LIN-RI.COM

Jakarta: Jaksa Agung ST Burhanuddin resmi mengeluarkan Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023, dalam rangka melaksanakan hasil rekomendasi Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 agar dapat direalisasikan secara efektif, efisien, dan terukur pada tahun 2024.
Dalam instruksi ini, Jaksa Agung pada pokoknya menginstrusikan kepada seluruh jajaran untuk saling berkoordinasi dan bersinergi dalam mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai tugas, fungsi, dan kewenangan masing-masing. Selain itu, Jaksa Agung juga menginstrusikan kepada seluruh jajaran untuk menetapkan kembali Trapsila Adhyaksa Berakhlak sebagai core value Kejaksaan Tahun 2023.
Adapun rekomendasi yang dihasilkan dalam Rapat Kerja Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 diantaranya:
1. Mendorong peran aktif Kejaksaan dalam mengawal penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) pelaksanaan Undang-Undang KUHP;
2. Perlu segera disusun langkah-langkah strategis oleh masing-masing bidang dalam melakukan pengkajian dan merumuskan aspek-aspek teknis pelaksanaan Undang-Undang KUHP sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing.
3. Dalam rangka mewujudkan penegakan hukum yang inklusif dan humanis, perlu untuk terus menjalin diskusi dengan melibatkan tim ahli, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil dan elemen-elemen masyarakat lainnya, sehingga penerapan Undang-Undang KUHP dapat benar-benar selaras dengan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada dalam masyarakat.
4. Melanjutkan kajian tentang isu-isu strategis berkenaan dengan kedudukan Kejaksaan sebagai dominus litis perkara pidana antara lain terkait dengan kedudukan Jaksa Agung sebagai Penuntut Umum Tertinggi, fungsi penyidikan dan pra penuntutan, keadilan restoratif, persidangan menggunakan teleconference (sidang online), pengawasan pelepasan bersyarat, acara pemeriksaan terhadap subyek hukum korporasi, acara pemeriksaan perkara koneksitas dan lain sebagainya.
5. Perlu untuk membentuk Satuan Tugas Cipta Kerja di tingkat Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi seluruh Indonesia dalam rangka mengantisipasi perkara yang timbul terkait implementasi penerapan Perppu Cipta Kerja serta kelancaran koordinasi dengan Instansi Pemerintah/Penyidik.
Jaksa Agung berharap Instruksi Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Hasil Rapat Kerja Nasional Kejaksaan Republik Indonesia Tahun 2023 dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. (K.3.3.1)

JAKARTA (11/01) – Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI), H. Bambang Soesatyo, S.E., M.B.A. menerima Certificate of Appreciation atau Piagam Penghargaan dari Dewan Pengurus Nasional Persatuan Pewarta Warga Indonesia (DPN PPWI). Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Ketum PPWI, Wilson Lalengke, S.Pd, M.Sc, MA kepada Ketua MPR RI di sela-sela acara temu audiensi PPWI dengan Ketua MPR RI, Selasa, 10 Januari 2023.

PPWI memberikan penghargaan karena menilai kinerja Bambang Soesatyo telah memberikan dampak positif bagi bangsa dan kemanusiaan melalui lembaga MPR RI yang dipimpinnya. Certicate of Appreciation yang diberikan kepada Ketua MPR RI tersebut ditandatangani oleh Ketum Wilson Lalengke, Sekjen Fachrul Razi, Dewan Penasehat Maya Rumantir, dan PPWI Internasional Abdul Rahman Salem Dabbousi.

Temu audiensi yang bertempat di ruang kerja Ketua MPR RI tersebut berlangsung sekitar satu jam mulai dari pukul 11.10 wib hingga selesai. Hadir dalam pertemuan itu, selain Ketum PPWI, juga terlihat sejumlah personil DPN PPWI, antara lain Wakil Ketum PPWI, Mung Pujanarko, S.Sos, M.I.Kom; Wakil Sekretaris Jenderal PPWI, Julian Caisar, SPd; dan Wakil Bendaraha PPWI, Winarsih, S.Pd. Turut mendampingi Ketum PPWI, Fernandia Sima Antasari dan Edwin Waturandang dari PPWI DKI Jakarta.

Sementara itu, dari pihak MPR RI, H. Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet ditemani beberapa staf MPR RI. Sejumlah media, baik dari Sekretariat MPR RI maupun PPWI juga hadir meliput pertemuan ini.

