LIN-RI.COM

Jakarta – Persetujuan dari Setda Pemerintah Daerah Nganjuk Provinsi Jawa Timur atas pengajuan tempat yang dimohonkan untuk Kantor Sekretariat Pengurus Daerah (PD) MIO INDONESIA Kabupaten Nganjuk, menjadi nilai positif terhadap keberadaan organisasi Media Independen Online (MIO) Indonesia, selain untuk keberadaan PD MIO Kabupaten/Kota yang ada di Jawa Timur, juga bagi PW/PD MIO yang sudah terbentuk kepengurusannya di wilayah NKRI.

Mengetahui kabar baik tersebut, Ketua Umum MIO Indonesia AYS Prayogie menyambut baik dan sangat mengapresiasi terhadap kebijakan Pemda Kabupaten Nganjuk melalui Setda nya, yang telah mengijinkan rekan-rekan MIO PD Nganjuk untuk menempati kantor sekretariat baru.

“Saya selaku Ketua Umum MIO INDONESIA mewakili seluruh rekan-rekan yang tergabung dalam wadah organisasi perusahaan media berbasis online ini, sangat mengapresiasi Pemerintah Daerah Nganjuk, atas supportnya terhadap keterwakilan kami di DPD Nganjuk,” ujar Bang Yogie sapaan akrab Ketua Umum MIO INDONESIA itu.

Prayogie juga berikan penilaian terhadap kinerja para pengurus PD Nganjuk dibawah komando Prayogo Sulaksono yang menurutnya memang patut diberikan apresiasi positif.

“Hal ini tentu saja tidak terlepas dari etos kerja yang sudah dibangun oleh Sdr. Harto selaku Ketua PW MIO INDONESIA Provinsi Jawa Timur, mampu mengayomi dengan baik terhadap keberadaan seluruh PD MIO yang ada di wilayah jajarannya,” ungkap Prayogie yang merupakan juga sebagai CEO dari portal media online HINEWS.id saat ditemui awak media di Kantor PP MIO INDONESIA, di kawasan Jakarta Pusat, pada Kamis (24/10/2023).

Lebih lanjut disampaikan oleh wartawan senior berambut gondrong kelahiran Kota Bandung, yang juga tercatat sebagai Alumni Diklat Lemhanas Tentang Dialog Kebangsaan Kalangan Media Angkatan II LEMHANAS RI Tahun 2014 tersebut, menurutnya apa yang sudah dicapai oleh PD MIO Nganjuk dapat menjadi acuan bagi setiap Perwakilan MIO didaerah lain untuk lakukan hal yang sama.

“Saya berharap apa yang telah dicapai PD MIO Nganjuk ini dapat dijadikan penyemangat bagi jajaran pengurus di daerah lainnya, guna menunjukkan kehadiran dan juga eksistensi MIO Indonesia, di daerah masing-masing,'” imbuh Prayogie.

“Semoga langkah dari Pemda Nganjuk melalui surat yang ditandatangani langsung oleh Setda tersebut dapat diikuti oleh Instansi dan Lembaga di Pemerintahan Daerah lainnya. Karena MIO merupakan wadah organisasi perusahaan pers (media), esensinya, yang ada di dalam MIO Indonesia merupakan para pemilik perusahaan media online,” sambung dia.

“Dan saya dalam kesempatan ini juga turut menghimbau kepada setiap rekan-rekan yang ada di daerah, yang telah resmi dikukuhkan, untuk bisa lebih mengupayakan mengibarkan panji-panji positif MIO Indonesia secara massive, untuk terus menunjukkan kepada setiap masyarakat maupun Instansi, Lembaga di pemerintahan,” tutupnya.

SENADA dengan Ketua Umum, Sekjend MIO Indonesia Frans X Watu turut mengapresiasi inisiatif dari Ketua Pengurus MIO Nganjuk yang telah mengajukan penggunaan atas Gedung Juang 45 yang merupakan asset milik Pemda Nganjuk Provinsi Jatim.

“Apresiasi atas inisiatif pak Yoga Laksono selaku Ketua Pengurus MIO Nganjuk mengajukan penggunaan Gedung Juang 45 sebagai Kantor Sekretariat MIO Nganjuk. Kiranya bisa dipergunakan dengan sebaik mungkin, sesuai arahan yang tertuang dalam surat yang dikirimkan kepada MIO Nganjuk, dan pastinya semoga MIO Nganjuk bisa lebih eksis dan kompak kedepannya, selamat sekali lagi,” tukas Sekjend MIO Indonesia Frans X Watu.

