LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Ketua Ikatan Kesejahteraan Keluarga TNI (IKKT) Pragati Wira Anggini (PWA) Gabungan II Irjen TNI diserahterimakan dari Ny. Nita Angkasa Dipua kepada Ny. Etta Suhartono dihadapan Ketua Umum (Ketum) IKKT PWA Ny. Vero Yudo Margono bertempat di Aula Cut Nyak Dhien Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Jum’at (29/9/2023).

Dalam sambutannya, Ketum IKKT menyampaikan bahwa serah terima jabatan adalah hal yang biasa di lingkungan TNI dan ini merupakan konsekuensi dari rotasi penugasan suami dan ini juga merupakan momentum bagi berlangsungnya penyegaran dalam rangka meningkatkan kinerja organisasi. “Semua ini tentunya untuk membuat roda organisasi IKKT Pragati Wira Anggini tetap berputar dan bergerak maju sehingga program kerja tetap terlaksana sesuai dengan yang diharapkan,” ucapnya.

Ny. Vero Yudo Margono menambahkan bahwasannya dalam memajukan dan meningkatkan organisasi banyak kendala dan hambatan, namun berkat kerjasama yang baik antar pengurus maka semua tugas yang diberikan dapat diselesaikan dengan baik dan lancar. ”Dan kepada segenap pengurus IKKT Pragati Wira Anggini marilah kita tingkatkan kerjasama dan soliditas dengan dilandasi rasa kekeluargaan dan kebersamaan. Dengan kerjasama yang baik maka seberat apapun tugas yang diberikan kepada kita akan terasa semakin ringan dan cepat diselesaikan dengan sebaik-baiknya,” harapnya.

Pada kesempatan yang sama, Ketum IKKT PWA juga memimpin Serah Terima Jabatan Pengurus Pusat IKKT PWA diantaranya Anggota Urusan Organisasi dari Ny. Indah Mauriadi kepada Ny. Ella Bakhrong dan Urusan Penerangan dari Ny. Shinta Sugiyono kepada Ny. Denok Teguh Pudji Raharjo.

Turut hadir pada acara tersebut, diantaranya para Kethar IKKT, pembina harian IKKT PWA Gabungan II Itjen TNI, Ketua IKKT PWA CBS I-XX, Ketua IKKT PWA Penghubung 1-11 serta seluruh Pengurus IKKT Pusat.

Red: Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

(Puspen TNI). Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M. memimpin Upacara Serah Terima Jabatan (Sertijab) Inspektur Jenderal (Irjen) TNI dari Laksdya TNI Dr. Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr.Opsla. kepada Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr.(Han), bertempat di Aula Gatot Soebroto Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Jumat (29/9/2023).

Pelaksanaan sertijab berdasarkan Keputusan Panglima Tentara Nasional Indonesia Nomor Kep/1111/IX/2023 tanggal, 27 September 2023 tentang pemberhentian dari dan pengangkatan dalam jabatan di lingkungan Tentara Nasional Indonesia.

Laksdya TNI Dr. Angkasa Dipua, S.E., M.M., M.Tr.Opsla., menjadi Pati Mabes TNI AL (dalam rangka pensiun), sedangkan Letjen TNI (Mar) Suhartono, M.Tr. (Han) sebelumnya dari Dankodiklatal selanjutnya dipercayakan menjabat Irjen TNI.

Serah terima jabatan ditandai dengan pengambilan sumpah jabatan oleh Panglima TNI dilanjutkan dengan penandatanganan pakta integritas yang disaksikan oleh Kababinkum dan Kaorjen TNI.

Usai acara serah terima jabatan Panglima TNI menyerahkan cendramata kepada pejabat lama dan ucapan selamat kepada pejabat baru serta diakhiri dengan ramah tamah.

Turut hadir pada acara Sertijab diantaranya Pangkogabwilhan I, II dan III, Pejabat Utama Mabes TNI, Ketua Umum Dharma Pertiwi dan Pengurus inti IKKT PWA dan istri pejabat yang melaksanakan Sertijab.

Red:: Kabidpenum Puspen TNI, Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Jakarta-.Di era transformasi digital, media komunikasi telah berkembang pesat dan arus informasi sangat mudah didapat melalui berbagai platform media. Oleh karena media informasi diakses tanpa batas, tanpa latar, dan tanpa kenal waktu, tidak semua informasi yang berkembang dapat menguntungkan kita baik secara pribadi maupun institusi. Kita sebagai institusi harus beradaptasi dengan perkembangan tersebut.

Jaksa Agung ST Burhanuddin secara khusus menyampaikan kepada jajaran Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum) dan jajaran di daerah bahwa kita mempunyai tugas yang tidak hanya menyebarkan/menulis berita sehari-hari, tetapi juga mengakselerasi berbagai informasi dan tren positif bagi Kejaksaan. Selain itu, seluruh jajaran juga harus memiliki strategi, memiliki landasan, dan kemampuan dalam mengolah informasi.

