LIN-RI.COM

Harus Via Pergub Buat Bawah Dasar Kritik Urang Sunda Contoh Pimpinan Buat Gubernur Dan Menteri Kabinet Merah Putih 2025 !!!

Cahaya terang benderang yang menjernihkan tatapan mata Masyarakat Jawa Barat seperti datangnya sang surya di pagi hari membuka semua tabir gelap. Hadir sosok pemimpin yang dirindukan oleh jutaan Masyarakat.

Kang Dedi mulyadi dalam gerak serta langkahnya menata Jawa Barat membawa karakter sifat asli sang pemimpin yang bijaksana dari SUNDA.

Apa yang di sampaikan oleh KDM Gubernur hebat ini sangat di butuhkan oleh semua Masyarakat.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH, Guru besar ilmu hukum International sangat memperhatikan dan mendukung upaya yang di laksanakan oleh KDM. Sebuah upaya mulia menjalankan amanat dari Rakyat. Di mana sangat di pandang perlu kiranya agar tidak ada kegaduhan di ke depannya nanti, Maka perlu di sampaikan agar pada tiap keputusan Pak Gubernur Jawa Barat harus di sertai dengan Surat Keputusan Gubernur. Maka di tiap Kabupaten serta Kota harus melaksanakan Surat Keputusan Gubernur serta Pergub.

Prof DR KH Sutan Nasomal SH,MH selalu mendukung langkah KDM mengedukasi Bupati Walikota juga Masyarakat menuju Jawa Barat Maju Rakyatnya Bahagia

Kasus Persoalan Sekolah Suwasta yang menahan ijazah siswanya di SMP atau SMA perlu perhatian kusus. Ada saja ijazah yang ditahan lebih dari dua tahun karena tunggakan SPP.

Kasus Mafia Tanah yang begitu beragam terjadi menggunung di jawa barat yang sering tidak mendapatkan keadilan pihak pemilik tanahnya yang memang orang kampung setempat. Dikalahkan oleh para mafia. Sangat anehnya Tanah Rakyat yang bersertifikat ASLI dan sudah lama di miliki bisa kalahkan dengan Sertifikat baru milik para mafia. Perlu perhatian kusus Pak Gubernur Jawa Barat guna menolong Masyarakat Jawa Barat yang terdzolimi

Sangat menyedihkannya ongkos mencari keadilan sangat mahal karena mekanisme yang berjalan dalam rumah keadilan untuk rakyat di kalahkan oleh sistem WANIPIRO.

Prof DR KH Sutan Nasomal mendukung penuh KDM memberikan surat keputusan untuk langkah langkah dan kebijakannya.
Bersatu bersama KDM adalah perjuangan mulia

Nara Sumber :PROF DR KH SUTAN NASOMAL SH,MH
Presiden Partai Oposisi Merdeka juga Pakar Hukum Internasional

Maraknya aktivitas usaha ilegal di wilayah Kalimantan Barat kini menjadi ancaman serius terhadap kedaulatan hukum, ekonomi negara, serta kepercayaan publik terhadap institusi negara. Mulai dari tambang emas tanpa izin alias PETI, perusahaan sawit yang menyerobot lahan Masyarakat dan beroperasi di luar Hak Guna Usaha (HGU) pembabatan kawasan hutan lindung, dan mangrove hingga penyelundupan komoditas pangan dan bahan bakar bersubsidi

Dalam berbagai peristiwa yang menghiasi ruang publik, semakin kentara bahwa negara tampak kehilangan taringnya dalam menghadapi kejahatan. Mulai dari korupsi yang menjalar hampir disetiap organ birokrasi, kriminalitas jalanan semakin marak hingga kejahatan terorganisir yang melibatkan elit dan aparat sendiri kondisi ini tidak hanya terjadi dipusat-pusat kota tetapi masuk di desa-desa. Kondisi ini menimbulkan satu kesan bahwa negara tidak berdaya, menghadapi nya.

