LIN-RI.COM

Kategori: Hukum

  • Masyarakat Desa Marok Tua Bersama Himpunan Melayu Raya Kembali Melakukan Aksi Penyegelan Stockfail di PT. Hermina Jaya

    Masyarakat Desa Marok Tua Bersama Himpunan Melayu Raya Kembali Melakukan Aksi Penyegelan Stockfail di PT. Hermina Jaya

    Lingga, Kepri,
    Masyarakat Desa Marok Tua dan Himpunan Melayu Raya Korwil Kabupaten Lingga melakukan penyegelan di sejumlah stok bauksit milik PT Hermina Jaya. Kamis 17 April 2025.

    Dalam Aksi tersebut di pimpin lansung zuhardi selaku ketua kordinator Melayu Raya kabupaten lingga. Zuhardi menyampaikan dalam Aksi ini merupakan langkah kedua akibat ketidakpuasan terhadap keputusan perusahaan terkait izin operasional dan janji yang tidak ditepati

    Zuhardi, selaku koordinator, menegaskan bahwa masyarakat tidak anti-investasi, tetapi menuntut transparansi dan pemenuhan kesepakatan. Kata zuhardi saat melakukan penyegelan.

    Lanjut zuhardi, Akar Masalah Pelanggaran Izin dan Regulasi, Masyarakat menilai PT Hermina Jaya tidak mematuhi perizinan yang sah atau prosedur hukum yang berlaku, seperti tidak menyelesaikan kewajiban finansial (misalnya kompensasi atau dana tanggung jawab sosial).

    Adanya aktivitas pengangkutan bauksit (loading) sebanyak 2 kali tanpa izin atau tanpa melibatkan masyarakat setempat salah satunya pembayaran ganti rugi lahan milik warga yang di tunggu warga selama 15 tahun.

    Zuhardi juga menyampaikan, Wanprestasi Perjanjian, Meski telah ada mediasi dan perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh perwakilan perusahaan (Ustad Salmizi) dan masyarakat.

    Disaksikan Zuhardi, perusahaan dianggap gagal memenuhi klausul kesepakatan, seperti tidak memberikan jaminan konkret kepada masyarakat.

    Masyarakat merasa kesepakatan hanya bersifat “asumsi” tanpa bukti pelaksanaan.Ketidakpercayaan Masyarakat

    “Kegagalan perusahaan memenuhi janji sebelumnya (misalnya pembayaran kompensasi) memicu ketidakpercayaan,”Kata zuhardi.

    Selanjutnya zuhardi menyampaikan, Penyegelan stok bauksit adalah bentuk tekanan untuk memastikan perusahaan bertanggung jawab, sebagai mediator untuk merevisi perjanjian dengan klausul yang jelas, terukur, dan mengikat secara hukum.

    “Perusahaan harus memberikan jaminan tertulis (misalnya surat pernyataan bermaterai atau jaminan bank) terkait kompensasi atau kewajiban lainnya kepada masyarakatnya setempat,” Kata zuhardi

    Lanjutnya, PT Hermina Jaya perlu membuka data terkait aktivitas tambang, alur pendapatan, dan rencana pemenuhan hak masyarakat secara terbuka. Bentuk forum komunikasi rutin antara perusahaan, masyarakat, dan pemerintah daerah untuk memantau implementasi kesepakatan

    Penyelesaian Kewajiban Finansial, Perusahaan harus segera melunasi pembayaran yang tertunda (jika ada) sebagai bukti komitmen. Jika perusahaan kesulitan membayar, dapat diusulkan skema cicilan dengan pengawasan pihak ketiga.

    Masyarakat dan Himpunan Melayu Raya dapat membentuk tim pengawas independen untuk memastikan perusahaan tidak mengulangi pelanggaran. Pemerintah daerah perlu aktif memantau operasional tambang untuk mencegah konflik serupa di masa depan.

    Catatan Penting, Penyegelan stok bauksit adalah bentuk perlawanan sah selama berdasarkan alasan hukum yang jelas. Namun, jika tidak disertai langkah hukum lanjutan, berpotensi memicu eskalasi konflik.

