LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Kementerian Pertanian RI dan Tentara Nasional Indonesia sebelumnya telah memiliki Nota Kesepahaman di bidang pertanian yaitu program ketahanan pangan nasional melalui sinergitas Kementerian Pertanian, sesuai dengan visi saya yaitu TNI yang prima yakni TNI yang professional, responsive, integrative, modern dan adaptif.

Demikian dikatakan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam sambutannya pada saat penandatanganan Nota Kesepahaman antara TNI dengan Kementerian Pertanian RI tentang Dukungan Pelaksanaan Pembangunan Pertanian, bertempat di Wisma A.Yani Jl. Taman Suropati No.10 Menteng Jakarta Pusat, Senin (4/12/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI bahwa dalam misi TNI yang integrative dimana TNI bersinergi dengan kementerian lembaga dan komponen bangsa lainnya. ”Penandatanganan Nota Kesepahaman pada hari ini dengan Kementerian Pertanian, merupakan implementasi dari misi saya untuk dapat bersinergi dengan kementerian dan lembaga lainnya,” tuturnya.

Jenderal TNI Agus Subiyanto berharap Nota Kesepahaman yang telah disepakati dapat meningkatkan kuantitas dan kualitas yang sudah terjalin sebelumnya antara Kementerian Pertanian dan Tentara Nasional Indonesia. ”Nota Kesepahaman ini ditindaklanjuti dengan perjanjian kerjasama di tingkat operasional, agar apa yang menjadi tujuan bersama untuk mendukung program ketahanan pangan nasional dapat terwujud,” jelasnya.

Adapun ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi pendampingan pelaksanaan program pembangunan pertanian, pendampingan dalam peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian, optimal lahan Tentara Nasional Indonesia untuk pertanian, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang pertanian, pemanfaatan sarana dan prasarana, bidang kerja sama lain yang disepakati.

Dihadapan awak media, Jenderal TNI Agus mengungkapkan pemasalahan lahan tidur yang terdapat kendala dalam perairan. “Biasanya lahan-lahan tidur itu kebanyakan kurang air sehingga kita harus memang merencanakannya perairannya dulu, yang tadi saya sampaikan tipologi wilayah itu berbeda misalkan daerah Sukabumi sekarang sudah panen singkong sama jagung kita sudah menanam singkong dan jagung tapi sebelumnya tidak bisa panen karena musim kemarau. Nanti kedepan kita evaluasi, berarti lumbung-lumbung airnya yang harus kita buat dulu,” jelasnya.

Pada kesempatan itu, Menteri Pertanian RI Andi Amran Sulaiman mengatakan bahwa penandatangan MoU ini guna mempercepat peningkatan produksi dan mengembalikan swasembada pangan yang pernah diraih 3 tahun sebelumnya serta memperkuat pertanian guna menghadapi ancaman dampak El Nino, salah satunya dengan mengoptimasi lahan tidur dan potensi lahan rawa mineral seluas 10 juta hektar.

“Di era Pak Jokowi, kita 3 kali swasembada. Ini semua berkat campur tangan TNI. Kita swasembada di 2017, 2019, 2020. Kedepannya dengan sinergi ini kita mencoba menekan impor dalam waktu satu hingga dua tahun kedepan. Tiga tahun kedepan harapannya kita sudah swasembada seperti dulu,” ungkap Mentan Amran

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Plh Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Sus Aidil

PurbaIingga – Polda Jateng | Polres Purbalingga membagikan buku saku Pedoman Netralitas Anggota Polri Dalam Pemilu 2024. Baku saku dibagikan langsung oleh Wakapolres Purbalingga Kompol Donni Krestanto usai apel pagi, Senin (4/12/2023).

Buku saku dibagikan kepada seluruh personel mulai dari para Kepala Bagian (Kabag), Kepala Satuan (Kasat), Kepala Seksi (Kasi), Kepala Unit (Kanit) dan anggota baik perwira maupun bintara. Pembagian buku saku diawasi oleh Seksi Propam Polres Purbalingga.

Wakapolres Purbalingga menyampaikan bahwa buku saku Pedoman Netralitas Anggota Polri Dalam Pemilu 2024
dibagikan kepada seluruh personel Polres PurbaIingga. Buku tersebut sebagai pedoman tentang netralitas Polri pada Pemilu 2024.

