NEWSPAPER

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Transportasi publik merupakan salah satu sektor vital dalam pembangunan kota modern. Selain berfungsi sebagai sarana mobilitas masyarakat, sistem transportasi publik yang efisien juga terbukti memberikan keuntungan ekonomi, sosial, dan lingkungan bagi negara-negara di dunia. Data global menunjukkan bahwa investasi pada moda transportasi publik—seperti kereta bawah tanah, bus rapid transit (BRT), trem, dan kereta komuter mampu menghasilkan multiplier effect yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi kota dan kualitas hidup warganya.

Salah satu contoh paling menguntungkan adalah sistem metro di Tokyo, Jepang, yang setiap harinya melayani lebih dari 8 juta penumpang. Tingkat ketepatan waktu mencapai lebih dari 99%, menjadikannya salah satu sistem paling efisien di dunia. Pendapatan utama berasal dari tarif penumpang, namun keuntungan sebenarnya datang dari integrasi bisnis properti dan ritel di sekitar stasiun. Model bisnis “rail + property” ini menghasilkan keuntungan besar bagi operator seperti Tokyo Metro dan JR East, sekaligus menciptakan kawasan ekonomi baru yang ramai dan bernilai tinggi.

Di sisi lain, Hong Kong MTR menjadi contoh terbaik transportasi publik yang benar-benar menguntungkan secara finansial. Menurut laporan keuangan tahunan MTR Corporation, lebih dari 60% laba bersihnya justru berasal dari pengelolaan properti di sekitar jaringan rel. Dengan menggabungkan transportasi dan pengembangan kota, MTR berhasil menjadi salah satu operator kereta paling menguntungkan di dunia, tanpa harus bergantung besar pada subsidi pemerintah.

Singapura juga menunjukkan efisiensi tinggi dalam pengelolaan transportasi publik. Melalui sistem integrasi tarif elektronik (EZ-Link) dan jaringan yang saling terhubung antara MRT, bus, dan taksi, produktivitas tenaga kerja meningkat karena waktu perjalanan lebih singkat. Pemerintah menghitung bahwa efisiensi waktu dari sistem ini setara dengan peningkatan PDB hingga 2–3% per tahun, sebuah nilai yang jauh melampaui biaya operasional transportasi itu sendiri.

Di Eropa, Zurich dan Copenhagen menonjol sebagai kota dengan sistem transportasi publik yang menguntungkan secara sosial dan ekologis. Meski tidak selalu mencatatkan keuntungan finansial langsung, efisiensi dan penurunan emisi karbon yang dicapai sistem transportasi mereka memberikan “keuntungan bersih” dalam bentuk kesehatan publik yang lebih baik, kualitas udara yang meningkat, serta pengurangan biaya sosial akibat kemacetan dan polusi.

Dari berbagai data tersebut, dapat disimpulkan bahwa banyak transportasi publik yang menguntungkan. Tidak hanya diukur dari sisi keuangan, melainkan juga dari return on investment terhadap ekonomi, lingkungan, dan sosial. Negara-negara yang sukses menjadikan transportasi publik sebagai motor penggerak pembangunan biasanya memiliki tiga ciri utama:

– Integrasi lintas moda dan tata ruang kota.

– Pemanfaatan data digital dan sistem pembayaran cerdas.

– Kebijakan tarif yang seimbang antara aksesibilitas publik dan keberlanjutan finansial.

Dengan pendekatan semacam itu, transportasi publik bukan lagi sekadar alat mobilitas, melainkan investasi strategis yang menguntungkan bagi masa depan kota dan generasi mendatang.

JAKARTA – Genap satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka memimpin Indonesia, sorotan datang dari berbagai lembaga ekonomi, salah satunya Institute for Development of Economics and Finance (INDEF). Dalam kesempatan memperingati satu tahun kepemimpinan nasional tersebut, INDEF melalui Wakil Direkturnya, Eko Listiyanto, menyampaikan apresiasi atas kinerja pengendalian harga yang dianggap stabil.

Eko Listiyanto, yang juga menjabat sebagai Direktur Pengembangan Big Data INDEF, menekankan bahwa aspek pengendalian harga atau inflasi adalah kunci vital dalam menentukan arah perekonomian Indonesia ke depan.

