LIN-RI.COM

Dalam beberapa waktu terakhir ini Penyidik Tindak Pidana Korupsi Kejaksaan Agung banyak menindak perkara tindak pidana korupsi di sektor pertambangan. Ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara merupakan administrative penal law (sanksi pidana pada hukum administrasi) yang sifatnya memperkuat ketentuan-ketentuan administrasi di sektor pertambangan sehingga dapat dilaksanakan sesuai harapan.
Dalam hukum positif penindakan terhadap administrative penal law di sektor pertambangan dilakukan oleh Penyidik Polri dan PPNS, namun adakalanya dalam praktek baik Penyidik di Kejaksaan RI, Polri maupun KPK menindak perbuatan-perbuatan melawan hukum di sektor pertambangan dengan menggunakan instrumen UU tndak pidana korupsi.
Prof. Suparji Ahmad, Guru Besar Hukum Pidana Universitas Al-Azhar, mengatakan berdasarkan azas systematische specialiteit dan azas logische specialiteit pada kondisi tertentu perbuatan-perbuatan pidana di bidang administrasi dapat ditindak dengan tindak pidana korupsi karena alasan adanya tindakan koruptif dalam proses operasional pertambangan, misalnya adanya suap menyuap, persekongkolan penyelenggara negara dan pihak swasta, dan niat jahat dalam pengurusan ijin serta perbuatan tersebut telah mengakibatkan kerugian keuangan negara yang besar, yang itu tidak mungkin ditangani dengan administrasi penal law.
Selanjutnya Prof.Suparji Ahmad menegaskan bahwa penerapan tindak pidana korupsi baik oleh Penyidik Kejaksaan RI, Polri maupun KPK dapat dilakukan dan memang aparat penegak hukum tersebut berwenang untuk itu, jadi menurut hemat Prof.Suparji Ahmad tidak mungkin masing-masing lembaga tersebut saling caplok kewenangan.
Prof. Suparji Ahmad bahkan mengharapkan agar penegak hukum baik Kejaksaan RI, Polri maupun KPK bisa bersinergi dan berkolaborasi untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi di sektor pertambangan, karena terbukti di sektor pertambangan itulah yang banyak menimbulkan kerugian keuangan negara yang besar dan hanya menguntungkan segelintir pihak-pihak tertentu.

Red”

Jakarta – Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora), Ario Bimo Nandito Ariotedjo, menghadiri Perayaan Hari Afrika (Africa Day) tahun 2024. Acara yang berlangsung di Ballroom Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, pada Jumat, 31 Mei 2024, itu berlangsung sangat meriah. Tidak kurang dari 1000 undangan menghadiri acara yang dimulai pada pukul 19.00 WIB ini.

Menpora Ariotedjo hadir pada acara yang diikuti para duta besar negara-negara Afrika untuk Indonesia itu dalam kapasitas mewaliki Pemerintah Republik Indonesia. Selain Menpora, hadir juga Wakil Ketua MPR RI, Muhammad Hidayat Nur Wahid, dan Wakil Ketua DPD RI, Sultan Bachtiar Najamudin.

Puluhan duta besar dan perwakilan kedubes negara sahabat non-Afrika juga terlihat hadir dalam acara yang dikemas dengan suasana santai dan penuh persahabatan itu. Mereka antara lain Duta Besar Kesultanan Oman, H.E. Mohamad Ahmed Salim Al-Shanfari; Wakil Duta Besar Rusia, H.E. Veronika Novoseltseva; Sekretaris Pertama Kedubes Ukraina, H.E. Svitlana Bondarenko; dan Duta Besar Palestina, H.E. Zuhair S.M. Alshun.

Duta Besar Kerajaan Maroko, H.E. Ouadia Benabdellah, yang merupakan Ketua Persatuan Diplomat Negara-negara Afrika, menjadi tuan rumah dalam perhelatan tahunan tersebut. Dalam sambutannya, Dubes Ouadia Benabdellah menyampaikan sangat berterima kasih, tidak hanya atas kehadiran para undangan, tapi juga atas dukungan semua pihak dalam memperkokoh persatuan dan kerjasama antara negara-negara Afrika serta hubungan yang harmonis negara-negara tersebut dengan Indonesia.

