LIN-RI.COM ~ Pendaftaran Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) atau yang selama ini dikenal dengan Uji Kompetensi Wartawan (UKW) kini telah dibuka. Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia telah menyiapkan lokasi pelaksanaan Sertifikasi Wartawan di 5 daerah.

Bagi wartawan yang berdomisili di wilayah Jabodetabek disediakan tempat SKW di Tempat Uji Kompetensi atau TUK LSP Pers Indonesia pusat di Ruko Ketapang Indah Jakarta pada tanggal 30 Juni 2022.

Untuk calon peserta yang berdomisili di Jawa Timur sudah disiapkan SKW di TUK SWI Surabaya pada tanggal 27 Juni 2022 dan TUK SWI Tulungagung pada tanggal 15 dan 16 Juli 2022.

Kemudian yang berdomisili di pulau Sumatera dapat mengikuti SKW di TUK SPI Riau pada tanggal 14 dan 15 Juli 2022.

Sementara untuk wartawan di Kepulauan Riau dapat mengikuti SKW di TUK UNIBA Batam pada 21 s/d 23 Juli 2022.

Untuk mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan SKW di Jakarta dapat menghubungi kontak person di 0811-2925-599 dan 081389517336.

Untuk SKW di Riau dapat menghubungi nomor 0813-7175-6080. Dan untuk SKW di Surabaya dan Kabupaten Tulung Agung dapat menghubungi nomor 0822-2025-2229.

Sedangkan SKW di Batam dapat menghubungi 0822-8684-3582.

Syarat pendaftaran untuk jabatan Wartawan Muda Reporter  melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai reporter, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai reporter selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Daftar Usulan Berita, Bukti foto sedang mengikuti rapat redaksi, Daftar Berita yang sudah pernah ditayangkan di media, Dokumen naskah berita asli,  bukti berita hasil wawancara sudah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput atau mewawancarai nara sumber, Bukti berita stright news yang sudah ditayangkan di media, Bukti berita Indepth News atau berita mendalam (berita investigasi) yang sudah ditayangkan di media,  Bukti berita opini yang sudah ditayangkan di media.

Untuk jabatan Wartawan Muda Kameramen melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai kameramen, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai kameramen selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Daftar Usulan Liputan yang pernah diajukan pada rapat redaksi dan sudah disetujui dan ditandatangani oleh pimpinan redaksi, Bukti laporan dan keterangan gambar/foto hasil liputan, Bukti video (khusus kameramen TV) yang menggunakan pola pergerakan kamera (pen, tilt, zoom) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti video/foto yang menggunakan jarak dan sudut pengambilan gambar (Wide Shot, Long shot, Medium Shot, Close Up, High Angle, Low Angle, dan Eye Level) yang sudah pernah ditayangkan di media, Bukti foto sedang meliput menggunakan kamera.

Khusus untuk jabatan Wartawan Madya (Redaktur) syaratnya melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai redaktur, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai redaktur selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: bukti Penugasan Liputan dari Redaktur, bukti Jadwal Liputan dari redaktur, bukti naskah berita yang sudah diedit, bukti berita yang ditayangkan di media, bukti tampilan halaman rubrik pada media  (Bukti koran atau link media pada halaman rubrik).

Untuk jabatan Wartawan Utama (Pimpinan Redaksi atau Wakil Pimpinan Redaksi, dan Redaktur Pelaksana)  melampirkan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai redaktur pelaksana, atau pimred/ wapimred, atau Surat Keterangan Pengalaman Kerja sebagai pimred, wapimred, atau Redpel selama minimal 2 tahun. Memasukan dokumen portofolio berupa: Laporan Evaluasi Kinerja Redaksi tentang Liputan dan Pemberitaan, Hasil Evaluasi tentang perencanaan dan pelaksanaan liputan, Bukti berita opini yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti berita tajuk rencana yang pernah ditulis dan ditayangkan di media, Bukti tayangan editorial atau tayangan ulasan media tentang sebuah persoalan (khusus untuk media elektronik), bukti Standar Operasional Prosedur redaksi, bukti tampilan media secara keseluruhan (link media untuk media online atau bukti koran, majalah, atau tabloid untuk media cetak, tayangan program berita untuk media elektronik), bukti Keputusan Rapat redaksi yang ditatandatangani selaku pimpinan rapat, bukti foto sedang memimpin rapat redaksi, Laporan Bulanan tentang kinerja redaksi.

