LIN-RI.COM

JAKARTA | Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) lakukan kerjasama dengan PT Hans Mitra Solusindo (HMS) dan canangkan Gerakan Nasional Ekonomi Sirkular Hidup Sehat Ramah Lingkungan Minyak Jelantah Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia yang dilaksanakan di PG Center’s, Jakarta, pada Rabu ini (12/06/2024).

“Kerjasama Komite Ekonomi Rakyat Indonesia dan PT Hans Mitra Solusindo adalah tonggak ekonomi kerakyatan di seluruh Indonesia. Kegiatan ini menghasilkan nilai ekonomis minyak jelantah rakyat, UMKM, industri dan perusahaan sehingga mereka harap dapat mendongkrak kemajuan dan keunggulan ekonomi bangsa Indonesia, ”kata Ketua Dewan Pembina (Wanbin) KERIS, Irjen Pol. (Purn.) Dr. Ronny F. Sompie, SH., MH.

Untuk itu lanjut dia, KERIS akan lakukan safari ke Polri dan Pemerintah guna menyamakan pandangan perihal nilai tambah ekonomi jelantah, ditampung dan disalurkan bukan untuk tujuan negatif.

“KERIS juga terus bekerja serta mendorong milenial dan gen Z jadi pengusaha unggul sehingga Indonesia berhasil menjemput puncak demografi 2030-2040. “tegas Ronny Sompie usai mencoblos spanduk pencanangan Gernas Ekonomi sirkular KERIS dengan bambu runcing di Jakarta (12/6/2024).

Pada kesempatan yang sama, Ketua Umum KERIS dr. Ali Mahsun ATMO M Biomed menegaskan bahwa kesadaran masyarakat, UMKM, industri dan perusahaan untuk berperilaku hidup sehat sangat penting. Ia pun mengingatkan perihal menggoreng tidak lebih 3 kali untuk cegah penyakit degeneratif akibat asam lemak jahat (tak jenuh).

“Efektifitas tata kelola minyak jelantah harus diefektifkan guna peningkatan derajad kesehatan masyarakat dan lingkungan hidup, serta memberikan nilai tambah ekonomis bagi rakyat, UMKM, industri dan perusahaan. “Imbuh Ali Mahsun ATMO yang juga Ketua Umum APKLI-P dan Presiden KAI.

Dia merasa optimis bahwa Indonesia mampu menjemput puncak demografi 2030 dan transformasi jadi Negara maju 2045.

Lanjut Dokter Ahli Kekebalan Tubuh Lulusan FKUB Malang dan FKUI Jakarta, “Untuk itu, KERIS juga proaktif mensukseskan Program makan Bergizi Gratis, serta segera menyampaikan evaluasi dan rekomendasi solutif permodalan ekonomi rakyat UMKM ke pemerintah RI dibawah kepemimpinan Presiden Jenderal TNI Pur. H. Prabowo Subianto guna mendongkrak rasio wirausaha mapan Indonesia dari 3,04% (2023) jadi minimal 10-12% pada 2029, serta pertumbuhan ekonomi 7-8%, PDB naik 3 kali lipat (red: dari Rp 15 ribu jadi Rp 45 ribu trilyun) dengan tax ratio 18-20%.”

CEO PT HMS H. Hanafi menyampaikan terima kasih atas kesempatan kerjasama dengan KERIS. Ia menyebut kerjasama tersebut memaksimalkan potensi ekonomi sirkular minyak jelantah rakyat, UMKM Indonesia. “Pasar Eropa saja per bulan butuhkan 635 ribu ton,” tambah Hanafi.

Persoalan kesejahteraan rakyat, juga keunggulan ekonomi bangsa Indonesia menjadi tanggungjawab bersama. Hal itu juga disampaikan Ketua Umum Forum Wartawan Jaya (FWJ) Indonesia, Mustofa Hadi Karya atau yang biasa disapa Opan Gondrong paska penandatanganan MoU kerjasama KERIS dengan PT HMS.

