Beranda blog Halaman 95

Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polisi Berhasil Ungkap Kematian Diplomat Kemlu

lembagainvestigasinegarari
-
0
Ketua Komisi III DPR Apresiasi Polisi Berhasil Ungkap Kematian Diplomat Kemlu

Jakarta. Ketua Komisi III DPR Habiburokhman mengapresiasi Polda Metro Jaya (PMJ) yang dinilai berhasil mengungkap kasus kematian diplomat Kementerian Luar Negeri (Kemlu) berinisial ADP (39).

Ketua Komisi III menilai kasus kematian ini sudah terang dan jelas. “Sebagai Ketua Komisi III kami mengapresiasi kinerja Polri khususnya PMJ yang mengungkap kasus meninggalnya diplomat muda dengan terang dan jelas,” ujarnya, Kamis (31/7/2025).

Ia mengapresiasi mekanisme investigasi kriminal ilmiah yang dijalankan Polda Metro. Menurutnya, investigasi dengan melibatkan banyak ahli sangat membantu masyarakat untuk memahami kasus tersebut.

“Dari fakta-fakta yang disampaikan, bisa kami lihat bahwa para penyidik telah bekerja dengan penuh kehati-hatian, sabar, cermat, dan teliti,” kata Ketua Komisi III.

Ia menyoroti sikap Polda Metro yang belum menutup kasus itu meski beberapa fakta sudah ditemukan. Menurutnya, sikap Polda Metro itu menunjukkan penyidik memahami prinsip hukum pidana.

“Yang menarik, dikatakan bahwa korban meninggal tanpa keterlibatan orang lain, namun penyidik masih belum menutup kasus. Ini menunjukkan bahwa penyidik sangat memahami prinsip hukum pidana bahwa kesimpulan akhir harus diambil dengan bukti yang tidak terbantahkan lagi,” ucapnya.

Red”

Viral Tuduhan Fitnah dan Ancaman Terhadap Warga Genengadal, Berujung Laporan Polisi

lembagainvestigasinegarari
-
0
Viral Tuduhan Fitnah dan Ancaman Terhadap Warga Genengadal, Berujung Laporan Polisi

GROBOGAN —05-08-2025.

Kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah terhadap Eka Widayanti, warga Desa Genengadal, Kecamatan Toroh, Kabupaten Grobogan, kini resmi dilaporkan ke pihak berwajib. Tuduhan mencuri baju gamis yang dilayangkan oleh Rina Putri Mayasari, yang juga warga Genengadal, menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan media sosial.

Tudingan tersebut dinilai sangat merugikan secara psikologis, tak hanya bagi Eka Widayanti sebagai individu, tetapi juga keluarganya. Diketahui, anak pelapor bahkan mendapat perundungan di sekolah akibat viralnya tuduhan tersebut. Sejak peristiwa ini mencuat pada 10 Juni 2025, belum juga ditemukan titik terang.

Saat dikonfirmasi pada Senin (5/8/2025), Kanit Reskrim Polsek Toroh mengungkapkan bahwa pihaknya telah memintai keterangan dari para saksi.

> “Keterangan antara saksi-saksi dan pelapor berbeda. Oleh karena itu, hari ini pukul 13.00 siang, kami akan mempertemukan para saksi dan pelapor untuk klarifikasi lanjutan,” ujar Kanit Reskrim Polsek Toroh.

Dalam proses penyelidikan, keterangan dari tiga saksi menyebut bahwa tidak ada yang melihat secara langsung Eka Widayanti mengambil baju gamis. Yang terjadi, menurut mereka, Eka datang ke toko hendak menukarkan gamis dengan baju anak-anak. Ketika ditanya oleh salah satu saksi soal asal-usul gamis tersebut, Eka disebut menjawab bahwa kakaknya yang membeli dan langsung menghubungi kakaknya. Namun, sebelum ada kejelasan, Eka sudah pergi meninggalkan gamis tersebut di toko.

