PBH
Beranda blog Halaman 29

Danlanud Sultan Hasanuddin Terima Kunjungan Ketua BPK RI

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Makassar – Komandan Lanud (Danlanud) Sultan Hasanuddin, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han., menerima kunjungan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia, Dr. Isma Yatun, CSFA., CFrA, bertempat di Ruang Rapat Supernova, Baseops, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Kamis (13/3/2025).

Kunjungan ketua BPK RI di Lanud Sultan Hasanuddin dalam rangka melaksanakan peninjauan aset PT. Angkasa Pura yang akan dipinjam pakai oleh TNI AU khususnya Lanud Sultan Hasanuddin. Setelah melaksanakan peninjauan, Ketua BPK RI bersama Danlanud Sultan Hasanuddin beserta rombongan mengunjungi Skadron Udara 11, Skadron Udara 5, Skadron Udara 33 dan Skatek 044 Lanud Sultan Hasanuddin. Setelah melaksanakan kunjungan di beberapa Skadron Udara, Danlanud Sultan Hasanuddin dan Ketua BPK RI menerima pemaparan dari Komandan Wing Udara 5, Kolonel Pnb Hilman L. P. Ambarita., M. M. S., Danskadron Udara 5 Lanud Hnd Letkol Pnb Devi Oktaviandra, Danskadron Udara 11 Lanud Hnd Letkol Pnb Andry Libarsyah A., Danskadron Udara 33 Lanud Hnd Letkol Pnb A. Muh. Averroes dan Danskatek 044 Lanud Hnd Letkol Tek Dimas Prasetyo.

Usai menerima paparan, Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto dalam sambutannya, menyampaikan bahwa Lanud Sultan Hasanuddin berperan aktif menjaga stabilitas wilayah udara, termasuk sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara (IKN). “Untuk mendukung tugas tersebut Lanud Sultan Hasanuddin membutuhkan perluasan lahan sebagai mana idealnya pangkalan operasional,” ungkapnya.

Turut serta mendampingi Ketua BPK RI saat melaksanakan peninjauan diantaranya Irjenau Marsda TNI Jemi Trisonjaya, S.M. Tr.(Han)., M.I.Pol., Wadan Kodiklatau Marsda TNI Dr. Budhi Achmadi, M.Sc., Kadiskonsau Marsma TNI I Gede Widarma Suyasa, Irkoopsud II Marsma TNI Hermawan Widhianto, S.E., M.M., Dankosek II Marsma TNI Arief Hartono, S.H., MNSA., Direktur DJPKN VIII A Dr. Edy Witono S.E., M.M., Ak., CSFA, CertDA, CIISA, ERMAP., Kepala Biro Sekretariat Pimpinan Novie Irawati Herni Purnama, S.E., M.Ak., CSFA, CFE, CFrA., Kasubdit DJPKN VIII A 4 Adianto Nugroho, S.E., Ak., Direktur Keuangan PT. Angkasa Pura Indonesia Yanindya Bayu Wirawan, Asset Management Group Head PT. Angkasa Pura Indonesia Kelik Hari Purwanto, Internal Audit Group Head PT. Angkasa Pura Indonesia Deni Krisnowibowo, Business Development Group Head PT. Angkasa Pura Indonesia Annang Setia Budhi, Asset Management Group Head PT. Aviasi Pariwisata Indonesia Farid Indra Nugraha. (Pen Hnd)

Acara Buka Puasa Bersama Jajaran Pimpinan Tinggi Kementerian Hukum dan Silaturrahmi Bersama Pimpinan Redaksi

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri acara silaturahmi bersama para pimpinan redaksi media nasional yang digelar oleh Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Kamis (13/03).

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan bahwa peran media sangat strategis dalam menjaga transparansi serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

“Silaturahmi ini bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjalin sinergi dengan media sebagai pilar demokrasi,” ujar Menteri.

Menteri Hukum menambahkan bahwa di tengah era digitalisasi yang pesat, pemerintah berupaya mendukung dunia jurnalistik dan pers agar tetap profesional dan kredibel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat menguatkan kepastian hukum bagi media dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Selain membahas peran media, acara ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada panti asuhan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian Hukum terhadap sesama, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dalam kehidupan bernegara.

