Kategori: Hukum

Penjaringan Kadus di Dusun Langensari, Desa Patimuan, Memanas: Untung Purwanto Laporkan Dugaan Kecurangan, terkait soal

Patimuan, Cilacap – Polemik penjaringan pengisian perangkat desa, khususnya jabatan Kepala Dusun (Kadus) di Dusun Langensari, Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, semakin memanas. Peserta seleksi, Untung Purwanto, telah melaporkan dugaan kecurangan ke berbagai pihak. Menanggapi hal tersebut, pihak Pemerintah Desa (Pemdes) Patimuan memberikan hak jawab melalui Sekretaris Desa (Sekdes), termasuk soal jadwal pelantikan dan proses penyusunan soal.

“Ada beberapa soal yang kami anggap tidak relevan dan terkesan dibuat-buat,” ungkap Untung Purwanto kepada awak media. “Selain itu, kami juga mendapatkan pengakuan dari pihak panitia dan sumber yang terpercaya mengenai adanya campur tangan dalam penyusunan soal.”
Untung Purwanto menambahkan bahwa ia telah melaporkan dugaan kecurangan ini kepada panitia, panitia pengawas (panwas), Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dipermades) Kabupaten Cilacap, dan Bupati Cilacap.
“Kami menuntut agar masalah ini dibuka seterang-terangnya,” tegas Untung Purwanto dengan nada keras.

“Kami merasa proses seleksi ini tidak transparan dan tidak adil. Kami ingin keadilan ditegakkan.”
Menanggapi tudingan tersebut, Sekdes Pemdes Patimuan memberikan klarifikasi kepada awak media. Ia membenarkan bahwa soal ujian tidak dibuat secara langsung, melainkan berdasarkan draf yang telah disiapkan sebelumnya.

Sekdes juga menegaskan bahwa draf soal tersebut telah disepakati oleh panitia, panwas, dan para peserta sebelum ujian dilaksanakan.
“Draf soal memang sudah kami siapkan sebelumnya, dan itu sudah disepakati oleh semua pihak, termasuk panitia, panwas, dan para peserta,” jelas Sekdes. “Perubahan yang dilakukan hanyalah penggantian istilah ‘penduduk’ menjadi ‘SPPT’ (Surat Pemberitahuan Pajak Terutang).”
Sekdes juga menegaskan bahwa Pemdes Patimuan berkomitmen untuk menjalankan proses seleksi secara transparan dan adil.
Ketika awak media menanyakan terkait jadwal pelantikan, Sekdes menjelaskan bahwa pelantikan tinggal menunggu keputusan dari Kepala Desa Patimuan, Aing Mutaqin, S.Pd.I. Kepala Desa akan mengumpulkan panitia dan panwas untuk membahas hal ini. Sekdes juga menambahkan bahwa pelantikan direncanakan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di bulan Ramadan.

“Pelantikan tinggal menunggu keputusan dari Bapak Kepala Desa,” ujar Sekdes. “Beliau akan mengumpulkan panitia dan panwas untuk membahasnya. Rencananya, pelantikan akan dilaksanakan dalam waktu dekat, di bulan puasa ini.”
Hingga berita ini diturunkan, pihak-pihak terkait belum memberikan jawaban kepada Untung Purwanto terkait laporan dugaan kecurangan yang telah ia sampaikan.(Bram)

Redaksi”

Maret 11, 2025
Lapor Dewan Pers!!! Diduga oknum wartawan dibayar sehingga kebenaran pemberitaan diklarifikasi tak jelas.

Pekanbaru, || terkait pemberitaan yang ditampilkan oleh salah satu media online, dengan fakta dan bukti yang jelas. Sehingga menjadi Boomerang bagi pemilik usahanya 08/03/2025

Dalam pemberitaan tersebut jelas dengan Poto yang sambil, tapi dengan nada keras diduga wartawan yang membengking dengan inisial AR memaki dan mencaci dengan kata yang tak pantas melalui wa dengan nomor 08527850xxxx gambar wa terlampir.