Pada kesempatan tersebut, Wilson Lalengke melaporkan hasil Kongres Nasional III PPWI yang telah dilaksanakan pada 10-12 November 2022 lalu. Terkait dengan hasil Kongres itu, alumni PPRA-48 Lemhannas RI ini menyampaikan permohonan kepada Ketua MPR RI sebagai salah satu Dewan Pembina PPWI kiranya berkenan hadir dan melantik Kepengurusan DPN PPWI periode 2022-2027.

“Silahkan diagendakan, nanti saya hadir dan melantik Kepengurusan PPWI hasil Kongres Nasional PPWI,” ujar Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo merespon permohonan PPWI dimaksud.

Wilson Lalengke selanjutnya menyampaikan beberapa program yang dapat dilakukan PPWI untuk mendukung kinerja lembaga legislatif, baik MPR RI maupun DPR dan DPD RI. Diantara berbagai program yang disampaikan, pada umumnya sudah pernah dikerjasamakan dengan beberapa lembaga sebelumnya seperti dengan TNI, Polri, Kementerian Pendidikan, Kementerian Pertanian, Jasa Raharja, dan lain-lain.

“Program-program ini sudah sering kami laksanakan bersama Polri, TNI, dan beberapa kementerian maupun lembaga. Jadi, PPWI sudah berpengalaman dalam mengelola dan melaksanakan program kerjasama seperti ini,” jelas tokoh pers nasional itu.

Program-program dimaksud adalah diklat jurnalistik, lomba foto, lomba video, lomba menulis, kerjasama peliputan, pemberitaan dan inseminasi informasi, serta konsultasi media dan publikasi. “Selain kepada kalangan wartawan, PPWI juga telah melakukan kerjasama pelatihan jurnalistik bagi banyak kalangan, termasuk buruh, staf pegawai, dan masyarakat umum. Hal ini bertujuan agar masyarakat awam mampu menuliskan informasi dengan pola penulisan ala wartawan, antara lain memenuhi prinsip 5W+1H, check and recheck, dan cover both-side,” tutur Wilson Lalengke yang sudah melatih ribuan anggota TNI, Polri, PNS, guru/dosen, wartawan dan masyarakat umum ini.

Dalam pertemuan ini, Bambang Soesatyo menitipkan pesan agar Pewarta Warga yang tergabung di PPWI mendorong masyarakat melalui para pengurus di daerah-daerah untuk memperbanyak konten yang berisi informasi tentang potensi daerah, antara lain berupa potensi wisata dan hasil produk lokal. Menurutnya, penyebar-luasan informasi tentang potensi daerah akan dapat meningkatkan perekonomian masyarakat di pedesaan.

“Peran pewarta warga dalam menggerakkan sektor ekonomi pedesaan berbasis pariwisata dan UMKM sangat besar. Terbukti dari berbagai tempat yang dulunya tidak banyak orang tahu, kemudian menjadi viral dan akhirnya ramai dikunjungi warga karena pemberitaan yang dilakukan oleh para pewarta warga. Seperti Water Gong di Klaten, Sawah Nanggulan di Kulon Progo, Embung Kledung di Temanggung, Nuansa Riung Gunung di Bandung, Antapura De Jati di Garut, Ranu Manduro di Mojokerto, hingga Amaryllis Garden di Yogyakarta,” ujar Bambang Soesatyo yang merupakan mantan wartawan Media Prioritas ini.

Pada bagian lain arahannya, Bamsoet mengatakan bahwa pewarta warga dapat menjadi mitra kritis dan strategis bagi para penyelenggara negara, penyelenggara pemerintahan daerah, hingga penyelenggara pemerintahan desa di wilayahnya masing-masing. Misalnya dengan menjadi kekuatan sosial bagi masyarakat desa untuk memastikan dana desa dikelola dan dimanfaatkan secara tepat guna dan tepat sasaran oleh para penyelenggara negara.

“Dalam APBN 2023, Pemerintah dan DPR RI telah mengalokasikan Dana Desa mencapai Rp 70 triliun, yang dialokasikan kepada 74.954 desa di 434 kabupaten dan kota. Besarnya jumlah Dana Desa tersebut harus dipastikan bisa memberikan efek bagi peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat desa,” jelas Wakil Ketua Umum FKPPI itu.