Fenomena yang terjadi dikalbar ini bukan sekadar asumsi, atau halunisasi tetapi ini semua adalah kenyataan lemahnya penegakan hukum. Proses “penguapan” kasus besar menguap tanpa kejelasan, dumas terabaikan tidak ada kepastian hukum, pelaku berlindung di balik kekuasaan, dan korban terpaksa menelan pil pahit ketidakadilan. Aparat penegak hukum, yang seharusnya menjadi garda depan dalam menjaga rasa aman publik, justru terkadang menjadi bagian dari persoalan terlibat dalam suap, menjadi pelindung sindikat, atau bersembunyi di balik tameng “impunitas”

Lebih parah lagi, negara sering menunjukkan sikap represif terhadap suara-suara kritis, namun lunak terhadap pelaku kejahatan yang jelas merugikan rakyat. Ini menandakan adanya krisis prioritas. Negara kuat terhadap rakyat kecil, tapi lemah dan tidak berdaya terhadap para penguasa modal dan pelaku kejahatan berskala besar.

Bahkan lemahnya political will pemda untuk melakukan reformasi struktural, membenahi kebutuhan rakyat kecil. Tidak ada upaya pemda untk menertibkan perusahan Nakal merampok hak rakyat. Tidak ada upaya pemda untuk membumi hanguskan mafia tanah, mafia migas, mafia tambang dan mafia perpajakan semua ini semakin menegaskan bahwa negara sedang mengalami kemunduran dalam hal penegakan hukum dan keadilan. Kepercayaan rakyat semakin memudar atas kemampuan negara melindungi rakyat kecil, negara itu tengah berjalan menuju krisis kepercayaan publik.
Negara harus segera bertindak. Penegakan hukum harus dibersihkan dari berbagai kepentingan selain kepentingan rakyat, aparat harus diawasi dan diberi sanksi tegas jika menyimpang, dan hukum harus ditegakkan tanpa pandang bulu.

Hentikan pembiaran tindak kejahatan. Para petinggi penegak hukum, rakyat berharap bersihkan oknum-oknum APH yang nakal dan organisasi-organisasi berwajah “ganda” yakni organisasi yg lantang bersuara seolah-olah membela kepentingan rakyat, tetapi senyata nya “kapal pecah hiu kenyang”

Barang ilegal semakin marak seperti bawang, sayur mayur, daging beku asal Malaysia dan Filipina, serta rokok tanpa cukai dan pita cukai palsu dari luar negeri, termasuk dari Arab Saudi dan Kolombia, berbagai barang ilegal terus mengalir semakian bebas beredar di Kalbar. Berbagai regulasi diabaikan tentu saja hal ini Tidak hanya merugikan pendapatan negara, kejahatan ini menciptakan ketimpangan sosial yang semakin dalam di tengah masyarakat.

Menurut pakar hukum dan pengamat kebijakan publik, Dr. Herman Hofi Munawar, kondisi ini sudah mencapai titik nadir. “Pembiaran ini bukan lagi sekadar kelalaian, tetapi sudah merupakan bentuk sistemik dari kejahatan terorganisir yang dilindungi oleh sebagian oknum di institusi hukum dan pemerintahan,” tegasnya kepada media pada Sabtu, 10 Mei 2025.

Dr. Herman menilai, tindakan para oknum penegak hukum dan ASN yang terlibat membekingi pelaku usaha ilegal tersebut telah melanggar sejumlah peraturan perundang-undangan, antara lain:

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN;

UU Nomor 30 Tahun 2002 jo. UU Nomor 19 Tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK);

UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang mengatur tanggung jawab kepala daerah dalam menjaga hukum dan ketertiban;

Kode Etik Kepolisian Negara RI dan Kode Etik ASN, yang jelas mengatur larangan penyalahgunaan wewenang dan kolusi dengan pelaku kriminal.

