LIN-RI.COM

Oleh : Dr Datep Purwa Saputra.
Dosen S2 Sistran ITL Trisakti.

*​Abstrak:*
​Polemik seputar Bandara Khusus PT Indonesia Morowali Industrial Park (IMIP) di Morowali, Sulawesi Tengah, menyoroti adanya konflik perspektif antara lembaga negara. Menteri Pertahanan (Menhan) menyoroti bandara tersebut sebagai “anomali tanpa perangkat negara” yang berpotensi mengancam kedaulatan dan stabilitas nasional. Di sisi lain, Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menegaskan bahwa bandara tersebut legal, terdaftar, berizin, dan berada di bawah pengawasan Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Makalah ini bertujuan menganalisis akar konflik ini, membedah dasar hukum dan tugas pokok dan fungsi (Tupoksi) kedua kementerian, serta menawarkan rekomendasi untuk tata kelola bandara khusus di kawasan strategis industri agar selaras antara aspek keamanan dan aspek regulasi penerbangan sipil.
​Kata Kunci: Bandara Khusus, Morowali, Kedaulatan Negara, Tupoksi, Kementerian Pertahanan, Kementerian Perhubungan.

​I.*Pendahuluan:*
​Bandara Khusus IMIP merupakan salah satu infrastruktur vital yang mendukung operasional kawasan industri nikel strategis nasional. Baru-baru ini, keberadaan bandara tersebut menjadi sorotan publik menyusul temuan dan pernyataan keras dari Menhan yang mengindikasikan adanya celah pengawasan negara yang berpotensi melahirkan “republik di dalam republik.”
​hal ini menarik untuk dikaji karena melibatkan dua fungsi negara yang berbeda:
​Fungsi Pertahanan dan Keamanan (diwakili Menhan).
​Fungsi Regulasi Transportasi dan Penerbangan Sipil (diwakili Menhub).

​II. *Latar Belakang:* Perbedaan Sudut Pandang
​A. Temuan dan Argumen Kementerian Pertahanan (Menhan)

​Menhan, dalam kunjungannya, menyampaikan kekhawatiran utama yang bertumpu pada dimensi kedaulatan dan keamanan nasional.
​Isu Kedaulatan: Menhan menyebut bandara beroperasi dengan minimnya kehadiran perangkat negara (Imigrasi, Bea Cukai, Otoritas Militer/TNI), yang dianggap sebagai anomali.

*​Ancaman Stabilitas:* Bandara tanpa pengawasan yang lengkap di titik strategis dapat menimbulkan kerawanan terhadap keamanan dan stabilitas ekonomi nasional, serta membuka ruang bagi aktivitas yang tidak tercatat.

*​Tuntutan Penegakan Hukum:* Menhan menekankan pentingnya menegakkan semua ketentuan dan aturan tanpa pandang bulu untuk mencegah adanya entitas yang beroperasi di luar kendali negara.

​B. Klarifikasi dan Tupoksi Kementerian Perhubungan (Kemenhub)
​Menanggapi sorotan Menhan, Kemenhub, melalui Wakil Menteri Perhubungan, memberikan klarifikasi yang berpegangan pada Tupoksi dan dasar hukum penerbangan sipil.

*​Legalitas dan Pendaftaran:* Kemenhub menegaskan bahwa Bandara Khusus IMIP terdaftar resmi dan beroperasi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang

Penerbangan
​Pengawasan Regulatori: Bandara berada di bawah pengawasan teknis dan operasional Otoritas Bandara Wilayah V Makassar. Kemenhub juga telah menempatkan personel lintas instansi di lokasi untuk memperkuat pengawasan.

*​Status Bandara Khusus:* Bandara ini merupakan Bandara Khusus (bukan bandara umum/internasional) yang dibangun untuk menunjang kegiatan industri tertentu, di mana operasional dan pelayanannya diatur secara spesifik oleh Kemenhub.

​III. *Analisis Tupoksi dan Regulasi*
​Inti dari polemik ini adalah pergeseran fokus dari legalitas (ranah Kemenhub) ke integritas kedaulatan (ranah Menhan).