“Bukan hanya rakyat, pengusaha dan UMKM, akan tetapi kesejahteraan wartawan juga harus diperhatikan. Bagaimana caranya? Dengan adanya program yang dicanangkan KERIS dengan PT HMS kami berharap kedepannya rekan-rekan wartawan bukan hanya mumpuni dalam pemberitaan, akan tetapi juga dapat mengambil bagian di program tersebut. “Ucapnya.

Selain itu, dikesempatan yang sama, Opan juga menyampaikan salam khusus dari Ketua Dewan Pembinanya Mayjen TNI Pur Tatang Zainudin kepada Ketua Wanbin KERIS Irjen Pol Pur DR Ronny F Sompie karena ada sesuatu kegiatan lainnya yang tidak dapat ditinggalkan.

Dalam kegiatan tersebut turut hadir antara lain Ketua Umum APPSINDO, Drs H Hasan Basri SH MH, Ketua Umum Kowantara Mukroni, Ketua Umum HIPWIN dan KUNTARA Rojikin Manggala, Waketum Asprumnas Buchori, Waketum Forbis Jateng dan Jabodetabek Yusroni SH, Sekretaris ABITA Nusantara 86 Petrus, CEO PT Solusi Financial SoFundID Marchel Stephano, Linda Brawijaya InaMIKRO, Direktur Humas GBN – CEO Bisnis Today Suharto, Dami Pamungkas Primnaskop GSN, Desman Ariando KERIS Banten, DPP KERIS dan DPP APKLI Perjuangan beserta jajaran Se-DKI Jakarta, Jabar dan Banten.

Kegiatan ini dilakukan dalam situasi ekonomi rakyat omsetnya turun dampak melemahnya daya beli masyarakat. Komite Ekonomi Rakyat Indonesia (KERIS) merasa optimis mampu dongkrak kemajuan UMKM Indonesia dengan adanya kerjasama dengan PT Hans Mitra Solusindo (HMS) dan canangkan Gerakan Nasional Ekonomi Sirkular Hidup Sehat Ramah Lingkungan Minyak Jelantah Ekonomi Rakyat UMKM Indonesia.[]

Red”

Rabu 12 Juni 2024 bertempat di Lantai 7 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin didampingi Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara Feri Wibisono menerima audiensi Ketua Umum Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) Letjen TNI (Purn) Marciano Norman beserta jajaran.
Dalam audiensi ini, Ketua Umum KONI menyampaikan permohonan pendampingan terhadap pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional 2024 (biasa disingkat PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024) yang akan dilaksanakan di Aceh dan Sumatera Utara pada 8 s/d 20 September 2024. Adapun PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024 adalah penyelenggaraan ke-21 dari Pekan Olahraga Nasional (PON) yang merupakan ajang multi-olahraga nasional utama. PON XXI/PONACEHSUMUT 2024 juga diselengarakan dalam rangka memperingati 20 tahun bencana tsunami Aceh dan Sumatera Utara, yang terjadi pada 26 Desember 2004 Ketua Umum KONI mengharapkan institusi Kejaksaan RI turut serta berpartisipasi menyukseskan PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024 yaitu dengan melakukan pendampingan, pengamanan, dan supervisi hukum (legal audit) terhadap pelaksanaan kegiatan dimaksud mulai dari masa perencanaan, pelaksanaan/penyelenggaraan sampai pembuatan laporan-laporan terkait dengan event-event yang diselenggarakan sehingga kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Selanjutnya, Jaksa Agung menyampaikan apresiasi atas kunjungan Ketua Umum KONI beserta jajaran. Jaksa Agung juga mengatakan akan berpartisipasi aktif dalam kegiatan PON XXI/PON ACEH-SUMUT 2024 dengan melaksanakan pendampingan, pengamanan, dan supervisi terkait dengan penggunaan anggaran, pelaksanaan, serta pelaporan administrasi kegiatan dimaksud, dengan melibatkan stakeholder terkait. Jaksa Agung berharap Kejaksaan Agung sebagai salah satu penegak hukum yang dilibatkan yaitu kegiatan terlaksana tepat waktu, tepat mutu, dan tepat sasaran apalagi event tersebut berskala internasional dan tentu saja harapan kita semua yakni kegiatan dapat bermanfaat bagi masyarakat Indonesia yang menyaksikan dan sekaligus dukungan untuk atlet yang bertanding. Bahwa Institusi Kejaksaan RI telah berpengalaman dan turut serta dalam rangka pendampingan penyelenggaraan event-event besar seperti Asian Games 2018, Asian Para Games 2018, dan ASEAN Para Games 2022 guna menjaga citra Indonesia dan menjadikan provinsi Aceh dan Sumatera Utra sebagai tuan rumah yang baik serta momen kebangkitan ekonomi nasional dan daerah. (K.3.3.1)
Jakarta, 12 Juni 2024 KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM
Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum. Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi Dr. Andri W.S, SH., S.Sos., MH. / Kasubid Ke