“Jika oknum-oknum ini tidak segera ditindak tegas, maka yang hancur bukan hanya hukum, tetapi juga fondasi keadilan sosial di republik ini,” ujar Herman. Ia menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto agar segera menginstruksikan Kapolri, Panglima TNI, Jaksa Agung, dan Menteri Dalam Negeri untuk melakukan pembersihan internal, serta menindak semua aktor pelindung kejahatan ekonomi ilegal di Kalbar.

Kepada Ketua DPR RI, Herman juga meminta segera digelar evaluasi menyeluruh terhadap kinerja aparat penegak hukum di Kalimantan Barat, dengan ancaman pencopotan bagi pimpinan yang tidak mampu membasmi oknum di institusinya.

“Presiden jangan kalah oleh sindikat. Copot dari atas hingga ke akar-akarnya. Jangan beri ruang bagi pengkhianat hukum dan rakyat,” tegas Herman.

Situasi ini, lanjut Herman, sudah menjadi sorotan luas masyarakat. Kepercayaan publik terhadap institusi hukum dan negara tengah berada pada titik kritis. Negara harus hadir dan menunjukkan ketegasannya dalam menegakkan supremasi hukum, atau bersiap menghadapi kehancuran kepercayaan rakyat yang lebih dalam.

Sumber : Dr Herman Hofi Munawar Pakar Hukum & Kebijakan Publik

Red”

*Sumatra Utara,-* Tiga orang DPO Arini Ruth Yuni br Siringoringo Erika br Siringoringo dan Nurintan br Nababan berhasil diaman kan pihak imigrasi bandara Kualanamu pada hari Rabu 07/05/2025  .

Imigrasi menahan ketiga orang tersebut berdasarkan surat pencegahan keluar negeri dari kepolisian Polrestabes Medan .

Tiga orang yang berstatus DPO ini sempat diserahkan kepada kepolisian bandara Kualanamu guna untuk diamankan, karena sebelumnya ketiga orang DPO tersebut juga membuat keributan sehingga suasana menjadi tidak kondusif dikantor imigrasi Kualanamu .

Dengan keterbatasan personil polisi wanita (polwan ) polisi bandara tidak bisa memegang ketiga DPO karena semua nya wanita .

Diketahui ketiga DPO melarikan diri mengunakan taksi dengan mengelabui polisi .

Lanjut , ditempat terpisah awak media mencoba mengkonfirmasi Kanit Polsek bandara Kualanamu karena kaburnya ketiga DPO, ia mengatakan mereka sempat diamankan anggota, tetapi mereka membuat keributan sehingga suasana menjadi tidak kondusif, mereka mengatakan kalau ibunya yg bernama Nurintan br Nababan sedang sakit dan butuh perawatan .

Karena ketiga orang tersebut semua wanita dan kami tidak mempunyai personil Polisi wanita (polwan ) maka anggota tidak berani untuk megang ketiga orang tersebut .
Anggota sempat mengejar taksi yang mereka tumpangi dan memberhentikan nya di depan pintu keluar bandara Kualanamu, tetapi ketiga wanita tersebut sudah tidak ada didalamnya ,
Kami menduga mereka sudah pindah mobil , karena dari pantauan cctv kami melihat mereka naik mobil Mitsubishi expander , pungkas Kanit .

Ditempat terpisah kuasa hukum Doris Fenita br Marpaung Henry Pakpahan, S.H menyesal kan kejadian itu .

Kenapa para DPO bisa kabur.
Kekurangan personil polwan di Polsek bandara harus menjadi perhatian khusus oleh Polda Sumatera Utara .
Agar kejadian serupa tidak terjadi lagi.

Henry Pakpahan,S.H mengharapkan pihak kepolisian harus segera menangkap para DPO Arini Ruth Yuni br Siringoringo, Erika br Siringoringo dan Nurintan br Nababan secepatnya agar bisa mempertanggungjawabkan perbuatannya Dimata hukum .

Kelalaian ini tidak bisa dibiarkan begitu saja , dengan lari nya ketiga DPO dari pengawasan polisi siapa yang harus bertanggung jawab , tegas nya .