Sementara itu, Menpora Ariotedjo menyatakan bahwa Pemerintah Indonesia sangat mendukung berbagai program kerjasama yang sudah terbina dan akan dilaksanakan oleh negara-negara di Benua Afrika ini dengan Indonesia. Berbagai kerjasama tersebut patut diapresiasi dan akan ditingkatkan di masa mendatang, baik dalam hal perluasan bidang kerjasama maupun volume yang signifikan.

Usai penyampaian pidato Ariotedjo, acara yang diawali dengan mendengarkan lagu mars Persaudaraan Afrika dan lagu kebangsaan Indonesia Raya itu, dilanjutkan dengan pemotongan kue Africa Day dan foto bersama para duta besar negara-negara Afrika. Ratusan wartawan dan pewarta serta para undangan antusias mengabadikan momen istimewa tersebut.

Acara ini kemudian ditutup dengan resepsi makan malam bersama dan penyajian berbagai atraksi hiburan, berupa tari-tarian, musik dan lagu. Berbagai menu tradisional dari berbagai negara Afrika disajikan dalam event itu, seperti Couscous dari Maroko, Shakshouka dari Libya, dan Sadza dari Zimbabwe.

Di luar Ballroom tempat acara, dipamerkan berbagai produk kerajinan dan hasil karya serta benda-benda khas dari masing-masing negara Afrika. Selain itu, berbagai poster, buku, banner, dan bermacam media informasi dipajang di setiap stand masing-masing negara untuk dilihat dan dinikmati para pengunjung. Di stand Kedubes Maroko misalnya, selain memajang foto Raja Maroko, H.H. King Muhammad VI, juga dipamerkan belasan exemplar buku berjudul “Indonesia-Maroko: Lebih dari Sekadar Persahabatan” hasil kerjasama Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) dengan Kedutaan Besar Maroko belasan tahun lalu.

Di antara undangan yang hadir dari kalangan umum, terlihat antara lain Sultan Sepuh Aloeda II Keraton Kasepuhan Cirebon, Y.M. R. H. Rahadjo Djali bersama istri; Staf Ahli Ketua Umum Partai Hanura, Eduardus Lemanto, yang mewakili Ketum Hanura, Y.M. Oesman Sapta Oedang; dan Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, bersama istri. Acara yang dipercayakan penyelenggaraannya kepada Ambassador Indonesia, H.E. Nico Barito, ini berlangsung sukses dan aman dari awal hingga akhir acara. (APL/Red)

Baru-baru ini publik dihebohkan dengan terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat. PP ini merupakan penjabaran lebih lanjut dari Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Tabungan Perumahan Rakyat (UU Tapera). Lalu, apa sebenarnya Tapera dan mengapa menjadi heboh?

Tapera adalah penyimpanan yang dilakukan oleh peserta secara periodik dalam jangka waktu tertentu yang hanya dapat dimanfaatkan untuk pembiayaan perumahan dan/atau dikembalikan berikut hasil pemupukannya setelah kepesertaan berakhir. Yang menjadi Peserta Tapera adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia paling singkat 6 (enam) bulan yang telah membayar simpanan. Berdasarkan Pasal 7 UU Tapera, setiap pekerja dan pekerja mandiri yang berpenghasilan minimal UMR wajib menjadi peserta.

Besaran simpanan Tapera ditetapkan sebesar 3% dari gaji atau upah yang diterima oleh pekerja dengan komposisi sebesar 0,5% ditanggung oleh pemberi kerja dan 2,5% ditanggung oleh pekerja. Aturan ini diimplementasikan paling lambat 7 tahun sejak terbitnya PP Nomor 25 Tahun 2020 atau pada Tahun 2027.

Kemunculan Tapera ini menimbulkan penolakan baik dari kalangan pengusaha maupun pekerja. Dari sisi pengusaha merasa keberatan dengan kebijakan ini. Meskipun hanya menanggung 0,5% potongan itu tetap memberatkan perusahaan. Saat ini, beban yang ditanggung pelaku usaha berkisar 18,24-19,74%. Dari sisi pekerja, menyoroti sudah ba¬nyaknya potongan yang selama ini mengurangi upah bulanan mereka. Masyarakat yang terdaftar sebagai peserta BPJS memiliki kewajiban membayar iuran Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan Jaminan Hari Tua (JHT), BPJS Ketenagakerja¬an Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM).