Namun keterangan itu dibantah keras oleh Eka Widayanti. Ia menegaskan bahwa pada waktu yang dituduhkan, dirinya sedang berada di rumah. Ia mengakui pernah datang ke toko tersebut, tetapi hanya untuk membeli baju anak-anak, bukan menukar baju gamis apapun.

Kuasa hukum Eka Widayanti, Rukman Srianto, S.E., S.H., Adv., mengungkapkan adanya sejumlah kejanggalan dalam penanganan perkara ini.

> “Para saksi tidak ada yang menyatakan melihat langsung klien kami mencuri. Tuduhan yang disebarkan oleh terlapor sudah mengarah pada pencemaran nama baik dan fitnah. Bahkan, ada penyebaran informasi melalui media elektronik berupa tangkapan layar percakapan antara Rina Putri Mayasari dengan pedagang baju bernama Dwi, yang seolah-olah dikirim ke suami klien kami,” jelas Rukman.

Ia juga menambahkan bahwa fokus penyelidikan seharusnya bukan lagi pada dugaan pencurian yang tidak terbukti secara langsung, melainkan pada:

1. Pencemaran nama baik yang dilakukan oleh terlapor.

2. Fitnah dan tuduhan palsu terhadap kliennya.

3. Penyebaran konten elektronik yang berpotensi melanggar UU ITE.

Rukman mendesak pihak kepolisian untuk bersikap objektif dan menuntaskan perkara ini demi keadilan bagi kliennya yang telah mengalami tekanan mental dan sosial.

Kasus ini menjadi pengingat bahwa menyebarkan tuduhan tanpa bukti dapat berujung pada konsekuensi hukum serius, serta merusak kehidupan seseorang secara menyeluruh.

Red”

Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

lembagainvestigasinegarari
-
0
Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Digitalisasi Pendidikan Kemendikbudristek

Selasa 5 Agustus 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 (enam) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022, berinisial:
ANT selaku Direktur Operasional PT Zyrexindo Mandiri Buana, Tbk tahun 2021.
TS selaku Direktur Direktur Utama PT Zyrexindo Mandiri Buana, Tbk.
SWP selaku Direktur PT Evercross Technology Indonesia.
RRM selaku Direktur PT Libera Technologies Indonesia.
FH selaku Staf Khusus Kemendikbudristek tahun 2020.
TR selaku Direktur PT Supertone.
MDM selaku Karyawan Swasta (Country Marketing Manager Google Indonesia).
RS selaku Direktur PT Synnex Metrodata Indonesia tahun 2020.
Adapun delapan orang saksi yang diperiksa berkaitan dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada Kementerian Pendidikan, Budaya, Riset Teknologi (DIKBUDRISTEK) Republik Indonesia dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019 s.d. 2022 atas nama Tersangka MUL.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud.

Jakarta, 5 Agustus 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.

Tim Penyidik Kejaksaan Agung Sita 5 Unit Mobil Mewah Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina

lembagainvestigasinegarari
-
0
Tim Penyidik Kejaksaan Agung Sita 5 Unit Mobil Mewah Terkait Dugaan Korupsi Minyak Mentah PT Pertamina

