwa penulisan ulang itu di back up oleh puluhan sejarawan tentu kita semua pasti mengapresiasi. Tapi untuk sejarah kasus kerusuhan 1998 ini, selain karena jarak waktunya belum terlalu lama, maka tim penyusun dan pemerintah selain bisa mengandalkan sejarawan bisa juga melibatkan atau meminta masukan juga dari tokoh-tokoh yang duduk dalam TGPF Tragedi Mei 1998 seperti KH. Said Aqil Siradj, Bambang Wijayanto, Dai Bachtiar dan tokoh lainnya. Bahkan tak sedikit penyintasnya yang masih hidup untuk diambil kesaksiannya. Sehingga akan memperkaya perspektif.

Kenapa hal ini perlu diperhatikan? Tentu semata-mata demi penulisan sejarah yang benar-benar transparan. Karena ini adalah bagian sejarah Indonesia yang harus dipahami generasi muda. Tidak ada maksud tertentu. Apalagi untuk menyudutkan kelompok atau pihak lain.

Justru kalau ini tidak dibuka secara transparan malah akan menimbulkan kecurigaan, sementara peristiwanya sendiri sudah mendunia.

Kita tidak ingin disebut sebagai yang gagal dalam membangun politik ingatan yang sehat. Politik ingatan adalah cara suatu bangsa mengingat dan menafsirkan masa lalunya. Kita juga tidak mau sejarah dijadikan medan tarik-menarik kepentingan politik jangka pendek. Tragedi yang seharusnya menjadi pengingat bersama justru direduksi menjadi wacana yang dipertentangkan, bukan dimaknai secara jernih.

Sebagian mungkin berkata bahwa membuka luka lama hanya akan mengganggu persatuan. Namun kita percaya, bangsa yang besar bukanlah bangsa yang melupakan masa lalunya, tetapi yang mampu menghadapinya dengan keberanian dan empati.

Dengkan bersikap transparan dalam menulis ulang sejarah, bukan untuk mencaci, melainkan untuk mengingatkan bahwa kebenaran tidak boleh disangkal hanya karena tidak nyaman. Sebaliknya, itu adalah bentuk tanggung jawab moral untuk membuka ruang penyembuhan bagi mereka yang telah lama diam karena takut dan terluka.

Luka tidak akan pernah sembuh jika terus dianggap tidak ada. Trauma tidak akan pernah reda jika terus dianggap ilusi. Dan keadilan tidak akan pernah terwujud jika suara korban terus dibungkam.

Para penyintas kekerasan seksual 1998 tidak meminta belas kasihan. Mereka hanya ingin satu hal: kejujuran. Kejujuran bahwa yang mereka alami itu nyata. Dan bahwa bangsa ini cukup dewasa untuk mengakui kesalahan masa lalunya. Kita semua percaya bahwa keadilan, meskipun tertunda, tetap layak diperjuangkan. ***

Red”

DD Ditangkap Polisi Setelah Buron Selama Tiga Bulan, Selamat Dalam Terali Besi

lembagainvestigasinegarari
-
0
DD Ditangkap Polisi Setelah Buron Selama Tiga Bulan, Selamat Dalam Terali Besi

GOWA, Sulsel,
Tim Black Horse Unit Reskrim Polsek Pallangga meringkus pria berinisial DD karena menggadaikan motor dan handphone milik temannya sendiri akibat kalah judi sabung ayam. Kini pelaku telah mendekam di sel tahanan Mapolsek Pallangga, Sabtu (14/6/2025).

Tim Black Horse Unit Reskrim Polsek Pallangga meringkus pria berinisial DD/ karena menggadaikan motor dan handphone milik temannya sendiri akibat kalah judi sabung ayam.

DD ditangkap polisi setelah buron selama tiga bulan.

Penangkapan dilakukan di sebuah rumah di Jalan Abu Bakar Lambogo, Kota Makassar.

Sebelum ditangkap, polisi telah terlebih dahulu memantau dan mengepung rumah tersebut.

Pelaku itu pun ditangkap tanpa perlawanan. Kanit Reskrim Polsek Pallangga, Ipda Syamsuar, mengatakan pelaku ditangkap atas dasar laporan korban tentang tindak pidana penggelapan

Polisi lalu menyelidiki dan mendapatkan informasi keberadaan pelaku di sebuah rumah di Jl Abu Bakar Lambogo, Makassar.