Supratman menyampaikan bahwa pemberian santunan ini bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga sebagai wujud nyata pemerintah dalam membangun kepedulian sosial. “Kita tidak hanya berbicara tentang hukum dan kebijakan, tetapi juga bagaimana kita dapat berkontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Setelah sesi diskusi dan pemberian santunan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah antara pimpinan tinggi Kementerian Hukum dengan para pimpinan redaksi media nasional. Momen ini dimanfaatkan untuk bertukar pandangan serta mempererat komunikasi antara pemerintah dan insan pers.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkokoh hubungan antara Kementerian Hukum dengan media nasional, sehingga terjalin kolaborasi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Herwanto, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini mendampingi Kepala BPSDM Hukum. (Alf)

Acara Buka Puasa Bersama Jajaran Pimpinan Tinggi Kementerian Hukum dan Silaturrahmi Bersama Pimpinan Redaksi

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Jakarta – Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Hukum, Gusti Ayu Putu Suwardani, menghadiri acara silaturahmi bersama para pimpinan redaksi media nasional yang digelar oleh Kementerian Hukum di Graha Pengayoman, Kamis (13/03).

Acara ini turut dihadiri oleh Menteri Hukum Supratman Andi Agtas, yang menekankan pentingnya menjaga hubungan harmonis antara pemerintah dan media dalam menghadapi tantangan disrupsi informasi. Dalam sambutannya, Menteri Hukum menyampaikan bahwa peran media sangat strategis dalam menjaga transparansi serta memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang benar dan akurat.

“Silaturahmi ini bukan sekadar ajang pertemuan, tetapi merupakan bentuk komitmen kami untuk terus menjalin sinergi dengan media sebagai pilar demokrasi,” ujar Menteri.

Menteri Hukum menambahkan bahwa di tengah era digitalisasi yang pesat, pemerintah berupaya mendukung dunia jurnalistik dan pers agar tetap profesional dan kredibel. Ia menegaskan bahwa komitmen ini diwujudkan melalui berbagai kebijakan dan regulasi yang dapat menguatkan kepastian hukum bagi media dalam menyampaikan informasi kepada publik.

Selain membahas peran media, acara ini juga diisi dengan kegiatan sosial berupa pemberian santunan kepada panti asuhan. Bantuan ini merupakan bentuk kepedulian Kementerian Hukum terhadap sesama, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial dalam kehidupan bernegara.

Supratman menyampaikan bahwa pemberian santunan ini bukan hanya sekadar bantuan materi, tetapi juga sebagai wujud nyata pemerintah dalam membangun kepedulian sosial. “Kita tidak hanya berbicara tentang hukum dan kebijakan, tetapi juga bagaimana kita dapat berkontribusi kepada masyarakat yang membutuhkan,” tambahnya.

Setelah sesi diskusi dan pemberian santunan, acara dilanjutkan dengan ramah tamah antara pimpinan tinggi Kementerian Hukum dengan para pimpinan redaksi media nasional. Momen ini dimanfaatkan untuk bertukar pandangan serta mempererat komunikasi antara pemerintah dan insan pers.

Silaturahmi ini diharapkan dapat memperkokoh hubungan antara Kementerian Hukum dengan media nasional, sehingga terjalin kolaborasi yang lebih baik dalam menyampaikan informasi yang transparan, akurat, dan bermanfaat bagi masyarakat luas.

Hadir pada kegiatan ini Sekretaris BPSDM Hukum Jusman, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Fungsional Tejo Herwanto, Kepala Pusat Pengembangan Pelatihan Teknis dan Kepemimpinan Mutia Farida dan Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Eva Gantini mendampingi Kepala BPSDM Hukum. (Alf)

Kejaksaan Agung Memeriksa 7 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Kamis 13 Maret 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 7 (tujuh) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial:

BTP selaku Komisaris Utama PT Pertamina (Persero) tahun 2019 s.d. 2024.
MPS selaku VP Retail Full Sales-CAT PT Pertamina (Persero).

AF selaku Pjs. Manager Crude Oil Supply PT Kilang Pertamina Internasional.
HBS selaku Pjs. VP Marketing Strategy-CAT PT Pertamina (Persero).
FA selaku Direktur Utama PT Riau Petroleum Rokan.

HKR selaku Kasubdit Penerimaan Kekayaan Negara Dipisahkan pada Ditjen Anggaran Kementerian Keuangan RI.
MIM selaku VP Supply Chain Planning-LI PT Pertamina (Persero).

Adapun ketujuh orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk.

Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

Jakarta, 13 Maret 2025
KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

Red”

Diduga Tak Miliki Legalitas Usaha, AMCTA Desak Polisi Tangkap Direktur PT MAS

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

*MEDAN,-* Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) mendesak Kapolrestabes Medan memeriksa dan menangkap Direktur PT MAS.

Pasalnya, PT MAS diduga melakukan penyelewengan terkait perizinan atau diduga tak miliki legalitas usaha pabrik peleburan besi yang berlokasi di Jl. Damar Wulan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan Kabupaten Deliserdang, Aksi para unjuk rasa mahasiswa sempat memanas , para unjuk rasa memaksa masuk kedalam Polrestabes untuk menjumpai Kapolrestabes,

“Kami meminta agar Kaporestabes Medan memeriksa dan menangkap Direktur PT MAS diduga melakukan penyelewengan terkait perizinan dan legalitas usaha, mendirikan pabrik di tanah ilegal atau tidak sah,” teriak Rapi Lamnur Siregar saat melakukan aksi unjuk rasa di depan markas Polrestabes Medan Jl. H Mohammad Said, Kamis (13/3).

Dalam pernyataan sikap AMCTA yang dibacakan Rapi, mereka juga
meminta kepada Dinas Lingkungan Hidup Deliserdang untuk segera turun langsung dan memberikan sanksi tegas terhadap pabrik peleburan besi Foundry & Workshop PT MAS yang diduga telah melakukan pencemaran lingkungan akibat kegiatan operasional pabrik tersebut. Diduga tidak memiliki AMDAL, UPL dan APL.

“AMCTA juga meminta kepada Aparat Penegak Hukum (APH) untuk menangkap oknum-oknum yang diduga terlibat melakukan penyalahgunaan manipulasi data serta meminta kepada Polrestabes Medan untuk memeriksa dan tangkap Direktur PT MAS yang diduga telah menggelapkan pajak demi keuntungan pribadi,” sebut Rapi.

Massa aksi unjuk rasa membubarkan diri setelah surat pernyataan sikap dan tuntutan para pendemo diterima oleh Kasat Reskrim Polrestabes Medan.
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, diduga tak memiliki sejumlah legalitas, pengusaha pabrik besi Foundry & Workshop Maha Akbar Sejahtera berlokasi di lahan garapan Jl. Damar Wulan Desa Sampali Kecamatan Percut Seituan, Senin (10/3) dilaporkan ke Polrestabes Medan.

Laporan pengaduan masyarakat (Dumas) terhadap pabrik peleburan besi tersebut dilakukan oleh Aliansi Mahasiswa Cinta Tanah Air (AMCTA) melalui ketuanya Rapi Lamnur Siregar.

Kepada Wartawan media ini, Rapi menuturkan, berdasarkan observasi yang telah dilakukan AMCTA, diduga telah terjadi manipulasi data yang dilakukan oleh PT Maha Akbar Sejahtera untuk mendirikan pabrik peleburan besi Foundry & Workshop yang didirikan di lahan garapan dan diduga tidak memiliki legalitas bangunan yang sah.

“Berdasarkan hasil investigasi AMCTA, ditemukan beberapa kejanggalan terkait berdirinya pabrik, tidak memiliki legalitas keabsahan kepemilikan lahan/tanah, AMDAL, analisis pengaruh lingkungan (APL) dan upaya pengelolaan lingkungan (UPL),” ujar Rapi didampingi tim investigasi Fikril Hakim dan Ilham Syahputra.

Dijelaskan Rapi, sanksi tidak memiliki izin APL dan UPL berupa sanksi pidana penjara maksimal 3 tahun atau denda maksimal Rp750 juta sesuai Pasal 42 UU No 32 tahun 2009 dan pidana penjara maksimal 5 tahun penjara atau denda maksimal Rp 1,5 miliar sesuai Pasal 43 UU No 32 tahun 2009.

“Menurut dugaan kami, dalam operasionalnya sejak dari tahun 2021 hingga 2025, pabrik tersebut diduga tidak membayar pajak sehingga mengurangi pendapatan asli daerah (PAD) Kabupaten Deliserdang,” sebut Rapi.

Oleh sebab itu, tambah Rapi, pihaknya meminta Bupati Deli serdang melalui Dinas Lingkungan Hidup untuk memproses laporan Dumas AMCTA terkait dugaan tak memiliki legalitas keabsahan operasional pabrik peleburan besi tersebut.
Sementara itu, Direktur PT MAS Hazri Fadillah Harahap ketika dikonfirmasi enggan mengangkat sambungan telefon. Bahkan, konfirmasi via whatsApp hingga Senin (10/3) pukul 16:30 belum memberikan jawabannya.