Namun disayang beberapa media online ikut meklarifikasi bahwa pemberitaan tersebut tak benar dengan judul sudah lama tidak beraktivitas, padahal 2 hari sebelumnya awak media dan rekan mendatangi tempat tersebut masih beroperasi.

Kuat dugaan media yang meklarifikasi dibayar oleh pemilik usaha, sehingga berani memberi pemberitaan yang tak benar kepada publik. Ini harus menjadi perhatian Dewan pers sehingga pungsi media dan wartawan itu jelas.

Media yang meklarifikasi pemberitaan sesuai dengan bukti Poto sebaiknya di laporkan ke Dewan pers sebagai penyalahgunaan wewenang, dan pelaporan kepada pihak berwajib dengan laporan kerjasama dengan mafia minyak yang dapat merugikan Negara.

Adapun media yang tergolong menyalahgunakan fungsinya
1. Menteng News.com
2. Mahkotariau
3. www.curaian.com
4. Globalsrimingnews.com
5. Siberkiriminal.com
6. Terkini24.online
7. Siberpublik.online
8. Indonesiaterkini.id
9. Faktawicara.id
10. garudasakti.id
11. suaraaktual.co
12. radarblambangan.com
13. detik terkini 24.com

Semua media ini diduga tidak patuh dengan aturan dewan pers.

Maret 10, 2025
Sidang Terdakwa Karmisih Sempat Memamas dan Hakim Juga Memperingatkan Lawyer

Pati, Sidang dugaan penyebar fitnah keji tentang lintah darat atau rentenir yang ditujukan kepada Siti Fatimah Al Zana Nur Fatimah (Zana) kembali disidangkan di Pengadilan Negeri (PN) Pati dipimpin oleh Hakim Erni Priliawati,S.H.,S.E.,M.,H. Pelaku atas nama Karmisih dari Desa Bendar didakwa telah mencemarkan nama baik Zana di mana dengan lantang di muka umum menuding Zana sebagai rentenir , kini sidang dengan menghadirkan saksi saksi. Yang menarik selain saksi saksi yang hadir nampak juga ada puluhan anggota GRIB JAYA yang hadir memenuhi ruang sidang, ada apakah sehingga menurunkan anggota dengan pakaian PDH lengkap seperti mau perang?. (10/03/25)

Perseteruan dari buntut perkara investasi kapal melebar dan terus berjilid jilid, dari kubu Zana seakan dikeroyok oleh kubu lawannya. Karmisih sebelumnya yang tidak dikenal Zana ikut terseret dalam lingkaran kubu lawan dalam kasus investasi kapal tersebut. Nampak dalam ruang sidang hadir kubu lawan, yakni Utomo, Suwarti, Budi dan lain lainnya yang siap menjadi saksi di pihak terdakwa.

Saat sidang berlangsung keadaan sempat memanas, Zana meradang karena merasa dicecar dengan pertanyaan yang tidak sesuai oleh pendamping hukum terdakwa, ketua majelis hakim pun sempat memperingatkan pendamping hukum terdakwa untuk memberikan pertanyaan sesuai kasus yang disidangkan yakni tentang pencemaran nama baik.

Dalam sidang kali ini setelah majelis hakim mendengarkan kesaksian yang memberatkan terdakwa, dilanjutkan kesaksian yang meringankan terdakwa.
Kesaksian yang meringankan terdakwa tidak bisa dilanjutkan berhubung sejak awal berada di dalam ruang sidang yakni Utomo, Suwarti dan kawan kawan, sedangkan majelis hakim mensyaratkan saat sidang berlangsung saksi yang belum dimintai keterangan wajib di luar ruangan. Berhubung saksi yang meringankan terdakwa berada di dalam ruangan sidang akhirnya pemeriksaan saksi tidak bisa dilakukan dan sidang di tunda.