Sebagai informasi, sejak dikukuhkan kepengurusan pada 20 Februari 2022, Pengurus Daerah Media Independen Online Indonesia (MIO INDONESIA) di Nganjuk terus berkomitmen untuk mengembangkan diri dan berkolaborasi dengan berbagai pihak, baik dengan lembaga swasta maupun pemerintah, serta dengan kalangan masyarakat luas secara personal.

Langkah ini bertujuan untuk mengedukasi masyarakat tentang keberadaan Organisasi Media Online di Kota Angin Nganjuk, dengan tujuan untuk memberikan informasi yang seimbang, edukatif, valid, dan juga terkini.

Dalam upaya mengoptimalisasi kinerja mereka, Kantor Sekretariat MIO Nganjuk akan segera dipindahkan ke Gedung Juang 45 Nganjuk, yang sebelumnya digunakan sebagai Studio RSAL FM.

Dan izin penggunaan gedung ini telah diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Nganjuk melalui surat izin yang ditandatangani oleh Nur Solekan, Sekretaris Daerah Kabupaten Nganjuk, dengan Nomor 028/2406/411.000/2023, yang juga telah ditembuskan kepada Bupati Nganjuk Marhaen Djumadi.

Dalam keterangan resmi sebelumnya, Ketua Pengurus MIO Nganjuk Prayogo Laksono mengucapkan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk atas fasilitas yang telah diberikan dan pihaknya juga berkomitmen untuk mematuhi semua ketentuan yang ada.

“Saya, atas nama rekan-rekan yang tergabung dalam MIO Nganjuk, ingin menyampaikan rasa terima kasih kepada Pemerintah Kabupaten Nganjuk, khususnya kepada Bupati Nganjuk, Bapak Marhaen Djumadi, dan kepada Pak Sekda Nur Solekan, serta kepada BKAD dan Dinas PUPR,” ujar Prayogo saat ditemui di depan Gedung Juang 45 pada Rabu sore (23/8/2023).

Prayogo juga menegaskan bahwa mereka akan segera menempati sekretariat baru tersebut setelah selesai proses renovasi yang mungkin memerlukan waktu sekitar dua hari.

“Segera kami akan menempati gedung baru ini, setelah selesai renovasi yang diperlukan, mungkin dalam waktu dua hari. Kami akan mengadakan acara peluncuran bersama dan mengundang berbagai pihak, terutama Bupati dan Sekretaris Daerah,” tambahnya.

Perlu dicatat bahwa sebelumnya, Sekretariat MIO Nganjuk berlokasi di Jalan Raya Nganjuk – Surabaya, Desa Ngrajek, Kecamatan Tanjungaom. Dengan pindahnya ke Gedung Juang 45, mereka berharap dapat memberikan layanan yang lebih baik kepada masyarakat dan terus berperan aktif dalam menyebarkan informasi yang berkualitas. (**)

Red: HUMAS DPP MIO INDONESIA*

Perlawanan terhadap kepengurusan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia (APKOMINDO) versi Akta Notaris 4 halaman oleh Ketua Umum APKOMINDO Soegiharto Santoso versi SK Menkumham RI terus berlanjut. Memori banding atas perkara Nomor: 258/PDT.G/2022/PN.Jkt.Pst. resmi diajukan Ketum APKOMINDO Soegiharto Santoso ke Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin, (21/8/2023).

Selaku Pembanding semula Penggugat, Soegiharto Santoso menyatakan keberatan terhadap Putusan Judex Factie Pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam Perkara Nomor 258/PDT.G/2022/ PN.Jkt.Pst. tanggal 10 Mei 2023.

Menurut Hoky sapaan Soegiharto Santoso, Majelis Hakim tingkat pertama telah salah dan keliru dalam memberikan pertimbangan hukumnya terkait kedudukan dan jabatan penggugat selaku Ketua Umum DPP APKOMINDO yang telah mendapatkan pengakuan yang sah berupa Surat Keputusan dari pemerintah Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019 tanggal 25 Oktober 2019 tentang Persetujuan Perubahan Badan Hukum Perkumpulan Asosiasi Pengusaha Komputer Indonesia.