Hal ini tentu mencoreng dan semakin memperburuk citra kepolisian dimata masyarakat .
Mosi tidak percaya kepada kepolisian kembali dipertanyakan oleh beberapa aliansi masyarakat.

Henry Pakpahan,S.H meminta kepada Kapolda Sumatera Utara Irjen pol Whisnu Hermawan februanto ,S.I.K, dan Kapolrestabes Medan Kombes pol Gideon Arif Setiawan ,S.I.K untuk segera menangkap ketiga DPO yakni Arini Ruth Yuni br Siringoringo, Erika br Siringoringo dan Nurintan br Nababan secepatnya untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya dijeruji besi . *(Tim)*

PT Pelindo Properti Indonesia (PT PPI) akhirnya bisa bernafas lega setelah lolos dari gugatan Perbuatan Melawan Hukum karena dituduh melakukan tindakan pengusiran atas ruangan kantor yang telah disewa oleh CV Bali Marine Service (CV BMS).

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya yang memutus perkara Nomor 1094/Pdt.G/2024/PN.Sby menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima atau Niet Ontvankelijke Verklaard (NO). Kuasa Hukum PT PPI, Vincent Suriadinata membenarkan isi putusan tersebut, dalam keterangan tertulisnya di Jakarta pada (09/05/2025).

Pengacara sukses lulusan S2 Universitas Indonesia ini menegaskan bahwa selama ini tuduhan adanya Perbuatan Melawan Hukum yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI tidak benar.

Diberitakan sebelumnya, CV BMS menempati kantor yang disewa dari PT PPI di Bali untuk jangka waktu selama dua tahun. Namun, sebelum masa sewanya berakhir, PT PPI malah meminta CV BMS mengosongkan tempat tersebut dan pindah ke ruangan lain.

CV BMS mengaku mengalami kerugian materiil hingga Rp 12 miliar, termasuk gangguan operasional terhadap 70 kapal yacht yang dikelola perusahaan. Selain itu, perusahaan kehilangan kepercayaan dari pelanggan internasional akibat ketidakstabilan operasional. Tak hanya itu, ada pula Laporan Polisi yang dilayangkan oleh CV BMS terhadap PT PPI.

Padahal, menurut Vincent, perpindahan lokasi kantor tersebut sudah disepakati bersama kedua belah pihak yang tertuang pada Berita Acara dan telah ditandatangani oleh pihak CV BMS. “Bahkan Laporan Polisi di Ditpolairud Polda Bali terhadap klien kami juga tidak terbukti. Perkaranya sudah dihentikan sejak 10 Oktober 2024 karena ternyata tidak ditemukan peristiwa pidana,” terang Vincent.

Sebaliknya, dalam Putusan Perkara Nomor 1124/Pdt.G/2024/PN.Sby, Fiona Magdalena Yapsawaky selaku Sekutu Aktif CV BMS malah terbukti melakukan tindakan Wanprestasi terhadap PT PPI.

Dalam memutus Perkara tersebut, lanjut Vincent, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya menyatakan Tergugat (Fiona Magdalena Yapsawaky) telah melakukan Wanprestasi terhadap Penggugat (PT PPI). Hal ini dikarenakan Fiona Magdalena Yapsawaky masih memiliki kewajiban pembayaran atas sewa ruang kantor, listrik dan surcharge serta tagihan kapal.

“Fiona Magdalena Yapsawaky dihukum untuk membayar kerugian materiil sebesar Rp 194.340.436,- kepada PT PPI dan uang paksa atau dwangsom sebesar Rp 1.000.000,- per hari untuk setiap hari keterlambatan pelaksanaan putusan dalam perkara ini yang telah berkekuatan hukum yang tetap,” kata Vincent mengutip isi putusan.