Usai sidang awak media berusaha mencari informasi terkait kawalan dari ormas Grib Jaya. Salah satu anggota Grib Jaya mengaku tidak diundang dan hanya mendampingi terdakwa karena pengacara terdakwa dari Grib Jaya, ungkap salah satu anggota yang mengaku sebagai bendahara Grib Jaya cabang Pati.

/Tim Baistnews.com

Maret 10, 2025
Diduga Tak Miliki Legalitas, Pengusaha Pabrik Besi Dilaporkan Ke Polrestabes Medan

*MEDAN,-* Diduga tak memiliki sejumlah legalitas, pengusaha pabrik besi Foundry & Workshop Maha Akbar Sejahtera berlokasi di lahan garapan Jl. Damar Wulan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Senin (10/3) dilaporkan ke Polrestabes Medan.

Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap pabrik peleburan besi tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) melalui ketuanya Rapi Lamnur Siregar.

Kepada Wartawan media ini, Rapi menuturkan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan AMCTA, diduga telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh PT Maha Akbar Sejahtera untuk mendirikan pabrik peleburan besi Foundry & Workshop yang didirikan di lahan garapan dan diduga tidak memiliki legalitas bangunan yang sah.

“Berdasarkan hasil investigasi AMCTA, ditemukan beberapa kejanggalan terkait berdirinya pabrik, tidak memiliki legalitas keabsahan kepemilikan lahan/tanah, AMDAL, analisis pengaruh lingkungan (APL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL),” ujar Rapi didampingi tim investigasi Fikril Hakim dan Ilham Syahputra.

Dijelaskan Rapi, sanksi tidak memiliki izin APL dan UPL berupa sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp750 juta sesuai Pasal 42 UU No 32 tahun 2009 dan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1,5 miliar sesuai Pasal 43 UU No 32 tahun 2009.

“Menurut dugaan kami, dalam operasionalnya sejak dari tahun 2001 hingga 2025, pabrik tersebut diduga tidak membayar pajak sehingga mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang,” sebut Rapi.

Oleh sebab itu, tambah Rapi, pihaknya meminta Bupati Deliserdang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses laporan Dumas AMCTA terkait dugaan tak memiliki legalitas keabsahan operasional pabrik peleburan besi tersebut.

Sementara itu, Direktur PT Maha Akbar Sejahtera Hazri Fadillah Harahap ketika dikonfirmasi enggan mengangkat sambungan telefon. Bahkan, konfirmasi via whatsApp hingga Senin (10/3) pukul 16:30 belum memberikan jawabannya.

Pengurus AMCTA diwakili Rapi Lamnur Siregar memperlihatkan surat Dumas terkait keabsahan/legalitas pabrik peleburan besi di Desa Sampali Kabupaten Deliserdang yang dilaporkan ke Polrestabes Medan, Senin (10/3). *(Tim)*

Maret 10, 2025
Bamsoet Minta Kejagung Percepat Pemeriksaan Kasus Mega Korupsi Pertamina Agar Tidak Menjadi Bola Liar

*JAKARTA* – Anggota Komisi III DPR RI sekaligus Wakil Ketua Umum Partai Golkar Bambang Soesatyo mendesak Kejaksaan Agung (Kejagung) untuk mempercepat dan bersikap progresif dalam menangani kasus mega korupsi Pertamina. Hal ini penting agar kasus tersebut tidak menjadi “bola liar” yang dapat menimbulkan kebingungan dan hoax di masyarakat.

Bamsoet menekankan setelah menetapkan tujuh tersangka dan menghitung kerugian negara yang mencapai angka fantastis, Kejagung harus segera melacak aliran dana hasil korupsi melalui kerja sama dengan PPATK (Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan) dan pihak terkait lainnya.