“Dalam satu tahun pemerintahan Presiden Prabowo-Gibran, kita dapat melihat bahwa pencapaian kinerja inflasi cukup stabil,” ujar Eko Listiyanto.

Menurut analis yang memiliki latar belakang pendidikan S2 Ilmu Ekonomi dengan kekhususan bidang moneter dari Universitas Indonesia ini, stabilitas harga yang terjadi merupakan indikasi adanya pengendalian harga yang baik. Eko Listiyanto menilai, kinerja ini bukan hanya pencapaian sesaat, tetapi juga menjadi fondasi kuat yang dapat menopang akselerasi pertumbuhan ekonomi di masa mendatang.

“Pengendalian harga yang bagus ini dapat membuat perekonomian menjadi tumbuh lebih baik ke depan,” tegas Eko, yang juga lulusan Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan dari Universitas Brawijaya serta pernah bertugas sebagai analis di Badan Supervisi Bank Indonesia.

Eko Listiyanto juga menyampaikan harapan ke depan. Ahli di bidang ekonomi, moneter, dan big data ini berharap stabilitas harga yang sudah dicapai dapat terus dipertahankan. “Tentu ke depannya, kami berharap agar stabilitas harga dapat dilanjutkan dan menjadi salah satu modal penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi, demi mencapai kesejahteraan ekonomi bersama,” pungkas Eko Listiyanto.

Pernyataan ini menggarisbawahi pandangan INDEF bahwa keberhasilan pemerintah dalam menjaga daya beli masyarakat melalui pengendalian inflasi akan menjadi faktor penentu utama keberlanjutan momentum pemulihan dan pertumbuhan ekonomi nasional.

Eko Listiyanto, Direktur Pengembangan Big Data INDEF.

Jakarta – Setelah mencatat kesuksesan di Tangerang, Surabaya, dan Semarang, festival game terbesar di Indonesia, Indonesia Game Experience (IGX) 2025, kembali berhasil diselenggarakan dengan gemilang, kali ini di Kota Bandung. Acara pembukaan yang mengusung tema “Digital Unity in Culture and Creativity” di Main Atrium Cihampelas Walk pada 16 Oktober 2025 lalu, berlangsung meriah dan dipadati pengunjung.

Sebagai salah satu Kota Kreatif Dunia versi UNESCO, Bandung hadir sebagai tuan rumah yang ideal untuk memperkuat ekosistem game dan konten digital di Jawa Barat. Helatan yang diselenggarakan oleh Asosiasi Game dan Konten Digital Indonesia (AGKDI) ini mendapatkan dukungan penuh dari APTIKNAS, APGI, APKOMINDO, serta Kementerian Kebudayaan Republik Indonesia.

IGX 2025 Bandung berhasil mempersatukan seluruh elemen komunitas digital, pelaku industri, pemerintah, dan masyarakat umum dalam sebuah perhelatan akbar yang memadukan hiburan, edukasi, dan ekonomi kreatif. Festival ini mencapai tujuannya sebagai wadah kolaborasi yang inklusif dan dinamis.

IGX 2025 Bandung menawarkan beragam aktivitas menarik yang diikuti oleh pengunjung dari berbagai kalangan dan usia, antara lain:

* E-sports Tournament: Kompetisi bergengsi untuk MLBB, Free Fire, Valorant, Ayodance, Point Blank, Counter Strike 2, dan Honor of Kings dengan total hadiah yang menggiurkan.
* Exhibition Area: Menampilkan booth dari para pengembang game (game developer), penerbit (publisher), dan vendor hardware dengan inovasi terbaru.
* Creative Market: Menjadi wadah bagi UMKM lokal dan kreator konten untuk memamerkan produk-produk kreatif mereka.
* Wannabe Star Stage & Cosplay Parade: Panggung terbuka untuk penampilan musik, tari, serta parade cosplay terbaik yang berhasil memukau penonton.
* Tech Forum & Workshop: Sesi berbagi ilmu dari para ahli industri mengenai insight bisnis digital dan pengembangan game.

