LIN-RI.COM

Medan | Pengamat Sosial Unimed, Dr Bakhrul Khair Amal, M.Si, mengatakan Kinerja Dit Narkoba Poldasu di bawah kepemimpinan Kombes Pol Dr. Jean Calvijn Simanjuntak yang berhasil mengungkap barang bukti sabu seberat total 1,4 ton sepanjang Januari sampai September 2025 patut diapresiasi.

“Pengungkapan barang bukti tersebut sekaligus menjadi alarm pencegahan dan penindakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi penegakan hukum,”ucapnya, Selasa(30/9/2025).

Dikatakannya, Tentunya kita harus mengapresiasi kinerja Dit Narkoba Poldasu atas pengungkapan barang bukti sabu mencapai 1,4 ton. Kemarin juga sudah terdeteksi beberapa lokasi atau titik rawan masuknya narkoba ke Sumut. Protektif pengamanan di titik masuk harus di sinkronisasi dengan penangkapan para aktor narkoba. Bagaimana ini menjadi alarm pencegahan dan penindakan dengan melibatkan peran serta masyarakat dan partisipasi penegakan hukum,” jelas Dr Bakhrul yang pernah menjabat sebagai Ketua dan Anggota KPU Kota Medan Tahun 2008 -2012 ini.

Lebih jauh, dengan pengungkapan besar ini, harus ada zona sterilisasi luar dan dalam. Skema ini harus bisa di sosialisasikan oleh masyarakat sehingga masyarakat bisa dilibatkan.

“Membuat pos-pos dan layanan call center agar pencegahan bisa dilakukan sedini mungkin sebelum penindakan. Karena sudah dideteksi 1,4 ton. Agar ada hukum sosial bagi aktor-aktor yang berbisnis narkoba. Masyarakat bisa diikutsertakan dalam pencegahan. Dan mawas diri terhadap aktor-aktor yang menyebabkan orang ketergantungan narkoba,”jelasnya.

Satu hal yang tidak boleh dilupakan, substansinya bagaimana narkoba tidak sampai beredar ke Indonesia. Caranya dengan memperkuat pengawasan di jalur-jalur masuk narkoba di perbatasan.

Bakhrul yang juga Kepala Bidang Pengkajian dan Penelitian Forum Komunikasi Pencegahan Terorisme (FKPT) Sumut ini mendukung Dit Narkoba Poldasu, untuk melakukan penyidikan terkait tindak pidana pencucian uang (TPPU) para bandar dan aktor narkoba. Tujuannya jelas, untuk memiskinkan para bandar dan aktor narkoba. “Kita harus mendukung langka Dit Narkoba Poldasu yang menerapkan Pasal TPPU terhadap para bandar dan aktor narkoba,”ungkapnya.

Sebelumnya, Kepala BNN RI, Komjen Pol Suyudi Aryo Seto dalam paparannya, Jumat (26/9) di Aula Tri Brata Poldasu mengatakan, pengungkapan kolaboratif ini merupakan keberhasilan bersama BNN dan Polri. Untuk jajaran Poldasu, berhasil mengungkap jaringan besar narkotika dengan barang bukti yang berhasil disita sebanyak, 1,4 ton yang terdiri dari sabu, ekstasi, kokain dan ganja.

“Kolaborasi ini akan terus terjalin. Dengan mempererat sinergitas untuk melindungi generasi penerus bangsa. Dalam pencegahan dan pemberantasan narkotika. Di balik keberhasilan ini mencerminkan semangat dan komitmen bersama menyelamatkan generasi bangsa,”jelasnya. (Tim)

Di balik megahnya aula Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, bendera berbagai negara berkibar berdampingan. Di sana, suara Indonesia kembali bergema. Seorang alumni Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Universitas Riau, Wilson Lalengke, S.Pd., M.Sc., MA., tampil menyampaikan pidato penting tentang isu yang menyentuh nurani universal: Hak Asasi Manusia (HAM).

Wilson, seorang jurnalis senior sekaligus lulusan Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (PPKn) Universitas Riau, membahas persoalan Sahara Maroko. Dengan suara tegas namun penuh ketenangan, ia mengangkat isu eksekusi di luar hukum terhadap masyarakat Sahrawi di Kamp Tinduf oleh kelompok separatis Front Polisario, sebuah konflik panjang yang telah lama memicu keprihatinan dunia.

Pidatonya tidak sekadar memaparkan fakta pelanggaran HAM, tetapi juga menghadirkan gagasan khas Indonesia: bagaimana pendidikan, nilai Pancasila, dan semangat gotong royong dapat menjadi solusi untuk merawat perdamaian dunia. Tokoh pers nasional yang sempat mengenyam pendidikan di tiga univertas ternama di Eropa itu juga menyerukan solidaritas internasional untuk menghentikan pembunuhan dan penyiksaan yang dilakukan terhadap manusia di Kamp Tinduf.