“Sampai hari ini SK Menkumham tersebut belum pernah dibatalkan. Itu yang menjadi salah satu dasar kami mengajukan banding,” ujar Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia dan Ketum APTIKNAS kepada wartawan usai menyerahkan berkas Memori Banding di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Dia juga menambahkan, keberatan diajukan karena Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap bukti berupa Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI yang menunjukkan adanya pengakuan dari Pemerintah Republik Indonesia terhadap kedudukan dan jabatannya sebagai satu-satunya DPP APKOMINDO yang sah dan berwenang untuk menjalankan roda organisasi APKOMINDO dalam setiap kegiatannya sesuai AD dan ART APKOMINDO.

Bahkan Hoky menerangkan telah melampirkan bukti surat Nomor: AHU.2.UM.01.01-4714, tertanggal 30 November 2022 dari pihak KEMEN KUMHAM RI, yang dibuat dan ditandatangani oleh Santun M. Siregar, selaku Direktur Perdata, pada Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum, terkait penjelasan keabsahan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Dalam SK tersebut disebutkan: “Memperhatikan Surat saudara, terlampir Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor: AHU-0000970.AH.01.08.Tahun 2019, tanggal 25 Oktober 2019. Terhadap surat keputusan tersebut tetap berlaku sepanjang tidak dilakukan pembatalan atau pencabutan berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.”

Selain itu Hoky menyatakan keberatan bahwa Judex Factie nampaknya hanya melakukan pertimbangan secara sepihak terhadap bukti yang diajukan oleh pihak Terbanding I dahulu Tergugat I (Rudy Dermawan Muliadi) maupun Terbanding III dahulu Tergugat III (Kantor Hukum OTTO HASIBUAN) berupa Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan hingga Putusan Mahkamah Agung sehingga pada akhirnya tidak cermat dan keliru dalam mengambil suatu keputusan.

Hoky juga membeberkan materi keberatannya bahwa Judex Factie telah salah dan keliru dalam menerapkan hukum karena tidak memberikan pertimbangan yang cukup terhadap bukti-bukti yang diajukan khususnya terhadap berupa Salinan Putusan Kasasi Perkara Nomor: 483 K/TUN/2016, tanggal masuk 18 Oktober 2016 dengan putusan tanggal 01 Desember 2016. Dimana menurutnya, dalam amar putusan antara lain; Menolak permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi: Sonny Franslay yang merupakan kelompok pihak Terbanding I semula Tergugat I dan kelompok pihak Terbanding II semula Tergugat II (Faaz Ismail).

“Keputusan itu telah berkekuatan hukum tetap atau Inkracht Van Gewijsde dan tidak dapat membatalkan Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI, dalam memori banding tersebut saya mengajukan total 7 keberatan,” tutur Hoky.

Hoky juga berharap upaya hukum yang ditempuhnya kali ini bisa berhasil. “Karena bagaimana mungkin kepengurusan dengan SK Menkumham RI dikalahkan oleh kepengurusan dengan hanya bermodalkan 4 lembar akta Notaris yang didalamnya jelas berisi kalimat: Untuk selanjutnya disebut Perseroan, bahwa dalam rapat tersebut telah hadir seluruh pemegang saham perseroan.

Untuk itulah Hoky berharap Majelis Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta berkenan membaca bukti akta No. 35, tertanggal 27 Desember 2016 milik Terbanding I semula Tergugat I atas nama Rudy Dermawan Muliadi yang hanya setebal 4 (empat) halaman saja, dibandingkan dengan akta Notaris No. 03 tertanggal 05 Oktober 2019 hasil Munas APKOMINDO tahun 2019 setebal 48 halaman dengan dilengkapi seluruh proses Munas APKOMINDO, termasuk terdapat surat-surat keputusan hasil MUNAS APKOMINDO.

“Saya yakin hukum di negara ini akan menjadi panglima dan pada akhirnya ‘mafia’ hukum perkara APKOMINDO tak bisa kalahkan kebenaran. Yang pasti kepengurusan versi dokumen Pemerintah tidak boleh kalah dengan Akta Notaris hasil Rekayasa Munaslub APKOMINDO tanggal 02 Februari 2015 dan hasil rapat tanggal 08 Desember 2016 yang tidak jelas lokasi pelaksanannya, serta tidak ada seorang pun dari DPD APKOMINDO yang hadir,” tandas Hoky. (Randy)