Para mahasiswa yang tergabung dalam AMCTA saat melakukan aksi unjuk rasa di depan Mako Polrestabes Medan, Kamis (13/3) *(Tim)*

Eks-Kapolres Ngada Resmi Jadi Tersangka Kasus Asusila Anak, Polri Pastikan Penegakan Hukum Tegas dan Transparan

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Jakarta – Polri secara resmi menetapkan FWLS, eks-Kapolres Ngada, sebagai tersangka dalam kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur. Keputusan ini disampaikan dalam konferensi pers yang digelar Divisi Humas Polri, Kamis (13/3), di Mabes Polri. Penegakan hukum terhadap kasus ini dilakukan secara simultan, baik dari aspek kode etik maupun tindak pidana.

“Polri konsisten dan berkomitmen menindak tegas setiap pelanggaran yang dilakukan oleh personel, termasuk yang berkaitan dengan pelanggaran peraturan perundang-undangan, terutama yang menyangkut perlindungan anak,” tegas Brigjen. Pol. Trunoyudo Wisnu Andiko, Karo Penmas Divisi Humas Polri.

Berdasarkan hasil pemeriksaan, FWLS terbukti melakukan pelecehan seksual terhadap tiga anak di bawah umur berusia 6, 13, dan 16 tahun, serta seorang dewasa berinisial SHDR (20). Selain itu, tersangka juga diduga menyalahgunakan narkoba dan menyebarluaskan konten pornografi anak.

Brigjen Pol. Agus, Karo Wat Prof Divisi Propam Polri, menjelaskan bahwa FWLS telah menjalani proses kode etik di Propam Polri sejak 24 Februari 2025. Sidang Kode Etik Profesi Polri (KKEP) dijadwalkan pada 17 Maret 2025, dengan ancaman sanksi pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).

“Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa perbuatan FWLS termasuk kategori pelanggaran berat, sehingga sidang kode etik akan segera digelar,” kata Brigjen Agus.

Selain sanksi etik, FWLS juga menghadapi jeratan hukum pidana. Dir Tipid Siber Bareskrim Polri, Brigjen Pol. Himawan Bayu Aji, mengungkapkan bahwa tersangka tidak hanya merekam dan menyimpan konten asusila anak, tetapi juga menyebarkannya melalui dark web.

“Barang bukti berupa tiga unit handphone telah diamankan dan sedang diperiksa di laboratorium digital forensik,” jelas Brigjen Himawan.

Atas perbuatannya, FWLS dijerat dengan sejumlah pasal berlapis, di antaranya Pasal 6 huruf C, Pasal 12, Pasal 14 ayat 1 huruf A dan B, serta Pasal 15 ayat 1 huruf E, G, J, dan L UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Selain itu, ia juga dijerat Pasal 45 ayat 1 junto Pasal 27 ayat 1 UU ITE No. 1 Tahun 2024. Ancaman hukuman maksimal mencapai 15 tahun penjara dan denda hingga Rp1 miliar.

Kompolnas turut mengawal jalannya penyidikan untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas. Irjen Pol. (Purn.) Ida Utari dari Kompolnas menegaskan bahwa pihaknya terus melakukan pengawasan agar kasus ini ditangani dengan benar sesuai prosedur hukum yang berlaku.

“Kami memastikan bahwa penanganan kasus ini dilakukan secara profesional dan sesuai aturan. Kami juga mendorong sidang kode etik segera dilaksanakan serta proses pidana berjalan tanpa hambatan,” ujar Ida Utari.

Mengingat korban dalam kasus ini adalah anak-anak, berbagai lembaga seperti KPAI, Kementerian Sosial, dan Kemen PPPA bergerak memberikan pendampingan. Ketua KPAI, Aimariati Solihah, menekankan pentingnya perlindungan psikososial bagi korban.

“Kami telah berkoordinasi dengan Kemensos dan Kemen PPPA untuk memastikan korban mendapatkan perlindungan dan pemulihan trauma,” kata Aimariati.

Hal senada disampaikan Deputi Perlindungan Khusus Anak Kemen PPPA, Nahar, yang menegaskan bahwa negara wajib memastikan hak-hak korban tetap terlindungi selama proses hukum berlangsung.

“Kami memastikan bahwa seluruh langkah yang diambil dalam kasus ini mengedepankan kepentingan terbaik bagi anak, termasuk pendampingan hukum dan psikologis,” ujarnya.

