LIN-RI.COM

JAKARTA – Sidang Komisi Kode Etik Peninjauan Kembali (KKEP PK) telah memutuskan untuk menjatuhkan sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap AKBP Raden Brotoseno.

Kabagpenum Divisi Humas Polri Kombes Nurul Azizah mengungkapkan, putusan itu berdasarkan sidang KKEP PK yang dilaksanakan pada Jumat 8 Juli 2022 sekitar pukul 13.30 WIB.

“Memutuskan untuk memberatkan putusan sidang komisi kode etik Polri nomor PIT/72/X/2020 tanggal 13 Oktober 2020 menjadi sanksi administratif berupa PTDH. Saya ulangi sanksi administratif berupa PTDH sebagai anggota Polri,” kata Nurul dalam jumpa pers di Gedung Humas Polri, Jakarta, Kamis (14/7).

Nurul memaparkan, nomor putusan KKEP PK tersebut adalah PUT/KKEP PK/1/VII/2022. Nantinya, putusan tersebut akan diserahkan kepada SSDM Polri untuk ditindaklanjuti.

“Akan dikirimkan putusan KKEP PK ke SDM untuk ditindaklanjuti dengan terbitkan KEP PTDH. Jadi saat ini untuk KEP PTDH-nya masih berproses,” ujar Nurul.

Sidang KKEP itu sendiri berlandaskan Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah resmi diundangkan.

Komisi Kode Etik Polri Peninjauan Kembali AKBP Raden Brotoseno dipimpin oleh Wakapolri Komjen Gatot Eddy Pramono.

Jauh sebelumnya, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memastikan telah menyerap dan menampung seluruh aspirasi terkait dengan munculnya masalah status dari Brotoseno. Ia menekankan, Polri terus mencari solusi demi menyelesaikan polemik.

Penyerapan aspirasi masyarakat dan mencari solusi tersebut, ditegaskan Sigit bahwa hal itu merupakan wujud dari komitmen Polri dalam pemberantasan praktik korupsi di Indonesia. (red)

Medan ~Jong Nam Liong mohon keadilan di tegakkan supaya Supermasi Hukum bisa berjalan sesuai dengan poksinya,Terkait Lahirnya Menurut Akta dan Salinan Akta Nomor 8 tanggal 21 Juli 2008 tentang Perjanjian Kesepakatan Bersama antara korban Jong Nam Liong dan tersangka Fujiyanto Ngariawan, S.H. masih bergulir hingga saat ini.

Hal tersebut disampaikan Dr. Longser Sihombing, S.H kuasa hukum dari Jong Nam Liong dalam keterangan Press Release kepada para awak media.

Diduga membuat keterangan palsu dan atau Notaris yang membuat akta palsu tidak taat azas dan teori hukum, seolah olah pembuatan akta itu memenuhi kebenaran syarat formil dan materil dan yang sebenarnya pembuatan menurut dan salinan akta tersebut diatas tidak memenuhi kebenaran syarat formil dan tidak memenuhi syarat materil, tidak taat azas dan tidak taat teori, sebagaimana dimaksud pasal 226 KUHP dan atau pasal 264 KUHP.

Dengan alasan tidak cukup bukti dan Restoratif Justice maka dikeluarkan Surat Perintah Pemberhentian Penyidikan (SP3) ditandatangani Kapolrestabes Medan KBP VALENTINO ALFA TATAREDA SH, SIK sesuai Nomor : S.TAP/1337-b/IV/RES.1.9/2022/Reskrim pada Tanggal 21 April 2022 terhadap tersangka Fujiyanto Ngariawan SH.

“Dalam SP3 menyebutkan bahwasanya tersangka Notaris Fujianto Ngariawan SH yang sebelumnya masuk Daftar Pencarian Orang (DPO), dihentikan penyidikan dengan alasan tidak cukup bukti dan Restorative Justice (RJ) tanpa pemulihan dengan cara perdamaian,” ungkap Longser.

Saat ini korban melaporkan kasus tersebut ke Mabes Polri hingga DPR RI. Ada empat kasus yang menjadi laporan diharapkan segera ditindak lanjuti.

“Empat kasus yang kami laporkan ke Mabes Polri, yakni melaporkan Kapolrestabes Medan Kombes Pol Valentino Alfa Tatareda, SP3, status Daftar Pencarian Orang (DPO) atas nama Notaris Fujiyanto dan juga yang dihentikan penyidikannya dengan alasan tidak cukup bukti serta Restorative Justice (RJ), tanpa pemulihan dengan cara perdamaian,” ungkap Longser.

Dalam hal ini, Longser mengaku pihaknya telah menyurati Presiden Republik Indonesia dan Kapolri, agar dilakukan investigasi audit secara transparansi sesuai visi misi Kapolri tentang Presisi yang berkeadilan.

Longser juga mengatakan bahwa setelah dua pekan menyurati bareskrim Polri terkait empat pengaduan itu, namun tidak ada juga tindak lanjut nya sehingga pihaknya menemui Komisi III DPR RI untuk mendapatkan keadilan.

Dalam hal ini disinyalir permainan dari kejaksaan dan peradilan .Apakah karena orang Tionghoa lalu seenaknya dalam menetapkan serta memutuskan suatu perkara.

Jelas didalam UUD’ 45 warga negara Indonesia berhak mendapat keadilan hukum serta perlakuan yg sama tanpa membedakan satu sama lain.

PALU ~ Tim yang diturunkan Polda Sulawesi Tengah untuk menindak lanjuti informasi pertambangan tanpa ijin (PETI) di wilayah Kabupaten Buol dan Kab. Tolitoli setidaknya telah menemukan 6 unit alat berat dilokasi pertambangan.