“Setelah dilakukan serangkaian penyelidikan, kami berhasil menangkap pelaku penggelapan,” katanya, Sabtu (15 /6/2025).

Ipda Syamsuar menyebut, modus pelaku dengan cara meminjam kendaraan dan handphone korban lalu digadaikan.

Pelaku disebut menggadaikan barang tersebut sekira Rp 2,5 juta. Sedangkan, handphone digadaikan senilai Rp 900 ribu.

“Modusnya meminjam kendaraan dan handphone korban lalu digadaikan,” katanya.

Hasil interogasi, uang hasil gadai barang tersebut dipakai untuk judi sabung ayam.

“Pelaku menggadaikan barang korban Rp 2,5 juta dan ternyata digunakan untuk perjudian sabung ayam dan untuk kebutuhan sehari-hari karena kalah judi sabung ayam,” pungkasnya.

(Tim)

ATM BRI di Patimuan Sering Bermasalah, Nasabah Terpaksa Pakai BRILink/Bank lain, dengan Biaya Tambahan

lembagainvestigasinegarari
-
0
ATM BRI di Patimuan Sering Bermasalah, Nasabah Terpaksa Pakai BRILink/Bank lain, dengan Biaya Tambahan

Patimuan, Cilacap.

Sejumlah nasabah Bank BRI di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, mengeluhkan kesulitan untuk melakukan penarikan tunai di Anjungan Tunai Mandiri (ATM) BRI yang berada di wilayah tersebut. 15 – 06 – 2025.

Keluhan ini datang dari beberapa individu yang mengaku telah berulang kali mencoba menarik uang tunai selama berhari-hari, namun selalu gagal.

“Sudah beberapa kali saya coba tarik tunai di ATM BRI Patimuan ini, tapi selalu tidak bisa. Sudah berhari-hari begini terus,” ujar salah seorang nasabah yang enggan disebutkan namanya. mengungkapkan kekecewaannya.

Situasi ini tentu saja menimbulkan keresahan di kalangan nasabah, terutama bagi mereka yang sangat bergantung pada layanan ATM untuk kebutuhan transaksi sehari-hari.

Gangguan yang berulang ini telah berlangsung cukup lama, membuat nasabah frustrasi dan merasa dirugikan.lanjut nasabah.

Biaya Tambahan Akibat Keterpaksaan menggunakan BRILink
akibat seringnya ATM BRI di Patimuan bermasalah.

Banyak nasabah terpaksa mencari alternatif lain untuk menarik uang tunai, seperti melalui agen BRILink atau ATM mini.

Namun, hal ini justru menambah beban biaya administrasi bagi nasabah.

“Saya jadi harus cari BRILink atau ATM mini, itu biayanya dobel. Sudah kena potongan sistem, terus harus bayar tunai lagi Rp 5.000,” keluh nasabah tersebut.

Biaya tambahan ini tentu memberatkan, terutama bagi mereka yang membutuhkan penarikan tunai dalam jumlah kecil.

Kondisi ini sangat ironis, di mana nasabah harus mengeluarkan biaya ekstra untuk layanan yang seharusnya tersedia secara gratis melalui ATM.

Konfirmasi dan Respon Ironis dari Pihak BRI Patimuan
Kondisi ATM BRI yang tidak berfungsi optimal ini dikhawatirkan dapat menghambat aktivitas ekonomi masyarakat Patimuan, terutama bagi pelaku usaha kecil dan menengah yang membutuhkan akses cepat ke dana tunai.

Menanggapi keluhan ini, awak media telah mencoba mengkonfirmasi langsung kepada Kepala Pos (Kapos) BRI Patimuan, Aan, melalui pesan WhatsApp.

Kapos Aan, yang merespons pesan tersebut, menyampaikan, “Walaikumsalam wr.wb. Matursuwun masukannya Pak Tugiman. Nanti saya sampaikan ke vendor agar uang atau maintenance lebih dioptimalkan lagi.”

Namun, saat ditanyai lebih lanjut mengenai durasi dan frekuensi gangguan, Kapos Aan menambahkan, “Paling nanti saya coba tanya ke Pak Satpam errornya lama atau tidak, sering atau tidak untuk laporan vendor untuk pengisian atau permasalahan yang ada.

Bila sudah sangat sering berarti harus ada perbaikan sesegera mungkin.
Nanti termonitor di sistem Pak.”ucap aan

Jawaban dari Kapos Aan yang masih harus mengaitkan pada informasi dari satpam ini sangatlah ironis. mengingat statusnya sebagai kepala pos yang seharusnya memiliki akses langsung atau data terkait kinerja ATM, ketergantungan pada informasi dari satpam mengindikasikan kurangnya sistem monitoring yang terintegrasi atau respons yang lambat terhadap masalah yang terjadi.