Menurut Jaksa Agung, pola komunikasi tradisional dan konvensional sudah tidak bisa lagi dipertahankan, kita harus memulai era baru yaitu digitalisasi informasi. Perubahan tersebut membuat kita mawas diri, dewasa dalam menyikapi setiap informasi, dan bijak dalam menggunakan berbagai platform media.

“Kita tidak boleh alergi dengan kritik dan saran. Jadikan keduanya sebagai bahan introspeksi dan evaluasi karena media dan masyarakat hanya butuh konsistensi, transparansi dan kecepatan dalam pemeberitaan. Membangun narasi yang positif menjadi suatu keharusan dalam menyampaikan informasi,” Ucapnya Jaksa Agung melalui siaran Persnya di Jakarta Selatan,(30/09/2023).

Jaksa Agung juga menyampaikan bahwa terkadang informasi negatif pun dapat berdampak positif, karena dapat mendeteksi sejak dini suatu peristiwa yang akan terjadi di masa mendatang. Peranan strategi Puspenkum juga tidak terlepas dari publikasi yang masif dari berbagai platform media. Strategi tersebut berpengaruh signifikan dalam membranding institusi melalui kemasan/penyampaian yang baik.

Hal-hal tersebut dibuktikan dengan dikeluarkannya Peraturan Jaksa Agung RI Nomor: PER-001/A/JA/01/2008 tentang Ketentuan Pemeberitaan melalui Media Massa di Lingkungan Kejaksaan RI dan Keputusan Jaksa Agung RI Nomor: 158 Tahun 2023 tentang Tim Optimalisasi Pemberitaan di lingkungan Kejaksaan RI. Kedua peraturan tersebut menunjukkan komitmen Jaksa Agung bahwa kinerja Kejaksaan harus dipublikasi secara terus menerus agar sampai ke masyarakat.

“Kinerja dengan publikasi adalah suatu keniscayaan, masyarakat harus tahu kerja dan kinerja Kejaksaan, agar masyarakat dapat mengkritisi dan dapat menerima manfaatnya,” ujar Jaksa Agung.

Jaksa Agung ST Burhanuddin selalu menegaskan agar seluruh satuan kerja dapat menjalin komunikasi yang baik dengan awak media. Selain itu, Jaksa Agung meminta agar meningkatkan pelayanan publik yang mudah, cepat, tepat dan transparan dalam membangun berbagai platform media guna memudahkan akses informasi kepada media dan masyarakat. (Red).

Jakarta-,Kejaksaan Agung RI melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) melakukan Pemeriksaan terhadap 4 orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022.

Hal ini di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr Ketut Sumedana melalui siaran persnya di Kantor KeJaksaan Agung RI
Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jum’at (29/09/2023).

“Hari ini Tim Penyidik KeJaksaan Agung RI Telah melakukan pemeriksaan terhadap 4 Saksi Terkait Perkara Dugaan Korupsi Komoditi Emas Tahun 2010 s/d 2022, terangnya Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana kepada Wartawan”.

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa ke empat saksi yang diperiksa tersebut yaitu:
1) EEL selaku Pemilik Toko Aneka Logam.
2) HKT selaku Pemilik Toko Emas.
3) ACN selaku Pemilik Toko Emas.
4) JT selaku Direktur TM Cahaya Matahari.

Lebih lanjut Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana mengatakan bahwa keempat orang saksi diperiksa tersebut terkait penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pengelolaan kegiatan usaha komoditi emas tahun 2010 s/d 2022.

Tambahnya Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana mengatakan bahwa
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (Red).

Jakarta: Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) menggandeng para ulama untuk meredam isu-isu negatif yang berkaitan dengan Pemilu 2024. Salah satunya yakni ustaz kondang, Das’ad Latif.

Polri berupaya menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan mencegah polarisasi yang kemungkinan terjadi pada saat Pemilu 2024 mendatang. Pasalnya, akan banyak isu-isu SARA dan juga provokasi di media sosial yang dapat mengganggu persatuan dan kesatuan Bangsa

Sebagai perwakilan dari Polri, Wakabareskrim Irjen Asep Edi Suheri menemui Ustaz Das’ad Latif di bilangan Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (28/9/2923) kemarin. Jenderal bintang dua yang mendapat amanat sebagai Kepala Operasi Nusantara Cooling System’ (Kaops NCS) meminta petuah dari ustaz yang berasal dari Makassar, Sulawesi Selatan.

“Alhamdulillah, Ustaz Das’ad Latif bersedia membantu tugas Polri,” kata Irjen Asep Edi dalam keterangannya, Jumat (29/9/2023).

Selain itu, Asep menuturkan, bahwa Ustaz Das’ad Latif juga bersedia melakukan safari dakwah. Bahkan, akan menjembatani dengan tokoh-tokoh agama lainnya untuk membantu tugas Polri dalam cooling system.