Pembukaan yang Meriah dan Sarat Makna
Acara yang berlangsung selama empat hari (16-19 Oktober 2025) ini dibuka dengan laporan ketua panitia, sambutan dari perwakilan institusi strategis, serta penampilan spektakuler yaitu gerakan lincah penari Gentra Lestari Buana hidup seirama dengan karakter digital dalam “Tarian Digitalisasi Ethnic Nusantara”. Sebuah kolaborasi memukau antara seni tradisi Jawa Barat dan teknologi motion capture 3D dari Castle Production.
Yusuf Maulana dari ASICI menekankan pentingnya Indonesia memanfaatkan teknologi AI dan mocap untuk mengarsipkan gerak tari Nusantara agar dapat diwariskan kepada generasi muda melalui kurikulum pendidikan.

Ratu Ratna Dewi Kartika, Ketum Gentra Lestari Buana, menyatakan urgensi katalogisasi gerak para maestro tari, wayang orang, pencak silat, dan seni budaya lainnya untuk melindungi Kekayaan Intelektual (HAKI) Indonesia dari klaim pihak asing.

Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (atau kerap disapa Hoky), selaku Ketum APTIKNAS dan Ketum APKOMINDO serta Sekjen PERATIN, menyambut baik semangat para seniman muda dalam melestarikan budaya melalui terobosan teknologi AI, mocap, dan animasi 3D.

Tak kalah menarik, tamu kehormatan yang turut memberikan sambutan antara lain; Kasumi Liao (Manager, Taiwan Trade Center Jakarta), Andi Mulja Tanudiredja (PT Masterdata Digital Cyberindo – Partner TAITRA Jakarta), Ketut Anom Jatmaika (Manager Mobile Consumer, Branch Telkomsel Bandung) dan Suci Megyanti (Marketing Communication, Cihampelas Walk Bandung), Anton Budyana (Ketua DPD APTIKNAS Jawa Barat)

Acara pembukaan secara resmi dibuka oleh Vera Imelda, S.Sos., M.Pd., Pamong Budaya Ahli Madya, mewakili Dirjen Pengembangan, Pemanfaatan, dan Pembinaan Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI. Turut hadir sejumlah tamu kehormatan dan VIP di antaranya; Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., (Direktur Sarana dan Prasarana, Kementerian Kebudayaan RI), Y. Ahmad Brilyana, S.Sos., M.Si., (Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika) Kota Bandung, Hendri Andrigo Sutanto (Ketua Umum Asosiasi Game dan Konten Digital Indonesia – AGKDI), Fanky Christian (Sekretaris Jenderal APTIKNAS).

Hoky, dalam pidato pembukaannya menegaskan bahwa pemilihan Bandung sebagai tuan rumah adalah pernyataan strategis bahwa Jawa Barat memiliki potensi besar untuk pertumbuhan industri digital, kreatif, dan esports.

“Melalui IGX 2025 di Bandung, kami tidak hanya ingin menghadirkan festival game yang meriah, tetapi juga membangun fondasi yang kuat untuk masa depan industri game dan konten digital Indonesia. Kolaborasi antara teknologi, budaya, dan kreativitas adalah kunci untuk menciptakan inovasi yang memiliki identitas khas Indonesia dan mampu bersaing di kancah global,” ujar Hoky yang juga menjabat Ketua Dewan Pengawas AGKDI, Sekretaris Jenderal PERATIN, serta sejumlah posisi penasihat dan kepemimpinan di FORMAS, SPRI, LSP Pers Indonesia, dan Forum Bela Negara RI (FBN RI).

Beliau juga mengungkapkan langkah strategis global yang mendahului event ini, yaitu penandatanganan Nota Kesepahaman (MoU) antara AGKDI dengan VIDO (Video Game Industry Development Organization) dari Rusia pada 6 Oktober 2025. Proses MoU ini telah dirintis sejak kunjungan pengurus APTIKNAS ke Rusia pada akhir Desember 2023, sebelum terbetuknya AGKDI.

Kehadiran Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc., selaku Direktur Sarana dan Prasarana Kebudayaan Kementerian Kebudayaan RI dalam penandatanganan MoU tersebut menunjukkan dukungan penuh pemerintah RI.

Hoky menyampaikan keyakinannya, “Teknologi adalah alat, budaya adalah jiwa. Jika digabungkan, keduanya menjadi kekuatan bangsa di masa depan.”