Merespon arahan tersebut, Wilson Lalengke mengatakan bahwa pihaknya siap untuk membantu Pemerintah dalam mendorong masyarakat di semua daerah untuk mengeksplorasi potensi wilayahnya dan mempublikasikannya di media-media yang ada termasuk media sosial. PPWI juga siap menjadi mitra strategis pemerintah dalam melakukan kontrol sosial dan kontrol pemerintah hingga di level desa, termasuk dalam hal penggunaan dana desa yang bersumber dari APBN/APBD.

Selasa 10 Januari 2023 bertempat di Aula Lantai 6 Gedung Bundar Kejaksaan Agung, Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (JAM-Pidsus) Febrie Adriansyah melantik dan mengambil sumpah jabatan 27 orang anggota Satuan Tugas Khusus Penanganan dan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Korupsi (Satgassus P3TPK) Tahun 2023. Adapun 27 orang anggota ini merupakan peserta yang lulus dan memenuhi kriteria dari 63 orang yang mendaftar.
Dalam pengarahannya, JAM-Pidsus menyampaikan para anggota Satgassus P3TPK ini telah melalui proses seleksi rekrutmen yang panjang sejak tanggal 16 Agustus 2022 dengan komponen penilaian yang meliputi hard kompetensi maupun soft kompetensi. Sebelum dilaksanakan pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan, para anggota Satgassus P3TPK telah diberikan pembekalan dalam masa orientasi oleh narasumber dari internal dan eksternal serta best practice penanganan perkara dari para senior untuk memperkenalkan lingkungan dan pola kerja baru untuk percepat adaptasi.
“Para anggota Satgassus P3TPK tersebut akan ditempatkan di Direktorat Penyidikan, Direktorat Penuntutan, dan Direktorat Upaya Hukum Luar Biasa Eksekusi dan Eksaminasi, dan bergabung dengan para seniornya dalam beberapa tim. Secara periodik, akan dilakukan penilaian dan evaluasi kepada seluruh anggota Satgassus P3TPK sebagai bentuk pengawasan melekat dan implementasi terhadap janji serta pakta integritas yang ditandatangani oleh masing-masing anggota,” ujar JAM-Pidsus.
JAM-Pidsus berharap agar seluruh anggota Satgassus P3TPK yang baru dilantik bersungguh-sungguh dalam melaksanakan tugas karena hasil kinerjanya menjadi pertaruhan bagi Gedung Bundar yang terus ditunggu kinerja terbaiknya oleh masyarakat, serta selalu menjaga integritas dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan yang telah diberikan.
“Semoga dengan keberadaan para anggota Satgassus P3TPK yang baru ini, dapat menjadi pemicu semangat dan memberi warna baru dalam optimalisasi penanganan dan penyelesaian perkara tindak pidana korupsi dan tindak pidana pencucian uang,” ujar JAM-Pidsus.
Turut hadir dalam Pelantikan Satgassus P3TPK yaitu Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus, Para Pejabat Eselon II dan Eselon III di lingkungan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus, Para Kepala Kejaksaan Tinggi dan Kepala Kejaksaan Negeri instansi asal masing-masing para Anggota Satgassus P3TPK yang baru dilantik yang diikuti secara daring melalui aplikasi zoom meeting.

(Lahudin)

Jakarta: Selasa 10 Januari 2023 bertempat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, telah dilaksanakan persidangan untuk Terdakwa BETY, Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF dan Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) dalam pengelolaan keuangan dan dana investasi oleh PT. ASABRI (persero) pada beberapa perusahaan periode tahun 2012 s/d 2019.
Untuk Terdakwa BETY, dilaksanakan persidangan pada pukul 11:50 s/d 13:30 WIB dengan agenda pemeriksaan saksi terhadap 3 orang. Sidang akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023.
Untuk Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF, dilaksanakan persidangan pada pukul 13:30 WIB dengan agenda pembacaan surat tuntutan oleh Jaksa Penuntut Umum, dengan amar tuntutan yang pada pokoknya yaitu:
Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum.
Menjatuhkan pidana badan selama 8 tahun penjara dan pidana denda sebesar Rp400.000.000,00 subsidiair 5 bulan penjara.
Membayar uang pengganti sejumlah Rp254.234.900.000,00 dengan memperhitungkan aset milik Terdakwa, subsidair 4 tahun penjara.
Barang bukti sebagaimana dalam surat tuntutan.
Membayar biaya perkara sebesar Rp10.000,00
Sidang atas nama Terdakwa RENNIER ABDUL RACHMAN LATIEF akan kembali dilanjutkan pada Selasa 17 Januari 2023 dengan agenda pembacaan nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap surat tuntutan Penuntut Umum.
Selanjutnya terhadap Terdakwa EDWARD SEKY SOERYADJAYA, dilaksanakan persidangan pada pukul 14:45 s/d 16:50 WIB dengan agenda pemeriksaan 1 orang ahli dan saksi a de charge. (K.3.3.1)

Jakarta, 11 Januari 2023
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Jakarta: Presiden Joko Widodo bersilaturahmi secara langsung dengan para wartawan istana di Istana Negara, Jakarta, pada Selasa, 10 Januari 2023. Dalam pertemuan yang berlangsung santai tersebut, Presiden dan para wartawan dapat berdiskusi secara langsung mengenai isu-isu terkini dari perspektif publik dan juga pemerintah.