“Ustaz juga akan berdakwah dan menjembatani dengan tokoh-tokoh agama di wilayah yang menjadi atensi dan eskalasi tinggi terkait kerawanan dalam rangkaian Pemilu 2024,” tandasnya.

Irjen Asep juga berharap kepada masyarakat Indonesia untuk menjaga persatuan dan kesatuan, kendati berbeda pilihan dalam Pemilu 2024 mendatang.

Red”

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo membuktikan komitmennya menindaklanjuti instruksi dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk memberangus seluruh mafia sepak bola di Indonesia. Hal itu dilakukan demi menciptakan iklim persepakbolaan yang bersih bebas dari praktik pengaturan skor (match fixing).

Komitmen itu terbukti dari penegakan hukum yang dilakukan oleh Satuan Tugas (Satgas) Anti-Mafia Bola. Dalam hal ini, telah ditetapkan enam orang tersangka kasus dugaan suap terkait pengaturan pertandingan Liga 2.

“Dari hasil penyidikan, penyidik telah memperoleh bukti yang cukup. Maka ditetapkan enam orang sebagai tersangka,” kata Kasatgas Anti-Mafia Bola Polri Irjen Asep Edi Suheri dalam jumpa pers di Gedung Bareskrim Polri, Jakarta Selatan, Rabu, 27 September 2023.

Keenam tersangka itu adalah, K selaku LO wasit, A selaku kurir pengantar uang, R sebagai wasit tengah, T selaku asisten wasit 1, R asisten wasit 2 dan A yang merupakan wasit cadangan.

Untuk terus menciptakan iklim sepak bola Indonesia yang bebas dari mafia, kata Asep, Satgas tersebut terus melakukan analisis terhadap sejumlah pertandingan baik yang sudah berjalan maupun berlangsung.

Tak hanya itu, Asep menekankan, proses penegakan hukum ini sendiri hasil dari sinergitas antara Polri dan Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia (PSSI). Pasalnya, organisasi sepak bola tanah air itu menyampaikan laporan dari Sport Radar Intelligence dan Investigation dari FIFA yang diserahkan pada tanggal 24 Juni 2023.

Dalam standar internasional, FIFA menggunakan jasa dari Sport Radar untuk menganalisa dan mengumpulkan data intelijen terkait dugaan match fixing.

“Dalam laporan tersebut, terjadi match fixing pada pertandingan dari tahun 2018 sampai dengan 2022. Tidak menutup kemungkinan prakfik seperti itu masih terjadi di tahun 2023. Dikarenakan target tersebut masih diduga masih berkecimpung dalam kegiatan persepakbolaan Indonesia sampai saat ini,” ujar Asep.

Masih dalam laporan yang sama, Asep mengungkapkan bahwa, terdapat wasit terindikasi terlibat dalam praktik match fixing pada pertandingan Liga 2 antara klub X dan klub Y pada November 2018.

Menerima laporan tersebut, Satgas Anti-Mafia Bola bergerak cepat melalui laporan polisi bernomor LP/A/15/IX/2023/SPKT.DITTIPIDSIBER/BARESKRIM POLRI per tanggal 5 September 2023.

Selanjutnya, Satgas Anti-Mafia Bola Polri pun telah melakukan pemeriksaan terhadap 15 orang saksi yang berasal dari pihak klub, wasit yang terlibat dalam pertandingan, pengawas pertandingan, pihak-pegawai hotel, panitia penyelenggara pertandingan dan Komdis PSSI. Tak hanya itu, penyidik juga telah meminta keterangan dari enam ahli pidana.

Dari rangkaian tersebut, Asep menyatakan, pihaknya menemukan fakta modus operandi yang dilakukan pihak klub untuk melobi perangkat wasit guna memenangkan pertandingan salah satu klub dengan iming-iming uang.

“Pihak klub memberikan uang sebesar Rp100 juta ke para wasit di hotel tempat menginap dengan maksud agar klub X menang melawan klub Y. Menurut keterangan klub mereka sudah mengeluarkan uang kurang lebih sekitar Rp1 miliar untuk melobi wasit di sejumlah pertandingan. Klub yang diduga terlibat masih aktif dalam pertandingan liga 1. Akan tetapi hal tersebut masih akan kami telusuri dan dalami,” papar Asep.

Atas perbuatannya, untuk tersangka K dan A dijerat dengan Pasal 2 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Dengan ancaman pidana selama-lamanya lima tahun dan denda sebanyak-banyakny Rp15 juta.

Sedangkan tersangka, R, T, R, dan A disangka melanggar Pasal 3 UU Nomor 11 Tahun 1980 Tentang Tindak Pidana Suap Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1. Dengan ancaman pidana selama-lamanya tiga tahun dan denda sebanyak-banyaknya Rp15 juta.

Red”