Terkait pelaksanaan SKW ini, Ketua LSP Pers Indonesia Since Mandagi dijelaskan, bagi peserta yang kesulitan untuk membuat dokumen portofolio tetap bisa mengikuti SKW namun syarat utama yakni ijazah minimal SMU dan Surat Keterangan Sedang Bekerja sebagai wartawan, atau Surat Keterangan Pengalaman kerja sebagai wartawan.

“Khusus bagi redaktur, redaktur pelaksana, dan pemimpin redaksi bisa langsung mengikuti SKW sesuai jabatannya saat ini. Tidak perlu mengantongi sertifikat wartawan muda untuk redaktur dan wartawan madya terlebih dahulu untuk pimred,” kata Mandagi melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi Jumat, ( 24/6/2022) di Jakarta. ***

Foto : Saat.Gus Barra 
memberikan sambutan 
dihadapan Pemuda Ansor 
dan Majelis Dzikir dan 
Sholawat Rijalul Ansor.

LIN-RI.COM |MOJOKERTO ~ Wakil Bupati Mojokerto Dr H Muhammad Al Barra meminta kepada seluruh NU dan Gerakan Pemuda Ansor menjadi garda terdepan dalam menangkal paham radikalisme di Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. NU dan semua pemuda Ansor harus bisa waspada terhadap akan munculnya kelompok atau ekstrimis garis keras maupun radikalisme. Terutama para generasi pemuda Ansor untuk antisipasi akan tumbuhnya benih benih paham radikalisme.

Peran aktif Pemuda Ansor dalam menjaga keutuhan NKRI serta ideologi Pancasila dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika, sangat dibutuhkan bangsa dan negara ini.

Hal tersebut disampaikan Gus Barra sapaan akrabnya saat menghadiri Tasyakuran Puncak Harlah Ke 10 Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor di Pondok Pesantren Bidayatul Hidayah Asrama Al Qurthuby Desa Mojogeneng Jatirejo, Rabu (22/6/2022).

Gus Barra yang juga sebagai Ketua GP Ansor Kabupaten Mojokerto ini menjelaskan,  NU dan GP Ansor, benar-benar bisa menjaga NKRI dari rongrongan paham-paham yang dapat menghancurkan persatuan dan kesatuan bangsa. Sehingga keutuhan NKRI dengan ideologi Pancasila tetap terjaga.

Pemuda Ansor harus memiliki jiwa nasiolisme yang tinggi dalam menjaga keutuhan NKRI. Pemuda Ansor memiliki jiwa nasionalisme dalam mencintai tanah air serta tercipta bibit bibit pemimpin yang handal dan berkualitas serta amanah.

“NU sekarang posisinya begitu strategis, NU menunjukkan bahwasanya Nahdlatul Ulama telah memiliki posisi yang penting di dalam menentukan nasib bangsa dan masa depan bangsa Indonesia. Maka kita sebagai generasi Nahdlatul Ulama, sebagai pemuda pemudi Nahdlatul Ulama, supaya dapat meneruskan estafet meneruskan perjuangan para ulama-ulama kita yang terdahulu.  Kalau dulu, Nahdlatul Ulama dahulu dipandang sebelah mata,  setelah reformasi bergulir, NU kemudian menjadi salah satu rujukan, menjadi motor penggerak di mana-mana dan sampai saat ini pun, NU menjadi posisi yang sangat seksi dan strategis yang semua orang ingin menjadi NU,  sebagai generasi penerus, harus memiliki peran yang penting serta strategis,” jelas Gus Barra.