“Buku tersebut berisi pedoman netralitas Polri dalam tahapan Pemilu 2024. Ada 17 poin yang harus dimengerti dan dipahami seluruh personel Polri Polres Purbalingga,” jelasnya.

Disampaikan bahwa dalam buku saku juga ada informasi tentang seluruh tahapan Pemilu 2024, pedoman Patroli Netralitas dan gaya berfoto yang diperbolehkan dan dilarang bagi anggota Polri.

Wakapolres berharap dengan buku saku yang sudah dibagikan bisa dibaca, dipahami dan dimengerti oleh seluruh personel Polres Purbalingga. Sehingga menjadi pedoman pelaksanaan tugas, untuk menghindari terjadinya pelanggaran terkait netralitas Polri pada Pemilu 2024.

“Dengan buku saku tersebut diharapkan menjadi pedoman personel dalam melaksanakan tugas. Sehingga tidak terjadi pelanggaran terkait netralitas Polri,” ucapnya.

( akbar 1432 )

Inna lilllahi Wa Inna ilaihi roji’un.

Telah berpulang ke Rahmatulloh ketua umum PPAD Letjen TNI purn DR(HC) Doni Manardo bin Nasrul saad pada Hari Minggu tanggal 3 Desember 2023 pada pukul 17 :32 wib di Rumah sakit Siloam Semanggi karena sakit.

Kami segenap Pimpinan dan Redaksi Lembaga Investigasi Negara Indonesia (LIN RI.COM) Mendoakan
Semoga Almarhum di Ampuni semua dosanya di terima amal ibadahnya dan di tempatkan di tempat yang mulia di sisi Alloh Swt,
Dan keluarga yang ditinggalkan di beri ketabahan juga diberikan kekuatan iman.

Semoga kita semua bisa mengambil tauladan pada kebaikan yang Almahum lakukan semasa hidupnya,mudah mudahan Beliau mendapat Sorga Alloh. Amin amin ya robal ‘Alamiin.

Inna lillahi wa inna illaihi rojiun
Dr Datep Prwa Saputra MM., MH Komandan Komando Resimen Mahasiswa Indonesia yang juga Ketua Umum Praktisi Maritim Indonesia (Pramarin) menyampaikan turut berduka cita atas wafatnya *Ketum PPAD Letjen Tni Purn Dr (H.C.) Doni Monardo bin Nasrul saad* pada pukul 17.32 Wib di Rumah sakit Siloam Semanggi karena sakit.

_Datep mendoakan Semoga Almarhum diampuni semua dosanya diterima amal ibadahnya dilapangterangkan kuburnya dan mendapat tempat yang mulia di sisi Allah Swt_

Kiranya keluarga yang di tinggalkan senantiasa diberikan ketabahan & kekuatan iman.
*Aamiin ya robbal aalamiin*

Dankomenwa Datep menyampaikan pak Doni sosok pemimpin yang tegas dan kerja keras dalam melaksankan tugas patut menjadi tauladan dan contoh figur pemimpin transpormasional yang dewasa ini kita buthkan semoga muncul kader pemimpun TNI yang lebih hebat seperti beliau pungkasnya.

Jakarta- Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intelijen) Dr. Reda Manthovani memberikan ceramah kepada Siswa Pendidikan dan Pelatihan Pembentukan Jaksa (PPPJ) Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023, yang pada pokoknya membahas mengenai Intelijen Kejaksaan, bertempat di Badan Pendidikan dan Pelatihan Kejaksaan RI, Jum’at (01/12/2023).

Pada kesempatan ini, JAM-Intelijen mengatakan untuk bisa menjadi Jaksa yang andal dan bermartabat, setiap Jaksa harus memiliki pengetahuan Intelijen Kejaksaan. Artinya, Intelijen sebagai pengetahuan seharusnya dapat menjadi suatu kebutuhan sehubungan dengan adanya upaya untuk mewujudkan kewaspadaan dan ketahanan nasional.

Mengutip kitab perang legendaris “The Art of War” karya Sun Tzu tentang pentingnya penguasaan atas informasi, “Kekuatan spionase adalah salah satu kunci keberhasilan menggali informasi. Hal sekecil apa pun akan sangat berguna jika kita bisa memaksimalkannya”. JAM-Intelijen menyimpulkan bahwa landasan pemikiran operasi intelijen di seluruh dunia bukan lagi perang fisik seperti masa lalu, melainkan perang informasi.
“Melihat prinsip dasar dari cara berpikir intelijen, maka pengetahuan intelijen seharusnya menjadi bagian dari pengetahuan umum warga Adhyaksa. Intelijen adalah strategi dan seni mendapatkan informasi untuk pengambilan kebijakan,” Ucap JAM-Intelijen.