*Dari Ruang Kelas ke Panggung Internasional*

Siapa sangka, langkah yang dimulai dari ruang kuliah di Universitas Riau bisa membawanya ke forum internasional? Semasa kuliah, Wilson aktif dalam organisasi dan diskusi mahasiswa, sekaligus rajin mendampingi kelompok rentan serta menulis opini tentang demokrasi dan keadilan sosial. Semua itu menjadi fondasi yang mengantarkannya ke panggung PBB.

*Kebanggaan untuk Indonesia*

Kehadirannya di forum dunia bukan sekadar pencapaian pribadi, melainkan juga kebanggaan bagi Universitas Riau dan bangsa Indonesia. Ini bukti bahwa mahasiswa Universitas Riau, dengan tekad dan pengetahuan, bisa hadir di panggung global untuk menyuarakan nilai kemanusiaan yang juga menjadi inti Pancasila.

*Inspirasi Generasi Muda*

Pidato di PBB ini menjadi pengingat: mimpi besar tak mengenal batas geografis. Dari kampus di Riau hingga panggung dunia, semuanya berawal dari kepedulian dan keberanian memperjuangkan kemanusiaan. (*)

_(Tulisan dari alumni PPKn dan Pengurus BEM Universitas Riau, Julian Caisar)_

Jakarta – Aktivis hak asasi manusia dan jurnalis senior Indonesia, Wilson Lalengke, akan menghadiri sesi penting di Markas Besar Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di New York, Amerika Serikat, dari tanggal 7 hingga 12 Oktober 2025. Di forum masyarakat dunia itu, ia akan menyampaikan pidato yang berisi petisi kepada Komite Khusus Politik dan Dekolonisasi (Komite Keempat) tentang isu Sahara Maroko.

Menurut email resmi dari Sekretariat Komite Keempat PBB yang dikirimkan pada Rabu, 24 September 2025, Wilson Lalengke diharapkan hadir ke New York, tempat markas utama PBB, untuk menyampaikan pidato tersebut. Petisinya akan berfokus pada Persoalan Sahara Maroko (sebelumnya dikenal sebagai Sahara Barat), khususnya terkait dengan kasus eksekusi di luar hukum (extra judicial execution) terhadap masyarakat Syahrawi di tempat penampungan pengunsi di Kamp Tinduf oleh kelompok pemberontak Front Polisario, sebuah isu politik dan hak asasi manusia yang kompleks dan telah berlangsung lama, yang terus memicu kekhawatiran internasional terkait pelanggaran hak asasi manusia. Bangsa Syahrawi adalah penduduk asli wilayah Sahara Maroko yang pernah dijajah Spanyol, sebuah wilayah bagian selatan Kerajaan Maroko.

Wilson Lalengke diperkirakan akan menyampaikan pernyataannya pada salah satu dari tanggal ini, yakni 8 Oktober pukul 15.00, atau 9 Oktober pukul 15.00, atau tanggal 10 Oktober pukul 15.00. Berdasarkan informasi, Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (Ketum PPWI) ini diminta hadir pada awal setiap sesi di Ruang Konferensi 4 Markas Besar PBB guna memastikan dirinya tidak melewatkan kesempatan berpidato.

Untuk dapat masuk ruangan konferensi, Wilson Lalengke harus mengambil kartu izin sementara secara langsung di Kantor Pendaftaran Pengunjung PBB pada tanggal 8 Oktober antara pukul 10.00 hingga 11.30 waktu setempat, dengan menunjukkan kartu identitas diri (passport atau SIM) resmi yang dikeluarkan pemerintah. Panitia juga telah mengingatkan peserta petisi tentang penerapan aturan yang ketat seperti kebijakan kesopanan, melarang spanduk, bendera, atau perilaku mengganggu apa pun selama persidangan.

Setiap pemohon petisi diberikan waktu maksimal tiga menit untuk menyampaikan pidato mereka, dengan layanan penerjemahan yang disediakan. Wilson Lalengke diwajibkan untuk menyampaikan konsep tertulis pernyataannya terlebih dahulu melalui email Panitia guna memudahkan penerjemahan dan memastikan kelancaran penyampaian isi petisinya.

Kehadiran Wilson Lalengke kali ini di forum PBB menandai momen penting baginya secara pribadi dan Organisasi PPWI, yang telah lama memperjuangkan isu-isu hak azasi manusia, kemerdekaan pers, lingkungan dan hak-hak rakyat, baik di Indonesia maupun di belahan dunia lainnya. Partisipasinya menegaskan semakin besarnya peran suara masyarakat sipil dalam membentuk wacana global tentang hak asasi manusia dan kebebasan dari penindasan.

Sementara itu, visa masuk Amerika Serikat telah diterbitkan oleh Kedutaan Besar Amerika di Jakarta per tanggal 18 September 2025 lalu. Dengan diterimanya visa Amerika itu, semua dokumen perjalanan alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 ini menuju ruang sidang PBB telah siap.