“Penanganan kasus ini harus terus berprogres. Langkah percepatan pemeriksaan diperlukan untuk mencegah hoax yang membanjiri ruang publik dan merugikan pihak-pihak yang tidak tahu apa-apa, namun disebut-sebut tanpa dasar hukum yang jelas. Kejagung harus fokus tidak hanya pada penetapan tersangka, tetapi juga mengungkap semua pihak yang terlibat,” tegas Bamsoet di Jakarta, Senin (10/3/25).

Ketua MPR RI ke-15 dan Ketua DPR RI ke-20 ini mengingatkan, publik meyakini dana hasil korupsi yang mencapai hampir Rp 1.000 triliun tidak mungkin hanya disimpan di rekening bank milik tujuh tersangka. Publik juga yakin bahwa dana tersebut tidak hanya dinikmati oleh ketujuh tersangka tersebut. Terlebih, profil para tersangka terkesan sebagai pekerja profesional biasa yang tidak memiliki afiliasi politik.

“Boleh jadi, mereka ingin menumpuk kekayaan dengan memanipulasi atau mengoplos bensin sebagai produk bahan bakar minyak. Namun, skala manipulasi dan rentang waktu yang mencapai lima tahun mengindikasikan bahwa mereka tidak bekerja sendiri. Pelacakan aliran dana akan mengungkap siapa saja yang diuntungkan dari kasus ini,” ujar Bamsoet.

Ketua Komisi III DPR RI ke-7 dan Wakil Ketua Umum KADIN Indonesia ini menambahkan, penanganan kasus korupsi Pertamina merupakan ujian berat bagi Kejagung dalam memberantas korupsi skala besar. Masyarakat diharapkan terus memantau perkembangan penyidikan yang dilakukan Kejagung, termasuk upaya pemulihan aset negara yang hilang.

“Masyarakat sangat berharap Kejagung bisa menuntaskan kasus ini dengan transparan. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum harus dijaga dengan memastikan semua pihak yang terlibat mendapat hukuman yang setimpal,” pungkas Bamsoet. (*)

Red”

Maret 10, 2025
Pelaksanaan Pisik di Desa Teluk Sikumbang Muaro Siau, di duga tidak sesuai Spek Perencanaan.

Merangin-Jambi
Kegiatan Pisik pembangunan disetiap Desa dilaksanakan dengan tujuan agar berdampak lansung terhadap kesejahteraan Masyarakat Desa itu sendiri, namun permainan nakal atau curang yang dilakukan oleh aparatur Desa demi mengaup keuntungan kerap sekali terjadi, terkhusus di Pembangunan bidang Volume RAB yang telah direncanakan sebelumnya, sehingga kwalitas pembagunan tersebut tidak sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat Desa itu sendiri.10/3/2025.

Seperti apa yang terjadi di Desa Teluk Sikumbang Kecamatan Muaro Siau, dimana diduga telah melakukan praktek curang dalam pelaksanaan pisik Pembangunan di Desa tersebut, diduga dengan sengaja mengurangi Volume seperti di pembelanjaan material yang seharusnya besi 6 inc, tapi yang melekat pada pisik tersebut 💬diduga besi ukuran 4inc.

Bukan hanya praktek curang dalam pembelanjaan material saja, bahkan Kepala Desa juga monopoli dalam hal pembelanjaan material pisik yang dikerjakan oleh TPK, sementara Tim Pelaksana Kegiatan hanya sebagai Formalitas sama sekali tidak berperan aktif sebagai pelaksana.
Jadi jelas,bahwa Kepala Desa Teluk Sikumbang dalam pengelolaan dan pelaksanaan Dana Desa nya tidak mempedomani Perbup Merangin nomor 35 tahun 2015 tentang pengadaan barang dan jasa di Desa dan juga tidak mempedomani pada Perka LKPP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa.

Hal ini dikuat kan oleh pengakuan salah satu warga Desa Teluk Sikumbang yang enggan namanya dicatat dalam pemberitaan ini, sebut saja RN, depan awak media lin-ri. com mengatakan bahwa dalam pekerjaan fisik pembangunan di Desa Teluk Sikumbang salah satu diantaranya pisik Jalan Setapak, TPK hanya diatas kertas alias Formalitas.