​A. Ranah Tupoksi Kemenhub (Regulasi Penerbangan)
​Tupoksi Kemenhub berfokus pada aspek:
​Keselamatan Penerbangan (Safety): Memastikan standar teknis pesawat, operasional, dan infrastruktur bandara (landasan, navigasi) sesuai regulasi penerbangan sipil.

*​Keamanan Penerbangan (Security):* Mengawasi prosedur keamanan penerbangan sipil (seperti pemeriksaan penumpang/barang).

*​Perizinan:* Mengeluarkan izin operasional bandara khusus berdasarkan UU Penerbangan.
​Dari sudut pandang Kemenhub, selama persyaratan regulasi penerbangan sipil dipenuhi (izin ada, terdaftar, diawasi Otban), maka bandara tersebut dianggap normal dan legal.

​B. Ranah Tupoksi Menhan (Kedaulatan dan Pertahanan)
​Tupoksi Menhan berfokus pada aspek:

*​Kedaulatan Udara:* Memastikan semua pergerakan udara dan kehadiran pihak asing, terutama di objek vital nasional (Obvitnas), tidak mengancam kedaulatan dan pertahanan negara.
​Koordinasi Keamanan Lintas Sektor: Memastikan Obvitnas terjamin keamanannya dari ancaman non-tradisional, termasuk potensi penyalahgunaan akses untuk kepentingan asing yang merugikan nasional.
​Temuan Menhan, yang menyoroti tidak adanya Imigrasi dan Bea Cukai (yang berada di bawah Kemenkumham dan Kemenkeu, namun krusial bagi kedaulatan dan keamanan perbatasan), mengindikasikan bahwa legalitas penerbangan sipil tidak serta merta menjamin integritas kedaulatan dan keamanan teritorial secara menyeluruh.

​C. Kesenjangan Hukum: Bandara Khusus dan Otoritas Lintas Sektor
​Kesenjangan utama terletak pada pengawasan Bandara Khusus yang berada di kawasan Obvitnas. Meskipun Kemenhub mengatur operasional, penempatan perangkat negara fungsional (seperti Bea Cukai dan Imigrasi, serta pengawasan militer) sering kali bersifat ad-hoc atau tergantung pada klasifikasi dan perjanjian operasional yang dibuat dengan badan usaha.
​Konsep “anomali tanpa perangkat negara” Menhan adalah kritik terhadap sinkronisasi kehadiran negara secara holistik (regulatori, fiskal, hukum, keamanan) di lokasi strategis, meskipun aspek regulasi penerbangan sipilnya sudah dipenuhi oleh Kemenhub.

IV. *Penajaman Kasus Bandara Morowali Berdasarkan Aspek Regulasi*

​A. Perspektif Organisasi Penerbangan Sipil Internasional (ICAO)
​ICAO, melalui lampiran-lampiran (Annex) Konvensi Chicago 1944, mengatur standar global untuk penerbangan sipil. Kasus Morowali terutama terkait dengan dua aspek:
​1. Keamanan Penerbangan (Aviation Security) dan Fasilitasi (FAL)
​Annex 9 (Fasilitasi): Mewajibkan negara anggota untuk memfasilitasi pergerakan pesawat, penumpang, dan kargo, tetapi juga menekankan perlunya koordinasi dengan instansi perbatasan seperti Imigrasi (Pasal 2 PM 61 Tahun 2015, mengacu Annex 9) dan Bea Cukai.

​Implikasi: Jika Bandara Morowali melayani (atau berpotensi melayani) penerbangan internasional (terbukti Kemenhub sempat memberikan izin operasional terbatas untuk penerbangan luar negeri), maka prinsip FAL ICAO menuntut kehadiran permanen atau koordinasi efektif dengan instansi kepabeanan dan keimigrasian. Ketiadaan perangkat negara ini adalah pelanggaran prinsip ICAO terhadap integritas pengawasan perbatasan.

​2. Kedaulatan Udara
​ICAO menegaskan bahwa setiap negara memiliki kedaulatan penuh dan eksklusif atas ruang udara di wilayahnya. Pengoperasian bandara, baik umum maupun khusus, harus menjamin kedaulatan ini tidak terancam.
​Implikasi: Kekhawatiran Menhan tentang “anomali tanpa perangkat negara” selaras dengan upaya penegakan kedaulatan ICAO, di mana negara wajib mengawasi dan mengendalikan setiap titik masuk.

