LIN-RI.COM

BANGGAI LAUT, – 18 Juni 2025– Integritas hukum dan kedaulatan demokrasi di Kabupaten Banggai Laut kini berada di titik nadir, terancam oleh arogansi kekuasaan yang terang-terangan membangkang putusan hukum dan diselimuti dugaan serius penyimpangan keuangan serta korupsi. Bupati Banggai Laut, Sofyan Kaepa, SH, diduga kuat telah menodai supremasi hukum dan mempermainkan nasib rakyat, sembari praktik pengelolaan anggaran yang mencurigakan terkuak ke permukaan.

Lebih dari setahun sejak Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Palu, melalui Putusan Nomor 2/G/2024/PTUN.PL tanggal 28 Mei 2024, mengesahkan kemenangan Sarif sebagai Kepala Desa Kokudang, Bupati Banggai Laut tak kunjung melantik. Putusan ini, yang memerintahkan pembatalan SK pengangkatan Taswin dan wajibnya penerbitan SK pelantikan Sarif, telah dikuatkan bahkan di tingkat banding oleh Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) Makassar melalui Putusan Nomor 83/B/2024/PTUN.MKS. Putusan ini telah inkrah, final, dan mengikat.

“Ini bukan lagi soal sengketa pilkades biasa. Ini adalah serangan langsung terhadap sistem hukum kita,” tegas seorang pengamat politik lokal. “Ketika seorang Bupati bisa seenaknya menginjak-injak putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap, apa gunanya lagi hukum di negeri ini? Ini preseden buruk yang harus segera ditindak tegas.”

Dampak dari “kemandulan hukum” sang Bupati ini sangat nyata bagi warga Desa Kokudang. Mereka hidup dalam limbo administratif, hak-hak mereka terhambat, dan pembangunan desa mandek. Rakyat yang telah menyalurkan suara demokratis mereka kini merasa dikhianati dan diabaikan.

Ironisnya, di tengah pembangkangan hukum tersebut, terungkap pula dugaan serius terkait pengelolaan keuangan dan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Laut di bawah kepemimpinan Bupati Sofyan Kaepa. Sejumlah indikasi penyimpangan keuangan, keterlambatan pembayaran Tunjangan Perbaikan Penghasilan (TPP) ASN, dan potensi penyalahgunaan dana publik telah menimbulkan kekhawatiran yang mendalam.

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK RI Tahun Anggaran 2021, saldo kas daerah per 31 Desember 2021 tercatat Rp 25.915.513.355,31. Namun, kontradiksi mencolok muncul: pada awal tahun 2022, banyak ASN justru mengalami keterlambatan gaji dengan dalih kas daerah kosong.

Dugaan-dugaan yang lebih lanjut meliputi:

* TPP ASN Tidak Dibayarkan: TPP ASN di 42 OPD senilai sekitar Rp 3 miliar pada Desember 2022 dilaporkan tidak terbayar hingga 2025. Pembayaran TPP juga diduga tersendat-sendat sejak pemerintahan ini, berbeda dengan periode sebelumnya.

* Penyalahgunaan Dana PEN dan PDAM: Laporan ke Polres Bangkep merinci dugaan penyalahgunaan dana Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) miliaran rupiah dan dana PDAM sekitar Rp 1 miliar untuk kepentingan pribadi Bupati. Dana PDAM ini diduga diambil atas perintah Bupati dan telah menyeret mantan Kepala PDAM, Llk. DEDI, ke jeruji besi.

* Dana COVID-19 dan TPP Mencurigakan: Dugaan penyalahgunaan dana COVID-19 senilai Rp 20 miliar (Maret 2020-2022) dan indikasi korupsi TPP PNS Balut senilai sekitar Rp 46 miliar per tahun. Diduga total dana TPP yang dikorupsi mencapai Rp 20 miliar, dengan pembayaran yang tidak merata dan tidak sesuai jadwal.

* Pengurangan Dana TPP Misterius: Pada April 2021, Bupati diduga memangkas dana TPP sebesar 40% (sekitar Rp 18 miliar) tanpa persetujuan DPRD. Pertanyaan besar muncul: ke mana dana TPP sebesar Rp 16 miliar yang hilang ini?

* Pinjaman Dana BPJS RSUD: Dana BPJS RSUD Banggai tahun 2022 sebesar Rp 2 miliar diduga dipinjam Bupati dan belum dikembalikan hingga kini.