APTIKNAS TECHSUMMIT 2025: Mengkaji Tren dan Solusi Teknologi Mutakhir
Sebagai salah satu highlight utama, APTIKNAS TECHSUMMIT yang diselenggarakan pada hari yang sama berhasil menghadirkan para pakar untuk membahas tren dan solusi teknologi terkini. Para pembicara yang berbagi wawasan antara lain:

* Ir. Soegiharto Santoso, S.H. (Ketua Umum DPP APTIKNAS) – Sambutan Pembukaan.
* Dr. Ir. Feri Arlius, M.Sc. (Kementerian Kebudayaan RI) – Revitalisasi Sarana dan Prasarana Kebudayaan.
* Fanky Christian (Sekretaris Jenderal APTIKNAS) – Pemanfaatan AI untuk Smart Nation.
* Michael Edward (Country Representative Giga Computing Indonesia) – Cloud Computing Tulang Punggung Ekosistem Al di Indonesia.
* Thomas Kurniawan (Seagate Product Specialist) – Menyimpan Data Dunia Tanpa Batas.
* Hanz Christianto (AMD Component Business Development Manager) – Era Baru Al dan Inovasi Teknologi dengan Hardware Revolusioner.
* Maulis Taufik Kosasih (CEO Hexagon Inc. dan Ketua Komtap Digital Marketing, Branding dan Pengembangan Produk Digital DPP APTIKNAS) – Digital Marketing For University.
* Miryam Ariadne Sigarlaki. M.Psi. (Psikolog-COO Jatidiri.app dan Ketua Komtap Psikologi Digital & Teknologi Kemanusiaan DPP APTIKNAS) – Psychology Services in Digital.
* Vincent Suriadinata. SH. MH. (Mustika Raja Law Office dan Ketua Komtap Hukum DPP APTIKNAS) – Psychology Services in Digital.
* Umar Alhabsyi (CEO Millennia Solusi Informatika) – Cybersecurity Awareness for SMEs and Communities
* Yulilasiane Sulistiyawatl (Ketua Komite Tetap Cyber Security Solusi DPP APTIKNAS) – Contain, Scale, Secure: Buliding the Next-Gen Data Center for Al-Powered Workloads.
* Anton Budyana (Ketua DPD APTIKNAS Jawa Barat, Ketua DPD APKOMINDO Jawa Barat) – • Sambutan dan Penutup Event.

Indonesia Game Experience (IGX) 2025 Bandung telah sukses menarik perhatian publik secara luas. Para gamer, komunitas digital, pelaku UMKM, mahasiswa, dan masyarakat umum yang tertarik dengan dunia teknologi informasi dan kreativitas digital memadati venue, merasakan pengalaman tak terlupakan dalam festival terbesar yang memadukan semangat kebudayaan dengan inovasi teknologi ini. (Hnd)

PATIMUAN, CILACAP – 17 Oktober 2025. Komando Distrik Militer (Kodim) 0703/Cilacap hari ini berpartisipasi aktif dan sukses melaksanakan acara Groundbreaking Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Tahun Anggaran 2025.

Kegiatan ini dilaksanakan secara serentak melalui Video Conference (Vidcon) yang terpusat di Bekasi dan dipimpin langsung oleh Presiden Republik Indonesia.

Titik pelaksanaan kegiatan di Kecamatan Patimuan, Kabupaten Cilacap, berlokasi strategis di Pasar Desa Bontos, Desa Bulupayung.

Acara yang dimulai pukul 13.00 WIB ini dihadiri oleh jajaran penting Kodim, Forkopimca, serta tokoh-tokoh penggerak ekonomi desa.

Meskipun terhubung secara virtual dengan pusat, acara di Patimuan disi oleh kegiatan simbolis peletakan batu pertama sebagai tanda dimulainya pembangunan KDKMP di wilayah tersebut.

Peletakan batu pertama kehormatan dipimpin oleh Sekretaris Camat Patimuan, Bapak Cahyo Ismoyo, S.AP., M.AP., yang didampingi oleh Kepala Desa Bulupayung, Bapak Sudir.

Pejabat Penerangan Kodim 0703/Cilacap, Mayor Inf Ahmad Roik Alfian, yang turut hadir mendampingi, menyatakan, “Kehadiran dan sinergi antara Sekcam dan Kepala Desa Bulupayung dalam peletakan batu pertama menegaskan komitmen kuat TNI dan Pemerintah Daerah untuk mewujudkan KDKMP sebagai pilar baru ekonomi desa.