​B. Perspektif Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (UU Penerbangan)
​Regulasi nasional menegaskan legalitas Bandara Khusus, tetapi juga memberikan celah yang disoroti Menhan.

​1. Legalitas Bandara Khusus
​Pasal 252 UU Penerbangan: Mengakui adanya Bandar Udara Khusus yang digunakan untuk menunjang kegiatan industri tertentu dan dibangun berdasarkan izin Menteri Perhubungan.

*​Implikasi Kemenhub:* Kemenhub memiliki dasar hukum untuk mengeluarkan izin (dan kemudian mencabutnya/mengatur ulang) Bandara IMIP. Dari sisi regulasi penerbangan sipil (safety, security teknis), bandara ini legal di bawah pengawasan Otoritas Bandara Kemenhub.

​2. Batasan Operasi Internasional
​Pada umumnya, Bandara Khusus dilarang melayani penerbangan langsung dari dan/atau ke luar negeri, kecuali dengan ketentuan khusus dari Menteri Perhubungan.

​Implikasi Konflik: Permasalahan muncul ketika Kemenhub memberikan izin operasional terbatas untuk penerbangan luar negeri (KM 38 Tahun 2025). Status ini secara otomatis meningkatkan risiko keamanan dan kedaulatan, yang seharusnya diimbangi dengan penguatan pengawasan lintas sektor (Bea Cukai, Imigrasi) sesuai amanat UU Penerbangan dan ICAO. Kegagalan menempatkan perangkat negara pasca-pemberian izin internasional ini adalah kelalaian implementasi regulasi.

​3. Wewenang Pertahanan dan Keamanan
​Pasal 5 UU Penerbangan: Menyebutkan bahwa Pemerintah melaksanakan wewenang dan tanggung jawab pengaturan ruang udara untuk kepentingan penerbangan, perekonomian nasional, pertahanan, dan keamanan negara.

*​Implikasi Menhan:* Pasal ini memberikan landasan hukum bagi Menhan untuk menyoroti Bandara Khusus sebagai bagian dari kepentingan pertahanan dan keamanan dan menuntut kehadiran negara yang utuh (TNI/Polri) di lokasi strategis tersebut.
​
III. *Perspektif Sistem Transportasi Nasional (Sistranas)*
​Sistranas menekankan integrasi dan dukungan transportasi terhadap pembangunan nasional.

​1. Mendukung Perekonomian vs. Keamanan
​Sistranas bertujuan untuk mewujudkan transportasi yang handal dan berkesinambungan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi. Bandara Morowali dibangun untuk mendukung Objek Vital Nasional (industri nikel).
​Implikasi: Regulasi harus menciptakan keseimbangan antara kemudahan dan efisiensi logistik (tujuan Kemenhub) dan jaminan keamanan aset strategis (tujuan Kemenhan). Polemik ini menunjukkan bahwa fokus pada efisiensi ekonomi telah menyebabkan oversight pada dimensi keamanan dan kedaulatan.

​2. Sinkronisasi Antar Lembaga
​Sistranas menuntut adanya koordinasi dan sinergi yang baik antara kementerian/lembaga.
​Implikasi: Kasus Morowali adalah kegagalan dalam koordinasi. Ketika Kemenhub mengeluarkan izin internasional, mekanisme otomatis untuk menempatkan personel Bea Cukai, Imigrasi, dan TNI/Polri tidak berjalan efektif atau tidak dipersyaratkan secara ketat dalam izin tersebut, sehingga terjadi tumpang tindih perspektif dan kekosongan pengawasan di lapangan.

​Polemik ini bukan tentang apakah Bandara Morowali ilegal (Kemenhub menegaskan legalitasnya sebagai bandara khusus), tetapi tentang implementasi regulasi pengawasan lintas sektor.
​Masalah utamanya adalah pergeseran status fungsional bandara (dari domestik industri murni ke domestik dengan izin internasional terbatas) yang tidak diiringi penyesuaian regulasi kedaulatan perbatasan dan pengawasan keamanan secara cepat dan terintegrasi, yang mana hal ini diamanatkan oleh ICAO dan UU Penerbangan itu sendiri.