    Sinergi antara masyarakat, perusahaan, dan pemerintah daerah krusial untuk menciptakan iklim investasi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

    Dan tidak hanya disini aja kami melakukan aksi penyegelan sejumlah stockfail ada dua titik yang ada di wilayah PT. Hermina Jaya

    “Dan pada hari Senin depan saya bersama salah satu perwakilan dari Masy desa Marok tua, akan melakukan aksi di DPRD provinsi kepulauan riau,”Tutup zuhardi

    (Red:Tim)

  • Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

    Kejaksaan Agung Memeriksa 8 Orang Saksi Terkait Perkara Minyak Mentah PT Pertamina

    Kamis 17 April 2025, Kejaksaan Agung melalui Tim Jaksa Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) memeriksa 8 (delapan) orang saksi, terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023, berinisial:

    BG selaku Perancang Perundang-Undangan Ahli Muda, Koordinator Hukum pada Sekretariat Direktorat Jenderal Minyak dan Gas Bumi, Dirjen Minyak dan Gas Kementerian ESDM.
    YD selaku Direktur Operasi PT Kilang Pertamina Internasional periode 2021.
    FK selaku Senior Analis Downstream PT Pertamina (Persero).
    BK selaku SVP Controller PT Pertamina (Persero).
    IK selaku Senior Account Manager I Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga tahun 2025.
    FYP selaku Manager Management Reporting PT Pertamina Patra Niaga (Desember 2022 s.d. sekarang).
    KA selaku Direktur PT Bumi Bahtera Perkasa.
    RSA selaku Senior Account Manager I Mining Ind. Sales PT Pertamina Patra Niaga tahun 2025.

    Adapun delapan orang saksi tersebut diperiksa terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina (Persero), Sub Holding dan Kontraktor Kontrak Kerjasama (KKKS) tahun 2018 s.d. 2023 atas nama Tersangka YF dkk.

    Pemeriksaan saksi dilakukan untuk memperkuat pembuktian dan melengkapi pemberkasan dalam perkara dimaksud. (K.3.3.1)

    Jakarta, 17 April 2025
    KEPALA PUSAT PENERANGAN HUKUM

    Red”Dr. HARLI SIREGAR, S.H., M.Hum.

  • Presiden Prabowo Lantik Hidayat Arsani dan Hellyana Menjadi Gubernur dan Wagub Kep. Babel

    Presiden Prabowo Lantik Hidayat Arsani dan Hellyana Menjadi Gubernur dan Wagub Kep. Babel

    JAKARTA | Presiden Republik Indonesia (RI) Prabowo Subianto resmi melantik Hidayat Arsani, dan Hellyana sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 39P Tahun 2025, di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (17/04/2025).

    Pada kesempatan yang sama, Presiden Prabowo juga melantik Gubernur Papua Pegunungan terpilih John Tabo, dan Wakil Gubernur Papua Pegunungan terpilih Ones Pahabol.

    “Dengan mengucap syukur alhamdulillah, hari ini saya dilantik Pak Presiden,” ungkap Gubernur Hidayat.

    Pengambilan sumpah jabatan, penyematan tanda pangkat, dan penandatanganan berita acara dilakukan oleh Presiden Prabowo. Pelantikan ini disaksikan para menteri, dan petinggi di Indonesia.

    “Presiden berpesan kepada saya, di Babel ada timah yang besar, marak penyelundupan. Saya beserta jajaran akan menuntaskan penyelundupan ini, karena hal ini merugikan negara, merugikan rakyat,” ungkapnya saat konferensi pers.

    Dalam masa kerjanya nanti, pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur Babel ini akan berupaya mewujudkan visi Bangka Belitung Mandiri dan Sejahtera berbasis SDA dan SDM yang berkualitas.

    Sedangkan misi yang akan dilakukan keduanya, membangun perekonomian Babel yang mandiri berbasis kekuatan dan keunggulan lokal; menata politik Babel yang berdaulat dengan pemerintahan yang berorientasi melayani; serta membangun SDM yang tangguh, berdaya saing dan berakhlak.

    “Pesan Presiden bekerja dengan baik, jujur, dan cintai rakyat sepenuhnya supaya kondusif aman tenteram, dan kita tingkatkan perekonomian ke arah yang lebih baik. Kita melaksanakan sesuai dengan aturan yang ada di Indonesia,” ungkapnya.