Dengan adanya 2 Putusan Pengadilan tersebut, Vincent menyampaikan agar pihak CV BMS menghormati Putusan dan segera melaksanakan kewajibannya kepada PT PPI. “Kami menghimbau agar CV BMS segera melaksanakan kewajiban pembayaran kepada Klien Kami. Selain itu Kami meminta agar pihak CV BMS khususnya Ibu Fiona tidak lagi menyebarkan berita yang tidak berdasar yang justru mempermalukan pihaknya sendiri,” tutupnya.

Red”

Sat Lantas Polresta Banyumas Polda Jateng melaksanakan kegiatan Polisi Sahabat Anak (PSA) dan edukasi tertib berlalu lintas sejak usia dini kepada TPA dan KB Ranu Paksi Purwokerto.

Polisi Sahabat Anak Sat Lantas Polresta Banyumas ini dilaksanakan oleh Kasubnit Kamsel Sat Lantas beserta anggota, guru pendamping dan anak-anak TPA & KB Ranu Paksi Purwokerto.

“Melalui kegiatan PSA ini dikenalkan tugas dan profesi kepolisian, rambu rambu lalu lintas , serta tertib berlalu lintas seperti naik kendaraan bermotor wajib menggunakan helm SNI, apabila berjalan kaki wajib mengambil jalur kiri”, ujar Kapolresta Banyumas Kombes Pol Dr. Ari Wibowo, S.I.K., M.H., melalui Kasat Lantas Kompol Harman Rumenegge Sitorus,S.I.K,M.M.

Untuk menanamkan disiplin serta tertib berlalu lintas sejak dini, anak-anak TPA dan KB Ranu Paksi dikenalkan dan diberi pemahaman dengan bercerita, bernyanyi serta video pendek bersama badut Bastu ( Bawor Keselamatan Nomor Satu ), “mereka sangat antusias mengikuti kegiatan Polisi Sahabat Anak”, imbuhnya.

Red”

Jabar. Polda Jawa Barat (Jabar) menangkap 145 pelaku premanisme dalam pelaksanaan Operasi Pekat II Lodaya 2025 yang digelar sejak 1 Mei lalu. Operasi ini memang menyasar aksi-aksi premanisme yang dinilai mengganggu keamanan dan kenyamanan masyarakat di wilayah hukum Jabar.

Kapolda Jabar Irjen Pol. Rudi Setiawan S.I.K., S.H., M.H. mengatakan, berdasarkan data hingga hari kedelapan, 36 dari 145 adalah yang sudah ditargetkan. Sebab, sebelumnya ada 44 yang sudah ditargetkan oleh penyidik.

“36 dari 44 target operasi berhasil diungkap atau setara dengan 81,82 persen dari total target yang ditetapkan,” ujar Irjen Rudi Setiawan, Jumat (9/5/25).

Menurutnya, kepolisian juga mengamankan 109 pelaku non-target dan mencatat 98 korban. Selain itu, Polda Jabar sudah menangani 99 kasus premanisme yang tersebar di berbagai wilayah, termasuk terminal, pasar tradisional, proyek pembangunan, hingga kawasan sengketa tanah dan hiburan malam.

Beragam barang bukti berhasil disita, antara lain 42 bilah senjata tajam, 1 airsoft gun, 15 sepeda motor, 4 mobil, 8 ponsel, 46 dokumen, dan uang tunai sebesar Rp 1.320.500.

“Operasi ini melibatkan 935 personel, terdiri dari 185 anggota Polda dan 750 anggota dari satuan wilayah jajaran,” ujar Kapolda.

Ditegaskan Kapolda Jabar, operasi ini merupakan bentuk nyata kehadiran negara dalam menjamin rasa aman bagi masyarakat.

“Polda Jabar serius dan konsisten dalam menindak segala bentuk premanisme yang meresahkan warga. Operasi ini tidak hanya untuk penindakan, tetapi juga sebagai bentuk pencegahan melalui kegiatan intelijen dan pembinaan masyarakat. Kami juga menyasar pelaku-pelaku yang beroperasi secara digital,” jelasnya.