“Kita melihat bahwa Presiden juga bisa mendengar dari perspektif dari teman-teman wartawan ataupun juga teman-teman media. Kita juga bisa melihat ataupun juga bisa lebih tahu perspektif dari Istana ataupun dari Presiden, sehingga ada kedekatan dan juga komunikasi yang bisa dibangun jauh lebih baik lagi,” ucap Raf Raf, perwakilan wartawan istana.

Selain itu, Muslich, perwakilan wartawan lainnya mengaku senang dapat bersilaturahmi dengan Presiden Jokowi sekaligus berdiskusi secara langsung mengenai latar belakang dari setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah. Muslich pun berharap dapat secara rutin bertemu langsung dengan Kepala Negara.

“Kalau bisa mungkin untuk semacam rutin ya tiga bulan sekali atau beberapa bulan sekali jadi para wartawan tahu background dari kebijakan-kebijakan yang disampaikan Presiden,” tutur Muslich.

Senada, Dio, perwakilan wartawan istana lainnya berharap agar dapat secara rutin bertemu langsung dengan Presiden Jokowi. Selain bertemu, Dio menambahkan, para wartawan bisa menyampaikan aspirasi publik secara langsung mengenai isu-isu terkini.

“Kita juga mungkin bisa menyampaikan apa yang perlu kita sampaikan dari publik kepada Presiden. (Kesannya) seru, karena (Presiden) humble juga menerima dan terbuka juga sama teman-teman karena setelah pandemi ini banyak wartawan yang baru. Presiden juga nggak melihat itu, ngobrol aja kayak teman,” ujar Dio.

Turut mendampingi Presiden dalam pertemuan tersebut yaitu Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Deputi Bidang Protokol, Pers, dan Media Sekretariat Presiden Bey Machmudin.

Manado, DPC LIN Kota Manado Bongkar Dugaan Pungli Dan Penyimpangan Yang Ada Di Lingkungan Bandara Samratulangi Manado. 8/1/2023.

www.lin-ri.com

Sudah berbagai cara di tempuh agar mendapat solusi ganti rugi dari pihak Bandara terhadap kasus yang menimpa BPk, Frenty Joy Sanger, sebagai ketua DPC LIN Manado bahkan sampai mediasi tiga kali antar DPC LIN dan pihak bandara samratulangi Manado dan maskapai Citylink,yang tidak mendapat solusi atau jalan keluar untuk ganti rugi tiket dan dokumen yang hilang di maskapai Citylink, terkesan pihak bandara dan maskapai Citylink cuci tangan dalam kasus pungli yang terjadi di lingkungan bandara bandara samratulangi manado.

Bagaimana tidak berawal dari membawa dokumen menuju Jakarta, dokumen itu berisi tentang bukti – bukti sengketa tanah Wenang Permai Sentosa atau AKR Corporation, dan juga ada dokumen tentang sengketa pelebaran dan perpanjangan lapangan pacu bandara angkasa pura dan sudah ada panitianya dan ternyata terindikasi korupsi ujar Bpk, ketua DPC LIN kota Manado ini sebagai korban pungli yang terjadi di Bandara Samratulangi Manado ini.

Di samping membawa dokumen sekalian ajak keluarga jalan – jalan di Jakarta.
Mengambil cekin lewat online ternyata Bpk Frenty ini tidak bisa terbang ke Jakarta karena kendala vaksin sedangkan beliau baru vaksin 2 , karena tidak bisa berangkat menuju Jakarta karena kendala vaksin beliau mencari solusi yang lain, tiba – tiba mau ke kostumer service dia di hadang oleh calo yang namanya biasa di panggil ” Ape” bahasanya sangat menakutkan waktu itu bahwa ” Bpk janganmasuk nanti kalau masuk Bpk mati konyol, trus timbul rasa bimbang oleh Bpk Frenty ini wh ada apa ini.