Polri menegaskan bahwa seluruh proses penyidikan dilakukan dengan pendekatan scientific crime investigation. Bukti-bukti yang dikumpulkan diuji secara akademis dengan melibatkan berbagai ahli, termasuk psikologi, kejiwaan, dan agama.

“Kasus ini ditangani dengan penuh kehati-hatian dan mengacu pada prosedur hukum yang berlaku, sehingga setiap tindakan tersangka dapat dikonstruksikan sebagai tindak pidana terhadap hak-hak perlindungan anak,” ujar Brigjen. Trunoyudo.

Sebagai langkah selanjutnya, Polda NTT dengan dukungan Bareskrim Polri akan melengkapi berkas perkara dan melanjutkan proses hukum hingga tahap persidangan.

Dengan ditetapkannya FWLS sebagai tersangka, Polri menegaskan bahwa tidak ada toleransi terhadap personel yang terlibat dalam tindak pidana. Kasus ini juga menjadi pengingat pentingnya perlindungan anak sebagai prioritas dalam sistem hukum Indonesia.

“Kami berkomitmen untuk menyelesaikan kasus ini secara profesional, transparan, dan akuntabel. Tidak ada kompromi terhadap pelanggaran hukum, apalagi yang menyangkut perlindungan anak,” pungkas Brigjen. Trunoyudo.

Dengan proses hukum yang terus berjalan, masyarakat diminta untuk tetap memantau perkembangan kasus ini guna memastikan keadilan bagi para korban.

Red”

Semarak Ramadhan Perhutani 1446 H.Tahun 2025.

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Garut |Perum Perhutani Kepala Pemangku Hutan ( KPH ) Garut Gelar Acara Semarak Ramadhan Perhutani 1446.H.Tahun 2025 bertempat di GOR volly KRPH, Limbangan Balubur Kamus 13/3/2024 acara di mulai sekira pukul 14:00.Wib S/d Selesai.

Hadir dalam kegiatan Kepala Pemangku Hutan KPH Garut Hendi Indriawan, hadir pula Camat Kecamatan Limbangan Balubur Guriansyah, Kapolsek Limbangan Balubur Kompol Wasino.SH. Danramil 1107 Limbangan Balubur serta seluruh Asper Se-KPH Garut, beberapa kepala Desa Kecamatan Limbangan Balubur hingga ratusan warga masyarakat pemilik kupon bazar Sembako murah.

Kegiatan Samarak Ramadhan di buka oleh MC Dengan membaca Surat patihah bersama sama dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Alquran dan pembacaan sholawat Nabi Muhammad SAW. Dilanjutkan dengan acara sambutan dari KPH Garut Hendi Indriawan menyampaikan ucapan terima kasih kepada Forkopimcam Kecamatan Limbangan Balubur Guriansyah, Kapolsek Limbangan Balubur Kompol Wasino dan saya ucapkan terima kepada Danramil Koramil 1107 Limbangan Balubur juga kepada PT. PPI pendor penyedia sembako.

Lanjut KPH bahwa Kegiatan Bazar Ramadhan 1446.H.Tahun 2025 sengaja kami laksanakan bertempat di KRPH Kudang Desa Limbangan timur Kecamatan Limbangan Balubur. tujuan dari kegiatan ini sesuai dengan Motto'” berbagi berkah raih pahala membantu sesama di bulan mulia”” kami atas nama dari seluruh jajaran KPH Garut, laksanakan kegiatan ini semata mata ingin berbagi dengan sesama, semoga dapat meringankan beban warga masyarakat.

Kegiatan Samarak Ramadhan dengan kegiatan bazar murah yaitu berupa paket sembako yang didalamnya ada 3 item seperti beras 5Kg, Gula Pasir 1Kg.Minyak Goreng 1Kg. Harga sembako per paket kami jual dengan harga 70.000, sedang jika warga masyarakat belanja kebutuhan sembako dari 3 item tersebut estimasi harga pasar itu mencapai Rp.100.000 lebih, kami jual seharga Rp 70.000 kepada warga masyarakat.

