LIN-RI.COM

Garut.-06 – 12 – 2025.-

Dugaan kuat Program Pembangunan Jembatan Bokor Desa Tanjungmulya Kwxamatan Pakenjeng yang tender pengerjaannya dimenangkan oleh CV Irlando asal Garut kota berdasarkan Surat Perintah Kerja ( SPK ) Nomor : 602.1/45/PPK-3/DAU.PRB/BM/PUPR/2025, Tanggal Kontrak 18 November 2025, Sub Kegiatan : Pembangunan Jembaran, Pekerjaan : Pembanguna. Jembatan Bokor Desa Tanjung mulya Kecamaran Pakenjeng.

Lokasi Kecamatan Pakenjeng, Sumber Dana : APBD-PRB KAB.Garut, Tahun Anggaran 2025, Nilai Pekerjaan : Rp 364.722.900.00 ( Tiga ratus juta Enam puluh empat juta tujuh ratus dua puluh dua dua ribu sembilan ratus rupiah, ) kini pengerjaannya sedang dalam pengerjaan oleh para pekerja berasal dari Kecamatan Bungbulang.

Pembangunan Jembatan tersebut menjadi sorotan warga, dan disorot BPD Desa Tanjungmulya Kecamatan Pakenjeng, berita teesebut telah tayang dalam beberapa media Online, termasuk pada media kalibernews.net.Edisi Kamis 4/12/2025, ” Dengan Headnews berita ” Diduga Pembangunan Jembatan Bokor tidak Sesuai Spesifikasi dan Menggunakan Material tidak sesuai RAB dikeluhkan warga “” kejadian tersebut benar adanya bahwa perusahaan pemenang tender dalam pengeejaan tidak sesuai dengan, Spesifikasi, dan menggunakan pasir dari dasar sungai, yang tidak sesuia, Standarisasi, dalan RAB.

Demi memastikan informasi dari narasumber Inisial YS yang disampaikan kepada redaksi, redaksi sekaligus ketua DPD IWOI dan dua awak media dari Tribuncakranews.com, Jum,at 5/12/2025 sekira pukul 10: 20.Wib, menyambangi untuk melihat lokasi pembangunan juga menyerap beberapa informasi dari tokoh warga dan warga masyarakat, sejauh mana kebenaran informasi, yang disampaikan oleh warga Masyarakat, tentang pembangunan jembatan tersebut sehingga menjadi kisruh, antara BPD, Tokoh Pemuda, Tokoh warga Masyarakat dengan perusahaan.

Saat sampe dilokasi redaksi, sekaligus ketua DPD IWOI mencoba mengorek informasi dari penanggung jawab pekerja dilapangan, saat diperranyakan kepada penanggung jawab lapangan terkait dengan penggunaan pasir pasang dari dasar sungai, untuk melakukan pengecoran, dilokasi pembangunan, dengan spontan memberikan jawaban ” memang benar adanya, bahwa pasir yang digunakan menggunakan pasir yang diambil dari pinggur sungai, karena kalau nunggu pasir dari garut, itu lama waktunya, ini buktinya sambil nunjuk hasil pemasangan pasir yang sydah dicor.

Narasumber juga menyampaikan hal tersebut menjadi polemik dan pertanyaan warga masyarakat dan yang paling mendapatkan sorotan tajam mengenai adanya substansi tulisan yang ada dalam papan informasi tercatat bahwa proyek ini merupakan pembangunan jembatan, bukan rehabilitasi jembatan, memang benar pembangunan ini hanya dilakukan rehabilitasi dan penambahan ketinggian bukan pembangunan dari Nol persen, kami hanya melaksanakan tugas sesuai dengan petunjuk pemilik perusahaan ungkapnya.

Setelah itu Ketua DPD IWOI Kabupaten Garut, sedang melakukan Live Video, tiba – tiba disambangi salah seorang yang diduga Preman Kampung, sambil menyampaikan, dalam bahasa sunda kang ulah kikituan lah da saya oge faham, saya pemborong proyek ini, jadi saya faham arahna kamana, hampura can turun anggaranna, intina pasti proyek ieu, kondusip, ges lah ulah kikituan, pungkasnya sambil beranjak pergi meninggalkan, kejadian tersebut merupakan intimidasi dan sudah mengahalang-halangi tugas Wartawan untuk melakukan tugasnya. *** TIM ***

Red”

LAMONGAN, 6 Desember 2025 Data terbaru Postur APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2025 (APBD Murni), yang diterima SIKD per 05 Desember 2025, menunjukkan kinerja keuangan daerah yang timpang dan memicu pertanyaan serius mengenai kualitas perencanaan dan eksekusi anggaran.

Terjadi anomali ekstrem dalam pos Pendapatan Daerah dan penyerapan Belanja Daerah yang rendah menjelang akhir tahun anggaran.

Realisasi Retribusi Daerah mencapai Rp 240,15 Miliar, melampaui target anggaran (Rp 18,62 Miliar) hingga 1.289,41%. Selisih realisasi dengan anggaran mencapai Rp 221,53 Miliar.

Total Belanja Daerah hanya terealisasi 76,42% (Rp 2.491,43 Miliar dari Rp 3.260,10 Miliar). Ini menyisakan Rp 768,67 Miliar dana pembangunan yang tidak terserap atau tertunda.

Pendapatan dari Lain-Lain PAD yang Sah hanya tercapai 19,33% (Rp 68,20 Miliar dari Rp 352,83 Miliar), menandakan kegagalan Pemda mengumpulkan potensi pendapatan sebesar Rp 284,63 Miliar.

Pemerintah Kabupaten Lamongan, khususnya Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) sebagai perencana dan pelaksana APBD, bertanggung jawab atas anomali data dan rendahnya penyerapan belanja.

Postur anggaran ini berlaku untuk seluruh wilayah Kabupaten Lamongan.

Data ini mencerminkan kondisi realisasi anggaran periode Januari hingga Desember 2025 (data diterima SIKD per 05 Desember 2025).

Rendahnya penyerapan belanja menunjukkan bahwa ratusan miliar program pembangunan, pelayanan publik, dan kegiatan strategis di Lamongan gagal terealisasi tepat waktu, berpotensi menghambat pertumbuhan ekonomi lokal dan kualitas hidup masyarakat.

Sementara itu, anomali Retribusi Daerah sebesar 1.289,41% harus segera dijelaskan:

Menunjukkan kelalaian fatal dalam input data keuangan publik

Menunjukkan perencanaan anggaran awal yang sangat lemah atau Pemda menargetkan pendapatan terlalu rendah secara sengaja, yang merusak kredibilitas postur anggaran.

Angka surplus realisasi sebesar Rp 391,57 Miliar yang dihasilkan (Pendapatan Rp 2.883,00 M – Belanja Rp 2.491,43 M) sejatinya adalah surplus semu. Itu adalah indikasi bahwa uang publik tidak dibelanjakan sesuai rencana. Dana ini akan menjadi SiLPA yang menumpuk, bukannya menggerakkan ekonomi.

Pemkab Lamongan harus segera mengklarifikasi secara terbuka anomali Retribusi Daerah (1.289,41%) dan kegagalan mencapai target Lain-Lain PAD yang Sah (19,33%).

Pemkab harus menjelaskan secara detail mengapa Rp 768,67 Miliar Belanja Daerah gagal terealisasi dan dampak spesifiknya pada sektor-sektor kunci (misalnya, kesehatan, pendidikan, atau infrastruktur yang didanai Belanja Barang & Jasa atau Belanja Modal).

Perlu adanya evaluasi menyeluruh terhadap TAPD terkait kualitas penyusunan anggaran.

#APBDLamongan2025 #KritikAnggaran #AkuntabilitasPublik

Tim Redaksi Prima

CILACAP, 5 Desember 2025 – Gelombang kekecewaan dan tuntutan keadilan tak mereda di Desa Patimuan, Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap.

Polemik berkepanjangan terkait dugaan ketidakberesan dalam proses tukar guling tanah bengkok dan dugaan penyimpangan dalam program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) terus memicu keresahan masyarakat.

Warga menuding adanya ketidaktransparanan, praktik pungutan liar (pungli), dan tebang pilih yang dilakukan oleh oknum-oknum di tingkat desa.

Permasalahan ini mencuat terkait dengan status tanah eks bengkok Desa Bangunreja yang kini berada di wilayah Patimuan.

Meskipun dikabarkan telah ada kesepakatan tukar guling, warga merasa hak-hak mereka diabaikan.

Poin-Poin Utama Kontroversi dan Kejanggalan
Minimnya Transparansi: Warga Patimuan menyuarakan kebingungan atas isi kesepakatan tukar guling.

Mereka menuntut kejelasan detail dan keuntungan yang didapatkan desa dari proses tukar guling aset penting tersebut.
Status Tanah yang Menggantung: Dari total 149 bidang tanah eks bengkok yang diklaim telah dilunasi pembayarannya oleh warga (termasuk 104 bidang yang statusnya masih belum jelas), Pemerintah Desa Bangunreja diduga hanya mengajukan kepengurusan sertifikat untuk 45 bidang saja.

Dugaan Pungli dan Tebang Pilih PTSL: Program PTSL yang seharusnya gratis—bahkan dikabarkan dibiayai oleh dana CSR—justru diwarnai dugaan pungutan liar dengan biaya bervariasi.

Ironisnya, warga yang sudah melunasi pembayaran tanah sejak lama belum menerima haknya, sementara warga lain yang baru melunasi justru sudah mendapatkan sertifikat.

Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya praktik tebang pilih dalam proses penerbitan sertifikat.

Keterlibatan Aparat Penegak Hukum (APH): Permasalahan ini telah menarik perhatian Polresta Cilacap, yang dikabarkan telah memanggil dan meminta keterangan dari sejumlah pihak terkait.

Tuntutan dan Harapan Masyarakat
Perwakilan warga dengan tegas mendesak agar seluruh pihak terkait segera bertindak:
“Kami menuntut transparansi dan kejelasan! Kami tidak ingin menjadi korban dari perilaku oknum pejabat pemerintah desa yang hanya mencari keuntungan pribadi.

Kami punya kepentingan yang sama! Kami ingin kejelasan status tanah ini dan menuntut APH mengusut tuntas kasus ini,” ujar Perwakilan Warga.

Warga Patimuan juga secara khusus melayangkan surat keberatan kepada Bupati Cilacap, mendesak agar Kepala Daerah turun tangan langsung, memberikan arahan, dan solusi untuk seluruh 149 bidang tanah, serta menginvestigasi dugaan penyimpangan dalam pengajuan 45 bidang tanah.

Hingga rilis berita ini diterbitkan, masyarakat tetap berkomitmen untuk mengawal proses hukum dan penyelesaian administrasi hingga tuntas, serta memastikan hak-hak mereka yang telah berinvestasi atas tanah eks bengkok terlindungi.

Redaksi”

​Merangin – Lurah Pasar Atas, Kecamatan Bangko, Mulyati, menuai sorotan tajam setelah secara emosional menyampaikan protes keras dan bahkan mengancam akan melaporkan media kepada Bupati Merangin, hanya karena merasa “tidak nyaman” dengan pemberitaan yang secara terus-menerus menyoroti kinerja dan wilayahnya.

*Pernyataan ini sontak memicu pertanyaan besar,Mengapa seorang pejabat publik begitu alergi terhadap transparansi dan kritik media?*

​Ancaman itu disampaikan Mulyati pada 4 Desember 2025 pukul 18.06 WIB, sebagai respons atas pemberitaan yang menyebut namanya terkait desakan warga RT 15 untuk dilakukan pengecekan ulang proyek rabat beton.

​”Kalau di beritakan terus aku jadi dak nyaman, aku laporkan ke Syukur,” tegas Mulyati saat menelpon media, seolah-olah menganggap kritik pers sebagai ancaman pribadi yang harus diadukan ke penguasa tertinggi daerah.
​
*Dasar Apa Lurah Laporkan Media ke Bupati?*

​Langkah Lurah Mulyati untuk “melaporkan media ke Bupati” dianggap sebagai tindakan yang tidak etis, otoriter, dan melanggar prinsip kebebasan pers. Dasar apa yang digunakan? Pemberitaan media adalah bagian dari fungsi kontrol sosial, terutama ketika menyangkut penggunaan anggaran negara.

​Ancaman ini bukan hanya menunjukkan ketidakdewasaan dalam menghadapi kritik, tetapi juga menimbulkan kecurigaan serius. Apakah ancaman lapor ke Bupati ini merupakan upaya intimidasi agar media menghentikan pengawasan terhadap proyek rabat beton yang kini menjadi polemik?

​Pertanyaan yang lebih mengusik.Mungkinkah Lurah merasa begitu terlindungi hingga berani ‘menjual’ nama Bupati Merangin, Syukur, sebagai tameng?

Apakah ini mengindikasikan adanya dugaan ‘kongkalikong’ atau restu dari level atas yang membuat Mulyati merasa di atas angin dan kebal kritik?

​ *Kontroversi Rabat Beton, Dana Rp 95 Juta, Hasil Jauh dari Ekspektasi*

​Kekesalan Mulyati muncul di tengah sorotan tajam warga RT 15, terutama yang tinggal di belakang TK Pembina 1, yang meminta Lurah, konsultan, dan ormas LEMPAMARI untuk melakukan pengecekan dan penghitungan ulang volume serta anggaran proyek rabat beton.

​Warga, melalui Mujibur Rahman, telah menyuarakan keraguan yang sangat beralasan. Ia menyoroti perbedaan mencolok antara spesifikasi proyek saat ini dengan proyek yang seharusnya bisa direalisasikan dengan anggaran serupa.

​Anggaran Rp 95 Juta Saat Ini, Panjang rabat beton hanya ± 54 meter, lebar 2.5 meter, dan ketebalan 15 cm.
​Perbandingan Proyek Terdahulu (Anggaran Hampir Sama),Dapat membangun rabat beton sepanjang 100 meter lebih hingga ke sungai, dengan lebar 3 meter dan ketebalan 15 cm.
​”Jauh sekali perbedaannya,” keluh Mujibur.

“Perlu dihitung kembali apakah pekerjaan ini sudah sesuai dengan dana.”
​Jelas terlihat ada potensi mark-up atau ketidaksesuaian volume pekerjaan yang merugikan uang rakyat.
​
Dukungan RT’ yang Misterius dan Janji Palsu Pengecekan
​Saat dihubungi, Mulyati mengaku mendapat dukungan dari beberapa Ketua RT yang mendorongnya untuk “maju terus” melawan pihak yang dianggap “ngacau”. Namun, saat diminta menyebutkan nama-nama Ketua RT pendukung tersebut, Mulyati menolak mentah-mentah.

Sikap tertutup ini justru memperkuat dugaan bahwa klaim dukungan tersebut hanyalah narasi pembelaan diri yang rapuh dan tak berdasar.
​Selain itu, Mulyati juga berjanji akan “turun ke lapangan” untuk mengecek persoalan setelah ia kembali dari acara keluarga di Jambi. Janji ini terasa hambar, mengingat desakan warga sudah disampaikan langsung ke kantor lurah.

​LSM Siap Kawal Kasus,untuk menantang Lurah agar segera Melaporbke Bupati,
​Menanggapi arogansi Lurah, Rama Sanjaya dari LSM Sapurata memberi peringatan keras.

​”Jangan gampang nian nyebut nak melaporkan ke Syukur bupati, jangan cak itulah dikit dikit bupati, dikit dikit lapor bupati,” sindir Rama, menegaskan bahwa jabatan Bupati bukan kartu truf untuk membungkam kebenaran.

​LSM Sapurata menyatakan kesiapan penuh untuk mendampingi warga RT 15 dan media nasionaldetik.com serta Tim Perkumpulan Pimpinan Redaksi Indonesia Maju (Prima) jika Lurah Mulyati benar-benar nekat menempuh jalur pelaporan ke Bupati.
​”Sayo tunggu, kalau perlu kito buek heboh Merangin ini,” tegas Rama.

​Ancaman Lurah Pasar Atas terhadap media justru menjadi bumerang. Bukan hanya isu proyek rabat beton yang kini semakin disorot, tetapi juga sikap anti-kritik pejabat publik yang patut dipertanyakan.

Publik menanti, apakah Lurah Mulyati benar-benar akan membuktikan ancamannya atau hanya gertak sambal yang membuktikan ia tidak siap diawasi.

Red”

SRAGEN // Dugaan Berupaya Merekayasa penyalah gunaan Jabatan Sebagai Kades Suherman, Kasus yang sudah di tangani Polda Dilimpahkan Ke Polres Sragen, sejak Laporan 2023 Sampai 2025 Beberapa Sistem APH dan Aparatur Serta Inspekturat Kabupaten Sragen dilakukan, Audit Tepatnya 12 Desember 2024 Terjun Lolasi Kantor Desa Geneng, Benar Adanya Terjadi Pungutan.4/12/2025.

Kepala Desa Geneng Kecamatan Miri Kabutpaten Sragen ( 2018 ) yang memungut biaya Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) sebesar Rp 750 ribu hingga Rp 800 ribu per bidang menghadapi risiko hukum yang serius, termasuk sanksi pidana penjara, karena jumlah tersebut jauh melebihi batas biaya yang ditetapkan pemerintah.

Dampak dan Risiko Hukum

Pungutan biaya PTSL yang melebihi ketentuan resmi dikategorikan sebagai Pungutan Liar (Pungli), yang dapat dijerat dengan undang-undang tindak pidana korupsi.

Penyimpangan dari Aturan Resmi: Berdasarkan Surat Keputusan Bersama (SKB) Tiga Menteri (Menteri ATR/BPN, Mendagri, dan Mendes PDTT), biaya maksimal yang boleh dibebankan kepada peserta PTSL di wilayah Jawa dan Bali adalah Rp 150.000 per bidang. Biaya ini mencakup komponen seperti pengadaan patok batas, materai, dan biaya operasional. Pungutan Rp 750 ribu hingga Rp 800 ribu adalah lima kali lipat atau lebih dari batas yang diizinkan.

Sanksi Pidana: Kepala Desa atau panitia yang terbukti melakukan pungli dapat dijerat dengan sanksi pidana. Ancaman hukumannya bisa mencapai puluhan tahun penjara (misalnya, hingga 20 tahun penjara). Pengembalian uang hasil pungli kepada warga tidak menghapuskan potensi jerat pidana tersebut.

Sanksi Administratif: Selain sanksi pidana, Kepala Desa juga dapat dikenakan sanksi administratif, mulai dari teguran lisan/tertulis hingga pemberhentian dari jabatannya.

Dilaporkan ke Pihak Berwajib: Warga yang merasa dirugikan dapat melaporkan kejadian ini ke aparat penegak hukum, seperti Kejaksaan atau Kepolisian, yang kemudian akan melakukan penyelidikan lebih lanjut.

Hilangnya Kepercayaan Masyarakat: Tindakan ini akan merusak kepercayaan masyarakat terhadap program pemerintah dan integritas Kepala Desa serta perangkat desa terkait.

Singkatnya, memungut biaya di luar ketetapan resmi untuk program PTSL adalah pelanggaran hukum berat dengan konsekuensi pidana yang jelas. *****

Pewarta : K
Editor : Syt