, ” Seharusnya kan besi 6inc sesuai RAB nya, tapi kok besi 4inc yang dipakai Dalam pekerjaan pisik pembangunan Jalan Setapak tersebut, bukan hanya itu saja, di Desa kami TPK itu hanya atas kertas saja, sementara yang mengendalikan keuangan baik disegi pembelanjaannya semua dikendalikan oleh Kades,,” Ungkap RN (nama samaran).

Tambah, RN, kami sebagai masyarakat berharap inspektorat Merangin melakukan Pemeriksaan Desa kami ini secara khusus bukan secara reguler, dan kami berharap diperiksa secara konferehensif, baik belanja dibidang Pembangunan maupun Pembinaan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, “Tambah RN.

Terpisah, awak media ini berupaya mendapatkan klarifikasi dari Kades Teluk Sikumbang terkait dugaan tersebut, namun saat dihubungi via watshapp handphone nya berdering namun tidak diangkat, namun disisi lain dijawab oleh Sekdes nya sembari mengatakan,”Cek saja di lokasi, atau tanyo lansung dengan tukang. *(zm).

Redaksi”

Maret 10, 2025
Diduga Mar-up Dana Desa,, LSM SAPURATA, Laporkan Kades Air Batu Renah Pembarap ke Jaksaan Merangin

Merangin-Jambi
Hari ini Senen 10 Maret 2025, Lembaga Swadaya Masyarakat LSM-SAPURATA resmi Laporkan Kepala Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap Kabupaten Merangin ke Jaksaan Negeri Merangin, atas dugaan penyelewengan Dana Desa di kegiatan pisik tahun anggaran 2023-2024.

Atas dugaan tersebut Ketua umum LSM SAPURATA Mirza SH, dengan analisa yang kuat, Mirza menduga bahwa dalam kegiatan pisik di Desa air Batu Kecamatan Renah Pembarap tersebut sarat dengan Mar-up, di duga Kades Desa air Batu memperkaya kan diri sendiri dengan melakukan penyelewengan Dana Desa tersebut.

,”Satu Bundel Laporan dugaan Tindak Pidana Korupsi Desa Air Batu Kecamatan Renah Pembarap hari ini lansung saya serahkan dan dicatat di Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) Kejaksaan Negeri Merangin., ” Jelas Mirza.

Mirza SH, selalu Ketua umum sekaligus sebagai Pelapor, berharap Laporan tersebut dapat di proses dengan segera, sehingga kepercayaan dari pihak- pihak yang menjalankan fungsi Control Sosial di lapangan dapat bersinergi dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di Merangin.

Terkait dilaporkannya Kepala Desa air Batu oleh LSM SAPURATA, menjadi deretan catatan panjang Kepala Desa di Kabupaten Merangin ini yang bermasalah dengan hukum terkait pengelolaan Dana Desa.

Sampai berita ini diterbitkan Kepala Desa air Batu belum dapat dikonfirmasi meskipun sudah diupayakan oleh Media ini melalui via watshapp namun tidak ada digubris sama sekali. *(zam)

Redaksi”

Maret 10, 2025
Berasa KEBAL HUKUM Gudang BBM SOLAR ILEGAL Diduga MILIKI Frans Gultom beroperasi dan Buka Kembali ,Kok bisa ?