Tim Penyidik Satuan Tugas Khusus P3TPK pada Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) Kejaksaan Agung telah melakukan penyitaan terhadap 5 (lima) unit kendaraan roda empat, yang diduga kuat merupakan hasil dan/atau sarana kejahatan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT. Pertamina (Persero), Sub Holding, dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2012 s.d. 2017.
Penyitaan ini dilakukan pada Senin 4 Agustus 2025, yang merupakan bagian dari pengembangan penyidikan atas perkara yang sama pada periode 2018 hingga 2023 dengan Tersangka MRC.
Dasar hukum kegiatan penyitaan ini mengacu pada:
Surat Perintah Penyidikan Direktur Penyidikan pada JAMPidsus Nomor: PRIN-65/F.2/Fd.2/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025; dan
Surat Perintah Penyitaan Nomor: PRIN-241/F.2/Fd.2/08/2025 tanggal 4 Agustus 2025.
Adapun barang bukti yang disita terdiri dari lima unit mobil mewah sebagai berikut:
1 (satu) unit mobil merk Mini Cooper putih tipe Countryman;
1 (satu) unit mobil merk Toyota Alphard hitam tipe 2.5 G CVT;
1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz hitam tipe Maybach S 500;
1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz hitam tipe S 450;
1 (satu) unit mobil merk Mercedes-Benz hitam tipe C 63 AMG.
Kelima kendaraan tersebut ditemukan dan disita di area parkir lantai Ground (G) Mendjangan Mansion, Jalan Tegal Parang Utara Nomor 19, RT 008/RW 004, Kelurahan Mampang Prapatan, Kecamatan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan.
Barang bukti hasil penyitaan ini selanjutnya akan digunakan dalam proses pembuktian perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT. Pertamina (Persero), Sub Holding, dan KKKS tahun 2012 s.d. 2017.
.
Jakarta, 5 Agustus 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”ANANG SUPRIATNA, S.H., M.H.

Skandal Pemerasan atau Sandiwara? Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Permufakatan Jahat Oknum TNI dan Polisi dalam Penangkapan Tiga Wartawan

lembagainvestigasinegarari
-
0
Skandal Pemerasan atau Sandiwara? Kuasa Hukum Bongkar Dugaan Permufakatan Jahat Oknum TNI dan Polisi dalam Penangkapan Tiga Wartawan

BLORA | — Kasus penangkapan tiga wartawan di Blora pada 22 Mei 2025 kini memasuki babak baru. Dalam konferensi pers yang digelar belum lama ini, kuasa hukum ketiga wartawan, John L. Situmorang, S.H., M.H., mengungkap fakta mengejutkan yang berpotensi membalikkan narasi publik.

John menyebut bahwa permintaan untuk menurunkan berita investigasi justru berasal dari seorang bernama Didik, yang mengaku sebagai kepala gudang milik oknum TNI AD. Ironisnya, oknum TNI AD tersebut kini menjadi pelapor dalam kasus dugaan pemerasan yang menjerat tiga jurnalis itu.

> “Permintaan untuk menurunkan berita bukan berasal dari inisiatif wartawan, tapi justru dari Sdr. Didik, yang diduga kuat terlibat dalam jaringan mafia BBM subsidi,” ungkap John dengan tegas.

Bukti BAP Ungkap Dugaan Skenario Kriminalisasi

Fakta yang terangkum dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) menunjukkan bahwa permintaan penurunan berita datang dari Didik. Bahkan, sebelum penangkapan, uang sebesar Rp4 juta dari total kesepakatan Rp10 juta sempat disodorkan oleh Didik sebagai “biaya” untuk penghapusan berita.

> “Ini bukan pemerasan. Ini lebih mirip jebakan. Jika permintaan dan uang datang dari pihak pelapor, lalu mengapa justru wartawan yang dijadikan tersangka?” kata John penuh keheranan.

Aroma Permufakatan Jahat, Oknum Aparat Diduga Terlibat

John menduga adanya permufakatan jahat antara pelapor dan oknum di Polres Blora. Ia menilai proses hukum dalam kasus ini sarat rekayasa, manipulatif, dan mengarah pada upaya pembungkaman terhadap kerja jurnalistik yang sedang mengungkap praktik penyelewengan distribusi BBM bersubsidi.

> “Ini bukan penegakan hukum, ini bentuk pembungkaman informasi publik. Wartawan kami sedang bekerja, bukan memeras. Justru mereka yang ditawari uang agar berita tak tayang,” tegasnya.

Analisis Yuridis: Unsur Pemerasan Tidak Terpenuhi

Dalam kajian hukum, John menjelaskan bahwa unsur pidana Pasal 368 KUHP tentang pemerasan tidak terpenuhi. Tidak ada unsur paksaan atau ancaman dari wartawan kepada pelapor. Justru ada indikasi gratifikasi dari pelapor, yang notabene terhubung dengan aparat negara.