(Puspen TNI). Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto menghadiri Rapat Kerja (Raker) bersama Komisi I DPR RI membahas realisasi dan evaluasi pelaksanaan APBN TA 2023, dan pembahasan rencana anggaran dan rencana kerja pemerintah Kemhan/TNI tahun 2025, bertempat di Rupat Komisi I DPR RI Senayan, Jakarta, Rabu (12/6/2024).

Rapat yang dipimpin Ketua Komisi I DPR RI Meutya Hafid juga dihadiri oleh Wamenhan M. Herindra, Kasad Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kasau Marsekal TNI Mohamad Tonny Harjono, Wakasal Laksdya TNI Erwin S. Aldedharma serta para pejabat utama Kemhan dan Mabes TNI.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi : Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Rabu 12 Juni 2024, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 1 (satu) orang saksi yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) tahun 2020 s/d 2023.
Adapun saksi yang diperiksa berinisal RH selaku Kepala Seksi Angkatan Laut dan Kepelabuhan KSOP Pekanbaru periode Mei 2023 s/d Mei 2024, terkait dengan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada kegiatan importasi gula PT Sumber Mutiara Indah Perdana (SMIP) tahun 2020 s/d 2023 atas nama Tersangka RD dan Tersangka RR.
Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Red”

Rabu 12 Juni 2024 bertempat di Lantai 11 Gedung Utama Kejaksaan Agung, Jaksa Agung ST Burhanuddin menerima audiensi dalam rangka koordinasi Jaksa Agung dengan Panitia Seleksi (Pansel) Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masa jabatan tahun 2024 s/d 2029.
Adapun Pansel Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas KPK ini diatur dalam Peraturan Presiden (PP) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pengangkatan Ketua dan Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi, yang diisi oleh panitia dari lima kalangan pemerintah dan empat unsur masyarakat, yaitu:
Ketua Pansel merangkap anggota: Dr. Muhammad Yusuf Ateh, Ak., M.B.A (Kepala BPKP);
Wakil Ketua Pansel merangkap anggota: Prof. Dr. Arief Satria, SP. M.Si. (Rektor IPB & Ketua Ormas);
Anggota yang terdiri dari:
Dr. Ivan Yustiavandana, S.H., LL.M.
Nawal Nely, S.E, MBA., CFA.
Prof. Ahmad Erani Yustika, S.E., M.Sc., Ph.D
Dr. Y. Ambeg Paramarta, S.H., M.Si.
Prof. Dr. Elwi Danil., S.H., M.H.
Rezki Sri Wibowo, M.Sc.
Taufik Rachman, S.H., LL.M., Ph.D
Dalam menjalankan tugasnya, Pansel harus menyeleksi dan menentukan sepuluh nama Calon Pimpinan serta Calon Dewan Pengawas untuk diserahkan kepada Presiden, Oleh karena itu, Pansel harus melakukan seleksi ketat dalam proses rekrutmen agar pimpinan terpilih nantinya dapat secara tegas memberantas tindak pidana korupsi di Indonesia.
Untuk diketahui, saat ini Pansel Calon Pimpinan KPK masuk pada tahapan pengumuman pendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK pada 4 s/d 25 Juni 2024 melalui media cetak dan elektronik. Kemudian, Pansel akan membuka masa pendaftaran Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK mulai 26 Juni s/d 15 Juli 2024.
Terdapat tiga hal penting yang disampaikan oleh Jaksa Agung dalam audiensi mengenai proses pembentukan dan komposisi anggota Pansel Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK masa jabatan 2024 s/d 2029, yaitu:
Pertama, waktu pembentukan Pansel terbilang lambat dan molor jika dibandingkan dengan periode sebelumnya. Sebagaimana diketahui pada tahun 2019 lalu, Presiden sudah membentuk Pansel sejak 17 Mei 2019. Keterlambatan ini tentunya akan berimbas pada waktu penjaringan yang semakin pendek dan mengurangi waktu partisipasi masyarakat dalam memberikan masukan terhadap kerja Pansel;
Kedua, kerja Pansel tahun 2024 jauh lebih berat ketimbang periode sebelumnya karena mereka tidak hanya mencari lima kandidat Komisioner KPK, melainkan juga lima anggota Dewan Pengawas KPK;
Ketiga, komposisi Pansel yang terdiri dari kalangan pemerintah sebanyak lima orang dan dari unsur masyarakat sebanyak empat orang. Untuk itu, dalam pelaksanaan tugasnya menyaring nama-nama yang akan diajukan kepada Presiden, maka perlu dilakukan dengan keterbukaan dan partisipasi masyarakat untuk mencegah pemberitaan negatif dan ketidaknetralan dalam penjaringan kandidat Calon Pimpinan dan Calon Dewan Pengawas KPK.
“Panitia Seleksi diharapkan dapat melaksanakan tugas secara transparan, partisipatif, objektif, dan akuntabel sehingga dapat menghasilkan keputusan yang kredibel,” tutur Jaksa Agung.
Secara khusus, Jaksa Agung juga menyampaikan beberapa poin yang mutlak harus dipenuhi oleh Pansel selama menjaring Calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK mendatang, yaitu:
Pansel harus menjamin proses seleksi benar-benar memenuhi nilai transparansi dan akuntabilitas sebagaimana tercermin dalam Pasal 31 Undang-Undang KPK. Setiap perkembangan pada setiap tahapan seleksi mutlak harus disampaikan kepada masyarakat.
Pansel harus berpijak pada prinsip meaningful participation selama proses seleksi berlangsung. Bercermin pada Pasal 30 Ayat (6) Undang-Undang KPK yang secara tegas menyebutkan bahwa masyarakat berhak untuk memberikan tanggapan atas kinerja Pansel.
Pansel harus mengedepankan nilai integritas sebagai indikator utama dan pertama dalam menjaring Calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK. Salah satu yang dapat digunakan oleh Pansel untuk menguji integritas calon adalah kepatuhan terhadap Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN), khususnya bagi pendaftar dari kalangan penyelenggara negara aktif maupun mantan penyelenggara negara.
Pansel harus menelusuri rekam jejak kandidat secara serius agar kemudian didapatkan kandidat Komisioner dan Dewan Pengawas KPK yang independen. Penelusuran rekam jejak bukan hanya semata terkait hukum, akan tetapi juga menyangkut etika. Tak lepas dari itu, Pansel juga mesti mencermati adanya potensi afiliasi kandidat dengan warna politik tertentu.
Pansel harus aktif dalam mencari dan mengajak figur-figur berintegritas, kompeten, dan independen untuk mendaftar sebagai Calon Komisioner dan Dewan Pengawas KPK. Sebab saat ini, bukan hal mudah untuk mendorong masyarakat yang memenuhi nilai-nilai ideal mendaftar sebagai pemimpin dan pengawas di lembaga antirasuah itu.
Audiensi ini turut dihadiri oleh Wakil Jaksa Agung, Para Jaksa Agung Muda, Kepala Badan Pemulihan Aset, Kepala Pusat Penerangan Hukum, Kepala Biro Kepegawaian, Direktur E pada Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen, dan Asisten Khusus Jaksa Agung RI, serta Ketua dan Seluruh Anggota Panitia Seleksi Calon Pimpinan dan Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi Masa Jabatan 2024-2029. (K.3.3.1)

Jakarta 12 Juni 2024
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.