Intelijen Kejaksaan sebagai salah satu bagian dari intelijen Negara sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 13 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2011 tentang Intelijen Negara menyelenggarakan fungsi intelijen penegakan hukum, ketentuan tersebut telah dijabarkan oleh Kejaksaan dengan diterbitkannya Pedoman Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2021 tentang Intelijen Penegakan Hukum.

JAM-Intelijen menjabarkan terkait Intelijen Kejaksaan sebagai penyelenggara intelijen yang memiliki 2 fungsi strategis yaitu fungsi ke dalam dan ke luar. Ke dalam artinya bidang Intelijen memiliki tugas memberikan dukungan/ intelijen bagi pelaksanaan tugas dan fungsi kejaksaan oleh setiap unit kerja yaitu Pembinaan, Pidana Umum, Pidana Khusus, Pidana Militer, Perdata dan Tata Usaha Negara, Pengawasan dan Badan Diklat Kejaksaan RI.

Sedangka ke luar, Bidang Intelijen Kejaksaan merupakan bagian dari intelijen negara yang ikut melaksanakan fungsi deteksi dini dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan berbagai ancaman terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya, pertahanan dan keamanan nasional, khususnya di bidang penegakan hukum.

Adapun legitimasi fungsi dan kewenangan Intelijen Kejaksaan tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI,sebagaimana tertuang dalam ketentuan Pasal 30B Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Kejaksaan RI, disebutkan bahwa Intelijen penegakan hukum Kejaksaan berwenang:
Menyelenggarakan fungsi penyelidikan, pengamanan, dan penggalangan untuk kepentingan penegakan hukum;
Menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan; Melakukan kerja sama intelijen penegakan hukum dengan lembaga intelijen dan/atau penyelenggara intelijen negara lainnya, di dalam maupun di luar negeri;
Melaksanakan pencegahan korupsi, kolusi, nepotisme; dan Melaksanakan pengawasan multimedia.

JAM-Intelijen mengungkapkan bahwa Intelijen Kejaksaan memiliki 75 sektor permasalahan yang telah dipersempit menjadi 5 direktorat yaitu Direktorat Ideologi, Politik Pertahanan dan Keamanan, Direktorat Sosial Budaya dan Kemasyarakatan, Direktorat Ekonomi dan Keuangan, Direktorat Pengamanan Pembangunan Strategis dan Direktorat Teknologi Informasi dan Prodsarin.
“Untuk bisa memetakan 75 sektor permasalahan dibidang intelijen, hal yang harus dilakukan adalah memitigasi setiap Ancaman, Gangguan, Hambatan dan Tantangan (AGHT) yang berpotensi timbul dan mengancam penegakan hukum maupun pembangunan nasional,” imbuh JAM-Intelijen.

Selanjutnya, JAM-Intelijen berpesan kepada para Siswa PPPJ agar bisa menerapkan ilmu intelijen dalam pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai Jaksa, oleh karena itu ada beberapa hal yang diperlukan dalam membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) intelijen, yaitu:
Senantiasa bertumpu pada Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku dan Standard Operating Procedure (SOP);
Selalu berupaya meningkatkan wawasan, pemahaman, dan pengetahuannya guna meningkatkan kemampuan dan keterampilannya;
Kuat dalam memegang komitmen, kukuh dalam menjaga disiplin diri, teguh dalam pendirian, loyalitas, kesetiaan dan Integritas, serta mampu menjaga kerahasiaan yang dapat dipertanggungjawabkan pada setiap waktu dan setiap saat diperlukan;
Memiliki naluri, sifat dan sikap responsif yang cepat, spontanitas tinggi terutama dalam memupuk semangat dan inisiatif;
Mampu bekerja secara tertutup dengan penuh integritas dan profesionalisme;
Mampu memiliki strategi, kepekaan dan sensitivitas dalam mengantisipasi berbagai dinamika persoalan dan menemukan solusi.

