LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Richard Tampubolon meninjau kesiapan pelaksanaan peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) Ke-79 TNI Tahun 2024 dan Pesta Rakyat. Dalam kesempatan tersebut, Kasum TNI menerima paparan dari panitia mengenai berbagai aspek kesiapan, mulai dari teknis pelaksanaan hingga pengaturan keamanan dan protokol acara, bertempat di Lapangan Silang Monas, Jakarta Pusat, Kamis (19/09/2024).

Dalam rangka memperingati HUT Ke-79 TNI, “Pesta Rakyat” akan digelar di Silang Monas, Jakarta, pada tanggal 21-22 September 2024. Acara ini akan menyuguhkan berbagai kegiatan yang menghibur dan bermanfaat bagi masyarakat dari berbagai kalangan.

“Pesta Rakyat” ini mencakup rangkaian kegiatan menarik seperti Matra Fair, Panglima TNI Run serta kesempatan untuk menikmati Makan Gratis, Pembagian Sembako Gratis dan layanan Kesehatan Gratis. Selain itu, masyarakat juga dapat menyaksikan Panggung Hiburan serta Pameran Alat Utama Sistem Persenjataan (Alutsista) yang akan menampilkan berbagai peralatan dan teknologi militer yang dimiliki oleh TNI.

Tidak hanya itu, acara ini juga akan dimeriahkan dengan kegiatan Fun Bike serta Pameran kendaraan antik dan unik, termasuk mobil dan motor klasik, campervan, motor gede (moge), vespa, dan LC Defender. Pameran ini akan menjadi daya tarik tersendiri bagi para pecinta otomotif maupun masyarakat yang ingin menikmati suasana yang berbeda.

Turut hadir mendampingi Kasum TNI diantaranya Irjen TNI Letjen TNI Muhammad Saleh Mustafa, Pangkoopsudnas Marsdya TNI Tedi Rizalihadi S., Asops Panglima TNI Mayjen TNI Gabriel Lema, Aspers Panglima TNI Marsda TNI Mohammad Syafii, Aster Panglima TNI Mayjen TNI Novy Helmi Prasetya, Kapuspen TNI Mayjen TNI Hariyanto dan Pangdam Jaya Mayjen TNI Rafael Granada Baay.

#tniprima
#tnipatriotnkri
#nkrihargamati
#tnikuatrakyatbermartabat

Autentikasi: Kabidpenum Puspen TNI Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

Dalam rangka antisipasi krisis ekonomi global dan upaya meningkatkan kemampuan pengusaha dan pengurus, pimpinan organsiasi Perhimpunan Indonesia Tionghoa (INTI) menggelar sosialisasi Program Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak bagi anggota dan pengurus INTI se-Jabodetabek.

Kegiatan sosialisasi Program Pengurangan Sanksi Administrasi Pajak yang digelar Perhimpunan INTI ini bekerjasama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jakarta Barat dilaksanakan di Sekretariat INTI, Office Tower B Lantai 10, MGK Kemayoran, Jakarta, Kamis (19/9/2024)

Pembicara tunggal Tetty Lisme selaku Kepala Seksi Keberatan, Banding, dan Pengurangan III Kanwil DJP Jakarta Barat memaparkan mekanisme dan persyaratan pengajuan pengurangan sanksi administrasi pajak bagi pengusaha.

Sementara itu usai pelaksanaan acara sosialisasi, Kepala Kanwil DJP Jakarta Barat, Farid Bachtiar mengatakan, pelaksanaan kegiatan ini cukup membantu para pengusaha dalam menjalankan bisnisnya. “Tujuan utama dari sosialisasi ini adalah mengurangi beban pengusaha. Kita membantu mengurangi sanksi administrasi bagi pengusaha yang kena pajak agar bebannya tidak bertambah karena terkena sanksi administrasi,” ungkap Farid Bachtiar usai acara pada Kamis (19/9/2024).

Ia juga mengatakan, pemberian pengurangan sanksi administrasi bagi pengusaha memiliki aturan dan mekanismenya. “Ada peraturan yang mengatur dan itu sah. Makanya kami melakukan sosialisasi agar pengusaha jadi paham mereka memiliki hak untuk dikurangi sanksi administrasinya,” pungkasnya.

Turut hadir pada pesempatan ini, Ketua Umum Perhimpunan INTI Teddy Sugianto, Sekjen INTI Chandra Jap, Ketua Umum SPRI sekaligus Wakil Ketum APTIKNAS Hence Mandagie, dan jajaran pengurus INTI, serta sekitar 100 lebih pengusaha. (Mey)

Red”
.