* Penyalahgunaan Dana Desa untuk Kepentingan Politik: Klaim serius bahwa Bupati memerintahkan Kepala Desa menyisihkan Rp 15 juta dari Dana Desa TW 4 untuk menyuap petugas PPS demi mendongkrak suaranya pada Pilcaleg lalu.

* Dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Penyalahgunaan Dana Kampanye: Laporan dugaan TPPU oleh Bupati menggunakan rekening pihak lain, serta penyalahgunaan Dana Desa untuk kampanye dan kemenangan Sofyan Kaepa, telah teregistrasi di KPK.

* Penyalahgunaan Dana UP dan Pengentasan Stunting: Dugaan penyalahgunaan dana Uang Persediaan (UP) pada BPKAD 2024 oleh Bupati, Wabup, Sekda, dan jajaran, serta dugaan penyelewengan Dana Pengentasan Stunting oleh adik Bupati atas restu Bupati.

* Penyembunyian Dana DBH Pusat: Dana DBH pusat tahun anggaran 2024 sebesar ± Rp 51,49 miliar diduga dirahasiakan oleh Tim TAPD dan tidak disampaikan pada Rapat Pembahasan Anggaran Perubahan Tahun 2024, menyalahi ketentuan Undang-Undang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Mendagri dan Presiden Prabowo Harus Bertindak Tegas: Penegakan Hukum Tak Boleh Mati di Banggai Laut!. Akumulasi pembangkangan hukum dan dugaan korupsi ini melukiskan gambaran yang sangat mengkhawatirkan tentang runtuhnya tata kelola pemerintahan di Kabupaten Banggai Laut. Ini bukan lagi masalah lokal, melainkan persoalan serius yang mencoreng wajah penegakan hukum dan demokrasi di tingkat nasional.

Oleh karena itu, Menteri Dalam Negeri harus segera mengambil sikap tegas. Sanksi administratif hingga pencopotan jabatan harus menjadi opsi serius bagi kepala daerah yang secara terang-terangan tidak patuh pada putusan pengadilan yang sudah inkrah. Mendagri memiliki wewenang penuh untuk memastikan seluruh kepala daerah menjalankan roda pemerintahan sesuai koridor hukum.

Lebih dari itu, Presiden Prabowo Subianto tidak bisa berpangku tangan. Sebagai pemimpin tertinggi negara, Presiden memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memastikan hukum ditegakkan tanpa pandang bulu di seluruh pelosok negeri. Diamnya pemerintah pusat terhadap pembangkangan dan dugaan korupsi semacam ini akan mengirimkan sinyal berbahaya bahwa pejabat daerah bisa dengan mudah mengabaikan keputusan hukum dan menyalahgunakan wewenangnya.

Kami menyerukan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), dan lembaga penegak hukum lainnya untuk segera meluncurkan investigasi komprehensif dan transparan atas semua dugaan serius ini. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana uang mereka dikelola dan bahwa mereka yang bertanggung jawab atas pelanggaran hukum akan diadili tanpa pandang bulu.

#AkhiriKezalimanBanggaiLaut #TegakkanHukum #BerantasKorupsi

Publisher: -Red

Pekanbaru, 17 Juni 2025

Langkah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Riau di bawah kepemimpinan Kadis baru, Embi Yarman S.Hut, TMP, kini disorot tajam oleh publik. Pasalnya, pencabutan plang segel larangan aktivitas terhadap Pabrik Kelapa Sawit (PKS) PT Rambah Samo Mandiri (PT RSM) yang sebelumnya dipasang karena pencemaran sungai menuai polemik dan menimbulkan kecurigaan publik atas dugaan intervensi atau kelalaian penegakan hukum lingkungan.

Pada tanggal 4 Juni 2025, limbah cair PKS PT RSM dilaporkan mencemari aliran Anak Sungai Empang Sibaro dan Sungai Titian Urek yang bermuara ke Sungai Dua, wilayah Kabupaten Rokan Hulu (Rohul), Riau. Kejadian ini memantik keresahan masyarakat Desa Surau Gading dan Lubuk Napal. Esoknya, 5 Juni 2025, Tim Penegakan Hukum Lingkungan DLHK Riau yang dipimpin Chandra Hutasoit memasang plang segel penghentian sementara operasional di area pabrik.