Ia menambahkan, Polda Jabar berkomitmen untuk terus meningkatkan patroli dan pengawasan di titik-titik rawan. Selain itu, membuka ruang komunikasi dengan masyarakat agar lebih berani melapor bila mengalami atau menyaksikan aksi premanisme.

“Polda Jabar optimistis dapat menuntaskan operasi ini dengan hasil maksimal, menciptakan situasi kamtibmas yang kondusif dan mendukung pertumbuhan investasi di Jawa Barat,” ungkapnya.

Selama pelaksanaan Operasi Pekat II, Ditreskrimum Polda Jabar bersama satuan wilayah juga berhasil mengungkap sejumlah kasus pemerasan dan pungli yang dilakukan oleh pelaku premanisme di berbagai lokasi. Di antaranya, pengungkapan praktik pungli di Pasar Caringin Kota Bandung yang dilakukan oleh kelompok pelaku yang memaksa sopir kendaraan niaga membayar uang parkir tanpa dasar hukum, serta aksi premanisme penjualan minuman secara paksa. Di Ciamis, Polisi menangkap sekelompok pelaku yang melakukan kekerasan terhadap orang dan barang di Pasar Ramadan, yang sempat viral di media sosial.

Selain itu, dalam unjuk rasa Hari Buruh (Mayday) di Taman Dago Kota Bandung, seorang mahasiswa diamankan karena membawa senjata tajam dan tongkat pemukul serta terjadi pengrusakan berat yang dilakukan 3 pelaku terhadap mobil patroli milik Polsek Kiaracondong dan tersangka kini ditahan di Mapolda Jabar.

Di sisi lain, Kabid Humas Polda Jabar Kombes Pol. Hendra Rochmawan S.I.K., M.H menuturkan, di wilayah Subang premanisme juga terungkap di kawasan industri Smartpolitan dan pabrik keramik, di mana sopir logistik dipaksa membayar pungutan keamanan fiktif. Kasus serupa terjadi di Pasar Bogor, dengan modus penjualan kue secara paksa kepada pedagang, yang dilakukan oleh pelaku dengan rekam jejak panjang dalam kegiatan pungli. Bahkan, praktik pungutan parkir liar yang dikendalikan oleh individu bersenjata tajam juga berhasil dibongkar di sekitar Cafe Bajawa, Kota Bogor.

Red”

Tutup Rakernis SSDM dan Slog, Kapolri Komitmen Dukung Program Pemerintah

JAKARTA – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo penutupan acara Rapat Kerja Teknis (Rakernis) gabungan SDM dan Staf Logistik (Slog) Polri di Aula Bareskrim, Jakarta Selatan, Jumat (9/5/2025).

Dalam sambutannya, Sigit menekankan bahwa, Polri terus berkomitmen untuk mendukung seluruh program Pemerintah. Hal itu tertuang dalam beberapa kebijakan yang telah dilaksanakan oleh SDM dan Slog Polri.

“Beberapa program SSDM dan Slog Polri dalam mendukung program Pemerintah,” kata Sigit.

Adapun kegiatan yang dilaksanakan oleh SDM dan Slog Polri dalam mendukung program Pemerintah di antaranya melalui Gugus Tugas Ketahanan Pangan, Pembangunan Gudang Pangan, Operasional SPPG, Pembangunan Sekolah Unggulan, dan Pembangunan Rumah Subsidi Polri.

Lebih dalam, Sigit menegaskan, rakernis gabungan SDM dan Slog Polri ini diharapkan bisa melahirkan solusi konkret terkait meningkatkan kualitas dari sumber daya manusia di Korps Bhayangkara.

“Kegiatan ini diharapkan mampu merumuskan langkah strategis untuk peningkatan kualitas SDM dan Polri,” ujar Sigit.

Sigit menekankan, SDM dan Slog Polri adalah fungsi utama untuk terus mengoptimalkan pelaksanaan tugas Kepolisian ke depannya.