Pekanbaru – …. : Gudang Penampungan BBM bersubsidi diduga tempat bisnis ilegal dengan ragam modus diantaranya dijadikan tempat penimbunan Bahan Bakar Minyak (BBM) berjenis solar. Hal tersebut dikatakan warga sekitar kepada TIM investasi awak media pada Sabtu (08/03/2025) saat melakukan Investigasi bersama dengan sejumlah awak media (wartawan),

Dikatakan warga itu, di lokasi penampungan BBM kerap terlihat secara berulangkali keluar masuk mobil dengan membawa dan menurunkan BBM. Adapun lokasi penimbunan BBM solar di wilayah hukum Polsek Tampan, Jalan Melati, Kota Pekanbaru. itu saat investigasi dilakukan oleh sejumlah awak media terlihat banyak mobil mobil fuso dan mobil tanki pertamina Biru putih tersebut ,

Saat awak media melakukan Investigasi di lapangan, ditemukan benar terjadi penimbunan BBM.

Warga sekitar yang enggan disebut namanya merasa sudah gerah dengan adanya gudang penimbunan BBM jenis solar di sebuah gudang tersebut, yang berada di Jalan melati kota pekanbaru, warga berharap untuk ditindaklanjuti oleh kepolisian dan pertamina.

Di lapangan sesuai hasil investigasi Tim Awak Media terlihat Mobil modifikasi bongkar muat BBM Subsidi tersebut mengambil BBM dari Setiap SPBU- SPBU mobil lansiran di setiap SPBU yang ada di Pekanbaru dengan harga sesuai tertera di SPBU tersebut. Bahkan sampai keluar daerah Kota Pekanbaru, “Kemudian para mafia BBM ilegal tersebut menjual kembali kepada pabrik-pabrik.

Saat awak media mempertanyakan hal ini kepada berinisial Frans Gultom Diduga selaku pemilik gudang tersebut , sudah bertahun-tahun menjalankan usaha tersebut.

Kepada awak media masyarakat sekitar yang meminta namanya tidak disebutkan mengatakan, “berharap mafia BBM seperti ini ditindak tegas oleh APH Polda Riau” Jangan Pilih Kasih Dalam Mengenai persoalan ini,menurut satu warga yang enggan disebutkan nama , Gudang BBM SOLAR ILEGAL tersebut dulu pernah ditutup dan kini Dibuka lagi entah “dapat angin dari sampai aktivitas gudang bbm solar ilegal beroperasi,”Ujar warga yang enggan disebutkan namanya

Ditambahkan warga itu, diduga penimbunan dan bisnis terselubung BBM ini, maka diharapkan mendapat perhatian khusus dari Kapolda RIAU Bapak Irjen M IQBAL terkait bisnis gudang bbm solar ilegal tersebut

“Ini kalau tidak ditindaklanjuti maka masyarakat yang berpergian jalan jauh akan sulit mendapatkan BBM karna selalu kehabisan di SPBU. Diharapan masyarakat kasus bisnis ilegal BBM ini bisa segera ditindak dan dijadikan atensi khusus dari Kapolda Riau.

Ditempat terpisah, Tim investigasi Awak Media mengatakan, Perbuatan pelaku ini melanggar pasal 55 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 Tentang Minyak dan Gas Bumi sebagaimana telah diubah dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi undang-undang. Pidana penjara enam tahun dan denda mencapai Rp60 Miliar.(Bersambung)TIM*

Maret 10, 2025
Air Soft Gun, Magasen dan Puluhan Amunisi Diserahkan Warga Poso Kepada Satgas Madago Raya

Poso – Upaya Preventif dan Preemtif yang dilakukan Satgas Operasi Madago Raya kembali membuahkan hasil dengan diserahkannya amunisi, magasen dan senjata Air softgun oleh warga Poso.

Acara penyerahan berlangsung di Mapolsek Poso Pesisir, Jalan Panca Bhakti, Kelurahan Mapane, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, pada Minggu (9/3/2025) sekira pukul 19.33 Wita.

Kaops Madago Raya, Kombes Pol. Boy F.S Samola dalam keterangan resminya, Senin (10/3/2025), membenarkan adanya penyerahan sejumlah barang berbahaya berupa senjata api, amunisi, serta Air Soft Gun.