John mendesak agar proses hukum juga menyentuh pihak-pihak yang diduga menyusun skenario ini, termasuk pelapor dan penyidik yang terlibat.

Kritik Keras Terhadap Penegakan Hukum

Kasus ini menjadi sorotan nasional karena dinilai mencerminkan wajah buram penegakan hukum di Indonesia. Mengapa wartawan yang menanggapi permintaan justru dikriminalisasi, sementara pihak yang menawarkan uang dan diduga bagian dari jaringan BBM ilegal tidak tersentuh?

> “Jika benar ada mafia BBM subsidi, mengapa bukan itu yang ditindak? Mengapa justru orang yang memberitakan fakta yang dipenjara?” kecam John.

Langkah Hukum Berlanjut: Dilaporkan ke Polda, Kejati, dan POMDAM

John mengungkap bahwa pihaknya telah melayangkan pengaduan resmi ke berbagai institusi pengawas:

Pengawas Penyidik Ditreskrimum Polda Jateng untuk meminta gelar perkara khusus.

Pengawas Kejati Jateng dan Jamwas Kejagung RI, serta Komisi Kejaksaan RI untuk menyoroti dugaan pelanggaran etika oleh jaksa penuntut umum.

POMDAM IV/Diponegoro untuk menindaklanjuti laporan terhadap oknum TNI yang terlibat.

Kesimpulan: Siapa Sebenarnya yang Memeras Siapa?

Kini publik bertanya-tanya, siapa sebenarnya yang memeras, dan siapa yang menjadi korban? Apakah ini murni kasus pidana, atau justru operasi senyap untuk membungkam suara kritis terhadap mafia BBM bersubsidi?

> “Penegakan hukum tanpa keadilan adalah tirani. Kasus ini penuh tanda tanya dan harus dibuka seterang-terangnya. Rakyat berhak tahu, siapa yang bersembunyi di balik seragam,” pungkas John.

Red”

Polda Jateng Tangkap Enam Pelaku Sindikat Pembuat dan Pengedar Uang Palsu; Dua Bulan Beroperasi Cetak 4000 Lembar Uang Rp. 100 Ribu

lembagainvestigasinegarari
-
0
Polda Jateng Tangkap Enam Pelaku Sindikat Pembuat dan Pengedar Uang Palsu; Dua Bulan Beroperasi Cetak 4000 Lembar Uang Rp. 100 Ribu

Polda Jateng-Kota Semarang | Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap jaringan pembuat dan pengedar uang palsu yang meresahkan masyarakat. Enam tersangka dengan peran berbeda diamankan petugas saat beraksi di wilayah Boyolali dan di sebuah rumah tempat produksi uang palsu di Yogyakarta.

Hal ini diungkapkan Dirreskrimum Polda Jateng Kombes Pol Dwi Subagio dalam konferensi pers yang digelar di Mako Ditreskrimum Polda Jateng pada Selasa, (5/8/2025) pukul 10.00 WIB. Dirinya menyebut bahwa pengungkapan ini berawal dari laporan masyarakat terkait dugaan peredaran uang palsu di Kabupaten Boyolali.

“Berbekal informasi tersebut, tim Resmob Polda Jateng melakukan penyelidikan intensif hingga akhirnya berhasil menangkap dua orang tersangka yakni W (70), warga Kabupaten Boyolali, dan M (50), warga Kecamatan Pasar Kemis, Kabupaten Tangerang,” jelas Kombes Pol Dwi Subagio.

Keduanya diamankan pada Jumat, 25 Juli 2025 di depan sebuah warung makan di Banyudono, Boyolali. Dari tangan keduanya petugas mendapati barang bukti berupa uang palsu sebanyak 410 lembar pecahan Rp100.000.

Hasil pengembangan dari dua tersangka tersebut kemudian mengarah kepada dua tersangka lain, yakni BES (54), warga Kecamatan Kota Kudus, Kabupaten Kudus, yang turut berperan menjual dan mencari pembeli uang palsu serta tersangka HM (52), warga Kecamatan Rancabungur, Kabupaten Bogor, yang berperan sebagai pemodal sekaligus pencari peralatan produksi.