“No People No Power, No Tools No Action, tanpa SDM kita tidak memiliki kekuatan, tanpa peralatan kita tidak dapat bertindak. SDM dan Slog Polri merupakan faktor fundamental demi mengoptimalkan pelaksanaan tugas Polri kedepan,” tutup Sigit.

Red”

Lamongan –

Program PTSL di Desa Tambak Ploso, Kecamatan Turi, Lamongan, diduga kuat dijadikan ajang pungli oleh panitia pelaksana. Warga dimintai biaya hingga Rp850 ribu per sertifikat, jauh melampaui batas resmi Rp150 ribu sesuai SKB Tiga Menteri.

“Awalnya dibilang Rp150 ribu. Tapi saat musyawarah, panitia menetapkan Rp850 ribu. Kami jelas keberatan,” kata UM (60), warga Dusun Ploso, Jumat (9/5/2025). Lebih aneh lagi, pembayaran boleh dicicil. Separuh dibayar saat pengajuan, sisanya ketika sertifikat selesai—modus yang diduga sebagai kedok untuk menyamarkan pungli.

Upaya konfirmasi terhadap Kepala Desa maupun Ketua Panitia, Bambang, tak membuahkan hasil. Bahkan, saat wartawan mendatangi kantor desa, sejumlah pria tak dikenal diduga suruhan panitia menghalangi peliputan. Mereka menunjukkan sikap intimidatif dan mencegah pewarta mendekat ke narasumber utama.

Ketua LSM FPSR, Aris Gunawan, mengecam keras praktik tersebut. “Ini sudah masuk kategori pelanggaran berat. Pungli dilakukan terang-terangan, dan sekarang wartawan diadang preman. Ini patut diduga ada skenario besar menutupi penyimpangan,” tegasnya.

PTSL yang mestinya memudahkan rakyat, kini berubah menjadi ladang bancakan. Panitia bungkam, Kades diam, Bambang hilang, preman dikerahkan. Skandal ini menunggu dibongkar.

Red”

Bekasi – Polsek Serang Baru menggelar acara Lepas Sambut Pejabat Utama di Mapolsek Serang Baru pada Jum’at, 9 Mei 2025. Acara ini dihadiri oleh Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul, beserta anggota Polsek Serang Baru.Jum’at (09/05/2025)

Dalam acara ini, dilakukan serah terima jabatan dari pejabat lama kepada pejabat baru. Pejabat baru yang dilantik adalah Iptu Mashuri sebagai Wakapolsek, yang menggantikan Iptu Sutarman, Iptu M Lutfi sebagai Kanit Reskrim, yang menggantikan Iptu Luhut PB, dan Iptu Sopyan sebagai Kanit Binmas, yang menggantikan Iptu Setyo.

Iptu Sutarman, Wakapolsek lama, mengucapkan terima kasih kepada Kapolsek dan anggota Polsek Serang Baru atas kerja sama yang baik selama ini. “Saya berharap pejabat baru dapat melanjutkan kerja sama yang baik dan meningkatkan kinerja Polsek Serang Baru,” kata Iptu Sutarman.

Iptu Luhut PB, Kanit Reskrim lama, berharap pejabat baru dapat meningkatkan kinerja dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat.

“Saya percaya bahwa pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Saya berharap pejabat baru dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Iptu Luhut PB.

Iptu Setyo, Kanit Binmas lama, berharap pejabat baru dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya percaya bahwa pejabat baru dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat. Saya berharap pejabat baru dapat meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat,” kata Iptu Setyo.

Kapolsek Serang Baru, AKP Hotma Sitompul, mengucapkan selamat kepada pejabat baru dan berpesan agar mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan meningkatkan kinerja Polsek Serang Baru.

“Semoga pejabat baru dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan kinerja Polsek Serang Baru. Kami percaya bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat,” kata AKP Hotma Sitompul.