Mayor Ahmad Roik Alfian menambahkan, lokasi di Pasar Desa Bontos dipilih untuk memastikan KDKMP menjadi pusat kegiatan produksi, distribusi, dan logistik yang mudah diakses, sehingga manfaatnya dapat segera dirasakan oleh seluruh masyarakat Patimuan.

Para peserta lain yang turut hadir dalam kegiatan ini meliputi:
Camat Patimuan (Diwakili oleh Sekcam)

Para Kepala Desa se-Kecamatan Patimuan

Para Ketua Koperasi Merah Putih se-Kecamatan Patimuan

Perwakilan dari Kodim 0703/Cilacap

Keberhasilan pelaksanaan Groundbreaking ini menjadi momentum penting bagi Patimuan dalam mendukung percepatan pembangunan ekonomi kerakyatan di tingkat akar rumput.tugiman

Red”

BLORA | Kabupaten Blora kembali menjadi pusat perhatian nasional. Kali ini bukan karena konflik, melainkan karena keberaniannya menjadi tuan rumah Seminar Migas Nasional bertema “Implementasi Permen ESDM Nomor 14 Tahun 2025: Tantangan Pelaksanaan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) Pengelolaan Sumur Masyarakat dan Pemaparan Investasi Migas.”
Acara bergengsi tersebut digelar di Pendopo Rumah Dinas Bupati Blora dan diinisiasi oleh Lembaga Cegah Kejahatan Indonesia (LCKI) Kabupaten Blora.

Seminar ini menjadi titik temu strategis antara pemerintah, akademisi, pelaku migas, dan masyarakat, membahas arah baru kebijakan energi nasional yang lebih inklusif, aman, dan berkeadilan.
Di tengah dinamika pengelolaan sumur tua yang sering menimbulkan dilema hukum dan sosial, forum ini diharapkan menjadi oase dialog dan solusi.

Pembukaan: Komitmen Pemerintah Daerah untuk Energi Rakyat

Seminar dibuka secara resmi oleh Bupati Blora, Dr. H. Arief Rohman, S.IP., M.Si., yang dalam sambutannya menegaskan bahwa pengelolaan energi harus menempatkan masyarakat sebagai aktor utama, bukan sekadar objek kebijakan.

> “Blora memiliki potensi besar di sektor migas rakyat. Dengan adanya kebijakan baru dari Kementerian ESDM, kita ingin memastikan pengelolaan sumur masyarakat berjalan sesuai kaidah keselamatan kerja, ramah lingkungan, dan memberikan manfaat ekonomi yang adil,” ujarnya di hadapan peserta.

Bupati Arief mengingatkan bahwa Blora telah lama dikenal sebagai “lumbung minyak tua” yang sudah berproduksi sejak era kolonial. Namun, hingga kini banyak sumur tua yang dikelola secara tradisional dan belum berizin.
Kondisi ini menimbulkan persoalan ganda: di satu sisi menjadi sumber penghidupan ribuan warga, tetapi di sisi lain menimbulkan risiko hukum dan keselamatan.

> “Kita tidak ingin ada lagi korban akibat ledakan sumur ilegal. Pemerintah hadir untuk memberi solusi, bukan hanya sanksi,” tegasnya, disambut tepuk tangan peserta seminar.

LCKI Hadir Sebagai Penjembatan Kepentingan Rakyat dan Hukum

Ketua DPD LCKI Jawa Tengah, Y. Joko Tirtono, S.H., dalam paparannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bukan sekadar forum akademik, tetapi bentuk nyata kepedulian LCKI terhadap dunia energi rakyat.

> “Kami di LCKI berkomitmen membantu pemerintah dan masyarakat agar sektor migas rakyat tidak menjadi ladang pelanggaran hukum. Justru harus menjadi contoh sinergi antara rakyat, pemerintah, dan aparat penegak hukum,” tegasnya.

Menurut Joko, banyak persoalan di sektor migas rakyat yang berakar dari lemahnya regulasi di lapangan dan minimnya edukasi keselamatan kerja.
Ia menekankan pentingnya membangun budaya keselamatan (safety culture) di tengah masyarakat, agar pengelolaan energi tidak menelan korban lagi.