Dengan tema membangun peradaban maka sudah sepatutnya NU dan Rijalul Ansor dan GP Ansor senantiasa hikmah kepada organisasi untuk membangun peradaban Negeri ini. Waspadalah terhadap kelompok kelompok radikal atau ekstrim, jangan memberi ruang dan waktu bagi paham-paham radikal ekstrim yang akan masuk ke tubuh. “Maka peran panjenengan Rijalul Ansor, yang  selalu mengadakan rutinitas pengajian-pengajian di desa-desa, harus sambil melihat di sekitar kita, adakah paham-paham radikal dan ekstrem berada di tengah-tengah masyarakat.

Bila ada, menjadi tugas kita untuk bagaimana menetralisir kembali pemahamannya agar kemudian kita tidak memberikan ruang sejengkal pun kepada para ekstrimis ekstremis garis yang keras untuk bernafas atau berada di negeri tercinta, Negara Kesatuan Republik Indonesia.,” terang Gus Barra.

Tasyakuran Puncak Harlah Ke 10 Majelis Dzikir dan Sholawat Rijalul Ansor ini, dihadiri Ketua PCNU Kabupaten Mojokerto, para Kiai dan Ulama, H Soleh Wakil Ketua DPRD serta ratusan Pemuda Ansor dan Rijalul Ansor. Kegiatan tersebut dimulai jam 21.00 selesai jam 23.00 Wib. (har,)

LIN-RI | MEDAN ~ Ternyata, selain ahli di dalam mengarungi Samudra dan berperang di lautan, ternyata sosok prajurit TNI AL Marinir Belawan juga ahli dalam berolahraga Badminton, pasalnya, dua orang prajurit mewakili Lantamal 1 Belawan, Kapten Herdin Zebua dan Serda Zuni Syahputra berhasil merebut dan memenangkan piagam penghargaan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Panca simanjuntak, S,M.Si sebagai juara I Badminton Competition TNI- Polri Dalam Rangka Hari Bhayangkara ke 76.

Tim ganda Putra yang mewakili Lantamal I belawan, mendapatkan piala tersebut setelah melakukan beberapa kali melakukan pertandingan tim ganda putra sebelum akhirnya berhasil menduduki juarai dalam memperebutkan piagam dari orang nomor satu di Kepolisian Daerah Sumatera Utara tersebut yang diserahkan pada, rabu 22 Juni 2022.

Kapten Herdin Zebua dan Serda Zuni Syahputra usai mendapatkan piagam penghargaan dari Kapolda Sumut Irjen Pol Panca Simanjuntak,S, M.Si menjelaskan bahwa, kemenangan ini bisa kami dapatkan berkat doa dan dukungan Komandan kami di lantamal I Belawan, dan berkat doa rekan rekan kami di Lantamal I Belawan.

“Kami sangat senang bisa mewakili Lantamal I Belawan dalam kompetisi ini, Kami juga bangga dan sangat senang kali ini kami bisa mengharumkan nama Lantamal 1 Belawan dalam pertandingan badminton memperebutkan piagam Bapak Kapolda Sumut di Hut Bhayangkara yang ke 76 ini,” Ucapnya.

Pewarta : Leodepari

Publiser : Harianto

LIN-RI | MOJOKERTO ~ Wabup Mojokerto Muhammad Al Barra mempertemukan pihak Ketua KPRI Budi Arta Bapak Malikan didampingi kuasa hukum KPRI Budi Arta, dari LBH Permata law dengan Sekda Teguh Gunarko, Plt. Kadis Pendidikan Ardi Sepdianto, Kadis Koperasi & Usaha Mikro, Abdulloh Moektar diruang kerja Wabup Mojokerto. Selasa siang (21/6/2022).

Dalam pantauan awak media, pertemuan dalam rangka mencari solusi persoalan yang lagi menerpa koperasi Budi artha, agar cepat menemukan formula untuk bisa beroperasi normal. Itu berlangsung mulai pukul 10.30 WIB–12.10 WIB.