Solusinya harus berfokus pada integrasi Tupoksi Kemenhub dan Kemenhan dalam satu regulasi payung untuk Obvitnas.

​V. *Kesimpulan dan Rekomendasi*

1.Kesimpulan :​Polemik Bandara Morowali bukan hanya tentang legalitas, melainkan tentang integrasi pengawasan negara di aset-aset strategis swasta. Kemenhub telah menjalankan Tupoksinya dalam aspek regulasi penerbangan, namun temuan Menhan menyoroti kurangnya sinkronisasi lintas kementerian dalam aspek kedaulatan.

2.​Rekomendasi:
a.Revisi Regulasi Bandara Khusus: Pemerintah perlu merevisi atau mengeluarkan Peraturan Presiden/Peraturan Pemerintah baru yang secara tegas mengatur kehadiran dan fungsi wajib dari instansi lintas sektor (Kemenkeu/Bea Cukai, Kemenkumham/Imigrasi, TNI/Polri) di setiap Bandara Khusus yang berlokasi di Obvitnas, terlepas dari klasifikasi penerbangannya (domestik atau internasional).

b.​Audit Lintas Sektor: Dilakukan audit total terhadap seluruh Bandara Khusus di Indonesia oleh tim gabungan Kemenhub, Kemenhan/TNI, Kemenkeu, dan Imigrasi untuk memastikan kepatuhan ganda: penerbangan sipil dan keamanan/kedaulatan nasional.

c.​Penguatan Koordinasi: Dibentuk mekanisme koordinasi permanen (misalnya Satuan Tugas Pengawasan Obvitnas Transportasi) yang melibatkan Menhan dan Menhub untuk memantau objek vital secara berkala, memastikan bahwa izin regulasi transportasi selaras dengan kebutuhan pertahanan dan kedaulatan.
______________

Bengkulu,  28 November 2025 – Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO Indonesia) dan Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (PRIMA) secara resmi mendesak Kepolisian Daerah (Polda) Bengkulu untuk segera mengambil tindakan hukum yang tegas terhadap oknum awak media di balik penayangan berita yang dinilai telah mencemarkan nama baik kedua organisasi tersebut. (28/2/11/2025).

Desakan ini menyusul publikasi berita oleh SCM News pada 26 November 2025, berjudul “Skandal Rekaman 6 Menit, Dugaan Jebakan Terstruktur Seret Politisi, Yayasan dan Wartawan.”

Pelanggaran Serius Etika Jurnalistik

Menurut pernyataan IWO Indonesia dan PRIMA, artikel yang dimaksud memuat informasi yang tidak akurat dan secara tidak sah mencatut nama pihak-pihak penting dari kedua organisasi tanpa otorisasi yang jelas. Tindakan ini dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap Undang-Undang Pers dan prinsip-prinsip etika jurnalistik.

“SCM News telah melakukan tindakan yang tidak profesional dan tidak bertanggung jawab. Kami menuntut agar Polda Bengkulu segera menyelidiki dan mengambil tindakan tegas terhadap awak media yang bertanggung jawab atas penayangan berita yang merugikan ini,” tegas Ali Sopyan, Wakil Ketua Umum IWO Indonesia.

Senada dengan IWO Indonesia, PRIMA juga menilai bahwa tindakan SCM News merupakan ancaman serius terhadap kredibilitas pers dan etika profesi.

“Kami mendukung penuh langkah hukum untuk menindak tegas oknum yang telah merusak reputasi organisasi kami. Kebebasan pers harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab, bukan untuk menyebarkan informasi tanpa verifikasi yang mencemarkan nama baik,” tambah Jhon, Sekretaris Jenderal PRIMA.

Permohonan Maaf Dianggap Tidak Cukup

Pihak SCM News diketahui telah merespons desakan ini dengan mengeluarkan pernyataan permohonan maaf dan koreksi. Dalam pernyataan tersebut, SCM News mengakui bahwa berita yang ditayangkan memuat informasi tidak akurat dan mencatut nama pihak tanpa otorisasi. Perusahaan juga menyatakan telah mengambil langkah-langkah internal untuk memperketat Standar Operasional Prosedur (SOP) redaksi, khususnya dalam proses verifikasi dan otorisasi penggunaan nama narasumber atau pihak terkait di masa mendatang.