Peran Sentral Panitia DPC LCKI Blora: Sinergi Lokal yang Menginspirasi

Seminar besar ini terselenggara berkat kerja keras DPC LCKI Blora di bawah kepemimpinan Bapak Rudi, yang berkolaborasi erat dengan DPD LCKI Jawa Tengah.
Panitia lokal menunjukkan profesionalisme luar biasa — mulai dari persiapan teknis hingga penggalangan partisipasi masyarakat.

Tak hanya menghadirkan pejabat tinggi dan akademisi, panitia juga melibatkan perwakilan penambang tradisional yang selama ini menjadi pelaku langsung di lapangan.
Kehadiran mereka memberi warna dan perspektif nyata terhadap diskusi, menjadikan seminar ini bukan sekadar seremonial, melainkan forum yang membumi dan penuh empati.

> “Kami berterima kasih kepada LCKI Blora yang telah memberi ruang bagi suara rakyat kecil. Kami berharap ke depan LCKI bisa menjadi sumbu jembatan antara pemerintah dan penambang tradisional,” ujar salah satu penambang dalam sesi dialog terbuka.

Para penambang memberikan apresiasi atas sikap terbuka panitia dan pemerintah daerah. Mereka berharap, melalui wadah seperti ini, aspirasi mereka tidak lagi dianggap “ilegal”, tetapi menjadi bagian dari solusi bersama.

Paparan Akademik: Antara Regulasi, Hukum, dan K3

Sesi diskusi ilmiah menghadirkan sejumlah narasumber kredibel:

Drs. H. Hono Sejati Pradoto Jatinagoro, S.H., M.Hum., Rektor UNDARIS Semarang, membawakan materi “Penegakan Hukum dalam Pengelolaan Migas Rakyat.”
Ia menyoroti bahwa penegakan hukum harus berimbang antara sanksi dan pembinaan.

> “Pemerintah tidak boleh hanya mematikan usaha rakyat, tapi harus hadir membimbing agar legal dan aman,” tegasnya.

Ir. Iene dari PPSDM Migas Cepu menekankan pentingnya pelatihan keselamatan dan sertifikasi pekerja migas rakyat.
Banyak kecelakaan terjadi, katanya, karena ketidaktahuan prosedur kerja aman.

> “K3 bukan formalitas, melainkan investasi bagi keselamatan dan masa depan pekerja.”

Bp. H. Sinung dari Dinas ESDM Provinsi Jawa Tengah memaparkan peluang besar di balik Permen ESDM No.14 Tahun 2025.
Menurutnya, kebijakan baru ini memberikan ruang legal bagi pengelolaan sumur tua berbasis masyarakat dengan tetap memperhatikan aspek keselamatan dan lingkungan.

Bp. Suharyadi Suharjan, dari ASPERMIGAS Pusat, menyoroti potensi investasi dan kemitraan antara BUMD, koperasi desa, dan masyarakat lokal.
Ia menilai Blora memiliki lebih dari 400 sumur potensial yang bisa dioptimalkan untuk mendongkrak ekonomi daerah.

Sorotan Kasus: Tragedi Sumur Ilegal Sebagai Pelajaran Bersama

Di sela seminar, para narasumber juga menyinggung tragedi ledakan sumur minyak ilegal di Dukuh Gendono, Desa Gandu, Kecamatan Bogorejo, yang terjadi pada 17 Agustus 2025.
Peristiwa tersebut menelan lima korban jiwa dan menjadi pengingat keras akan pentingnya regulasi dan pengawasan.

> “Kasus ini harus menjadi pembelajaran bahwa keselamatan tidak bisa dinegosiasikan. Penegakan hukum dan edukasi harus berjalan seimbang,” ujar Joko Tirtono.

Dalam kasus tersebut, Polres Blora menetapkan tiga tersangka, namun masyarakat menilai penegakan hukumnya harus lebih transparan agar ada efek jera sekaligus perbaikan sistem.

