LIN-RI.COM

Makassar, Sulsel — Pagi itu, Jalan Veteran Selatan tak lagi sekadar jalur lalu lintas. Kamis (18/12/2025), pukul 10.00 WITA, ruko dua lantai yang menjadi Kantor CV Aditya Inti Pratama berubah menjadi panggung eksekusi hukum. Di balik pagar besi, aparat berjaga rapat. Hak anak menjadi taruhannya.

Dengan pengamanan ketat TNI-Polri, Pengadilan Agama Makassar mengeksekusi aset dalam perkara Nomor 06/Pdt.Eks/2025/PA.Mks. Eksekusi dipimpin langsung Kepala Panitera, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Makassar tertanggal 2 Desember 2025. Putusan telah inkrah, dan hari itu hukum turun langsung ke lapangan.

Permohonan eksekusi diajukan Deby Indriyani binti Burhanuddin, melalui Advokat Senior Ridwan Saleh, SH (PERADIN), terhadap mantan suaminya Ilham Iskandar bin Ilyas Iskandar. Akar masalahnya tegas: kewajiban hak anak tidak dipenuhi, meski telah diperintahkan pengadilan.

“Ini bukan konflik pribadi. Ini kewajiban hukum dan tanggung jawab terhadap anak,” tegas Ridwan Saleh di hadapan Tim Eksekusi.

Karena kewajiban tak dijalankan, pengadilan menjatuhkan sita jaminan atas ruko tersebut. Tahap selanjutnya, bila kewajiban tetap diabaikan, lelang terbuka akan dilakukan untuk membayar hak Pemohon.

Eksekusi berlangsung di bawah pengamanan terpadu. Personel Polri, TNI, dan aparat kelurahan bersiaga. Warga sekitar memperhatikan dari kejauhan, menyaksikan bagaimana putusan pengadilan benar-benar dilaksanakan, bukan sekadar tertulis di atas kertas.

Proses berjalan tertib, hingga pembacaan penetapan selesai. Namun ketenangan itu tak bertahan lama.

Usai penetapan dibacakan, suasana mendadak memanas. Kuasa hukum Termohon, Isra, SH, MH, mencoba menyampaikan keberatan. Namun Ridwan Saleh dengan tegas menolak intervensi.

Menurutnya, kuasa hukum Termohon tidak dapat menunjukkan surat kuasa khusus di lokasi, sehingga tidak memiliki legitimasi berbicara dalam proses eksekusi.

Perdebatan berlangsung singkat namun keras. Pihak Termohon meminta agar Ilham Iskandar dihadirkan ke lokasi untuk mengonfirmasi kuasa. Sebaliknya, pihak Pemohon menegaskan kehadiran Termohon tidak berdampak hukum.

Aparat keamanan sigap membentuk barikade, memastikan ketegangan tidak berkembang menjadi kericuhan.

Tim Eksekusi akhirnya memastikan: sita telah sah dan selesai dilaksanakan. Keberatan apa pun tidak menghentikan jalannya hukum.

Setelah memastikan seluruh tahapan tuntas, kuasa hukum Pemohon meninggalkan lokasi lebih awal. “Acara sudah selesai. Eksekusi sudah berjalan sesuai hukum acara,” ujarnya singkat.

Eksekusi ini menjadi pesan tegas yaitu putusan pengadilan bukan pilihan, melainkan perintah negara. Pengadilan Agama Makassar menegaskan komitmennya menegakkan kepastian hukum, keadilan, dan perlindungan hak anak, bahkan jika harus menyita aset dan menghadapi ketegangan di lapangan.

Hari itu, sebuah ruko disita. Namun pesan yang ditinggalkan jauh lebih besar yakni hukum tidak berhenti di meja sidang. (TIM)

Bangkalan – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak pemberhentian dua oknum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan berinisial RTW dan APW, menyusul beredarnya video yang diduga memperlihatkan keduanya tengah dugem di tempat hiburan malam.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menilai perilaku tersebut bertentangan dengan etika pejabat publik dan mencederai kehormatan lembaga legislatif, terlebih dilakukan oleh wakil rakyat di daerah yang menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan budaya Madura.

“Anggota DPRD adalah pejabat publik. Setiap perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar kedinasan, tetap melekat pada jabatan. Dugaan dugem di tempat hiburan malam jelas tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat,” tegas Baihaki Akbar, Kamis (18/12)

AMI menegaskan, dugaan perilaku tersebut berpotensi melanggar Kode Etik Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta peraturan internal DPRD yang mewajibkan anggota menjaga martabat, kehormatan, dan citra lembaga.

