LIN-RI.COM

Bangkalan – Aliansi Madura Indonesia (AMI) mendesak pemberhentian dua oknum anggota DPRD Kabupaten Bangkalan berinisial RTW dan APW, menyusul beredarnya video yang diduga memperlihatkan keduanya tengah dugem di tempat hiburan malam.

Ketua Umum Aliansi Madura Indonesia, Baihaki Akbar, menilai perilaku tersebut bertentangan dengan etika pejabat publik dan mencederai kehormatan lembaga legislatif, terlebih dilakukan oleh wakil rakyat di daerah yang menjunjung tinggi nilai moral, agama, dan budaya Madura.

“Anggota DPRD adalah pejabat publik. Setiap perilaku mereka, baik di dalam maupun di luar kedinasan, tetap melekat pada jabatan. Dugaan dugem di tempat hiburan malam jelas tidak mencerminkan etika seorang wakil rakyat,” tegas Baihaki Akbar, Kamis (18/12)

AMI menegaskan, dugaan perilaku tersebut berpotensi melanggar Kode Etik Anggota DPRD, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD, dan DPRD (UU MD3) serta peraturan internal DPRD yang mewajibkan anggota menjaga martabat, kehormatan, dan citra lembaga.

Menurut AMI, apabila dugaan tersebut terbukti, maka tindakan RTW dan APW tidak hanya mencoreng nama pribadi, tetapi juga merusak marwah DPRD Bangkalan secara institusional dan menurunkan kepercayaan publik.

Atas dasar itu, AMI mendesak Badan Kehormatan (BK) DPRD Kabupaten Bangkalan untuk segera memanggil dan memeriksa RTW dan APW secara terbuka dan transparan, serta meminta partai politik pengusung agar bertanggung jawab menjatuhkan sanksi tegas dengan melakukan PAW terhadap dua oknum tersebut.

Lebih lanjut, Aliansi Madura Indonesia menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi apabila tuntutan tersebut tidak segera direspons oleh DPRD Bangkalan dan pihak terkait.

“Jika penegakan kode etik diabaikan, AMI siap turun ke jalan melakukan aksi massa sebagai bentuk perlawanan moral terhadap pembiaran pelanggaran etika pejabat publik,” ujar Baihaki Akbar.

AMI menilai, ketegasan penegakan etika merupakan kunci menjaga kehormatan lembaga legislatif, sekaligus memastikan wakil rakyat tetap berada dalam koridor kepatutan dan tanggung jawab moral.

Red”

BOGOR, — Tindak kekerasan dan dugaan kriminalisasi terhadap jurnalis kembali mencederai kebebasan pers. Delapan jurnalis dari berbagai media dilaporkan menjadi korban intimidasi dan pengamanan paksa saat menjalankan tugas jurnalistik pada 14 Desember 2025 di Desa Sadeng, Kecamatan Leuwisadeng, Kabupaten Bogor.
Peristiwa tersebut terjadi ketika para jurnalis tengah melakukan peliputan investigatif terkait dugaan aktivitas ilegal berskala besar yang diduga berlangsung di kediaman seorang oknum Kepala Desa Sadeng. Alih-alih mendapatkan klarifikasi, para jurnalis justru menghadapi tekanan setelah istri kepala desa diduga memprovokasi warga, dengan menuduh para jurnalis melakukan pemerasan. Tuduhan tersebut disinyalir sebagai upaya menutupi fakta-fakta yang berhasil dihimpun tim jurnalis di lapangan.
Akibat provokasi tersebut, para jurnalis sempat diamankan oleh Polsek Leuwiliang. Namun, setelah dilakukan pemeriksaan menyeluruh serta verifikasi terhadap alat bukti yang dimiliki jurnalis, pihak kepolisian menyatakan bahwa tuduhan pemerasan tidak terbukti dan tidak memiliki dasar hukum. Polsek Leuwiliang akhirnya melepaskan seluruh jurnalis dan menegaskan bahwa mereka merupakan korban dugaan kriminalisasi.
Investigasi yang dilakukan para jurnalis tersebut diketahui telah berlangsung cukup lama dan dilakukan secara hati-hati, dengan mengedepankan prinsip jurnalistik serta verifikasi sumber. Hasil penelusuran di lapangan mengungkap indikasi kuat sejumlah aktivitas ilegal di sekitar kediaman kepala desa, di antaranya:
• Dugaan penyulingan oli palsu dengan peralatan yang terpasang rapi,
• Lokasi penggilingan emas ilegal yang dilengkapi alat berat dan bahan baku mencurigakan,
• Temuan bong lengkap dengan sedotan, serta jejak yang mengarah pada dugaan pesta narkotika yang disebut kerap berlangsung di lokasi tersebut.
Seluruh temuan tersebut telah didokumentasikan dalam bentuk foto dan video sebagai bukti pendukung atas dugaan aktivitas ilegal.
Sejumlah warga setempat yang enggan disebutkan identitasnya mengaku telah lama mencurigai aktivitas tersebut, namun memilih bungkam karena takut mendapat intimidasi.
“Kami sudah lama curiga, tapi tidak ada yang berani bicara. Takut bermasalah,” ujar seorang warga. “Saat wartawan mengungkap, justru mereka yang jadi korban. Padahal buktinya jelas. Ada apa sebenarnya?” tambahnya.
Menanggapi kejadian ini, Ketua Forum Wartawan Bogor (FWBB), Iwan Boring, menyampaikan sikap tegas dan mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas kasus tersebut. Ia menilai tindakan terhadap jurnalis merupakan bentuk nyata penghalangan kerja jurnalistik dan pelanggaran berat terhadap kebebasan pers sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
“Aksi kriminalisasi terhadap jurnalis tidak boleh dibiarkan. Ini ancaman serius bagi kebebasan pers dan siapa pun yang berani mengungkap kebenaran,” tegas Iwan.
Hingga berita ini diturunkan, Polsek Leuwiliang belum memberikan klarifikasi resmi terkait alasan belum dilakukannya penyelidikan mendalam terhadap dugaan aktivitas ilegal tersebut, meskipun bukti awal dinilai cukup kuat. Sementara itu, Kepala Desa Sadeng juga belum dapat dihubungi untuk memberikan tanggapan atas temuan investigasi maupun tudingan kriminalisasi terhadap jurnalis.
Publik kini menanti langkah tegas kepolisian dan Pemerintah Kabupaten Bogor untuk mengungkap dugaan kejahatan tersebut secara transparan dan profesional. Kasus ini dinilai tidak hanya menyangkut reputasi pemerintahan desa, tetapi juga menyentuh kepercayaan masyarakat terhadap supremasi hukum dan kebebasan pers di Kabupaten Bogor.
(red)