Namun, menurut pengakuan warga dan hasil investigasi organisasi masyarakat sipil DPP TOPAN RI, plang tersebut dicabut secara diam-diam pada dini hari pukul 01.00 WIB, Kamis 6 Juni 2025, hanya beberapa jam setelah pemasangan. “Ada dua kelompok buruh yang datang malam itu ke pabrik, seolah-olah protes atas segel. Tapi warga mencurigai ini direkayasa oleh manajemen perusahaan,” ujar Rahman, Ketua Tim Investigasi DPP TOPAN RI, Selasa (17/6).

Lebih lanjut Rahman mempertanyakan:
Apakah PT RSM sudah melaporkan realisasi pengelolaan limbah B3 dan UKL-UPL per tiga bulan seperti yang diwajibkan? Sudah diuji baku mutu air limbahnya? Apakah mereka punya penanggung jawab pengendalian pencemaran bersertifikasi? Kalau kita lihat dari UU PPLH, ada banyak dugaan pelanggaran di sini.”

Dikonfirmasi langsung oleh awak media saat menghadiri acara bersama Menteri Kehutanan RI Raja Juli Antoni di Hotel Pangeran, Pekanbaru, Kadis DLHK Riau Embi Yarman memilih tidak memberikan jawaban atas pencabutan segel tersebut.

Sementara itu, Chandra Hutasoit, selaku Ketua Tim Gakkum DLHK Riau, hanya mengatakan singkat: Silakan hubungi Kadis untuk konfirmasi.”

Warga dan aktivis lingkungan menduga kuat adanya “masuk angin” atau kompromi diam-diam oleh oknum pejabat DLHK Provinsi Riau. Selain mencemari sungai dengan limbah cair, warga juga mengaku PT RSM membuang limbah padat (solid) ke sekitar area pabrik.
“DLHK sudah sepakat menghentikan sementara operasional, sudah dipasang plang resmi bahkan mencantumkan ancaman pidana Pasal 232 KUHP. Tapi kenapa bisa dicabut malam-malam? Ini harus dijelaskan,” tegas Rahman.

Barang siapa dengan sengaja memutuskan, membuang, atau merusak penyegelan… diancam pidana penjara paling lama 2 tahun 8 bulan (Pasal 232 ayat 1 KUHP).”

Sekretaris Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Rokan Hulu, Muzainul, saat dihubungi wartawan membenarkan bahwa masalah ini sudah dibahas lintas instansi di Kantor DLHK Provinsi Riau pada Selasa, 3 Juni 2025.

Kami sudah hadir, membahas, dan menyepakati langkah penghentian sementara. Tapi tindak lanjut selanjutnya tentu di ranah DLHK Provinsi,” ujarnya.

Aktivis DPP TOPAN RI mendesak Gubernur Riau, Abdul Wahid, untuk segera memanggil dan meminta klarifikasi serta pertanggungjawaban dari Kadis DLHK Riau dan seluruh tim Gakkum terkait pencabutan segel larangan aktivitas PKS PT RSM.

Kalau ini dibiarkan, penegakan hukum lingkungan di Riau bisa jadi sandiwara. Siapa lagi yang mau percaya pada DLHK?” tutup Rahman.

Kasus ini menambah panjang daftar dugaan pencemaran lingkungan oleh industri kelapa sawit di Riau, dan menjadi ujian serius bagi integritas pejabat baru DLHK Riau. Jika terbukti terjadi pembiaran atau intervensi ilegal, aparat penegak hukum dan lembaga antikorupsi perlu turun tangan.

Sumber : Tim Investigasi DPP TOPAN RI – Rahman

Pontianak Kalimantan Barat – 17 Juni 2025

Kejaksaan Tinggi Kalimantan Barat menetapkan enam orang sebagai tersangka kasus korupsi proyek pengembangan Bandara Rahadi Oesman, Ketapang.

Nilai kerugian negara dalam perkara ini mencapai lebih dari Rp8 miliar. Para tersangka langsung ditahan di Rutan Kelas IIA Pontianak mulai 17 Juni hingga 6 Juli 2025.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kalbar menyampaikan, kasus ini bermula dari proyek pengembangan bandara Rahadi Oesman senilai Rp24,7 miliar yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023. Pekerjaan berlangsung selama 59 hari kalender.