Hal ini tentu saja menambah kekecewaan nasabah yang berharap adanya penanganan cepat dan profesional.

“Kami harap BRI bisa segera memperbaiki masalah ini.
Sangat merepotkan kalau ATM tidak bisa digunakan, apalagi kalau butuh uang mendesak dan harus bayar biaya tambahan lagi,” tambah nasabah.

Masyarakat Patimuan sangat berharap pihak Bank BRI segera melakukan perbaikan menyeluruh dan memastikan ketersediaan layanan ATM yang prima, sehingga aktivitas transaksi keuangan mereka tidak lagi terganggu dan tidak perlu menanggung biaya tambahan yang tidak semestinya.(Tugiman)

Redaksi”

Diduga Masih Sediakan LC dan Miras, Cafe Lorensia Kembali Jadi Sorotan – Pemkab Sampang Diminta Tegas

lembagainvestigasinegarari
-
0
Diduga Masih Sediakan LC dan Miras, Cafe Lorensia Kembali Jadi Sorotan – Pemkab Sampang Diminta Tegas

Sampang – Keberadaan Cafe Lorensia di Kabupaten Sampang kembali menjadi sorotan publik. Tempat hiburan malam yang berlokasi di Jalan H. Agus Salim, Taman Arum, Kelurahan Banyuanyar, Kecamatan Sampang, ini diduga masih menyediakan LC (Ladies Companion) berpakaian seksi dan menjadi tempat pesta minuman keras (miras) di dalam ruangan, meskipun sebelumnya telah mendapat banyak kecaman.

Cafe Lorensia sebelumnya pernah digeruduk massa dan sejumlah organisasi masyarakat (ormas) termasuk FPI, karena dianggap mencederai citra Kabupaten Sampang sebagai kota santri.

Namun berdasarkan pantauan media pada Jumat (14/6/2025) dini hari, cafe ini masih beroperasi hingga pukul 02.00 WIB, melewati batas jam operasional yang berlaku.

Saat dikonfirmasi, Indah selaku pemilik Cafe Lorensia tidak menjawab secara tegas terkait dugaan penyediaan LC dan miras. Ia justru membandingkan usahanya dengan cafe lain di wilayah Sampang. “Di Bensokon, di Febria, dan banyak tempat lain juga ada minuman ya,” ujar Indah.

Pernyataan ini kemudian menimbulkan polemik baru karena ia mencatut nama dua tempat lain, yakni Cafe Bensokon dan Febria, tanpa penjelasan rinci. Belum dapat dipastikan apakah informasi tersebut akurat atau hanya bentuk pembelaan diri.

Padahal, Cafe Lorensia bukan kali pertama mendapat sorotan tajam. Puncaknya terjadi pada tahun 2024, ketika lokasi ini viral di media sosial usai digeruduk massa yang memergoki adanya LC dan miras di dalam room.

Publik kini mempertanyakan sikap Pemkab Sampang. Meski berbagai laporan, kritik, dan aksi protes telah terjadi, cafe tersebut masih terus beroperasi tanpa tindakan tegas dari pihak berwenang. Bahkan diduga melanggar aturan jam operasional yang seharusnya dibatasi.

Apakah Pemkab Sampang akan terus membiarkan pelanggaran ini berlangsung? Ataukah akan segera mengambil langkah tegas untuk menjaga marwah Kabupaten Sampang sebagai kota santri?

Red”

APTIKNAS Dukung Pelaksanaan Taiwan Excellence Happy Run di Tahun ke-10

lembagainvestigasinegarari
-
0
APTIKNAS Dukung Pelaksanaan Taiwan Excellence Happy Run di Tahun ke-10

Pelaksanaan Taiwan Excellence Happy Run 2025 kembali meraih sukses besar. Tak tanggung-tanggung 5.000 kuota pendaftaran langsung terisi penuh hanya dalam waktu 30 menit sejak pendaftaran resmi dibuka. Hal ini menegaskan popularitas event ini terus meningkat dan menandakan kuatnya eksistensi merek Taiwan Excellence di Indonesia.

Lomba lari marathon yang diselenggarakan di Taman Impian Jaya Ancol, Jakarta, pada Minggu (15/6/2025) kini sudah memasuki tahun ke-10 penyelenggaraannya sejak pertama kali diselenggarakan pada tahun 2014.