Menurut Penulis, keberadaan Tapera ini perlu ditinjau ulang. Pasalnya, alih-alih memberikan jaminan dan kesejahteraan kepada masyarakat, program ini justru membebani pengusaha dan pekerja. Tapera ini sudah tidak sejalan dengan prinsip sebagai Tabungan itu sendiri. Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan menyatakan, “Tabungan adalah simpanan yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat tertentu yang disepakati, tetapi tidak dapat ditarik dengan cek, bilyet giro dan atau alat lainnya yang dipersamakan dengan itu”. Bagaimana disepakati jika sifat Tapera adalah wajib bagi semua pekerja?

Penulis berpendapat bahwa program Tapera ini dibuat tanpa melalui kajian yang matang. Program ini jelas tidak dibutuhkan oleh semua pekerja. Contohnya bagi pekerja yang sudah memiliki rumah atau sedang KPR. Apakah pekerja yang sudah memiliki rumah atau sedang KPR wajib mengikuti Tapera ini? Sekelas Menteri PUPR Basuki Hadimuljono pun tidak bisa menjawabnya ketika ditanya oleh awak media. Hal ini menunjukkan bahwa program Tapera belum memikirkan kondisi dan dampak yang mungkin ditimbulkan dalam pelaksanaannya.

Persoalan lain yang mungkin timbul adalah soal kepatuhan dalam menyetorkan dana Tapera. Dalam Pasal 20 PP Nomor 25 Tahun 2020 disebutkan bahwa, “Pemberi Kerja wajib menyetorkan Simpanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setiap bulan, paling lambat tanggal 10 (sepuluh) bulan berikutnya dari bulan Simpanan yang bersangkutan ke Rekening Dana Tapera.” Dengan sistem demikian, sangat mungkin banyak pengusaha yang tidak patuh atau tidak tertib untuk menyetorkan simpanan. Apakah supaya tertib akan diberikan sanksi? Hal ini tentu akan menjadi polemik baru karena ketidakpatuhan dalam menyetor simpanan dikategorikan sebagai pelanggaran yang dapat dikenakan sanksi.

Penulis menilai sebaiknya program Tapera ini ditinjau ulang. Kalaupun tetap akan berjalan, jangan menjadi suatu kewajiban bagi pekerja. Sebab pada prinsipnya setiap orang memiliki prioritas dan kebutuhan yang berbeda-beda.