Demikian diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng Kombes Pol. Didik Supranoto dalam keterangan pers yang dibagikan melalui pesan whatsapp kepada media, Senin (11/7/2022)

“Tim subdit IV Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulteng yang diterjunkan ke lapangan untuk menindak lanjuti informasi pertambangan tanpa ijin disekitar sungai Tabong telah menemukan bekas aktifitas pertambangan, base camp dan 6 unit alat berat,” ungkap Kabidhumas.

Pada saat tiba dilokasi pertambangan tidak ditemukan aktifitas pertambangan, diduga informasi tim Polda Sulteng yang diturunkan untuk ke lokasi pertambangan tanpa ijin telah diketahui sehingga baik pekerja atau pelaku PETI sudah tidak ada ditempat, tegasnya

Selanjutnya Kabidhumas Polda Sulteng itu menjelaskan kronologis tim PETI Polda Sulteng yang diturunkan ke wilayah Kab. Buol dan Kab. Tolitoli

“Tim yang dipimpin oleh Kasubdit Tipidter Ditreskrimsus Polda Sulteng itu tiba di Kec. Lampasio Kab. Tolitoli, pada Minggu (10/7/2022) dini hari pukul 02.30 wita,” jelas Kombes Pol. Didik

“Minggu (10/7) pukul 03.00 wita tim mendatangi basecamp di Desa Alisang Kec. Basidondo Tolitoli yang diduga sebagai tempat tinggal sementara para pekerja. Di basecamp hanya ditemukan seorang pekerja inisial OT dan beberapa perlengkapan untuk melakukan pertambangan,” sebut Didik

Masih kata Didik, dari keterangan OT inilah, pukul 04.20 wita ditemukan 4 unit alat berat yang dititipkan di lokasi tanah saudara AM terdiri dari 1 unit excavator merk Hyundai HX 210S dan 3 unit excavator merk Kobelco SK 200 beserta beberapa peralatan yang digunakan untuk melakukan kegiatan penambangan,

Masih kata Didik, tim tidak berhenti disitu saja dan kembali melakukan pencarian alat berat lain dan menemukan 2 (dua) unit excavator merk Sany SY215C yang disembunyikan disekitar pemukiman warga yang terletak di Dsn. Batuan, Ds. Ogomatanang, Kec. Lampasio, Kab. Toli-Toli

Pukul 09.20 wita tim melakukan pemeriksaan terhadap OT di basecamp dan pukul 12.43 wita tim mendatangi lokasi pertambangan untuk melakukan pengambilan titik koordinat dan dokumentasi, terang mantan Wadir reskrimum Polda Sulteng itu.

Terkait temuan tersebut, terhadap alat berat dan barang-barang lain akan segera diamankan dengan berkoordinasi Polres Tolitoli, serta melakukan langkah penyelidikan guna menentukan siapa-siapa pelaku yang terlibat pertambangan tanpa ijin ini, tutup Kombes Pol. Didik Supranoto. (red)

JAKARTA -Tewasnya Dicky Perdana anak usia 12 tahun setelah dianiaya lantaran dituduh mencuri HP di atas kapal KM Dharma Kencana Rute Surabaya Makasar oleh 6 orang tersangka mendapat atensi serius dari Arist Merdeka Sitait Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak.

Arist Merdeka Sirait mengatakan kasus penyiksaan anak hingga meninggal dunia ini harus segera diusut tuntas.

Komnas Perlindungan meminta Poltes Pelabuhan Makasar segera menangkap dan menahan 6 orang terduga pelaku untuk dimintai keterangan.

Penyiksaan anak hingga meninggal dinia ini merupakan kejahatan luar biasa yang patut diusut tuntas.

Kuasa hukum korban tewas, Nur Fajri, SH menegaskan bahwa sang pemilik HP Rusdendy adalah sebagai pejabat yang saat ini bertugas sebagai Kalapas Kelas II B kendal Jawa Tengah.

Keterkaitan Rusdedy diduga sebagai pemicu terjadinya penganiayaan yang hingga menyebabkan korban Dicky Permana tewas.

“Diruangan itu banyak orang ngecas HP kemudian korban pinjam HP ibunya sambil ngecas sampai jam 12 malam, kemudian Rusdedy mendatangi korban yang sedang bersama ibunya di atas kapal itu.

Saat itu Kalapas kendal itu mengaku kehilangan ponsel dan korban dituduh melakukan pencurian.

Oleh sebab itu Nur Fajri selaku kuasa hukum korban, meminta kepada aparat hukum yang tangani kasus penganiyaan hingga sebabkan korban tewas tersebut, agar turut menetapkan Rusdedy sebagai tersangka.

Untuk mengungkap tabir penyiksaan yang mengakibatkan kematian Dicky komnas Perlindungan Anak menangkap dan menahan ke 7 yang telah ditetapkan Polres Pelabuhan Makasar termasuk Kalapas Kendal Rusdedy.pada hari Sabtu (9/7/2022).

Komnas Perlindungan Anak meminta Polres Pelabuhan Makasar untuk menjerat terduga pelaku dengan ketentuan pasal 81 UU RI No. 35 Tahun 2014 tentang perubahan kedua atas UU RI No. 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak dan UU Hak Asasi Manusia dengan ancaman 15 tahun penjara.

Komnas Perlindungan Anak dengan Tim Penasehat Hukum korban akan terus memantau dan memberikan pembelaan dan advokasi atas kematian Dicky, dan meminta atensi dari Menteri Hukum dan HAM. (Tim/Red)