Taiwan Excellence Happy Run 2025 diselenggarakan oleh International Trade Administration (TITA) bekerjasama dengan Ministry of Economic Affairs, dan Taiwan External Trade Development Council (TAITRA).

Satu Dekade Persahabatan dan Kolaborasi antara Indonesia dan Taiwan

Bruce Hung, perwakilan Taipei Economic and Trade Office (TETO) di Indonesia, turut hadir berbaur dalam kemeriahan kegiatan ini. “Sejak tahun 2014, Taiwan Excellence Happy Run telah menjadi bukan hanya sekadar ajang lomba lari, namun ini adalah simbol persahabatan Taiwan-Indonesia dan sebuah platform untuk menampilkan inovasi Taiwan dalam bidang kesehatan, keberlanjutan, dan gaya hidup,” ujar Bruce Hung di sela acara.

Pada kesempatan yang sama, Direktur Kantor Cabang TAITRA di Jakarta, Feng-Chi Hsiao mengatakan, pada tahun ke-10 ini merepresentasikan satu dekade keterlibatan mendalam dengan masyarakat Indonesia. “Kami berharap acara ini terus menjadi jembatan yang menghubungkan merek-merek Taiwan dengan konsumen lokal,” ujarnya.

Semakin menambah kemeriahan dan interaksi acara ini adalah kehadiran maskot Taiwan Excellence, Fu Bear yang menyambut langsung para peserta lomba dan pengunjung, sekaligus mempromosikan kampanye global “Go Healthy with Taiwan”.

Inisiatif Hijau Cermin Dedikasi Taiwan Menuju Masa Depan Berkelanjutan

Pada pelaskanaan kali ini, untuk kali pertama Taiwan Excellence bermitra dengan Greeneration Foundation dari Indonesia dalam rangka mempromosikan keberlanjutan melalui Seminar Lingkungan dan Lokakarya Kerajinan Daur Ulang.

Kegiatan ini bertujuan mengedukasi para peserta tentang daur ulang plastik dan gaya hidup sadar lingkungan. Maskot Fu Bear turut bergabung dalam lokakarya untuk berinteraksi dengan para peserta, menyoroti dedikasi Taiwan terhadap keberlanjutan.

Sebagai wujud nyata kepedulian sosial, Taiwan Excellence menggandeng Bank CTBC berkolaborasi lebih jauh dengan Greeneration Foundation untuk mendukung pelestarian lingkungan melalui penerapan manajemen sampah yang berkelanjutan.

Kerjasama ini sebagai bentuk respon atas meningkatnya volume sampah di Indonesia, dan kolaborasi ini menjadi sebuah langkah konkret untuk menjawab tantangan lingkungan, melindungi ekosistem, serta menjaga keberlanjutan bagi generasi mendatang.

Sebagai simbolisasi dari komitmen ini, Taiwan Excellence, Bank CTBC, dan Greeneration Foundation melakukan seremoni pembuatan Eco Roster yang inovatif, terbuat dari bahan daur ulang sampah plastik.

Menampilkan Inovasi dan Pengalaman Budaya

Pada lokasi kegiatan, terdapat Paviliun Taiwan Excellence yang menampilkan lebih dari 40 produk peraih penghargaan dari 10 merek Taiwan, termasuk Acer, Delta Electronics, PX, Victor, Tokuyo, Aromase, Ta-Da Chair, Thermaltake, MSI dan SHRD.

Kategori produk yang ditampilkan meliputi elektronik konsumen, teknologi kesehatan, peralatan olahraga, dan produk gaya hidup pintar. Banyak pengunjung menyatakan minat yang besar untuk mencoba atau membeli produk-produk Taiwan setelah merasakannya secara langsung.

Acara ini juga menghadirkan stan dari Taipei Economic and Trade Office dan Taiwan Tourism Administration, serta area kuliner khas dan pengalaman budaya Taiwan, yang memberikan pengunjung gambaran holistik tentang gaya hidup, inovasi, dan keramahan Taiwan.

Sementara para sponsor utama kegiatan ini seperti STARLUX Airlines, bersama dengan EVA Air, China Airlines, dan CTBC Bank, memainkan peran kunci dalam mendukung acara ini dan memperkuat kehadiran Taiwan di pasar Indonesia.