Kemudian beliau ini di ajak ke lantai dua oleh calo atau ” Ape” ke travel lupa nama travelnya bertemu dengan tim di situ beliau melihat ada terjadi transaksi di beberapa orang yang di tawarkan bisa terbang walaupun vaksin tidak lengkap pada waktu itu dengan memakai jalur tikus.

Seandainya Bpk, Frenty ini orang yang terkena virus korona waktu itu di nyatakan oleh pihak travel bisa terbang, bayangkan bisa berapa banyak orang yang nantinya akan terjangkit dgn virus mematikan ini. Kemudian bagaimana lagi kalau Bpk, Frenty ini seorang teroris dan keluar bording pass bisa terbang berarti bisa lolos ke daerah tujuan dan bis menimbulkan masalah yang lebih besar lagi.

Dengan status bisa terbang dengan vaksin tidak lengkap dan terjadi transaksi di luar dari pada prosedur yang berlaku di bandara maupun di maskapai Bpk Frenty ini di nyatakan bisa terbang .

Atas perkara ini sudah di konfirmasikan ke pihak bandara angkasa pura dan Maskapai yang bersangkutan ternyata pihak bandara angkasa pura dan Maskapai Citylink membela diri atau cuci tangan dengan masalah ini.

Menjadi pertanyaan ada apa di bandara samratulangi manado ini???

Pelapor : Efendi dan Novel

Editor. : MR

Papua Barat – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Laksamana Yudo Margono beserta Kepala Staf TNI, AD, AL, AU menggelar silaturahmi bersama dengan Forkopimda dan lintas elemen masyarakat di Papua Barat, Selasa, 10 Januari 2023.

Dihadapan tokoh masyarakat, pemuda, agama, adat dan lainnya, Sigit menegaskan bahwa, TNI-Polri akan terus bersinergi dan solid dalam menjaga serta mengamankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Kami dengan Pak Panglima dan Kepala Staf dari beberapa hari lalu berkeliling di wilayah Papua dan hari ini kami masuk ke wilayah Papua Barat. Tentunya maksud kami, Panglima, Kapolri dan Kepala Staf Angkatan bersama-sama didampingi para pejabat utama baik Mabes TNI, AD, AL, AU dan Mabes Polri tak lain, tak bukan hanya untuk menunjukan bahwa yang namanya TNI dan Polri solid,” kata Sigit disambut tepuk tangan meriah warga.

Sigit menjelaskan, pekik TNI-Polri terus solid dan bersinergi harus terus digemakan di seluruh wilayah Indonesia, agar hal itu dapat diimplementasikan untuk jajaran tingkat menengah dan bawah. Selain itu, kata Sigit, dengan terjalinnya soliditas TNI-Polri akan semakin meyakinkan masyarakat untuk bisa menjalankan aktifitasnya dengan aman, nyaman dan tenang.

“Sehingga kemudian TNI-Polri tingkat wilayah betul-betul solid untuk menjaga, mengamankan seluruh aktifitas masyarakat, sehingga masyarakat betul-betul bisa fokus bekerja, beraktifitas dan tentunya bisa berisitirahat karena ada TNI-Polri yang selalu siap mengawal dan menjaga bapak-ibu sekalian,” ujar Sigit.

Lebih dalam, Sigit juga menekankan bahwa, TNI dan Polri terus berkomitmen untuk mengawal, menjaga dan memastikan seluruh kebijakan Pemerintah Indonesia terkait pembangunan di seluruh Indonesia umumnya dan khususnya di Papua dan Papua Barat, berjalan dengan lancar dan aman.

“Selanjutnya, terkait dengan kebijakan Pemerintah tentunya posisi TNI-Polri selalu siap untuk mengawal apapun yang menjadi kebijakan Pemerintah,” ucap Sigit.

Khususnya, dijelaskan Sigit, terkait dengan program saat ini yang sedang digelontorkan Pemerintah, untuk mengantisipasi dampak dari Pandemi Covid-19. Mengingat, seluruh dunia dewasa ini mengalami kondisi yang sama, sehingga semua negara harus bertahan dengan menyiapkan langkah dan strategi terkait pemulihan ekonomi.

“Puji Tuhan, Alhamdulillah sampai dengan hari ini kondisi Indonesia, sering disampaikan Pak Presiden, sekali lagi kita sampaikan bahwa di dalam situasi seperti ini Indonesia berada di nomor lima urutan negara-negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi lebih baik dibandingkan dengan negara maju yang tergabung di KTT G-20,” papar Sigit yang kembali disambut tepuk tangan warga.