Meskipun ada permohonan maaf, IWO Indonesia dan PRIMA menyatakan bahwa upaya tersebut tidak cukup untuk memulihkan kerugian nama baik yang telah terjadi.

“Permohonan maaf dan koreksi adalah satu hal, tetapi penegakan hukum adalah hal lain. Kami menuntut agar Polda Bengkulu segera mengambil tindakan tegas terhadap awak media yang bertanggung jawab dan memastikan bahwa keadilan ditegakkan. Kasus ini harus diusut tuntas agar menjadi pelajaran bagi seluruh insan pers mengenai pentingnya akurasi dan etika,” tutup Ali Sopyan.

Tim Prima

Oleh : Dr Datep Purwa Saputra.

​Komando Resimen Mahasiswa Indonesia, disingkat Komenwa Indonesia (KI), berdiri teguh sebagai organisasi yang bukan hanya menjaga masa depan, tetapi juga memelihara dan mewarisi nilai-nilai kejuangan yang lahir dari sejarah kemerdekaan bangsa.

Komenwa adalah wadah Mahasiswa dan para senior Menwa dalam rangka “Bela Negara” di mana bertekad untuk melanjutkan semangat juang dari nilai nila jiwa kepahlawanan TRIP/TP/TGP (Tentara Republik Indonesia Pelajar/Tentara Pelajar/Tentara Genie Pelajar) dan CM (Corps Mahasiswa) dalam merebut dan mempertahankan Kemerdekaan Indonesia.

Komenwa Indonesia komitmen akan terus menghidupkan nilai kejuangan para pahlawan bangsa yang dituangkan dalam dokrin WCDS yang tetapkan oleh Jendral Besar A.H Nasution tahun 1959.

​Komenwa Indonesia adalah penerus estafet komitmen kebangsaan, menjadikannya organisasi yang tegak lurus pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Akar historis ini memberikan Komenwa Indonesia memiliki landasan moral dan disiplin yang tak tertandingi, menjadikannya garda terdepan Bela Negara kaum terpelajar dalam pertahanan nirmiliter.

​Dengan fondasi sejarah yang kuat, Komenwa Indonesia memiliki fokus yang jelas dan tidak mudah teralihkan.

Komenwa Indonesia akan terus maju ke depan, melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi sambil menanamkan jiwa patriotisme dalam menumbuhkan Korsa sejati WCDS..

*Komenwa Indonesia tetap teguh pada WCDS*

Komenwa Indonesia, berdiri sebagai organisasi kader bangsa yang kuat dan teguh, dengan landasan doktrin utama Widya Castrena Dharma Siddha (WCDS), yang berarti Penyempurnaan Pengabdian Ilmu Pengetahuan melalui Olah Keprajuritan.
​Doktrin ini memastikan bahwa Komenwa tidak hanya menghasilkan akademisi yang cerdas, tetapi juga patriot yang disiplin, memadukan kecerdasan kampus dengan semangat juang dalam pengabdian pada bangsa dan negara. Prinsip ini berakar kuat pada nilai-nilai kejuangan para Pahlawan Kemerdekaan seperti TRIP/TP/TGP dan CM menjadikan Komenwa pewaris sah dari tradisi pengorbanan dan kepemimpinan di kalangan pemuda terpelajar.

​Komenwa Indonesia berkomitmen tegak lurus pada Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), ideologi Pancasila, dan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945).
​Dengan berpegang pada WCDS, Komenwa memiliki visi yang tinggi dan jelas. Organisasi ini terus maju ke depan, fokus pada pengamalan ilmu (Widya) dan penguatan fisik-mental atau keprajuritan yang di dalamnya terkandung makna kejujuran dan tanpa pamrih (Castrena) untuk mencapai pengabdian sempurna pada Bangsa dan Negara. (Dharma Siddha).