Pada tahun 2025, Taiwan Excellence Happy Run tidak hanya mencetak rekor pendaftaran dalam hitungan menit, tetapi juga berhasil menyampaikan nilai merek “Best Made in Taiwan” melalui interaksi multifaset di bidang olahraga, amal, perlindungan lingkungan, dan pertukaran budaya.

Pihak penyelenggaran berharap Taiwan Excellence dapat terus berkolaborasi dengan Indonesia di masa depan untuk memperkenalkan lebih banyak inovasi dan energi berkelanjutan kepada masyarakat lokal.

Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) yang turut mendukung pelaksanaan kegiatan ini sejak pertama kali dilaksanakan di tahun 2014 lalu. “Saya hadir dan terus dilibatkan dalam kegiatan ini dalam rangka mempererat hubungan antara Indonesia dan Taiwan sejak tahun 2014, dimana pada saat itu asosiasi kami masih menggunakan nama APKOMINDO, berlanjut pada tahun 2017 bertransformasi menjadi APTIKNAS tetap terus konsisten mendukung kegiatan ini. Teknologi yang dibawa dari Taiwan dan kerjasama dengan pelaku bisnis IT di Indonesia menjadi perekat hubungan kemitraan antar dua negara,” ujar Ketua Umum APTIKNAS Ir. Soegiharto Santoso, SH di sela kegiatan.

Menurutnya, pelaksanaan Taiwan Excellence Happy Run 2025 harus menjadi salah agenda prioritas yang wajib didukung seluruh anggota dan pengurus APTIKNAS di seluruh Indonesia. “Kami bangga menjadi bagian dalam sejarah pelaksanaan kegiatan tahunan ini yang menyatukan pelaku bisnis antar kedua negara melalui event olahraga,” pungkas Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Pendiri dan Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), Waketum Serikat Pers Republik Indonesia, serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

Turut hadir dalam kegiatan Happy Run 2025 para anggota APTIKNAS termasuk beberapa pengurus DPP APTIKNAS antara lain; Andi Tanudiredja selaku Waketum Kerjasama & Event Serta Hubungan Internasional, Hartanto Sutardja selaku Wakil Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri, Yuliasiane Sulistiyawati selaku Ketua Komtap Cyber Security Solusi, Vincent Suriadinata, SH., MH., CTA., C.Med, selaku Ketua Komtap Hukum dan Hendri Andrigo Sutanto selaku Ketua DPD APTIKNAS Jakarta yang juga menjabat sebagai Ketua Umum Asosiasi Game dan Konten Digital Indonesia. (AGKDI)

Tentang Taiwan Excellence

Taiwan Excellence https://www.taiwanexcellence.id/en dianugerahkan oleh Kementerian Perekonomian dan diselenggarakan oleh TAITRA sebagai penghargaan untuk produk-produk Taiwan yang paling inovatif dan bernilai tambah. Setiap tahun, produk-produk peraih penghargaan dipilih berdasarkan keunggulan mereka dalam R&D, desain, kualitas, dan pemasaran, yang mencerminkan kecerdasan dan daya saing global industri Taiwan, melalui Taiwan Excellence, dunia dapat merasakan inovasi dan kualitas terbaik dari Taiwan. (Hend)

PPWI Siap Ikuti Sidang Gugatan Prapid Lawan Kapolri, Ketum PPWI Minta Kapolri Hadir di Persidangan

lembagainvestigasinegarari
-
0
PPWI Siap Ikuti Sidang Gugatan Prapid Lawan Kapolri, Ketum PPWI Minta Kapolri Hadir di Persidangan

Jakarta – Kasus penangkapan tiga wartawan yang diduga dikriminalisasi saat mengungkap praktik mafia BBM subsidi di Blora, Jawa Tengah, resmi dibawa ke jalur hukum melalui mekanisme praperadilan. Gugatan praperadilan tersebut telah didaftarkan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan Nomor Register: 70/Pid.Pra/2025/PN.Jkt.Sel.

Gugatan ini diajukan oleh Siyanti dan Febrianto Adi Prayitno sebagai Pemohon, dengan dukungan tim kuasa hukum dari Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI). Sidang perdana dijadwalkan berlangsung pada Rabu, 18 Juni 2025, pukul 09.00 WIB, di ruang sidang PN Jakarta Selatan.

Yang menjadi Termohon dalam praperadilan ini bukan sosok sembarangan: Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo beserta jajaran yang dianggap bertanggung jawab atas penangkapan para wartawan. Penangkapan tersebut dinilai melanggar prosedur hukum dan sarat dugaan kriminalisasi terhadap insan pers yang tengah menjalankan tugas jurnalistik.

