NEWSPAPER

​SIDAMUKTI, PATIMUAN – Titik kritis tanggul di Dusun Cikadim, Desa Sidamukti, Kecamatan Patimuan, Cilacap, kini telah mencapai batas kritis.

Tanggul yang berfungsi sebagai benteng utama dari luapan air sungai ini telah terkikis parah oleh abrasi, lenyap hingga 50% dari tubuh aslinya.

Kondisi ini bukan hanya mengancam satu desa, melainkan empat desa sekaligus yang berada di lingkar bahaya, yaitu Sidamukti, Purwodadi, Patimuan, dan Rawaapu.

​Kepala Desa Sidamukti, Sutrisno, yang ditemui di lokasi, mengungkapkan kecemasan warganya yang sudah mencapai puncaknya. Jika tanggul ini jebol, bencana air bah akan menimpa seluruh kawasan.

​”Dampak terburuknya, bencana akan menimpa empat desa.

Kami memperkirakan akan ada kerugian besar, mulai dari korban materiil ternak, hancurnya tempat tinggal, dan ludesnya lahan pertanian yang menjadi sumber penghidupan warga,” tegas Kades Sutrisno.

​BBWS ‘Tambal Sulam’, Respons Daerah Dinilai Macet
​Keresahan pemerintah desa dan warga semakin dalam lantaran upaya penanganan darurat dinilai sangat tidak memadai.

Kades Sutrisno menyebutkan bahwa penanganan yang dilakukan Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy sejauh ini hanya bersifat sementara.

​”Tanggul ini memang sudah ditangani oleh pihak BBWS Citanduy, akan tetapi penanganannya hanya pencegahan darurat, hanya ditutup dengan terpal atau tenda saja.

Ini tidak menyelesaikan masalah struktural, hanya menunda bencana yang lebih besar,” keluhnya.

​Yang lebih memprihatinkan, Sutrisno menyoroti lambatnya tindak lanjut dari pihak Kabupaten Cilacap, meskipun isu ini telah lama diangkat.

​”Kami sudah melaporkan ke banyak pihak. Dulu, perwakilan dari BPBD, Dinas PSDA, dan Komisi C DPRD Kabupaten Cilacap bahkan sudah hadir langsung meninjau ke lokasi.

Namun, sayangnya kunjungan tersebut belum diikuti dengan langkah nyata dan sinergis untuk perbaikan permanen. Seolah-olah hanya mencatat, lalu lupa,” kritik Sutrisno, dengan nada kecewa.

​Ancaman Pukulan Bagi Ketahanan Nasional
​Sutrisno menekankan bahwa masalah ini bukan sekadar urusan desa, melainkan isu strategis yang mengancam program pemerintah pusat.

Kerugian besar di empat desa tersebut akan menjadi pukulan telak bagi upaya Ketahanan Pangan dan Kesejahteraan Nasional.

​Meskipun respons lambat, Pemdes Sidamukti tetap berupaya keras.

​”Kami dari pihak Pemdes sudah beberapa kali melaporkan terkait kerusakan tanggul ini, dan hari ini juga kami akan susulkan laporan keadaan terkini.

Kami mendesak agar segera ada tindakan permanen, bukan hanya penutupan terpal,” tegasnya.

​Seruan Keras: Perbaikan Permanen, Bukan Tambal Sulam!
​Di akhir keterangannya, Kades Sutrisno menyampaikan seruan keras kepada pihak berwenang.

​”Harapan kami sangat besar agar BBWS Citanduy segera mengambil langkah konkrit dan permanen.

Kami butuh pembangunan ulang tanggul sebelum bencana benar-benar terjadi dan merenggut harta benda serta kesejahteraan warga di empat desa ini,” tutupnya.

Redaksi”tg

RAWAAPU, PATIMUAN – Ancaman bencana kini membayangi Dusun Cikadim, Desa Rawaapu, Kecamatan Patimuan, Cilacap.

Tanggul utama pelindung permukiman dan lumbung pangan di wilayah tersebut telah mencapai titik kritis, dengan kerusakan akibat abrasi air sungai yang sudah melenyapkan hingga 50% dari tubuh tanggul aslinya.

Kondisi ini membuat ribuan warga setempat hidup dalam kecemasan dan ketakutan.

Ancaman Gagal Panen Hantam Ketahanan Pangan Nasional
Kekhawatiran yang dirasakan warga bukan hanya sebatas keselamatan jiwa.

Kepala Desa Rawaapu, Bambang Wiantoro, menegaskan bahwa keruntuhan tanggul ini akan membawa dampak ekonomi yang sangat parah.

Jika tanggul ini jebol, dampaknya akan meluas.

Kami perkirakan lahan pertanian warga seluas sekitar 250 hektar akan langsung terendam. Ini berarti ancaman kegagalan panen dan kerugian yang luar biasa,” jelas Bambang.

Ia menekankan bahwa potensi kegagalan panen di lahan seluas itu akan menjadi pukulan telak bagi upaya pemerintah pusat, khususnya program strategis dari Presiden RI terkait Ketahanan Pangan Nasional.

Melindungi infrastruktur pertanian adalah kunci menjaga stabilitas pangan.

Ini bukan hanya masalah desa kami, tapi ini juga mengancam program pemerintah pusat. Kami berharap pihak Balai Besar melihat hal ini sebagai isu Ketahanan Pangan, bukan hanya perbaikan fisik biasa,” tambahnya.