​Komenwa Indonesia menganut filosofi: “Ibarat elang diganggu gagak, elang akan terbang terus ke atas sampai gagak itu jatuh dengan sendirinya karena kehabisan napas.”
​”Elang” adalah representasi Komenwa, yang didorong oleh doktrin WCDS untuk selalu mencapai ketinggian (tingkat kompetensi dan pengabdian) yang maksimal. “Gagak” adalah segala bentuk gangguan, kepentingan sempit, atau polemik yang tidak relevan dengan misi besar penyempurnaan ilmu pengetahuan dan ilmu keprajuritan.

Komenwa tidak akan membuang energi untuk melayani gangguan; ia akan terus naik ke level yang lebih tinggi, mengukuhkan diri sebagai komponen Pendukung pertahanan negara dalam memperkuat Komponen Utama (TNI) yang terpercaya, membiarkan segala intrik yang dangkal sirna karena tidak mampu mengejar komitmen dan fokus Komenwa WCDS yang sejati.

*Komenwa ​Lebih Dari Sekadar organisasi kampus.*
Komenwa Indonesia memposisikan diri sebagai komponen pendukung dalam memenuhi hak dan kewajiban warga negara dalam bela negara, sesuai amanat UUD NRI 1945 Pasal 27 ayat (3). Komenwa berperan strategis dalam melaksanakan pertahanan negara sesuai Pasal 30 ayat (1) sebagai bagian integral dari Sistem Pertahanan dan Keamanan negara dalam rangka Sistim Pertahanan Rakyat Semesta (Sishankamrata).
​Peran ini diperkuat melalui:
Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara.
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Sumber Daya Nasional (PSDN) untuk Pertahanan Negara dan
​Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2021.

​Komenwa Indonesia terus maju ke depan, fokus pada pengamalan ilmu dan keprajuritan untuk menghasilkan kader yang siap diaktivasi sebagai komponen cadangan atau pendukung, kapan pun negara membutuhkan.

*Catatan Sejarah Pengabdian Komenwa Indonesia Pada Bangsa dan Negara.* Jejak Sejarah Pengabdian Bela Negara
​Peran pertahanan negara oleh Komenwa Indonesia bukanlah sekadar rencana masa depan, melainkan sebuah tradisi sejarah yang telah dilaksanakan secara nyata sejak masa kemerdekaan mempertahankan kemerdekaan dan mengisi kemerdikaan.

Komenwa adalah pewaris langsung pengabdian patriotik yang dilakukan oleh para pendahulu:
​TRIP/TP/TGP dan CM: Pelajar dan mahasiswa ini membentuk tulang punggung perjuangan fisik kemerdekaan, membuktikan bahwa kaum terpelajar adalah komponen tempur yang vital.

*​Operasi Militer:* Anggota Komenwa (yang saat itu dikenal dengan nama Wajib Latih/Wala) turut serta aktif dalam pengabdian bela negara, termasuk keterlibatan dalam Tri Komando Rakyat (Trikora) untuk pembebasan Irian Barat dan Dwi Komando Rakyat (Dwikora).

*​Penumpasan Ancaman:* Komenwa juga terlibat dalam operasi penumpasan pemberontakan, seperti melawan DI/TII dan berperan penting dalam menghancurkan gerakan pengkhianatan G30S/PKI.

*​Misi Perdamaian Internasional dan Domestik:* Pengabdian dilanjutkan dengan keterlibatan dalam operasi di Timor Timur dan bahkan misi pengabdian hingga ke Timur Tengah, menunjukkan kesediaan Komenwa untuk berkorban demi kepentingan negara, di dalam maupun luar negeri.

​Komenwa Indonesia adalah perwujudan nyata dari sinergi antara intelektualitas dan keprajuritan untuk NKRI dan untuk Perdamaian Dunia.

*Catatan :*
Penulis adalah mantan Direksi BUMN (Gol IV E) sekarang sebagai Dosen (Lektor Kepala) dan mantan Kasmenwa Jayakarta th 1984-1987, Danmenwa Jayakarta th 2005-2007,
Waketum IARMI 2010-2015, Ketua IARMI DKI th 2017-2021 dan 2021 sd sekarang sebagai Dankomenwa Indonesia.