Namun, dalam pelaksanaannya, pekerjaan fisik proyek tersebut tidak sesuai dengan volume dan spesifikasi teknis sebagaimana yang tertuang dalam addendum kontrak.

Hasil audit ahli dari Politeknik Negeri Manado menemukan sejumlah ketidaksesuaian pada kuantitas, kualitas, spesifikasi, fungsi, manfaat, serta nilai harga pekerjaan.

“Pekerjaan tidak sesuai kontrak. Nilai selisih kerugian negara yang timbul akibat ketidaksesuaian itu mencapai Rp8.095.293.709,48,” ungkap Kasi Penkum, I Wayan Gedin Arianta.

Penyidik menetapkan enam orang tersangka, masing-masing, AH, Kepala Unit Penyelenggara Bandar Udara Rahadi Oesman (selaku Kuasa Pengguna Anggaran/KPA), ASD, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), H, Direktur Utama PT Clara Citraloka Persada (pelaksana utama proyek), BEP, pelaksana lapangan/subkontraktor, AS, pengawas lapangan tanpa kontrak, HJ, pengawas lapangan tanpa kontrak.

Para tersangka diduga melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Mereka juga disangkakan pasal subsidair Pasal 3 UU Tipikor.

Kejati Kalbar menegaskan akan terus mendalami kasus ini dan membuka kemungkinan adanya tersangka lain. Penyidik saat ini masih melakukan pengembangan berdasarkan alat bukti yang diperoleh.

Jn//98

KEBUMEN, 17 Juni 2025 – Iklim politik di Kabupaten Kebumen kembali menjadi sorotan tajam menyusul dugaan adanya praktik “ketidakdewasaan berpolitik” yang secara langsung berdampak pada pegiat sosial. Tiga nama pegiat sosial, yakni Kirana, Tono, dan Albar, disebut-sebut telah menjadi korban dari manuver politik yang dinilai “menjijikkan” dan tidak etis oleh sejumlah kalangan. Isu-isu yang berkembang ini telah memicu keresahan di tengah masyarakat Kebumen.

Pernyataan keras ini disampaikan oleh Sudjud Sugiarto, seorang tokoh masyarakat yang prihatin terhadap dinamika politik lokal. Menurut Sudjud, cara berpolitik yang ditunjukkan oleh “penguasa Kebumen” telah mencapai titik yang mengkhawatirkan, merugikan individu-individu yang berdedikasi pada kerja-kerja sosial. Sudjud menegaskan, “Jika tidak siap menjadi pemimpin dan tidak siap untuk dikritisi, jangan menjadi pemimpin.”

Lebih lanjut, Sudjud Sugiarto menyoroti isu keberadaan sebuah “Tim 11” yang konon dibentuk dengan tujuan spesifik: mencari-cari kesalahan atau “cela” pada kepala desa yang mendukung H. Arif Sugiyanto, yang merupakan Bupati Kebumen sebelumnya. Jika tudingan ini benar, keberadaan tim semacam ini akan menjadi preseden buruk bagi demokrasi lokal dan mencederai prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.

Pernyataan Sudjud Sugiarto ini mengindikasikan adanya polarisasi politik yang meresahkan di Kebumen, di mana perbedaan pandangan politik diduga berujung pada upaya sistematis untuk membungkam atau menjatuhkan pihak-pihak yang berseberangan. Praktik semacam ini, jika terbukti, jelas bertentangan dengan semangat demokrasi yang menjunjung tinggi kebebasan berpendapat dan partisipasi publik.

Mengakhiri pernyataannya, Sudjud Sugiarto menyampaikan, “Qodarulloh… Terima kasih selama ini kami sudah bekerjasama dengan orang-orang hebat di Pemkab Kebumen. Tapi kami memilih tetap bersama H. Arif Sugiyanto dalam perjuangan selanjutnya… Kami tetap mencintai Kebumen… Kebumen tetap rumah kami.”

Pihak-pihak terkait, khususnya Pemerintah Kabupaten Kebumen dan aparat penegak hukum, didesak untuk segera memberikan klarifikasi dan menindaklanjuti dugaan serius ini. Transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik dan memastikan bahwa praktik politik yang sehat dan bermartabat dapat ditegakkan di Kebumen.

Publisher -Red