“Iya benar, pada Minggu (9/3/2025) sekira pukul 19.33 Wita Kapolsek Poso Pesisir menerima penyerahan sejumlah barang berbahaya dari dua tempat berbeda berupa senjata api, amunisi, serta Air Soft Gun,” ujar Kombes Pol Boy Samola.

Kombes Boy Samola menjelaskan, barang berbahaya yang diserahkan dan telah diamankan meliputi:

• 4 magazen SS1,
• 80 butir amunisi caliber 5,56 mm,
• 1 butir amunisi Revolver caliber 38 mm,
• 1 unit Air Soft Gun laras pendek,
• 13 butir peluru bulat beserta tabung gas.

Adapun kronologi penyerahan pada tanggal 7 Maret 2025 sekitar pukul 10.15 Wita, seorang warga di kelurahan Mapane menemukan magazen dan amunisi saat menggali pondasi bangunan. Barang tersebut terbungkus plastik yang sudah bercampur tanah dan berkarat.

Atas temuan tersebut, berdasarkan imbauan yang masif dilakukan oleh personel Satgas Madago Raya sehingga warga segera melapor kepada Aipda Muh Syahrir selaku Bhabinkamtibmas Desa Masamba, yang kemudian menyerahkan barang bukti kepada Kapolsek Poso Pesisir.

Selanjutnya, pada tanggal 8 Maret 2025 sekitar pukul 23.10 Wita, seorang warga Desa Lape, menyerahkan 1 unit Air Soft Gun, 3 magazen SS1, dan 61 butir amunisi caliber 5,56 mm.

Barang-barang tersebut ditemukan di sebuah pondok kebun di wilayah Ratubungku pada tahun 2017 dan disimpan karena kekhawatiran terhadap kelompok bersenjata yang masih aktif saat itu.

Setelah mendapatkan imbauan dari kepolisian, warga akhirnya menyerahkan barang tersebut kepada Unit Intel Polsek Poso Pesisir.

Kaops Madago Raya menyampaikan apresiasi yang tinggi kepada warga yang dengan kesadaran penuh menyerahkan barang-barang berbahaya kepada pihak kepolisian.

“Kami sangat mengapresiasi sikap kooperatif masyarakat yang telah membantu dalam upaya menjaga keamanan dan ketertiban. Langkah ini menunjukkan kepercayaan serta dukungan masyarakat terhadap upaya kepolisian dalam pemeliharaan situasi yang kondusif di wilayah operasi khususnya Kabupaten Poso,” ujar mantan Kapolres Luwu Utara.

Lebih lanjut, Kaops Madago Raya mengimbau kepada seluruh masyarakat yang masih memiliki atau menemukan senjata api, amunisi, atau bahan berbahaya lainnya agar segera menyerahkannya kepada pihak berwenang atau kepolisian setempat.

“Kami berharap masyarakat terus berperan aktif dalam menjaga keamanan wilayahnya dengan tidak menyimpan barang-barang yang dapat mengancam keselamatan bersama. Dengan adanya kerja sama antara masyarakat dan kepolisian, kita dapat menciptakan lingkungan yang aman, damai dan kondusif,” pungkasnya.

Red”

Maret 10, 2025
Puluhan WNI Korban Perdagangan Manusia di Kamboja Minta Perlindungan KBRI Phnom Penh

Jakarta – Puluhan warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban perdagangan manusia di Kamboja saat ini tengah mencari perlindungan di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Phnom Penh, Kamboja. Mereka disebut menjadi korban eksploitasi oleh jaringan mafia judi online internasional dan berharap bisa segera dipulangkan ke tanah air.

Informasi ini disampaikan melalui chat WhatsApp pribadi oleh Sufaldi Tampilang, perwakilan dari media JejakPeristiwaOnline, yang mengajukan permohonan bantuan kepada Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA. Dalam pesannya, Sufaldi menyampaikan bahwa para korban mengalami kondisi yang mengkhawatirkan dan membutuhkan perlindungan segera.