Menurut AMI, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan RTW dan APW tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak marwah DPRD Bangkalan secara institusional dan menurunkan kepercayaan publik.

Atas dasar itu, AMI mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bangkalan untuk segera memanggil dan memeriksa RTW dan APW secara terbuka dan transparan, serta meminta partai politik pengusung agar bertanggung jawab menjatuhkan sanksi tegas dengan melakukan PAW terhadap dua oknum tersebut.

Lebih lanjut, Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons oleh DPRD Bangkalan dan pihak terkait.

“Jika penegakan kode etik diabaikan, AMI siap turun ke jalan melakukan aksi massa sebagai bentuk perlawanan moral terhadap pembiaran pelanggaran etika pejabat publik,” ujar Baihaki Akbar.

AMI menilai, ketegasan penegakan etika merupakan kunci menjaga kehormatan lembaga legislatif, sekaligus memastikan wakil rakyat tetap berada dalam koridor kepatutan dan tanggung jawab moral.

Red”

BOGOR, — Tindak kekerasan dan dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis kembali mencederai kebebasan pers. Delapan jurnalis dari berbagai media dilaporkan menjadi korban intimidasi dan pengamanan paksa saat menjalankan tugas jurnalistik pada 14 Desember 2025 di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.
Peristiwa tersebut terjadi ketika para jurnalis tengah melakukan peliputan investigatif terkait dugaan aktivitas ilegal berskala besar yang diduga berlangsung di kediaman seorang oknum Kepala Desa Sadeng. Alih-alih mendapatkan klarifikasi, para jurnalis justru menghadapi tekanan setelah istri kepala desa diduga memprovokasi warga, dengan menuduh para jurnalis melakukan pemerasan. Tuduhan tersebut disinyalir sebagai upaya menutupi fakta-fakta yang berhasil dihimpun tim jurnalis di lapangan.
Akibat provokasi tersebut, para jurnalis sempat diamankan oleh Polsek Leuwiliang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh serta verifikasi terhadap alat bukti yang dimiliki jurnalis, pihak kepolisian menyatakan bahwa tuduhan pemerasan tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum. Polsek Leuwiliang akhirnya melepaskan seluruh jurnalis dan menegaskan bahwa mereka merupakan korban dugaan kriminalisasi.
Investigasi yang dilakukan para jurnalis tersebut diketahui telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara hati-hati, dengan mengedepankan prinsip jurnalistik serta verifikasi sumber. Hasil penelusuran di lapangan mengungkap indikasi kuat sejumlah aktivitas ilegal di sekitar kediaman kepala desa, di antaranya:
• Dugaan penyulingan oli palsu dengan peralatan yang terpasang rapi,
• Lokasi penggilingan emas ilegal yang dilengkapi alat berat dan bahan baku mencurigakan,
• Temuan bong lengkap dengan sedotan, serta jejak yang mengarah pada dugaan pesta narkotika yang disebut kerap berlangsung di lokasi tersebut.
Seluruh temuan tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebagai bukti pendukung atas dugaan aktivitas ilegal.
Sejumlah warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengaku telah lama mencurigai aktivitas tersebut, namun memilih bungkam karena takut mendapat intimidasi.
“Kami sudah lama curiga, tapi tidak ada yang berani bicara. Takut bermasalah,” ujar seorang warga. “Saat wartawan mengungkap, justru mereka yang jadi korban. Padahal buktinya jelas. Ada apa sebenarnya?” tambahnya.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Forum Wartawan Bogor (FWBB), Iwan Boring, menyampaikan sikap tegas dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menilai tindakan terhadap jurnalis merupakan bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik dan pelanggaran berat terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Aksi kriminalisasi terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan. Ini ancaman serius bagi kebebasan pers dan siapa pun yang berani mengungkap kebenaran,” tegas Iwan.
Hingga berita ini diturunkan, Polsek Leuwiliang belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan belum dilakukannya penyelidikan mendalam terhadap dugaan aktivitas ilegal tersebut, meskipun bukti awal dinilai cukup kuat. Sementara itu, Kepala Desa Sadeng juga belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan atas temuan investigasi maupun tudingan kriminalisasi terhadap jurnalis.
Publik kini menanti langkah tegas kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengungkap dugaan kejahatan tersebut secara transparan dan profesional. Kasus ini dinilai tidak hanya menyangkut reputasi pemerintahan desa, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan kebebasan pers di Kabupaten Bogor.
(red)