Kemudian, JAM-Intelijen menuturkan PPPJ merupakan suatu proses metamorfosa pegawai Kejaksaan dari seorang staf tata usaha menjadi pejabat fungsional Jaksa. Perubahan ini tentu sangat signifikan, baik dari segi tanggung jawab, kewenangan, maupun perilaku hidupnya. Pergantian status tersebut tentunya harus diimbangi dengan perubahan mental, pola pikir, dan pola kerja yang berorientasi pada integritas dan profesionalitas. “Pendidikan dan pelatihan ini tidak hanya menjadi rutinitas tahunan semata, akan tetapi merupakan pembekalan utama setiap Jaksa untuk bisa mengimplementasikan tugas, fungsi dan kewenangannya secara professional dan berintegritas dalam rangka menciptakan public trust terhadap institusi kejaksaan,” kata JAM-Intelijen.

Sesuai Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004, disebutkan bahwa Jaksa adalah pegawai negeri sipil dengan jabatan fungsional yang memiliki kekhususan dan melaksanakan tugas, fungsi, dan kewenangan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tugas, fungsi dan kewenangan Jaksa antara lain sebagai Penyelidik, Penyidik, Penuntut Umum, Eksekutor, dan Pengacara Negara.

Selain tugas-tugas utama tersebut, Jaksa juga memiliki tugas dan kewenangan lain sesuai perintah direktif pimpinan. Oleh karena itu, JAM-Intelijen menekankan bila menjadi seorang Jaksa, berarti siap memikul tanggungjawab yang berat.
“Melalui PPPJ, para Calon Jaksa dibentuk untuk bisa menjadi Jaksa yang andal dan diharapkan dapat membawa Kejaksaan menjadi lebih bermartabat di masa yang akan datang,” imbuh JAM-Intelijen.
Menutup ceramahnya, JAM-Intelijen menitipkan pesan kepada para Siswa PPPJ Angkatan LXXX (80) Gelombang II Tahun 2023 agar dimanapun nanti ditempatkan selalu mengingat bahwa “Tempatmu bekerja adalah Ladangmu, kerjakanlah dengan ikhlas dan sungguh-sungguh agar menghasilkan yang terbaik”.(Red).

(Puspen TNI). Pada tahun anggaran 2023, berbagai program kerja dan kegiatan telah dapat terlaksana dengan lancar, walaupun dengan berbagai keterbatasan, semua itu dapat terlihat pada beberapa pencapaian dan prestasi telah diraih oleh jajaran TNI Angkatan Darat.

Demikian disampaikan oleh Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto pada kegiatan penyerahan naskah risalah serah terima jabatan Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) dan penandatangan serta penyerahan risalah Ketua Pembina Yayasan Kartika Eka Paksi, yang bertempat di Mabes AD, Jakarta, Kamis (30/11/2023).

Lebih lanjut dikatakan Panglima TNI, saat ini yang menjadi fokus tugas TNI yaitu masalah di Papua, bencana alam dan pesta demokrasi Pemilu. “Visi saya adalah TNI prima, akan saya wujudkan TNI yang profesional, hal ini saya sudah sampaikan untuk well equipt, well train kemudian well paid, sehingga dapat melaksanakan tugas pokok dengan baik,” tegasnya.

Dikaitkan dengan masalah Papua, Jenderal TNI Agus menegaskan untuk mengedepankan kearifan lokal masyarakat kemudian lakukan pendekatan soft power. “Sesuai saya fit and proper test lalu, jadi gunakan smart power dan soft power dulu, nanti kita ke depankan operasi teritorial, didukung oleh operasi Intel dan operasi tempur pasukan,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut juga, Jenderal TNI Agus ingin menyampaikan harapan semoga di bawah pimpinan Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, dapat mewujudkan misi TNI Angkatan Darat yang prima. “Dalam menghadapi dinamika yang kompleks, agar terwujudnya kesiapan operasional TNI AD, kita harapkan setiap saat pasukan itu siap operasi,” tutupnya.

Usai penyerahan risalah serah terima jabatan, dilaksanakan juga serah terima Yayasan Kartika Eka Paksi yang merupakan rangkaian dari agenda pergantian pejabat ketua pembina yayasan. Yayasan Kartika Eka Paksi hingga saat ini telah mendukung kesejahteraan keluarga besar Angkatan Darat, di bidang sosial kemanusiaan, keagamaan dan pendidikan.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi