LIN-RI.COM

Humbang Hasundutan | Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan, Parulian Simamora, menghadiri perayaan Natal SPPG Yayasan Karya Indonesia Emas yang dirangkaikan dengan peresmian Koperasi PROGIB (Koperasi Pemasaran Garda Kesehatan PROGIB Indonesia) di Desa Lumban Purba, Kecamatan Dolok Sanggul, Kabupaten Humbang Hasundutan, Sabtu, (3/12026).

Kegiatan tersebut turut dihadiri oleh perwakilan Bupati Humbang Hasundutan, Bapak M. Panjaitan selaku Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Humbang Hasundutan, yang secara resmi meresmikan Koperasi PROGIB. Kehadiran Ketua DPRD Parulian Simamora menjadi bentuk dukungan legislatif terhadap penguatan ekonomi kerakyatan dan program pemberdayaan masyarakat berbasis kesehatan dan pendidikan.

Dalam suasana penuh kebersamaan Natal, Parulian Simamora menyampaikan apresiasi atas inisiatif Yayasan Karya Indonesia Emas dan PROGIB yang dinilai mampu menghadirkan program nyata di tengah masyarakat. Menurutnya, keberadaan Koperasi PROGIB di Desa Lumban Purba diharapkan dapat menjadi motor penggerak ekonomi lokal sekaligus mendukung pemenuhan gizi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia, khususnya bagi anak-anak usia sekolah.

Perayaan Natal dipimpin oleh Pdt. Yudhi Simangunsong, M.Th, yang dalam siraman rohaninya menekankan bahwa kehadiran program MBG di Desa Lumban Purba merupakan berkat bagi masyarakat karena mampu merangkul potensi desa, menggerakkan ekonomi kerakyatan, serta memberikan manfaat langsung bagi anak-anak mulai dari PAUD, TK, SD, SMP, Madrasah hingga SMA.

Turut hadir dalam kegiatan tersebut Dewan Penasihat DPP PROGIB Abednego Panjaitan, SH, Dewan Pembina PROGIB Kombes Pol (Purn) Dr. Tuankus Harianja, MH, Ketua Yayasan Karya Indonesia Emas Dimpos Simamora, S.E., S.H, Kepala Desa Lumban Purba Marlon Silaban, Korwil BGN Humbang Hasundutan, Kepala SPPG, relawan Yayasan Karya Indonesia Emas, ahli gizi dan akuntan, Ketua Koperasi PROGIB, serta perwakilan Danramil Kecamatan Onan Ganjang dan Kecamatan Dolok Sanggul.

Kehadiran Ketua DPRD Kabupaten Humbang Hasundutan dalam acara ini menegaskan komitmen DPRD untuk terus mendukung program-program pemberdayaan masyarakat yang berdampak langsung pada kesejahteraan rakyat, sejalan dengan semangat kebersamaan dan pembangunan berkelanjutan di Kabupaten Humbang Hasundutan.

Red”

Casablanca – Fosil pertama dari periode evolusi manusia yang selama ini masih belum terpahami yang ditemukan di Maroko dipandang dapat membantu para ilmuwan memecahkan misteri yang telah lama ada: Siapa yang hidup sebelum kita?

Tiga tulang rahang, termasuk satu dari seorang anak, gigi, tulang belakang, dan tulang paha ditemukan dari sebuah gua yang dikenal sebagai Grotte à Hominidés di Thomas Quarry di Casablanca, Maroko, baru-baru ini. Fosil purba tersebut diketahui berasal dari 773.000 tahun yang lalu. Fosil-fosil ini menarik bagi para ilmuwan karena merupakan fosil hominin pertama dari periode ini yang ditemukan di Afrika.

“Ada banyak fosil hominin di Afrika hingga sekitar satu juta tahun yang lalu, tetapi setelah itu ada lompatan ke sekitar 500.000 tahun yang lalu, dan dalam celah ini kita hampir tidak memiliki informasi apa pun,” kata Jean-Jacques Hublin, penulis studi yang diterbitkan pada hari Rabu di jurnal ilmiah Nature.

“Sangat menggembirakan menemukan fosil tepat di tengah celah ini,” tambah Hublin, seorang paleoantropolog di Collège de France dan Institut Max Planck untuk Antropologi Evolusi di Leipzig, Jerman.

Pemindaian CT dan analisis fitur fosil mengungkapkan nenek moyang yang memiliki “mozaik” fitur primitif dan yang lebih berevolusi. Misalnya, ia tidak memiliki dagu yang jelas, tidak seperti Homo sapiens, tetapi gigi dan fitur gigi lainnya cukup mirip dengan spesies kita sendiri dan Neanderthal.

Sebagian besar fosil digali pada tahun 2008 dan 2009, tetapi penanggalannya dipastikan jauh lebih baru, kata Hublin, menggunakan teknik yang dikenal sebagai paleomagnetisme, yang mendeteksi tanda geologis dari pembalikan medan magnet Bumi pada mineral tertentu dengan sifat magnetik.

Kekuatan medan magnet Bumi berfluktuasi, dan, kadang-kadang, kutub utara dan selatan magnet telah berbalik. Tim peneliti menemukan bahwa lapisan tempat fosil ditemukan bertepatan dengan transisi Matuyama-Brunhes, penanda kronologis terkenal yang berasal dari 773.000 tahun yang lalu dan merupakan pembalikan kutub utama terakhir.

Jean-Paul Raynal dan Jean-Jacques Hublin di depan rahang bawah ThI-GH-10717 saat bergelut pada Mei 2008 (Foto A. Mohib, Program Prasejarah Casablanca)

Penulis bersama studi, Serena Perini, seorang ahli geologi dan paleomagnetis di Universitas Milan, Italia, mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa teknik tersebut memungkinkan tim untuk “menetapkan keberadaan hominin ini dalam kerangka kronologis yang sangat tepat.”

Sisa-sisa Homo sapiens tertua yang diketahui di dunia juga telah ditemukan di Maroko di situs yang dikenal sebagai Jebel Irhoud, dan berasal dari 400.000 tahun yang lalu. Namun, Hublin mengatakan bahwa akan keliru jika menganggap wilayah ini sebagai tempat persis munculnya spesies kita. Kemungkinan besar, itu adalah hasil dari kondisi geologis di wilayah tersebut yang memungkinkan fosil terawetkan dengan sangat baik.

Hublin mencatat bahwa gua tempat tinggal individu-individu ini pasti merupakan tempat yang berbahaya. Tulang kaki tersebut dipenuhi bekas gigitan predator, kemungkinan besar hyena, dan ada banyak bukti bahwa karnivora mendiami gua tersebut.

Fosil-fosil yang baru dideskripsikan ini penting karena memberikan pencerahan tentang spesies leluhur dari tiga jenis manusia yang hidup paling baru: Neanderthal, Denisovan, dan tentu saja, Homo sapiens, satu-satunya spesies manusia yang masih hidup.

Neanderthal dan Denisovan diperkirakan punah sekitar 40.000 tahun yang lalu, meskipun waktu kepunahan Denisovan, populasi misterius yang pertama kali diidentifikasi pada tahun 2010, kurang jelas.

Nenek moyang terakhir dari ketiga kelompok manusia tersebut, terkadang disebut nenek moyang x, adalah “sosok yang sulit dipahami,” menurut Antonio Rosas, seorang peneliti di departemen paleobiologi di Museum Nasional Ilmu Pengetahuan Alam di Madrid.

“Perdebatan tentang fosil mana yang mungkin mewakili titik evolusi penting ini masih berlanjut, dan mengidentifikasi nenek moyang ini dengan benar sangat penting untuk memahami arah perubahan evolusi selanjutnya,” tulis Rosas, yang tidak terlibat dalam penelitian ini, dalam sebuah komentar yang diterbitkan bersamaan dengan penelitian baru tersebut.

Bukti genetik menunjukkan bahwa nenek moyang ini hidup sekitar 550.000 hingga 765.000 tahun yang lalu sebelum terpecah menjadi tiga spesies saudara yang terpisah, catat penelitian tersebut, tetapi tidak jelas spesies leluhur apa itu atau di mana ia hidup.

Kandidatnya termasuk Homo antecessor, sekelompok fosil yang ditemukan di sebuah gua di Atapuerca, Spanyol, yang berasal dari waktu yang hampir sama dengan fosil Maroko, dan spesies yang dikenal sebagai Homo heidelbergensis, yang fosilnya telah ditemukan di Afrika dan Eurasia.

Meskipun para peneliti belum memberikan nama ilmiah formal pada fosil Maroko tersebut, Hublin mengatakan bahwa sisa-sisa tersebut menyerupai spesies lain yang disebut Homo erectus tetapi juga tampak sebagai nenek moyang dekat manusia modern.

“Pertanyaannya kemudian adalah apakah populasi Homo erectus secara langsung melahirkan semuanya, termasuk manusia, Neanderthal, dan Denisovan, atau apakah ada garis keturunan yang dapat ditelusuri dengan perubahan yang dapat diamati di sepanjang jalan,” kata Ryan McRae, seorang paleoantropolog di Smithsonian Institute of Technology. (PERSISMA/Red)

PATIMUAN, CILACAP – Pemerintah Desa Cinyawang resmi memperkuat struktur organisasinya melalui Upacara Pengambilan Sumpah/Janji dan Pelantikan Perangkat Desa baru.

Acara ini dipimpin langsung oleh Kepala Desa Cinyawang, Bapak Wasikun Budianto, bertempat di Aula Pertemuan Desa Cinyawang dalam suasana yang khidmat dan penuh rasa kekeluargaan.

Dua posisi strategis kini telah resmi terisi oleh pejabat baru hasil seleksi penyaringan, yaitu:
Aprisetyo Pambudi sebagai Sekretaris Desa (Sekdes) Cinyawang.

Untung Purwanto sebagai Kepala Dusun (Kadus) Magersari.

1. Arahan Kades Wasikun Budianto: Integritas dan Inovasi
Dalam sambutan pertamanya, Kepala Desa Wasikun Budianto menekankan bahwa pelantikan ini adalah langkah strategis untuk mempercepat akselerasi pelayanan publik di Desa Cinyawang.

“Jabatan adalah amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Saya berharap Saudara Aprisetyo dan Saudara Untung segera membaur dengan tim yang ada.

Dengan kolaborasi yang solid, saya yakin kita mampu membawa Desa Cinyawang menjadi desa yang lebih maju, transparan, dan inovatif,” ujar Wasikun.

2. Pesan Camat Patimuan: Loyalitas dan Pamong Masyarakat
Camat Patimuan, Bapak Asep Kuncoro, memberikan penguatan dari sisi kedisiplinan birokrasi.

Beliau mengingatkan bahwa perangkat desa adalah “pamong” yang menjadi ujung tombak pelayanan di tingkat bawah.

“Perangkat desa harus memiliki loyalitas tinggi dan kedisiplinan.

Sekdes harus menjadi motor penggerak administrasi yang tertib, sementara Kadus harus peka terhadap dinamika warga di lapangan.

Jadilah pelayan masyarakat yang responsif dan selalu bersinergi dengan Forkopimcam demi menjaga kondusivitas wilayah,” tegas Camat Asep.

3. Arahan Dispermades Cilacap: Tata Kelola Digital dan Regulasi
Menutup rangkaian sambutan, Bapak Cahyo Wismoyo, Kabid Bidang 1 Dispermades Kabupaten Cilacap, memberikan pembekalan teknis mengenai standar tata kelola pemerintahan di tingkat kabupaten.

“Kami menekankan pentingnya penguasaan regulasi dan adaptasi terhadap sistem birokrasi digital.

Transparansi dalam pengelolaan keuangan desa adalah hal utama.

Saya berharap perangkat yang baru dilantik mampu menjaga akuntabilitas kerja sehingga Desa Cinyawang dapat menjadi contoh tertib administrasi di Kabupaten Cilacap,” jelas Cahyo Wismoyo.

Sinergi Lintas Sektoral
Acara ini turut dihadiri oleh jajaran Forkopimcam Patimuan, Korwil Pendidikan, Korwil Kesehatan (Puskesmas), Paguyuban Kades dan Sekdes se-Kecamatan Patimuan, BPD Cinyawang, serta Tokoh Masyarakat dan Tokoh Agama.

Kehadiran berbagai unsur ini menegaskan komitmen Desa Cinyawang untuk bersinergi lintas sektoral dalam meningkatkan kualitas SDM dan taraf kesehatan masyarakat.

Kegiatan diakhiri dengan doa bersama yang dipimpin tokoh agama setempat, dilanjutkan dengan pemberian ucapan selamat dan sesi foto bersama sebagai simbol kekompakan seluruh elemen pimpinan di Kecamatan Patimuan.

Redaksi”Tugiman

Jakarta – Dalam suasana hangat dan penuh keakraban, Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) menggelar pertemuan khusus dengan Duta Besar Republik Demokratik Rakyat Aljazair untuk Indonesia, Yang Mulia Dr. Abdelouahab Osmane. Pertemuan berlangsung pada Rabu malam, 7 Januari 2026, pukul 19.00 WIB, di Jakarta, dengan format makan malam bersama yang berlangsung selama dua jam.

Hadir mewakili PPWI, Ketua Umum Wilson Lalengke dan Wakil Ketua III Dewan Pengurus Nasional PPWI, Abdul Rahman Dabbousi. Kedua tokoh ini menyampaikan apresiasi atas sambutan hangat dari pihak Kedutaan Besar Aljazair dan menegaskan komitmen PPWI untuk memperkuat hubungan antarbangsa melalui jalur pemberitaan, pendidikan, dan kegiatan sosial budaya.

Pertemuan tersebut bertujuan membangun silaturahmi dan membuka ruang diskusi mengenai berbagai program kerja sama yang dapat dijalankan antara PPWI dan Kedutaan Besar Aljazair. Beberapa agenda yang dibahas meliputi kolaborasi dalam bidang pemberitaan, pertukaran informasi dan liputan lintas negara, kegiatan sosial budaya yang memperkenalkan kekayaan tradisi masing-masing bangsa, serta program pendidikan dan pelatihan bagi warga kedua negara.

Salah satu gagasan yang mendapat perhatian khusus adalah rencana kunjungan muhibah atau program home-stay antar masyarakat Indonesia dan Aljazair. Program ini diharapkan dapat mempererat hubungan antarwarga, memperluas pemahaman lintas budaya, dan membuka peluang kerja sama di tingkat akar rumput.

Yang Mulia Dr. Abdelouahab Osmane menyambut baik pertemuan tersebut dan menyampaikan rasa gembira atas inisiatif PPWI. Ia menilai silaturahmi semacam ini sangat penting untuk membangun jembatan komunikasi yang kuat antara masyarakat sipil kedua negara. “Saya sangat senang bisa bertemu dengan PPWI. Pertemuan ini membuka peluang besar untuk kerja sama yang saling menguntungkan, terutama dalam bidang sosial budaya dan pendidikan, juga ekonomi-perdagangan,” ujar Dr. Osmane.

Dalam suasana penuh kehangatan, kedua pihak saling bertukar kartu nama sebagai simbol komitmen untuk menjaga komunikasi dan memperkuat hubungan kelembagaan. Ketum PPWI juga menyematkan PIN PPWI sebagai tanda persaudaraan ke baju batik hitam yang dikenakan sang Dubes. Ucapan terima kasih pun disampaikan satu sama lain, menandai berakhirnya pertemuan dengan semangat positif dan harapan besar akan kolaborasi yang berkelanjutan.

Ketua Umum PPWI, Wilson Lalengke, menyatakan bahwa pertemuan ini merupakan langkah awal yang strategis dalam membangun diplomasi warga. “Kami percaya bahwa hubungan antarbangsa tidak hanya dibangun oleh pemerintah, tetapi juga oleh masyarakat sipil. PPWI siap menjadi jembatan komunikasi dan kerja sama antara Indonesia dan Aljazair,” tegas Wilson.

Dengan semangat silaturahmi dan kolaborasi, pertemuan ini menjadi tonggak penting dalam memperkuat hubungan bilateral melalui pendekatan budaya, pendidikan, dan pemberitaan yang inklusif dan partisipatif. (TIM/Red)

Tembilahan — Di tengah gencarnya negara menggelontorkan gaji dan tunjangan fantastis bagi hakim hingga puluhan bahkan ratusan juta rupiah per bulan, kepercayaan publik terhadap wajah keadilan di Indonesia, termasuk di Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), justru terasa gelap. Berdasarkan dokumen resmi Referensi Tunjangan PNS Kementerian Keuangan RI (PP Nomor 42 Tahun 2025), tunjangan hakim berada di level tertinggi dalam struktur penggajian Aparatur Sipil Negara.

Untuk jabatan tertentu, tunjangan hakim tercatat mencapai Rp110,5 juta per bulan, dengan usia pensiun hingga 67 tahun. Angka ini menempatkan hakim sebagai profesi dengan penghargaan finansial paling tinggi di jajaran birokrasi negara.

Namun, besarnya penghargaan itu berbanding terbalik dengan persepsi publik tentang kinerja hakim di negara ini, khususnya di Inhil. Sejumlah putusan dan proses hukum dinilai belum sepenuhnya mencerminkan rasa keadilan masyarakat. Publik mempertanyakan: apakah tunjangan besar benar-benar melahirkan keberanian moral, atau justru memperlebar jarak antara palu hakim dan nurani rakyat?

Tingginya tunjangan hakim sejatinya adalah investasi moral. Negara ingin memastikan hakim berdiri tegak, berani, dan tidak tergoda oleh suap atau tekanan politik. Dengan tunjangan selangit, diharapkan hakim mampu menjaga integritas, menegakkan hukum tanpa pandang bulu, serta melindungi kepentingan rakyat kecil.

Namun di Indragiri Hilir, investasi itu justru memantik pertanyaan publik. Sejumlah perkara yang pernah dipublikasikan media memperlihatkan putusan yang dinilai tidak berpihak pada masyarakat. Memori kolektif warga merekam kasus-kasus konkret yang menimbulkan luka keadilan, antara lain dicatatkan bertikut ini.

1. Korupsi BPR Gemilang Inhil (2022–2024)

Kasus korupsi BPR Gemilang menjadi contoh paling menonjol. Pada 2023, majelis hakim tingkat pertama menjatuhkan putusan bebas terhadap tiga terdakwa, meski perkara tersebut menyangkut kerugian keuangan daerah dan menjadi perhatian luas publik.

Putusan ini memicu kritik tajam dari masyarakat dan media. Keraguan publik akhirnya menemukan pembenaran ketika pada 2024, Mahkamah Agung membatalkan putusan bebas tersebut dan menyatakan terdakwa bersalah. Fakta ini meninggalkan luka kepercayaan: jika MA bisa melihat kesalahan, mengapa pengadilan di bawahnya gagal?

2. Korupsi Dana Desa (2021–2023)

Sejumlah perkara korupsi dana desa di Inhil yang menyeret kepala desa dan perangkat desa juga menuai sorotan. Vonis yang dijatuhkan dinilai ringan dan tidak sebanding dengan dampak sosial yang dirasakan warga.

Media lokal mencatat bagaimana pembangunan desa terhenti, hak masyarakat terampas, namun hukuman yang dijatuhkan tidak memberi efek jera. Publik pun bertanya: di mana keberpihakan hukum ketika korban sesungguhnya adalah warga desa sendiri?

3. Sengketa Lahan Masyarakat vs Korporasi (2019–2024)

Dalam sengketa lahan, masyarakat kecil yang telah mengelola tanah turun-temurun kerap kalah ketika berhadapan dengan perusahaan bermodal besar. Putusan pengadilan dinilai lebih mengutamakan dokumen administratif dibanding fakta penguasaan fisik dan sejarah pengelolaan lahan oleh warga.

Kasus-kasus ini, yang berulang kali diberitakan media, memperkuat persepsi publik bahwa hukum lebih ramah kepada pemilik modal dibanding rakyat kecil.

Ketika hakim menerima tunjangan puluhan juta rupiah per bulan, publik berharap ada keberanian ekstra dalam melindungi yang lemah. Namun rangkaian perkara di atas justru melahirkan kesan sebaliknya: hukum terasa kaku ke atas, tetapi berat ke bawah.

Tokoh HAM internasional, Wilson Lalengke, yang juga adalah Ketua Umum Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI), menilai besarnya tunjangan hakim seharusnya sejalan dengan keberanian moral dan keberpihakan terhadap keadilan substantif, bukan sekadar kepatuhan administratif.

“Tunjangan besar yang diberikan negara kepada hakim bukan untuk membeli kepatuhan pada prosedur kaku, tetapi untuk memastikan hakim punya keberanian moral berpihak pada kebenaran dan keadilan rakyat. Jika rakyat kecil terus kalah dan keadilan hanya ramah kepada pemilik modal, maka yang patut dipertanyakan bukan hanya putusannya, tetapi juga integritas sistem peradilan itu sendiri,” tegas alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012 itu.

Menurutnya, ketika Mahkamah Agung mampu membatalkan putusan keliru di tingkat bawah, itu menandakan adanya persoalan serius pada sensitivitas keadilan di daerah. “Hakim di daerah harus sadar, palu yang mereka ketuk bukan hanya memutus perkara, tapi menentukan hidup, masa depan, dan kepercayaan publik terhadap negara. Jika keadilan terus melukai rasa keadilan masyarakat, maka tunjangan setinggi langit pun kehilangan makna etiknya,” tambahnya.

Wilson Lalengke menegaskan bahwa kritik publik terhadap putusan hakim bukan bentuk pelecehan lembaga peradilan, melainkan alarm demokrasi yang sah. “Mengkritik putusan yang melukai rasa keadilan adalah hak warga negara. Justru berbahaya bila hakim anti-kritik, karena di situlah keadilan berubah menjadi kekuasaan yang dingin dan jauh dari nurani rakyat,” pungkasnya.

Publik hari ini tidak sedang menyerang pribadi hakim, melainkan menagih makna dari tunjangan besar yang diberikan negara. Tunjangan itu bukan hadiah, melainkan amanah moral. Hakim dituntut untuk menjadikan keadilan sebagai pedoman, bukan sekadar prosedur.

Jika keadilan terus dirasakan jauh dari rakyat kecil, maka wajar bila publik mempertanyakan: apakah tunjangan tinggi benar-benar melahirkan keberpihakan, atau justru memperlebar jurang antara palu hakim dan rasa keadilan masyarakat? (RML/Red)