Untuk kegiatan Samarak Ramadhan bazar Sembako murah ini kami bekerja sama dengan pendor PT PPI, dan BUMDES Desa Limbangan timur, sebanyak 1000 paket dan seribu kupon kami sebar ke beberapa Desa yang ada di Kecamatan Limbangan, selain itu juga kupon kami sebar ke para petani/penyadap pohon pinus di KRPH Leles, KRPH Kadungora dan KRPH Limbangan Balubur, semoga kegiatan ini bisa kami laksanakan bukan hanya dibulan suci Ramadhan saja, insya Allah kedepannya kegiatan ini menjadi agen kerja Jajaran KPH Garut pungkasnya

Di tempat yang sama disela sela acara dua orang warga masyarakat Desa Limbangan timur saat diwawancarai oleh awak media menyampaikan ucapan terima kasih kepada Perhutani KPH Garut yang telah mengadakan bazar Sembako murah Alhamdulillah kegiatan ini sangat membantu bagi kami warga masyarakat, karena harga jualnya per paket itu hanya Rp 70.000 padahal jika kita belanja ke pasar vdari 3 Item tersebut harga nya mencapai diatas Rp 100.000.

Terima kasih Perhutani KPH Garut semoga semakin maju, berkembang semakin jaya, dan seluruh keluarga besar jajaran KPH Garut senantiasa diberikan kesehatan dan kemudahan serta keselamatan pungkasnya. *** Tim ***

FWJI dan MIO’I Wilayah Jakarta Barat Gelar Buka Puasa Bersama Sebagai Ajang Silaturahmi dan Santunan

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Jakarta, – Memasuki hari ke 13 bulan suci Ramadhan 1446 Hijriah, Organisasi Pers Forum Wartawan Jaya Indonesia (FWJI) Korwil Jakarta Barat dan Media Independen Online Indonesia (MIO’I) DPC Jakarta Barat serta Dragon Law Firm menggelar Buka Puasa Bersama di Taman Semanan Indah RW 011 Kelurahan Duri Kosambi, Kecamatan Cengkareng, Kota Jakarta Barat, Kamis (13/03/2025).

Acara buka puasa bersama yang digagas H. Wawan selaku Ketua FWJI Korwil Jakarta Barat ini, dihadiri oleh ratusan awak media yang tergabung dalam FWJI dan MIO’I, sebagai ajang silaturahmi dan santunan, “Tujuan acara buka puasa bersama kita gelar untuk mempererat silaturahmi, meningkatkan rasa kebersamaan, memupuk rasa kepedulian antar sesama dan menambah keakraban antara awak media” ujarnya.

Lebih lanjut, H. Wawan mengatakan sangat bersyukur masih diberikan kesempatan berkumpul di tengah bulan suci ramadhan dan mengucap rv terimakasihnya kepada Dewan Pertimbangan Golkar Jakarta Barat Lana Kartasasmita yang telah memberikan fasilitas dan mendukung berlangsungnya acara.

Dalam acara buka puasa tersebut, tersirat menumbuhkan rasa kasih sayang ataupun empati kepada sesama.

Sambil menunggu buka puasa bersama, FWJI, MIO’I, Dragon Law Firm, PWI, Pokja Wartawan Kota Tua, GRIB Jaya, Forkabi, BPPKB, FBR, GANN, menyerahkan titipan santunan berupa paket sembako sekaligus uang tunai kepada 50 anak yatim. Menurut H. Wawan santunan merupakan ladang pahala, maka ia berharap dengan adanya santunan di tengah acara tersebut dapat memberikan kebahagiaan kepada anak yatim.

“Dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 215, Allah SWT menjanjikan surga bagi orang yang memberikan santunan anak yatim dengan ikhlas. Semoga kepada para dermawan yang mempercayai kami untuk menyantuni anak yatim dijauhkan dari segala perbuatan buruk, mendapatkan kasih sayang dari Allah SWT, terhindar dari siksa di hari kiamat, dan mendapatkan jaminan masuk surga. Aamiin” ucap Wawan.

Dalam acara turut hadir Ketua Umum FWJI Mustofa Hadi Karya, Ketua Umum, Dragon Law Firm, MIO’I Ays Suprayogi, Ketua DPD Golkar Jakarta Barat Richad K, Panglima GRIB Jaya Minca, para pengurus ormas wilayah Jakarta Barat diantarnya FBR, Ketua Forkabi Durikosambi H. Kaang, BPPKB Maman, GRIB Jaya, Ketua GANN dan beserta Jajaran. Selain itu hadir juga Bimas Haris dan Trisno mewakili Kapolsek Cengkareng dan Deni Babinsa dari Koramil Cengkareng.