Tidak berhenti disitu, petugas terus melakukan pengembangan dan mendapatkan keterangan bahwa pembuatan uang palsu dilakukan di sebuah rumah yang beralamat di Depok Sleman Yogyakarta. Di lokasi tersebut petugas melakukan penangkapan terhadap JIP alias Joko (58), warga Kecamatan Secang, Kabupaten Magelang, yang bertindak sebagai desainer dan pembuat uang palsu, serta DMR (30), warga Kecamatan Depok, Sleman, sebagai pemilik rumah tempat produksi uang palsu.

Di lokasi itu petugas juga menemukan barang bukti berupa peralatan yang digunakan untuk membuat uang palsu, 500 (lima ratus) lembar uang palsu pecahan 100.000 (seratus ribu), 1800 (seribu delapan ratus) lembar uang palsu setengah jadi, dan 480 (empat ratus delapan puluh Lembar) Lembar uang palsu yang belum di potong. Selanjutnya para tersangka dan barang bukti dibawa petugas ke Mako Ditreskrimum Polda Jawa Tengah.

“Modus yang mereka jalankan adalah memproduksi uang palsu pecahan Rp100.000 dan menjualnya dengan perbandingan 1:3. Artinya, setiap Rp100 juta uang palsu dijual seharga Rp 30 juta. Dari hasil penggeledahan, kami temukan ribuan lembar uang palsu dalam berbagai tahap produksi, serta peralatan lengkap untuk percetakan,” ungkap Kombes Pol Dwi Subagio.

Ia menambahkan, sindikat ini telah beroperasi sejak awal Juni 2025 dan telah mencetak sekitar 4.000 lembar uang palsu, di mana 150 lembar di antaranya diduga sudah sempat beredar di masyarakat.

Menanggapi pengungkapan ini, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Propinsi Jateng, Rahmat Dwi Saputra mengapresiasi kinerja dari petugas Ditreskrimum Polda Jateng yang berhasil menangkap para pelaku sindikat peredaran uang palsu. Dirinya turut memberikan kiat agar masyarakat tidak menjadi korban dari peredaran uang palsu.

“Kami meminta masyarakat untuk melakukan triple checking terhadap uang yang diterimanya, yaitu melalui 3 D (Dilihat, Diraba, Diterawang). Selain itu ada ciri khusus yang terdapat pada uang asli namun tidak dimiliki uang palsu diantaranya gambar air, benang pengaman, gambar rectoverso, serta tinta yang dapat berubah warna (OVI). Sebagai upaya edukasi bagi masyarakat kami juga rutin menggelar kegiatan sosialisasi tentang Cinta, Bangga, dan Paham Rupiah serta memasukkannya sebagai bahan ajar materi di sekolah,” ujarnya.

Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, keenam tersangka dijerat dengan Pasal 244 dan 245 KUHP tentang membuat dan mengedarkan uang palsu serta Undang-undang Nomor 7 Tahun 2011 tentang Mata Uang, dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

Menutup konferensi pers, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menghimbau masyarakat untuk selalu waspada dan tidak ragu melapor apabila menemukan dugaan peredaran uang palsu di wilayahnya.

“Jika Anda menerima uang yang mencurigakan, jangan ragu untuk menolaknya atau melaporkannya ke pihak kepolisian. Jangan coba-coba membelanjakan uang palsu karena justru bisa dikenai sanksi pidana. Peran aktif masyarakat sangat penting untuk memutus mata rantai kejahatan ini,” tandas Kombes Pol Artanto.

Red”

Kritik Tajam atas Pembebasan Pelaku Kekerasan Anak di Polsek Nuhon

lembagainvestigasinegarari
-
0
Kritik Tajam atas Pembebasan Pelaku Kekerasan Anak di Polsek Nuhon

Luwuk, 5 Agustus 2025 – Keputusan Polsek Nuhon yang membebaskan pelaku kekerasan terhadap anak di bawah umur, terlepas dari bukti medis yang jelas, menjadi preseden buruk dan mencederai prinsip perlindungan anak yang diamanatkan undang-undang.