Nantikan perkembangan terbaru menjelang sidang penyampaian petisi oleh Wilson Lalengke bersama delegasi lainnya di bulan Oktober 2025 mendatang. (TIM/Red)

Sekadau, Kalimantan Barat – Selasa, 30 September 2025

Aktivitas pertambangan emas tanpa izin (PETI) kembali mencuat di Kabupaten Sekadau. Tim gabungan awak media pada Sabtu (27/9) menemukan puluhan rakit mesin “jek” beroperasi di bantaran Sungai Kapuas, tepatnya di Dusun Sungai Putat, Desa Sei Ringin, Kecamatan Sekadau Hilir.

Dari pantauan lapangan, suara mesin tambang terdengar menggelegar, membalik tanah dasar sungai ke permukaan melalui rakit tambang. Temuan ini berbanding terbalik dengan pernyataan Kapolda Kalimantan Barat yang sebelumnya menyebut aktivitas PETI telah berkurang signifikan. Faktanya, kegiatan tersebut justru semakin menjamur, bahkan berada hanya beberapa kilometer dari Markas Polres Sekadau.

Seorang warga berinisial MZ menuturkan bahwa penindakan aparat selama ini hanya menyasar pekerja tambang dan masyarakat kecil. “Para cukong besar sepertinya justru aman, bahkan diduga ada aparat yang melindungi mereka. Sementara minyak subsidi jenis solar untuk operasional tambang diduga disuplai oleh mafia migas tertentu,” ungkapnya kepada awak media, Selasa (30/9).

Pertanyaan publik kini mengemuka: siapa sebenarnya cukong di balik tambang emas ilegal di Sekadau? Apakah benar ada oknum aparat yang memberikan beking? Dan siapa pemasok solar bersubsidi yang digunakan sebagai bahan bakar mesin tambang ilegal tersebut?

Hingga berita ini diturunkan, belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian maupun pemerintah daerah. Redaksi masih menunggu hak jawab, klarifikasi, serta konfirmasi resmi dari pihak terkait, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.

Red”

Simalungun — Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Panca Budi Perdagangan dan BEM Seluruh Indonesia (SI) mengecam keras aksi penyerangan yang dilakukan PT Toba Pulp Lestari atau TPL kepada warga lokal. Penyerangan itu dilakukan oleh ratusan pekerja PT TPL.

Melalui awak media ini, Ketua BEM STAI Panca Budi Perdagangan Nia Ramadhani, CPM menyatakan, aksi yang dilakukan oleh PT TPL telah melanggar prinsip HAM. “Atas peristiwa tersebut, diduga kuat telah terjadi pelanggaran hak asasi manusia,” ujar Nia Ramadhani, CPM, didampingi Penasehat Muhammad Nasrin Syahputra, CPM di Kota Perdagangan. Senin (29/9/2025).

Ada beberapa hak asasi yang diduga telah dilanggar oleh pihak PT TPL. Beberapa di antaranya adalah hak atas rasa aman; hak bebas dari penyiksaan; hak-hak sipil dan politik; serta hak terkait ekonomi, sosial, dan budaya.

Hal senada diungkapkan Penasehat BEM STAI Panca Budi Perdagangan Muhammad Nasrin Syahputra, CPM, PT TPL telah terbukti terlihat langsung dalam penyerangan tersebut.

“PT TPL wajib bertanggungjawab karena gagal memitigasi kemungkinan dampak buruk pelanggaran HAM.”ungkapnya.
Sementara itu di tempat yang sama, Salah satu anggota BEM SI Rifki Muflih Rambe, menilai kekerasan yang terjadi sebagai tragedi kemanusiaan yang tidak bisa ditoleransi.

“Kami meminta dunia internasional, termasuk UNESCO dan jaringan masyarakat sipil global, untuk tidak menutup mata. Jangan membeli produk TPL yang hadir dari pertumpahan darah. Setiap lembar kertas yang mereka produksi menyimpan luka masyarakat adat,”ujar Rifki Muflih Rambe.

Mereka berharap kepada pemerintah pusat dan daerah segera mengambil langkah tegas.

“Kami mendesak Presiden RI, Gubernur serta Bupati Simalungun untuk membatalkan ijin PT Toba Pulp Lestari (PT TPL)”

“Kami mendesak DPR RI, DPRD Provinsi Sumatera Utara, DPRD Kabupaten Simalungun agar cepat menyelesaikan permasalahan di wilayah Sihaporas Kecamatan Pamatangsidamanik Kabupaten Simalungun”

“Kami mendesak Polres Simalungun untuk menangkap pelaku yang melakukan tindakan kekerasan kepada warga Sihaporas Kecamatan Pamatangsidamanik”
“Stop perampasan, hentikan kekerasan, cabut izin PT Toba Pulp Lestari ((PT TPL)” ungkap Koordinator BEM SI Rifki Muflih Rambe.

Red”