Dikesempatan yang sama, Cuncun selaku Ketua MIO’I Jakarta Barat menyampaikan bahwa acara Buka Puasa Bersama yang berlangsung di Taman Semanan Indah, merupakan bentuk kebersamaan antara para awak media serta kepedulian terhadap anak yatim.

“Puji syukur saya ucapkan, hari ini di bulan ramadhan yang penuh berkah kita dapat berkumpul bersama untuk bukber beserta santunan sama anak yatim. Semoga dengan adanya kegiatan ini, rasa kebersamaan dan sinergitas kita semakin erat” ucap Cuncun dalam sambutannya.

Dalam rangkaian acara, setelah kata sambutan dari para pengurus dilanjut menyantuni anak yatim, kemudian bersholawat dan doa bersama. Lalu melaksanakan tradisi tumpengan, ramah tamah, foto bersama dan ditutup dengan buka puasa bersama.

(Tim)

Inspektorat Banggai Ikuti Perintah Bupati, Berbuntut Kasus BUMDES Uso Mengendap, Kinerja Bupati Amiruddin Tamoreka Dipertanyakan

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Banggai – Kinerja Bupati Kabupaten Banggai, Amirudin Tamoreka kini berada di bawah sorotan tajam setelah terungkapnya keterangan dari inspektorat Kabupaten Banggai mengenai ada Perintah Bupati yakni jangan memberikan keterangan kepada siapa saja berkaitan dengan Perhitungan Kerugian Negara (PKN).

Pernyataan ini sebagaimana yang disampaikan oleh oknum pegawai Inspektorat pada Kamis (13/3/2025) saat awak media hendak menemui Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai guna mengkonfirmasi permasalahan dugaan Penyalahgunaan Anggaran Dana BUMDES Desa Uso, Kecamatan Batui, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah.

Skandal ini berpotensi merusak reputasi Amirudin Tamoreka disaat menjabat sebagai Bupati Banggai sekaligus menampik dugaan kuat bahwa bersama Inspektorat Kabupaten Banggai membekingi Ketua BUMDES Desa Uso.

Kondisi ini diketahui setelah sebelumnya Pimpinan media Berantastipikor.com bertandang ke Kantor Kejaksaan Negeri Kabupaten Banggai (13/3) dengan maksud mengkonfirmasi tindak lanjut aduan masyarakat terkait dugaan penyalah gunaan Dana BUMDES Desa Uso.

Namun, dari keterangan pihak Kejaksaan Banggai diketahui bahwa sampai saat ini laporan terkait perhitungan keuangan negara (PKN) belum masuk ke pihaknya. Padahal sudah lama di layangkan surat.

“Seharusnya inspektorat sudah menyerahkan hasil perhitungan kerugian Negara karena sudah lama kami menyurati Inspektorat akan tetapi sampai saat ini belum diserahkan. Tidak diketahui apa penyebabnya”, tutur pihak kejaksaan Banggai.

Ironisnya, setelah di konfirmasi oleh media ini kepada Inspektorat melalui Irban 5, justru jawaban bertolak belakang dengan komitmen transparansi pemerintah dan masalah ini sangat kontras dengan ketentuan UU tentang Keterbukaan Informasi Publik sebab yang di butuhkan adalah informasi yang rakyat bukan uang pribadi oknum pejabat.

“Pak, kami disini tidak bisa memberikan keterangan, itu kewenangan ada di Inspektur, kalau merasa penasaran silahkan ketemu saja inspektur”, kata salah seorang pegawai di irban 5.

Anehnya, setelah tiba di ruang inspektur Inspektorat Kebupaten Banggai disitu terjadi perdebatan antara pimpinan media, petugas piket dengan beberapa pegawai Inspektorat. Pada intinya inspektorat telah dilarang oleh Bupati untuk memberikan keterangan soal hasil penghitungan kerugian negara.

“Biar inspektur sekalipun, soalnya kami sudah diperintah oleh Bupati agar jangan memberikan keterangan sembarang, jadi pak kami disini tidak bisa memberikan keterangan, ini sudah perintah pimpinan dari Atas, sembari menunjukan tangannya ke arah Kantor Bupati Halimun, ini perintah Bupati pak, jadi kami disini tidak bisa memberikan Komentar apa apa, kami disini tidak bisa memberikan Keterangan apapun,” ucapnya dengan nada tegas (13/03/2025).