“Kami mohon dengan sangat kepada Ketua Umum PPWI, Bapak Wilson Lalengke, agar berkenan membantu anak-anak kami di KBRI Kamboja. Mereka telah menjadi korban eksploitasi oleh mafia judi online dan nyawa mereka saat ini terancam,” tulis Sufaldi dalam pesan WhatsApp yang diterima, Jum’at (7/3/2025).

Lebih lanjut, ia juga meminta agar Ketua PPWI dapat memediasi komunikasi dengan pimpinan KBRI di Kamboja agar para korban mendapatkan perlindungan yang layak dan dipulangkan ke Indonesia secepatnya. Salah satu kontak dari pihak KBRI juga telah diberikan guna mempermudah koordinasi.

Kasus perdagangan manusia yang melibatkan WNI di Kamboja bukanlah hal baru. Beberapa tahun terakhir, banyak laporan tentang WNI yang terjebak dalam skema pekerjaan ilegal, terutama di industri judi online. Mereka kerap dijanjikan pekerjaan bergaji tinggi, namun pada kenyataannya dipaksa bekerja dalam kondisi tidak manusiawi, bahkan mengalami ancaman fisik dan psikologis.

Pemerintah Indonesia melalui KBRI di Kamboja sebelumnya telah beberapa kali melakukan upaya penyelamatan dan repatriasi terhadap para korban. Namun, maraknya praktik perdagangan manusia di wilayah Asia Tenggara menunjukkan bahwa sindikat ini masih aktif beroperasi dan terus mencari korban baru.

Ketum PPWI Wilson Lalengke menyampaikan keprihatinannya atas kasus perdagangan manusia yang kembali menimpa puluhan warga negara Indonesia (WNI) di Kamboja. Para korban, yang diduga dieksploitasi oleh mafia judi online, yang saat ini berlindung di Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) Kamboja, berharap bisa segera dipulangkan ke tanah air.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa kasus seperti ini harus ditangani dengan cepat dan serius oleh Pemerintah Indonesia. Ia berharap KBRI Kamboja, Kementerian Luar Negeri, serta pihak berwenang lainnya segera mengambil langkah konkret untuk menyelamatkan para korban.

“Kami sangat prihatin dengan kondisi saudara-saudara kita di Kamboja. Mereka adalah korban eksploitasi yang membutuhkan perlindungan secepatnya. Saya berharap pemerintah Indonesia, khususnya KBRI di Kamboja, segera bertindak dengan tegas dan memastikan para korban bisa kembali dengan selamat,” ujar Wilson Lalengke dalam pernyataannya.

Lebih lanjut, ia juga menekankan pentingnya langkah preventif untuk mencegah kasus serupa terjadi di masa depan. Menurutnya, pemerintah harus meningkatkan pengawasan terhadap modus penipuan lowongan kerja di luar negeri yang kerap menjadi pintu masuk perdagangan manusia.

“Saya juga mengimbau masyarakat agar lebih berhati-hati terhadap tawaran pekerjaan di luar negeri yang terdengar terlalu menggiurkan. Kasus perdagangan manusia ini sudah sering terjadi, dan kita harus lebih waspada agar tidak ada lagi korban di masa mendatang,” tambahnya.

Hingga saat ini, proses evakuasi dan pemulangan para korban masih menunggu respons lebih lanjut dari pihak berwenang. Redaksi akan terus memantau perkembangan kasus ini dan memberikan informasi terkini terkait upaya penyelamatan para korban perdagangan manusia di Kamboja.

Saat berita ini diterbitkan, diperoleh informasi bahwa pihak KBRI Phnom Penh sedang melakukan penanganan tingkat pertama, menginapkan para korban di tempat aman. Diharapkan ada langkah cepat dan koordinasi antara pihak terkait untuk menyelamatkan para korban dan membawa mereka kembali dengan selamat ke Indonesia. (TIM/Red)

Maret 9, 2025