Dalam surat panggilan resmi dari PN Jakarta Selatan, para kuasa hukum PPWI telah dijadwalkan untuk menghadiri sidang. Tim hukum tersebut terdiri dari Dolfie Rompas, S.Sos., S.H., M.H., Ujang Kosasih, S.H., Anugrah Prima, S.H., dan Yusuf Saefullah, S.H., serta sejumlah anggota lainnya.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari perjuangan membongkar praktik kolusi antara oknum aparat penegak hukum dan jaringan mafia BBM subsidi ilegal. “Kami mendesak Kapolri hadir langsung di persidangan ini. Ini bukan perkara kecil, ini soal kehormatan institusi Polri dan hak masyarakat untuk memperoleh informasi,” ujar alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu dalam keterangannya kepada media se-Indonesia, Minggu, 15 Juni 2025, sambil menekankan agar Kapolri bersifat kesatria, jangan bersembunyi di balik seragamnya.

Wartawan senior yang dikenal luas getol membela wartawan dan masyarakat terzolimi di berbagai daerah itu juga menjelaskan pentingnya pengusutan secara tuntas terhadap keterlibatan oknum TNI yang diduga aktif terlibat dalam skandal tersebut. “Siapapun yang terlibat, termasuk dari unsur TNI aktif, harus ditindak tegas dan diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas Wilson Lalengke.

PPWI menyatakan kesiapannya untuk mengawal proses hukum ini secara terbuka dan profesional. Organisasi ini juga mengajak publik serta komunitas pers nasional dan internasional untuk mengawasi jalannya persidangan sebagai bentuk solidaritas terhadap kebebasan pers dan hak atas informasi. Ketum PPWI ini juga mengatakan akan hadir di persidangan.

Lebih lanjut, Wilson Lalengke menjelaskan tentang pentingnya pengusutan secara menyeluruh terhadap dugaan keterlibatan oknum Tentara Nasional Indonesia (TNI) dalam skandal yang tengah mencuat ke publik. Ia menekankan bahwa tidak boleh ada pihak yang kebal hukum, termasuk dari institusi militer dan meminta Panglima TNI menindak tegas anggotanya bernama Rico yang bermain BBM di wilayah Blora yang kemudian menyuap tiga wartawan Rp. 4 juta bekerja sama dengan Polres Blora.

“Siapapun yang terlibat, termasuk dari unsur TNI aktif, harus ditindak tegas dan diproses hukum tanpa pandang bulu,” tegas Wilson Lalengke dalam pernyataan tertulisnya yang diterima awak media.

Pernyataan keras tersebut disampaikan menyusul maraknya laporan keterlibatan oknum aparat dalam sejumlah kasus dugaan kriminalitas terorganisir yang kini tengah disorot masyarakat. Wartawan senior yang telah melatih ribuan anggota TNI/Polri dalam bidang jurnalistik warga ini menyebut bahwa kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum dan pertahanan negara akan sangat terganggu apabila aparat yang seharusnya menjadi pelindung justru terlibat dalam praktik-praktik melanggar hukum.

“Negara harus hadir dalam memastikan supremasi hukum ditegakkan. Proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat, baik sipil maupun militer, harus dilakukan secara adil dan terbuka agar publik bisa menyaksikan keseriusan aparat dalam menangani perkara ini,” katanya.

Wilson Lalengke juga mengingatkan pentingnya peran masyarakat sipil, media, dan lembaga pengawas independen untuk turut mengawal proses penegakan hukum agar tidak mandek atau bahkan ditutup-tutupi oleh pihak-pihak tertentu. “Saat ini, publik menaruh harapan besar pada aparat penegak hukum agar tidak bermain-main dengan keadilan. Ketika aparat sendiri yang melakukan pelanggaran, maka proses dan sanksi hukumnya harus dua kali lebih tegas,” pungkas lulusan pasca sarjana bidang Etika Global dari Universitas Birmingham, Inggris, itu.

Kasus ini menjadi perhatian publik karena menyangkut integritas aparat penegak hukum serta ancaman terhadap kebebasan pers di Indonesia. PPWI berharap, melalui jalur hukum, kebenaran akan terungkap dan keadilan ditegakkan bagi para jurnalis yang menjadi korban kriminalisasi. (TIM/Red)

123...582Halaman 2 dari 582
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
1