AKP Hotma Sitompul juga berharap pejabat baru dapat bekerja sama dengan baik dengan anggota Polsek Serang Baru dan instansi terkait lainnya untuk meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Serang Baru.

“Pejabat baru harus dapat memahami kebutuhan masyarakat dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Kami percaya bahwa mereka dapat menjalankan tugas dengan baik dan memberikan hasil yang positif bagi masyarakat,” kata AKP Hotma Sitompul.

Dengan dilantiknya pejabat baru, diharapkan Polsek Serang Baru dapat terus meningkatkan kinerja dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. Pejabat baru diharapkan dapat membawa perubahan positif dan meningkatkan keamanan dan ketertiban masyarakat di wilayah Serang Baru,”Pungkasnya AKP Hotma Sitompul.

(red)

PALU – Kepolisian Daerah (Polda) Sulawesi Tengah (Sulteng) bersama Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Sulteng sepakati nota kesepahaman untuk peningkatan moderasi beragama personil Babinkambtimas.

Penandatanganan nota kesepahaman dilakukan langsung Kapolda Sulteng Irjen Pol Dr. Agus Nogroho, S.I.K., SH., MH dan Ketua FKUB Sulteng Prof. Dr. H. Zainal Abidin, M.Ag di Ruang Rapat Kapolda Sulteng, Kamis (8/5/2025)

Kapolda Sulteng Irjen. Pol. Agus Nugroho, mengatakan mengelola keragaman suku dan agama di Indonesia perlu sinergitas dengan melibatkan banyak pihak termasuk FKUB Sulteng. Menurut dia, di forum ini tidak hanya keterwakilan tokoh-tokoh agama saja. Melainkan pengurusnya adalah sebagian tokoh masyarakat yang menyentuh langsung umatnya. Sehingga jika terjadi konflik agama di masyarakat forum ini bisa meredamnya.

”kita harus mampu memelihara merawat berbagai perbedaan, perbedaan ini sebagai perekat, berbagai perbedaan harus kita pelihara. Dengan keragaman suku bangsa” tambahnya.

Kami juga sangat berharap, FKUB Sulteng dapat memberikan pengetahuan dan pemahaman tentang Moderasi beragama kepada 1.091 Bhabinkamtibmas yang tersebar di seluruh wilayah Sulawesi Tengah, pinta Kapolda Sulteng.

Sementara itu, Ketua FKUB Sulteng, Prof. Zainal Abidin, dalam sambutannya menerangkan, nota kesepahaman ini berharap memberikan dampak positif terhadap pembangunan kerukunan umat beragama di Sulteng. Ia juga menguraikan personil Babinkamtibmas menjadi garda depan untuk menyampaikan moderasi beragama kepada masyarakat di wilayah tugasnya. Sehingga menurut dia, akan memberikan dampak besar untuk menjaga ketertiban dan kerukunan khsususnya dibidang keagamaan.

”Kalau orang sudah mempelajari dan memahami ajaran agama ini dengan baik dan benar maka pasti dia akan bahagia. Tak ada satu agama yang mengajarkan kebencian tak ada satu agama yang mengajarkan dengki kepada orang lain” kata Prof. Zainal Abidin.

Ia optimis bahwa kegiatan peningkatan pemahaman moderasi beragama kepada anggota polisi di desa-desa akan mendapat tempat yang baik di tengah Masyarakat. Ia mengatakan bahwa hampir seluruh problem di masyarakat akan diperhadapkan dengan anggota Kepolisian. Sehingga menurut dia, peran penting inilah menjadi sarana memberikan pemahaman kepada ribuan personil Babinkamtibmas di Sulteng.

”beliau-beliau (Babinkabtibmas-red) itu juga akan menerimanya dan kemudian akan bisa menyampaikan di tengah-tengah masyarakat di seluruh desa yang ada Sulawesi Tengah, sehingga satu tahun dua tahun ke depan InsyaAllah Sulawesi Tengah semakin aman dan rukun” tandasnya.

Reporter : Nanang IP