Pernyataan seperti ini mencerminkan Kebobrokan Kinerja Bupati Banggai terhadap tata kelola APBDesa. Juga menampik dugaan membekingi Korupsi yang patut diduga terstruktur. warga desa merasa hak konstitusi mereka telah dirampas oleh pemimpin yang dipilih oleh rakyat hingga menjadi Penguasa, belum lagi dugaan bahwa Bupati Banggai melalui Inspektorat nyata melakukan pembiaran atas penyalahgunaan keuangan atau dalam analogy lain sengaja membiarkan Daerah atau Desa digondol para maling uang rakyat.

Dugaan praktik mafia di inspektorat yang melibatkan Bupati Banggai, menunjukkan adanya kolusi antara Bupati dan Inspektorat Kabupaten Banggai karena nyata pihak inspektorat tidak mau memberikan keterangan sedikitpun terkait apa yang di pertanyakan padahal masalah ini wajib diketahui publik khususnya masyarakat yang dirugikan.

Olehnya itu kritik tajam ditujukan kepada Bupati Amirudin Tamoreka yang dianggap melindungi para oknum terduga Pelaku penyalahgunaan keuangan Negara. Atas fenomena tersebut maka Kepemimpinan Amirudin Tamoreka dipertanyakan.

Dipertanyakan disebabkan oleh adanya pelarangan terhadap Inspektorat untuk berbicara terkait skandal dugaan tindak pidana Korupsi. Ini menunjukkan lemahnya penanganan dugaan tindak pidana Korupsi khususnya di Kabupaten Banggai.

Sebagai pemimpin daerah, Amirudin Tamoreka memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa dilingkup pemerintahannya termasuk prnerintahan Desa/Kelurahan dan OPD tidak melakukan penyalahgunaan anggaran.

APBD maupun APBDesa harus dikelolah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun dengan adanya keterangan dari oknum pegawai di Inspektorat Kabupaten Banggai ini mengindikasikan kalau dalang dari banyaknya kasus tata kelola APBDesa di Kabupaten Banggai adalah Bupati Banggai sebagaimana pengakuan pegawai Inspektorat yang dalam hal ini selaku auditor Kerugian Keuangan Negara.

Warga di Desa Uso berharap agar kasus ini segera mendapatkan perhatian dan penyelesaian secepatnya. Keadilan dan transparansi dalam penanganannya. serta perlindungan hak-hak masyarakat harus menjadi prioritas utama untuk memperbaiki reputasi pemerintah dan memastikan kepercayaan publik tetap terjaga.

Red”Pimpinan Redaksi.

Kajati Riau Saksikan Langsung Penyerahan Aset Barang Bukti Perkara Korupsi PT.Duta Palma Kepada PT.Agrinas Duta Palma

Penulis
lembagainvestigasinegarari
-
0

Pekanbaru – Kajati Riau Akmal Abbas, SH., MH. Saksikan Langsung Penyerahan Aset Barang Bukti Perkara Korupsi PT.Duta Palma kepada PT.Agrinas Palma Nusantara (Persero) di Kantor Kejati Riau. (13/03/2025)

Sebagaimana dikatahui Jaksa Agung ST Burhanuddin secara reami telah menyerahkan Penitipan & Pengelolaaan Barang Bukti Perkebunan Sawit seluas 221.868 Ha perkara korupsi PT.Duta Palma kepada Menteri BUMN Erick Tohir pada 10 Maret 2025 lalu.

Menindak lanjuti hal tersebut, jajaran Satgas PKH JAM Pidsus pada hari ini langsung memfasilitasi Penyerahan Perkebunan Sawit PT.Duta Palma yang berada di wilayah Riau kepada BUMN PT. Agrinas Palma Nusantara seluas 84.404 Ha yang dipimpin langsung Direktur Utama Letjen (Purn) Agus Sutomo.

Penyerahan ini juga disaksikan langsung oleh Wadan Satgas Garuda Brigjen TNI Doddy Triwanto, Danrem 031/Wirabima Brigjen TNI Sugiyono, Satgas PKH, Wakapolda Riau, Pj. Sekda Riau, PTPN Pusat & PTPN IV beserta jajaran Direksi PT. Agrinas Palma Nusantara.

Setelah penyerahan, Kajati Riau bersama Tim Satgas PKH dan rombongan meninjau langsung aset yang diserahterimakan yang diikuti dengan Sosialisasi Kepastian Nasib Para Karyawan Yang Sepenuhnya Dijamin oleh Negara.(… ..)

Kasipenkum Kejati Riau

Red”

1...282930...537Halaman 29 dari 537
©