Alasan pembebasan yang mengacu pada “kesepakatan damai” antara keluarga korban dan pelaku menunjukkan ketidakpahaman atau bahkan pengabaian terhadap esensi hukum perlindungan anak.
Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, secara gamblang menyatakan bahwa anak adalah subjek hukum yang harus dilindungi, bukan objek negosiasi.

Kekerasan terhadap anak merupakan tindak pidana serius yang tidak bisa diselesaikan melalui “jalur damai” ala kadarnya, apalagi ketika korban sampai dilarikan ke rumah sakit.

Proses hukum harus berjalan, bukan berhenti karena desakan atau tekanan di luar hukum.
Pembebasan pelaku oleh Polsek Nuhon, dengan alasan adanya pencabutan laporan oleh orang tua korban, adalah tindakan yang patut dipertanyakan.

Kepolisian memiliki kewenangan dan tanggung jawab untuk memproses kasus pidana, bahkan jika laporan telah dicabut. Dalam kasus kekerasan terhadap anak, pencabutan laporan seharusnya tidak serta-merta menghentikan proses hukum.

Keputusan ini tidak hanya merugikan korban, tetapi juga mengirimkan pesan berbahaya kepada masyarakat bahwa kekerasan terhadap anak bisa diselesaikan di luar jalur hukum. Ini melemahkan upaya perlindungan anak dan membiarkan pelaku bebas berkeliaran tanpa konsekuensi.

Kejadian ini menunjukkan betapa pentingnya pengawasan dan evaluasi terhadap penegakan hukum di tingkat Polsek, terutama dalam kasus yang melibatkan anak-anak.

Keputusan Polsek Nuhon harus dikaji ulang, dan penegakan hukum terhadap pelaku kekerasan anak harus ditegakkan tanpa kompromi. Kita tidak bisa membiarkan hukum tumpul di hadapan kekerasan yang menimpa anak-anak kita.

Red”

Hentikan Penahanan Ibu Menyusui! Polisi Jakarta Pusat Diduga Kuat Langgar Konstitusi

lembagainvestigasinegarari
-
0
Hentikan Penahanan Ibu Menyusui! Polisi Jakarta Pusat Diduga Kuat Langgar Konstitusi

Jakarta – Ketua Komite Tetap Advokasi dan Perlindungan Hukum Perempuan dan Anak pada unit Pemberdayaan Perempuan dan Anak – KADIN Indonesia, Jurika Fratiwi, SH., SE., MM., menyatakan keprihatinannya yang amat mendalam atas tindakan Polres Jakarta Pusat yang menahan seorang ibu menyusui bersama bayinya yang baru berusia 9 bulan. Hal tersebut disampaikannya kepada media ini usai mengunjungi Polres Jakarta Pusat, Selasa, 04 Agustus 2025.

Sebagaimana diberitakan sebelumnya, seorang ibu dari Sumedang bernama Rina (sebelumnya ditulis Rini – red) ditahan bersama bayinya oleh polisi di Polres Jakarta Pusat atas laporan warga dengan dugaan penipuan dan atau penggelapan. Padahal, kasus tersebut murni terkait jual-beli pembelian kendaraan yang tidak terpenuhi atau wanprestasi karena ketidak-cocokkan harga dan jenis kendaraan.

Dari hasil pantauannya, ungkap Jurika saat berkunjung berkunjung ke Polres Jakarta Pusat, pihak kepolisian mengatakan sudah menyediakan ruang khusus untuk menyusui bagi ibu dan anaknya. Namun, faktanya lingkungan tahanan tersebut tetap tidak memenuhi standar kesehatan dan tidak layak secara psikologis untuk bayi.