Kuasa hukum KPRI Budi Artha Alex Askohar SH, saat dihubungi awak media via telephone mengatakan, bahwa intinya pertemuan yang di fasilitasi oleh Wakil Bupati Mojokerto H. Muhammad Al Barra, tadi semua Instansi Pemerintah, baik itu Sekda, Dinas Koperasi & Usaha Mikro serta Dinas Pendidikan sepakat untuk menyelesaikan persoalan KPRI Budi Artha secepatnya, Karena berkaitan dengan keuangan para anggota Koperasi, “pertemuan antara pihak ketua KPRI Budi artha dengan Pak Sekda Teguh Gunarko. Pak Ardi Sepdianto dan Pak Moktar tadi untuk mencari penyelesaian biar tidak berlarut-larut persoalan dan biar tidak ada fitnah dari kedua belah pihak, antara ketua KPRI Budi Artha, dengan sejumlah pengurus KPRI Budi Artha yang mundur bahkan anggota.

Lanjut dikatakan Alex Askohar SH, bahwa hasil pertemuan di ruang kerja Gus Barra, bahwa kami menerima saran dari Instansi Pemkab Mojokerto, untuk dilakukan Audit keuangan KPRI Budi Artha biar anggota yang pinjam pinjam maupun yang menabung itu jelas beserta nominal. “ Kami tadi setuju dilakukan audit. Dan bukan audit internal semacam akuntan, tetapi dilakukan oleh auditor profesional, ada legalitasnya, ada sertifikatnya, ada SK nya,” imbuh Alex .

Disinggung terkait keberadaan sejumlah pengurus yang buat agenda rapat-rapat yang mengatasnamakan pengurus dan anggota koperasi tanpa sepengetahuan Ketua yang sah KPRI Budi Artha, Bapak Malikan. Pengacara Kondang asal Kota Mojokerto ini mengatakan, supaya mereka segera mengakhiri perbuatannya, karena kegiatan rapat Koperasi tanpa diketahui ketua itu hasilnya tidak sah .” Apapun hasilnya rapat yang dilakukan sejumlah pengurus yang mengatasnamakan KPRI Budi Artha tanpa koordinasi dengan ketua sah, adalah ilegal,” cetus Alex

Diakhir pembicaraaan, Alex Askohar juga mengungkapkan, bahwa sejumlah pengurus KPRI Budi Artha yakni wakil ketua I sekretaris I, Bendahara I dan pengawas, yang sempat ajukan surat pengunduran diri bermateri kalau belum mencabut pengunduran dirinya tetap dianggap mundur, “ Dan yang lebih fatal inisial UR itu mengaku wakil ketua KPRI Budi Artha , padahal ia belum pernah kantongi SK dari KPRI Budi Artha. Didalam anggaran rumah tangga Koperasi KPRI Budi Arta, dijelaskan untuk menjadi pengurus harus sudah menjadi anggota sekurang-kurangnya selama dua tahun. Dalam hal ini Ustadzi Rois tercatat sebagai anggota KPRI Budi Arta, masih lima bulan, jadi jelas (UR) tidak memenuhi syarat untuk menjadi pengurus Koperasi KPRI Budi Arta.
Libih parahnya lagi ia berani membuat agenda rapat dan mengedarkan surat undangan atas nama koperasi ditanda tanganinya tanpa koordinasi dengan ketua Pak Malikan,” pungkasnya.

Sementara itu, Yayuk karyawan KPRI Budi Artha sekaligus anak kandung ketua KPRI Budi Artha, setelah mengikuti pertemuan, saat ditemui awak media mengatakan, bahwa tadi pihak kami mengusulkan agar dilakukan PAW bagi pengurus yang mundur agar koperasi bisa berjalan kembali, roda keuangan koperasi bisa normal. Namun pihak Dinas Koperasi menyatakan, kalau pengurus yang sempat mengundurkan diri, sudah mengajukan surat pencabutan ditujukan pada Dinas Koperasi,” ini kan aneh seharusnya Pengurus yang sempat mengajukan surat pengunduran diri, harus membuat surat pencabutan ditujukan pada ketua KPRI Budi Artha, sampai hari ini kami salaku karyawan Koperasi tidak pernah menerima atau melihat surat pencabutan dari pengurus yang pernah mundur,” ungkapnya. (harie)

Redaksi dan Pimpinan Media online LIN-RI.COM Mengucapkan Selamat Ulang Tahun Presiden Jokowi

(har)