Brebes – Minggu (14/12/2025) – lin-ri.com. Jawa Tengah – ​Ketegangan terkait dugaan manipulasi dan kebocoran anggaran Dana Desa (DD) Kutamendala, Kecamatan Tonjong, Kabupaten Brebes, memasuki babak baru. Setelah pemberitaan menyebar luas, Kepala Desa Kutamendala, H. Faturi S.Ag, mengambil langkah tegas dengan meminta dilakukannya adu data secara terbuka dengan pihak penuding, yaitu Team Lembaga Investigasi Negara (LIN) DPC Brebes

​Kedua lembaga tersebut menyatakan kesiapan penuh untuk menghadiri acara transparansi informasi publik di Desa Kutamendala tersebut.

​Tri anto, yang menjabat sebagai Pimpinan Redaksi lin ri, menyambut baik inisiatif adu data tersebut, namun menuntut prosedur formal.
​”Kami siap dipanggil oleh Kepala Desa Kutamendala dengan adanya pemberitaan dugaan bocoran anggaran dana desa yang lagi ramai di beberapa media online, kami minta pakai undangan resmi,” kata Tri anto.

​Tri anto tidak hanya berhenti pada tantangan adu data. Ia juga secara eksplisit meminta Aparat Penegak Hukum (APH) dan Inspektorat untuk segera turun tangan.
​”Kami meminta kepada pihak APH maupun Inspektorat untuk segera diaudit desa tersebut. Apabila ada anggaran yang tidak sesuai maupun tidak tepat sasaran, terjadi kolusi, korupsi, dan nepotisme, untuk segera ditindaklanjuti,” tegasnya.

​Secara terpisah, Kabid Hukum dan HAM Lembaga Investigasi Negara DPC Brebes, Usulludin SH., menegaskan kesiapan timnya untuk berhadapan data dengan Kades.
​”Kami sebagai Kabid Hukum dan HAM siap dengan adanya Kades Kutamendala mengajak bertemu untuk adu data,” ujar Usulludin SH.

​Mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Usulludin SH. berharap pertemuan tersebut diselenggarakan secara transparan dan berimbang. Ia mendesak Kades Faturi untuk memastikan pertemuan adu data tersebut kredibel dengan mengundang pihak-pihak berwenang.
​Usulludin SH. mengharap Kepala Desa Kutamendala H. Faturi S.Ag memanggil secara resmi atau surat yang dialamatkan ke kantor DPC LIN Brebes dan juga untuk menghadirkan Unit Tipikor Polres Brebes, Inspektorat, Camat Tonjong, Pendamping Desa Kecamatan Tonjong, dan Perwakilan dari para tokoh masyarakat Desa Kutamendala.

​Panggilan adu data ini diperkirakan akan menjadi ajang pembuktian penting terkait akuntabilitas Dana Desa Kutamendala. Publik kini menanti langkah Kades H. Faturi S.Ag selanjutnya. (Team Jawa Tengah)

Redaksi”

Tegal Kota, DLH Dan APH Kota Tegal Diminta tindak kejahatan Praktik ilegal atas dugaan perusahaan solar industri ilegal yang limbahnya dibuang sembarang di kawasan Empang yang wilayahnya masih aktif perikanan dan perkebunan di jalan lingkar Utara pedurungan lor Tegal kota. Pada hari Jumat 12/12/2025

Tindakan kejahatan dan kecerobohan pelaku pencemaran yang dilakukan oknum PT. Solar Industry Jenis Cong Ilegal ini milik AL. Sdari PT.Anugrah Sakti Samudra yang sangat membahayakan lingkungan dan Perikanan.

Mengenai Pencemaran Lingkungan (UU No. 32 Tahun 2009):
Sanksi Pidana: Pelaku pencemaran atau perusakan lingkungan dapat dipidana penjara dan denda, misalnya, jika perbuatan itu mengakibatkan luka berat atau kematian, hukumannya lebih berat (pidana penjara minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun, serta denda miliaran rupiah).
Sanksi Administratif: Selain pidana, ada juga sanksi administratif seperti penghentian sumber pencemaran, pemulihan fungsi lingkungan, hingga denda administratif.

Warga merasa resah atas kejahatan pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT.A.S.S dan berharap kepada dinas terkait wilayah Tegal kota untuk segera menindak tegas serta memberikan sanksi berat kepada Sodara AL selaku Direktur PT A.S.S.

Tim Awak media yang menanggapi laporan warga segera mendatangi TKP pembuangan limbah solar Cong dengan sembarangan ini fakta adanya temuan warga dikawasan Empang Jalingkut sebelah utaranya rumah susun Tegal.
Tim awak media meminta atensi khusus kepada APH Dan DLH Tegal Kota untuk segera menindak kejahatan pelaku pencemaran lingkungan yang dilakukan oleh PT.A.S.S. Pungkas Tim Media.

Red, Tim

Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) yang diperingati setiap 9 Desember memberikan banyak catatan di benak penuis. Bicara tentang korupsi, kita bicara tentang banyak aspek yang menyertain yakni: Sebab, akibat dan solusi serta penanggulangannya, juga undang-undang dan hukum yang berlaku.
Karena, di negara kita ini sudah sampai pada munculnya idiom bahwa korupsi sudah membudaya, artinya korupsi sudah menjadi suatu hal yang terkesan “lumrah”.
Dari sekian kasus kejahatan dunia, korupsi termasuk dalam kategori kejahatan extraordinary crime selain terorisme, narkotika, perdagangan manusia, pencucian uang, dan kejahatan internasional (genosida, kejahatan perang, kejahatan terhadap kemanusiaan dan agresi). Kejahatan ini sangat merusak secara sistemik dan mengancam keamanan nasional. Ini adalah kejahatan yang harus ditangani dengan hukum dan upaya khusus karena sifatnya yang luar biasa.
Korupsi adalah penyalahgunaan kekuasaan atau jabatan untuk memperoleh keuntungan pribadi atau kelompok, yang dapat berupa uang, barang, atau jasa. Korupsi dapat terjadi dalam berbagai bentuk, seperti suap, gratifikasi, pemerasan, dan penggelapan.
Sedangkan penyebab korupsi diantaranya adalah : (1) Lemahnya sistem pengawasan dan penegakan hukum, (2) Kurangnya transparansi dan akuntabilitas, (3) Budaya yang membolehkan korupsi, (4) Kemiskinan dan kesenjangan ekonomi dan (5) Kekuasaan yang tidak terkontrol. Kelima aspek ini meracuni kinerja positif di manapun, sehingga korupsi seolah menjadi barang lama yang sudah tidak menjadi perhatian khusus, bahkan dijadikan proyek berjamaah, sampai pada akhirnya akan terbuka dan menemui jalan buntu, karena bagaimanapun tindakan kejahatan ada hukumannya.
Tentang Hukum dan Undang-Undang, Indonesia mempunyai beberapa undang-undang yang mengatur tentang korupsi, antara lain adalah :
– Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
– Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 Tahun 1999
– Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK).

Dari Undang-Undang yang berlaku ini, para pelaku korupsi menerima sanksi hukum diantaranya berupa : (1) Pidana penjara maksimal 20 tahun, (2)Denda maksimal Rp 1 miliar, (3) Pengampasan aset hasil korupsi

Dan untuk Solusi dan Penanggulangan, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:
a. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
b. Memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum
c. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi
d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi masyarakat
e. Mengimplementasikan sistem e-government

Satu hal penting yang juga harus terus digalakkan adalah tindakan Pencegahan
Untuk itu, dapat dilakukan dengan beberapa cara, antara lain:
a. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi
b. Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas
c. Memperkuat sistem pengawasan dan penegakan hukum
d. Meningkatkan kesejahteraan ekonomi Masyarakat

Sebagai kesimpulan, korupsi adalah masalah yang sangat serius di Indonesia, namun dapat diatasi dengan meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan penegakan hukum, serta meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya korupsi. Mari perangi korupsi bersama. Kita bisa !

Oleh Dr.HMZ