DPRD Apresiasi Langkah LCKI: Rakyat Harus Jadi Subjek, Bukan Objek

Wakil Ketua DPRD Blora, Siswanto, memberikan apresiasi atas inisiatif LCKI. Menurutnya, lembaga ini berhasil membuka ruang dialog antara pemerintah dan rakyat kecil dengan cara yang elegan.

> “Saya salut dengan LCKI. Mereka tidak hanya mengkritik, tetapi juga memberi solusi. Seminar ini menunjukkan bahwa masyarakat sipil punya peran penting dalam pembangunan energi,” ungkap Siswanto.

Ia menambahkan, legalisasi sumur rakyat harus dipercepat agar ribuan penambang bisa bekerja dengan kepastian hukum.

> “Data kami menunjukkan ada sekitar 2.000 pekerja migas rakyat di Blora. Jika sektor ini dikelola baik, bisa menjadi motor ekonomi baru bagi daerah,” ujarnya.

Tantangan di Lapangan: Antara K3, Lingkungan, dan Hukum

Diskusi berlanjut pada aspek teknis dan sosial.
Sebagian besar penambang rakyat menggunakan peralatan sederhana, tanpa alat pelindung diri, dan minim pemahaman teknis.
Selain risiko ledakan, pencemaran limbah minyak menjadi ancaman serius bagi lingkungan sekitar.

Ir. Iene mengingatkan bahwa keselamatan kerja tidak boleh dianggap beban.

> “Sekali terjadi kecelakaan, yang hancur bukan hanya sumur, tapi juga keluarga dan lingkungan. K3 itu bukan biaya, tapi investasi,” ujarnya.

Para peserta kemudian sepakat agar Pemkab Blora dan Dinas ESDM membentuk Tim Pembina Migas Rakyat Blora, berfungsi sebagai pendamping, pelatih, sekaligus pengawas kegiatan sumur rakyat agar berkelanjutan dan aman.

—

Migas Berbasis Komunitas: Energi untuk Kemandirian Daerah

Topik yang paling mencuri perhatian publik adalah gagasan Migas Berbasis Komunitas.
Menurut ASPERMIGAS, Blora bisa menjadi model nasional pengelolaan migas yang melibatkan masyarakat melalui koperasi desa, BUMDes, atau BUMD seperti Blora Patra Energi.

Skema ini dianggap solusi konkret untuk mengakhiri eksploitasi ilegal.
Dengan sistem kemitraan rakyat, keuntungan akan terbagi lebih adil — antara masyarakat, pemerintah daerah, dan negara.

> “Migas rakyat bukan hanya soal minyak, tapi soal martabat dan kemandirian ekonomi daerah,” tegas Joko Tirtono, disambut tepuk tangan panjang.

—

Suara Lapangan: Penambang Ingin Dianggap Bagian dari Solusi

Perwakilan penambang rakyat yang hadir dalam seminar juga angkat bicara.
Mereka berharap kebijakan baru tidak mematikan usaha rakyat, tetapi membimbing mereka agar bisa bekerja sesuai aturan.

> “Kami tidak menolak aturan. Kami hanya ingin dilibatkan. Selama ini, kami bekerja demi menghidupi keluarga. Kalau bisa legal, tentu kami lebih tenang,” ujar Suroto, penambang dari Kecamatan Kedungtuban.

Ia juga mengucapkan terima kasih kepada DPC LCKI Blora di bawah pimpinan Bapak Rudi yang telah membuka ruang dialog antara penambang dan pemerintah.

> “Baru kali ini kami diajak bicara dalam forum nasional. Semoga LCKI terus menjadi jembatan antara kami dan negara,” tuturnya.

—

Momentum Blora: Dari Energi Rakyat Menuju Transformasi Nasional

Menutup acara, Bupati Arief Rohman kembali menegaskan tekadnya menjadikan Blora sebagai model pengelolaan migas rakyat berbasis keselamatan dan transparansi.

> “Pemerintah tidak anti terhadap sumur rakyat, asal sesuai aturan. Kita ingin Blora menjadi daerah produktif, aman, dan ramah investasi,” ucapnya.

Acara ditutup dengan penyerahan piagam penghargaan kepada narasumber dan panitia penyelenggara, termasuk apresiasi khusus untuk DPC LCKI Blora yang sukses memfasilitasi kegiatan nasional ini dengan penuh dedikasi.

Red”Marno