BBWS Sudah Berulang Kali Dilaporkan
Dikonfirmasi oleh awak media terkait sejauh mana upaya pelaporan yang telah dilakukan Pemdes kepada Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, Kades Bambang menegaskan bahwa pihaknya telah berulang kali mengirimkan peringatan.

“Kami dari pihak Pemdes sudah beberapa kali melaporkan terkait hal tersebut (kerusakan tanggul) kepada BBWS Citanduy,” ungkapnya.

Lebih lanjut, Bambang menambahkan bahwa laporan resmi akan segera diperbarui dan dikirimkan kembali mengingat kondisi tanggul yang semakin memburuk.

Dan hari ini juga kami akan susulkan (laporan) keadaan terkini,” imbuhnya, menunjukkan urgensi dan keseriusan Pemdes dalam mendesak perbaikan.

Seruan Keras Minta Langkah Konkret
Mendesak adanya respons segera, Kades Bambang Wiantoro menyampaikan seruan keras kepada pihak berwenang.

“Harapan kami sangat besar agar pihak terkait, khususnya Balai Besar Wilayah Sungai (BBWS) Citanduy, segera turun ke lapangan.

Jangan hanya memantau! Kami butuh langkah-langkah konkrit dan cepat berupa pembangunan ulang atau penguatan tanggul permanen sebelum bencana besar benar-benar terjadi dan mengganggu stabilitas pangan dan keselamatan warga,” pungkasnya.

Warga Rawaapu kini hanya bisa berharap perhatian serius dari pemerintah pusat dan daerah agar benteng pertahanan mereka segera diperbaiki.

Redaksi”

BEKASI,
10/11/2025. Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi mempertegas komitmennya dalam menghadirkan pelayanan terbaik dan prima bagi masyarakat Kota dan Kabupaten Bekasi serta sekitarnya. Upaya ini diwujudkan melalui penambahan unit layanan paspor dan peluncuran inovasi waktu layanan untuk menjangkau lebih banyak pemohon.

“Penambahan titik layanan merupakan salah satu langkah kunci.” kata Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Non TPI Bekasi, Anggi Wicaksono, saat diwawancara awak media pada senin (/10/11/2025),.

“Kami terus berupaya menghadirkan pelayanan terbaik dengan membuka unit layanan di MPP Kota Bekasi, Unit Layanan Paspor (ULP) Plasa Cibubur, dan Immigration Lounge Grand Metropolitan Mall.” tegas Anggi Wicaksono.

Anggi Wicaksono memaparkan hal ini dilakukan untuk memastikan masyarakat luas, khususnya warga Kota/Kabupaten Bekasi, dapat memperoleh pelayanan prima dalam penerbitan paspor.

*Layanan Akhir Pekan dan “Pelayanan Tanpa Jedah”*

Untuk mempermudah akses bagi pemohon yang sibuk pada hari kerja, terutama para karyawan dan pelajar, ULP Plaza Cibubur dan Immigration Lounge Grand Metropolitan
Mall juga membuka layanan pada hari Sabtu. Pada hari Sabtu, unit layanan ini beroperasi mulai pukul 09.00 hingga 14.00 WIB.

Inovasi lain yang diluncurkan sejak bulan September lalu adalah “Pelayanan Tanpa Jedah”, yaitu pelayanan yang tetap dilakukan pada jam istirahat, dari pukul 12.00 hingga pukul 13.00 WIB.

“Inovasi ini dikhususkan untuk membantu para pekerja agar dapat mengajukan permohonan paspor tanpa perlu izin dari tempat kerja.”Inovasi ini adalah bentuk peningkatan kualitas pelayanan publik dari Kanim Bekasi,
memberikan pilihan waktu layanan yang lebih fleksibel,” Imbuh Anggi Wicaksono.

*Penegasan SOP dan Komitmen Perlindungan Pekerja Migran*

Dalam upaya peningkatan kualitas, Kanim Bekasi juga menegaskan kepatuhan terhadap Standar Operasi Prosedur (SOP) dan persyaratan penerbitan paspor yang telah ditetapkan oleh Direktorat Jenderal Imigrasi.

Anggi Wicaksono menjelaskan proses penerbitan paspor dapat berjalan cepat jika semua syarat dan ketentuan, termasuk tiga dokumen jati diri, telah terpenuhi. Sebaliknya, paspor belum dapat diterbitkan jika terdapat kekurangan berkas atau
persyaratan.

“Ini bukan bentuk mempersulit, melainkan ketegasan administrasi demi menjamin seluruh proses sesuai ketentuan serta menjaga keamanan data dan legalitas pemohon,” tegasnya.

Selain fokus pada pelayanan, Kantor Imigrasi Bekasi juga menerapkan prinsip sense of security dalam penerbitan paspor, khususnya bagi warga yang ingin menjadi Calon
Pekerja Migran Indonesia (CPMI). Hal ini merupakan bentuk keseriusan Kanim Bekasi dalam menyikapi maraknya kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).

“Kami tegaskan komitmen untuk memberikan pelayanan penerbitan paspor yang cepat, tepat, humanis, sekaligus berfungsi sebagai pencegahan dini dari ancaman sindikat TPPO dan Penempatan PMI Non Prosedural. Perlindungan hukum bagi CPMI harus dimulai sejak dari dalam negeri,” pungkas Anggi Wicaksono.

(Redaksi tim)