Penulis: Vincent Suriadinata, SH., MH.
Managing Partner Mustika Raja Law Office

Tim Penerangan dan Penyuluhan Hukum pada Pusat Penerangan Hukum (Puspenkum)
Kejaksaan Agung telah melaksanakan kegiatan Penyuluhan Hukum dengan tema “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Keuangan Negara” pada Selasa 28 Mei 2024 di Aula Pulau Weh Kantor Walikota Sabang.
Adapun kegiatan ini merupakan pelaksanaan tugas dan fungsi Kejaksaan Republik Indonesia di bidang ketertiban dan ketentraman umum, yakni dengan turut menyelenggarakan kegiatan peningkatan kesadaran hukum masyarakat sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI. Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Sabang Milono Raharjo, S.H., M.H. dalam sambutannya menyampaikan bahwa korupsi merupakan tantangan besar yang dihadapi oleh Indonesia, termasuk di tingkat daerah. Praktik korupsi dalam penyelenggaraan keuangan daerah tidak hanya merugikan keuangan daerah, tetapi juga menghambat pembangunan dan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. “Pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama kita bersama. Kepada seluruh peserta penyuluhan, saya mengajak semua pihak untuk aktif berpartisipasi dalam kegiatan ini. Manfaatkan kesempatan ini untuk berdiskusi, bertanya, dan menggali informasi sebanyakbanyaknya agar kedepan lebih siap dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab dengan integritas yang tinggi,” ujar Kajari Sabang. Kegiatan dilanjutkan dengan penyampaian materi oleh Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H. tentang pengertian korupsi secara harfiah, ciri-ciri korupsi, dan dampak dari korupsi. “Iman yang lemah, lemahnya penegakkan hukum, kurangnya sosialisasi tentang korupsi kepada masyarakat, kebutuhan (gaya hidup dan konsumtif), lingkungan yang mendukung budaya korupsi, ketidaktahuan dan ketidaktelitian menjadi faktor penyebab terjadinya korupsi,” ungkap Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum. Dalam materi yang disampaikannya, terdapat 8 (delapan) delik dalam tindak pidana korupsi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang harus diketahui dan dipahami bersama agar tidak terjerat atau terhindar dari perbuatan korupsi. Menurut Kepala Bidang Penerangan dan Penyuluhan Hukum, perlu adanya kebijakan penegakan hukum dalam pengelolaan keuangan desa dengan mengedepankan upaya preventif atau pencegahan dan menjadikan sarana hukum pidana sebagai ultimum remediumatau sarana terakhir melahirkan suatu kesepakatan antara Aparat Penegak Hukum (APH) dan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP), terutama terkait alur pengaduan masyarakat apabila ada indikasi tindak pidana korupsi dalam tata kelola pemerintahan baik kota maupun desa. “Jika Aparat Penegak Hukum (APH) menerima pengaduan terlabih dahulu, maka dapat berkoordinasi dengan Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) untuk dilakukan investigasi bila kesalahan secara administrasi bisa diselesaikan di inspektoratdengan pemberian sanksi administrasi, bila ada temuan tindak pidana korupsi di dalamnya maka diserahkan kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk ditindaklanjuti,” imbuhnya. Lebih lanjut Dr. Martha Parulina Berliana, S.H., M.H menyampaikan terkait konsep Pengelolaan Keuangan Negara (Public Financial Management/PMA) yaitu kontribusi dan peran dalam pengelolaan sumber daya keuangan di instansi masing-masing untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik (public service delivery) yang efektif sesuai kewenangan yang dimiliki dan sistem yang menaungi siklus anggaran tahunan. Hal itu bertujuan untuk memastikan bahwa belanja pemerintah telah direncanakan, dilaksanakan, dan dipertanggungjawabkan dengan baik serta telah diaudit oleh lembaga pemeriksa eksternal yang independen agar terciptanya tata kelola pemerintah yang kuat dan berkualitas (Good Governance). Kegiatan Penyuluhan Hukum yang dihadiri oleh Forkopimda, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hingga Perangkat Desa serta masyarakat penggerak Badan Usaha Milik Desa/ Gampong (BUMG) di Kota Sabang. Kegiatan ini mendapat sambutan yang antusias dari para peserta dan diakhiri dengan sesi tanya jawab dengan para peserta. (K.3.3.1)
Jakarta, 31 Mei 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menerima kunjungan kehormatan dari Chief Of Defence Staff Inggris Admiral Anthony David Radakin, bertempat di Kantor Subden Merdeka Barat. Pertemuan ini merupakan momen penting dalam kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Inggris, Kamis (30/05/2024).

Dalam pertemuan tersebut, membahas mengenai berbagai isu strategis, termasuk kolaborasi dalam latihan dan pengembangan teknologi militer. Keduanya juga membahas peluang untuk meningkatkan interoperabilitas dan pertukaran pengetahuan di bidang pertahanan.

Panglima TNI menyambut baik kunjungan Chief Of Defence Staff Inggris tersebut dan menekankan pentingnya kerjasama bilateral dalam menjaga stabilitas dan keamanan regional.

Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya kedua negara untuk memperkuat hubungan pertahanan dan memastikan keamanan di kawasan Indo-Pasifik. Dengan adanya kerjasama ini, diharapkan kedua negara dapat saling mendukung dan berkontribusi dalam menjaga perdamaian dan stabilitas di wilayah tersebut.

#tniprima
#profesional
#responsif
#integratif
#modern
#adaptif

Autentikasi:Kabidpeninter Puspen TNI Kolonel Cba Tedi Rudianto