“Akibatnya, anak mengalami demam dan muntah, dampak langsung dari kondisi lingkungan yang tidak manusiawi bagi bayi yang seharusnya mendapatkan perlindungan optimal dan ASI eksklusif,” ujarnya dan menambahkan bahwa penahanan ini jelas melanggar prinsip-prinsip hukum perlindungan anak dan perempuan, khususnya Hak Asasi Anak.

Beberapa aturan hukum yang diduga dilanggar oleh aparat penegak hukum Polres Jakarta, di antaranya adalah Pasal 28B ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan bahwa “Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Juga, Pasal 16 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegakkan “Setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari penganiayaan, penyiksaan, eksploitasi, dan perlakuan yang tidak manusiawi”.

Ketentuan konstitusi dan perundangan di atas dijabarkan dalam lagi dalam Peraturan Pemerintah No. 61 Tahun 2014 tentang Kesehatan Reproduksi yang “Menjamin hak ibu untuk menyusui dan hak anak mendapatkan ASI eksklusif”. Bahkan dalam Peraturan Kapolri No. 10 Tahun 2022 disebutkan bahwa “Penahanan harus menjadi upaya terakhir (ultimum remedium), dan dapat dihindari jika tersedia jalur keadilan restoratif”.

“Dalam kasus ini, si ibu sempat mencicil dana yang dimaksud secara bertahap, yang menunjukkan itikad baik. Penggunaan dana untuk kebutuhan pribadi bukan serta-merta membuktikan niat jahat (mens rea – red). Maka, penerapan pasal penggelapan masih patut diperdebatkan dan semestinya masuk dalam ranah perdata atau wanprestasi,” tegas Jurika.

Sebagai Ketua Komite Tetap Advokasi dan Perlindungan Hukum Anak dan Perempuan KADIN Indonesia, Jurika mengatakan bahwa pihaknya telah mengajukan permohonan penangguhan bagi Ibu Rina dan bayinya. “Saya Jurika Fratiwi, S.H., S.E., M.M. telah secara resmi mengajukan surat permohonan penangguhan penahanan kepada Kapolres Jakarta Pusat, serta meminta agar ibu dan anak segera dibebaskan dari ruang tahanan,” tutup Jurika.

Sementara itu, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), Wilson Lalengke, yang mendapatkan laporan awal tentang kasus tersebut mempertanyakan komitmen Polri sebagai polisi humanist, polri presisi, dan belakangangan mengusung tagline Polri untuk Masyarakat. “Semuanya hanya lips service, faktanya kosong-melompong,” sebut alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu sambil menambahkan bahwa semboyan yang lebih pas untuk Polri adalah “Hepeng mangotor nagara on alias semua urusan pastikan sedia uang tunai”. (TIM/Red)

Di duga Bantuan Beras 20 Kg Di Desa Igir Klanceng Sirampog Brebes Warga Disuruh Bayar Rp 10 ribu Hanya Dapat 10 kg

lembagainvestigasinegarari
-
0
Di duga Bantuan Beras 20 Kg Di Desa Igir Klanceng Sirampog Brebes Warga Disuruh Bayar Rp 10 ribu Hanya Dapat 10 kg

Sirampog,Brebes//Jawa Tengah 05-08-2025.

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari program bantuan pangan.

Namun ditengah proses distribusi ini,muncul berbagai peringatan penting terkait hak penerima,potensi penyalahgunaan dan aturan pengambilan bantuan.
Bantuan beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kali ini merupakan gabungan dari dua bulan yaitu Juni dan Juli,10 kg untuk bulan juni,10 kg untuk bulan Juli,sehingga total yang diterima oleh setiap KPM adalah 20 kg.

Lain cerita yang terjadi di Desa Igir Klanceng,Kecamatan Sirampog,Kabupaten Brebes,Jawa Tengah.
Bantuan beras yang seharusnya diterima oleh para Warga penerima 20 kg hanya menerima 10 kg,itupun harus menebus Rp 10 ribu rupiah ke oknum Pemdes Igir Klanceng.