Dengan adanya peningkatan perekonomian di Indonesia sebesar 5,7 persen, Sigit menyebut bahwa, hal ini bisa terjadi lantaran seluruh lintas elemen masyarakat di Indonesia bergandengan tangan serta bersinergi bersama Pemerintah dan TNl-Polri.

“Ini yang tentunya menjadi, kebanggaan kita semua bahwa negara kita Indonesia dalam situasi sulit seperti ini masih bisa berada di dalam posisi seperti sekarang ini,” tutur Sigit.

Untuk di Papua dan Papua Barat, menurut Sigit, Pemerintah saat ini terus mendorong berbagai macam program transformasi perekonomian. Tujuannya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua dan Papua Barat. Karenanya, hal itu menjadi salah satu fokus TNI-Polri untuk melakukan pengamanan terhadap seluruh kebijakan tersebut.

“Karena itu tentunya tidak ada kata lain program yang digelontorkan untuk mendukung kesejahteraan untuk mendukung pembangunan wilayah Papua Barat harus terus berjalan. Dan tugas TNI-Polri untuk mengawal dan menjaga itu semua. Agar semua bisa berjalan. Salah satu bentuk kecintaan Pak Presiden pada saat beliau menuliskan impian Indonesia kedepan 2015-2085 beliau menulisnya di Merauke, di wilayah Papua. Jadi tentunya seluruh program ini, kebijakan ini harus betul-betul kita jaga dan kita kawal,” papar Sigit.

Pemerintah di tahun 2023 ini, dikatakan Sigit, telah menyiapkan kebijakan strategis mulai dari pengembangan kawasan strategis, daerah wisata, pariwisata pengembangan di beberapa tempat seperti Raja Ampat, Biak, Teluk Cenderawasih hingga ada rencana hilirisasi industri yang akan melahirkan lapangan pekerjaan bagi masyarakat.

Kemudian ada juga, program peningkatan kualitas SDM, peningkatan kampung-kampung yang tertinggal hingga pembangunan infrastruktur penunjang lainnya.

“Sehingga kemudian diharapkan kedepan, upaya Pemerintah untuk menggeser dari Jawa sentris menjadi Indonesia sentris betul-betul bisa terwujud,” jelas Sigit.

Oleh karena itu, Sigit mengajak kepada seluruh masyarakat untuk sama-sama bekerjasama serta saling mendukung kebijakan Pemerintah yang ingin membangun dan mensejahterakan Tanah Papua.

“Jadi tentunya tekad dari Pemerintah dan mau tidak mau kita harus kawal. Kalau masih ada suara, masih ada keinginan untuk lepas dari NKRI, ingin merdeka. Saya kira tolong saudara semua kasih tahu, bahwa marilah kita bergabung sama-sama membangun yang sudah ada ini untuk bisa menjadi lebih baik. Tidak perlu berpikir kesana yang tentunya mungkin karena pengaruh atau provokasi, yang kemudian tidak ada kepastian. Tapi kita lihat langkah jelas yang pasti, program yang jelas dan pasti apabila kita laksanakan dengan baik maka Papua akan lebih sejahtera. Yang jelas kami Panglima, Kapolri seluruh Kepala Staf komitmen dari atas sampai bawah TNI-Polri siap untuk menjaga, mengawal, mengamankan seluruh kebijakan terkait pembangunan kesejahteraan masyarakat Papua,” tutup Sigit menekankan.

Jakarta: Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 2 orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia, Selasa (10/01/2023)

Hal ini disampaikan oleh Kepala
Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung RI, Dr.Ketut Sumedana melalui Siaram Persnya kepada Wartawan, Selasa (10/01/2023)

Saksi-saksi yang diperiksa yaitu:
1) GT selaku Mantan Deputi Jasa Keuangan, Jasa Survei dan Konsultan Kementerian BUMN.

2) A selaku General Manager Keuangan PT Synerga Tata Internasional.

Adapun kedua orang saksi diperiksa terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia atas nama Tersangka BI dan Tersangka LHL.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi kegiatan Skema Kredit Ekspor Berbasis Perdagangan (SKEBP) daging sapi pada PT Surveyor Indonesia.

Pemeriksaan saksi dilaksanakan dengan mengikuti secara ketat protokol kesehatan antara lain dengan menerapkan 3M. (Red/at)