Kejaksaan Agung, Jakarta – Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Prof. Dr. Asep Nana Mulyana menyampaikan bahwa tantangan di bidang hukum yang semakin kompleks memerlukan kemampuan Jaksa untuk menganalisis dan mengimplementasikan unsur-unsur pasal secara cermat dan tepat, agar lebih responsif terhadap perkembangan hukum dan kejahatan yang terus berkembang, terutama dalam kemampuan Legal Drafting.
Hal itu disampaikan JAM-Pidum saat menjadi pembicara utama pada acara In House Training dengan tema “Analisa dan Implementasi Unsur-Unsur Pasal dalam Perspektif Legal Drafting” yang diselenggarakan pada Kamis 19 September 2024 di Aula Said Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Umum (JAM PIDUM) Kejaksaan Agung, dan menghadirkan narasumber Direktur Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan I pada Direktorat Jenderal Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Dr. Roberia, S.H., M.H. “Tema kegiatan ini sangat relevan dalam rangka mendukung peningkatan Sumber Daya Jaksa pada JAM PIDUM dan Jaksa seluruh Indonesia, terutama dalam menyamakan pemahaman makna suatu peraturan perundangan sekaligus peningkatan kualitas penanganan perkara tindak pidana umum,” tutur JAM-Pidum. Menurut JAM-Pidum, materi yang dibahas dalam In House Training sangat fundamental dalam penegakan hukum, khususnya di bidang tindak pidana umum. Pemahaman yang mendalam tentang unsur-unsur pasal dan bagaimana mengimplementasikannya dalam penyusunan naskah hukum atau legal drafting adalah kunci untuk memastikan bahwa keadilan dapat ditegakkan dengan tepat dan sesuai prosedur.
Oleh karenanya, JAM-Pidum mengajak para peserta untuk memanfaatkan kesempatan ini sebaik -baiknya agar tidak hanya berfokus pada teori, tetapi juga menerapkan ilmu ini secara praktis dalam tugas sehari-hari.
Melihat antusias positif dari Jaksa seluruh Indonesia atas penyelenggaraan acara ini, JAM-Pidum pun berkomitmen untuk melaksanakan kegiatan In House Traning setiap bulan sebagai perwujudan transformasi penegakan hukum modern untuk mendukung Indonesia Emas Tahun 2045.
Dalam acara ini, Narasumber Dr. Roberia, S.H., M.H. menyampaikan bahwa dalam legal drafting perlu dilakukan analisis yang mendalam terhadap unsur-unsur pasal untuk mencapai tujuan hukum. Dengan pendekatan yang sistematis, dokumen hukum dapat lebih efektif dan mudah dipahami, serta meminimalkan potensi sengketa di masa depan. “Penyusunan norma hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan diperlukan harmonisasi kata dan bahasa guna terpilihnya rumusan yang tepat sehingga tidak ada lagi tafsiran yang tidak masuk akal. Contohnya terhadap penggunaan kata “dan” yang bisa saja tidak bermakna kumulatif, kata “atau” untuk pilihan, kata “dan/atau” untuk penerapan yang dinamis,” ujar Dr. Roberia, S.H., M.H.
Narasumber Dr. Roberia, S.H., M.H. juga menjelaskan dalam pemahaman unsur suatu peraturan agar menghilangkan sikap membenarkan penafsiran didasarkan karena kebiasaan/habitual atau secara tradisional, namun harus menggunakan sikap para semantik dengan menggunakan tingkat kesadaran nilai rasional yang dihayati secara analisis, kritis sehingga teguh dan yakin.
Lebih lanjut, Narasumber Dr. Roberia, S.H., M.H. juga menguraikan dalam pemahaman dan pemaknaan suatu peraturan harus lebih bijaksana dalam menyikapinya, yakni dengan2
pendekatan pemahaman secara menyeluruh dari banyak norma hukum atau teori the golden rule maupun teori esedentis dengan melihat latar belakang lahirnya norma dari peraturan tersebut. “Biasakan untuk menggunakan cara analisa dan kemampuan dalam memaknai unsur-unsur pasal. Sesungguhnya sebuah kata atau frasa dapat ditafsirkan dengan berbagai cara, jika terpilih tafsiran yang tepat maka tidak ada lagi yang tidak masuk akal,” tutur Dr. Roberia, S.H., M.H. menambahkan.
Di akhir paparannya, narasumber mengajak seluruh peserta In House Training untuk dalam satu frekuensi mewujudkan negara hukum dengan harmonisasi dan tidak mempertentangkan baik dalam penyusunan maupun penegakan peraturan hukum.
Acara In House Training dihadiri sebanyak 200 peserta luring dan 420 peserta virtual dari Kejaksaan seluruh Indonesia. Acara ini ditutup dengan sesi tanya jawab yang berlangsung dinamis. Para peserta memberikan berbagai pertanyaan dan pandangan terkait materi yang disampaikan dan menunjukkan antusiasme yang tinggi terhadap isu penting dalam pemahaman suatu peraturan untuk penegakan hukum, khususnya penanganan perkara yang dilaksanakan oleh Jaksa di seluruh Indonesia. (K.3.3.1)

Red”