Dari hasil penelusuran awak media Rabu (30/07/2025) ke beberapa warga yaitu RT 01,02 dan 03 RW 03 membenarkan adanya pungutan uang sebesar Rp10 ribu rupiah per KPM dan mendapatkan beras 10 kg.
Termasuk juga dari Kadus 03 juga membenarkan adanya pungutan Rp 10 rupiah dengan alasan untuk Medang atau konsumsi.

Saat diklarifikasi oleh media dirumahnya pihak Sekdes (Sekretaris Desa) tidak mempersilahkan masuk rumahnya,bahkan ditinggal pergi begitu saja.pihak media sudah berupaya untuk menemui sampai dua kali untuk klarifikasi tapi sama sekali tidak ada kejelasan dari pihak Pemdes maupun oknum Pamong yang minta tebusan Rp 10 rupiah untuk pengambilan beras.
bahkan saat diklarifikasi lewat whatsaap sama sekali tidak ada respon.

Dengan di naiknya pemberitaan ini diharapkan dari pihak terkait atau APH (Aparatur Pebegak Hukum) untuk segera menyikapi dan menindak lanjuti adanya dugaan pungli di Desa Igir Klanceng,Kecamatan Sirampog,Kabupaten Brebes.( Team Jawa Tengah )

Redaksi”

Bantuan Beras 20 Kg Di Desa Igir Klanceng Sirampog Brebes Di Duga Untuk Lahan Pungli Oleh Oknum Pemerintah Desa

lembagainvestigasinegarari
-
0
Bantuan Beras 20 Kg Di Desa Igir Klanceng Sirampog Brebes Di Duga Untuk Lahan Pungli Oleh Oknum Pemerintah Desa

Sirampog,Brebes//Jawa Tengah 05-08-2025.

Pemerintah kembali menyalurkan Bantuan Sosial (Bansos) berupa beras 20 kg untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) sebagai bagian dari program bantuan pangan.

Namun ditengah proses distribusi ini,muncul berbagai peringatan penting terkait hak penerima,potensi penyalahgunaan dan aturan pengambilan bantuan.
Bantuan beras yang dibagikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM) kali ini merupakan gabungan dari dua bulan yaitu Juni dan Juli,10 kg untuk bulan juni,10 kg untuk bulan Juli,sehingga total yang diterima oleh setiap KPM adalah 20 kg.

Lain cerita yang terjadi di Desa Igir Klanceng,Kecamatan Sirampog,Kabupaten Brebes,Jawa Tengah.
Bantuan beras yang seharusnya diterima oleh para Warga penerima 20 kg hanya menerima 10 kg,itupun harus menebus Rp 10 ribu rupiah ke oknum Pemdes Igir Klanceng.

Dari hasil penelusuran awak media Rabu (30/07/2025) ke beberapa warga yaitu RT 01,02 dan 03 RW 03 membenarkan adanya pungutan uang sebesar Rp10 ribu rupiah per KPM dan mendapatkan beras 10 kg.
Termasuk juga dari Kadus 03 juga membenarkan adanya pungutan Rp 10 rupiah dengan alasan untuk Medang atau konsumsi.

Saat diklarifikasi oleh media dirumahnya pihak Sekdes (Sekretaris Desa) tidak mempersilahkan masuk rumahnya,bahkan ditinggal pergi begitu saja.pihak media sudah berupaya untuk menemui sampai dua kali untuk klarifikasi tapi sama sekali tidak ada kejelasan dari pihak Pemdes maupun oknum Pamong yang minta tebusan Rp 10 rupiah untuk pengambilan beras.
bahkan saat diklarifikasi lewat whatsaap sama sekali tidak ada respon.

Dengan di naiknya pemberitaan ini diharapkan dari pihak terkait atau APH (Aparatur Pebegak Hukum) untuk segera menyikapi dan menindak lanjuti adanya dugaan pungli di Desa Igir Klanceng,Kecamatan Sirampog,Kabupaten Brebes.( Team Jawa Tengah )

Redaksi”

1...949596...713Halaman 95 dari 713
© Newspaper WordPress Theme by TagDiv
1