    Red

  • Jelang Upacara Tradisi Kehormatan Militer, Panglima TNI Cek Kesiapan di Batujajar

    Jelang Upacara Tradisi Kehormatan Militer, Panglima TNI Cek Kesiapan di Batujajar

    (Puspen TNI) – Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto meninjau secara langsung kesiapan pelaksanaan upacara tradisi kehormatan militer yang akan digelar di Landasan Suparlan, Pusat Pendidikan dan Latihan Pasukan Khusus (Pusdiklatpassus) TNI AD, Batujajar, Jawa Barat, Kamis (17/4/2025). Kegiatan upacara tradisi kehormatan militer ini direncanakan akan digelar pada bulan Juli 2025, dan Presiden RI direncanakan bertindak selaku Inspektur Upcara.

    Dalam kunjungan tersebut, Panglima TNI menerima paparan dari Kepala Staf Kogartap II, Wakil Komandan Jenderal Kopassus, dan Komandan Pusdiklatpassus. Paparan tersebut memuat rencana teknis dan rincian pelaksanaan upacara, termasuk pengaturan personel, kesiapan perangkat upacara, serta protokol yang akan diterapkan. Kegiatan ini merupakan bagian dari komitmen TNI untuk melestarikan tradisi dan nilai-nilai kehormatan militer. Akan ada beberapa satuan baru TNI yang disahkan pada upacara ini.

    Dalam acara ini nanti juga akan dilakukan demo ketangkasan dan pengerahan alutsista dari ketiga matra TNI.

    Usai menerima paparan, Panglima TNI menyaksikan secara langsung demonstrasi alutsista berbasis teknologi tinggi berupa drone yang dimiliki oleh Pusat Perhubungan TNI AD (Pushubad).

    Demonstrasi ini menjadi bagian dari upaya TNI dalam meningkatkan kemampuan dan modernisasi alutsista berbasis teknologi untuk mendukung tugas pokok TNI di berbagai medan penugasan.

    #tniprima
    #tnipatriotnkri
    #nkrihargamati
    #tnikuatrakyatbermartabat

    Red:
    Kabidpenum Puspen TNI
    Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

  • Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

    Panglima TNI: Revisi UU TNI Berdasarkan Prinsip Demokrasi dan Supremasi Sipil

    (Puspen TNI). Dinamika lingkungan strategis menuntut TNI untuk selalu beradaptasi dan semakin profesional dalam menjalankan tugasnya sebagai komponen utama pertahanan negara. Sehingga pemerintah merasa perlu untuk mengambil langkah konkret dalam menjawab dinamika tersebut melalui proses Revisi Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI.

    Hal tersebut disampaikan Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto dalam amanatnya yang dibacakan oleh Pa Sahli Tk-III Bid. Banusia Panglima TNI Mayjen TNI (Mar) Suherlan pada saat pelaksanaan Upacara Bendera 17-an yang diikuti Prajurit dan PNS TNI di lingkungan Mabes TNI, bertempat di Lapangan B3 Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur. Kamis(17/4/2025).

    Dalam amanatnya, Panglima TNI menyampaikan bahwa revisi UU TNI disusun dengan tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan prinsip demokrasi, serta berlandaskan hukum yang berlaku. “Revisi ini tetap berpegang pada prinsip supremasi sipil dan disusun berdasarkan prinsip demokrasi serta hukum yang berlaku dan juga memberikan kejelasan batasan kewenangan prajurit aktif dalam menduduki jabatan sipil sehingga tidak perlu ada kekhawatiran yang berlebihan,” jelasnya

    Lebih lanjut, Panglima TNI menekankan kepada seluruh prajurit dan PNS di lingkungan TNI untuk senantiasa menjaga integritas dan citra positif institusi di mata masyarakat. “Saya ingin menekankan bahwa segenap prajurit dan PNS TNI harus memiliki integritas dan menjaga citra institusi TNI di mata masyarakat. Hal itu dapat diimplementasikan melalui ketaatan pada aturan dan nilai-nilai etika, untuk membangun citra positif sebagai komponen utama pertahanan negara.” tegasnya.

    TNI akan terus bertransformasi menjadi institusi yang Profesional, Responsif, Integratif, Modern, dan Adaptif dengan tetap memegang teguh nilai-nilai luhur seperti Sapta Marga, Sumpah Prajurit, dan 8 Wajib TNI dengan terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan sebagai landasan moral pengabdian, Perkuat soliditas dan sinergi dengan berbagai komponen bangsa serta instansi lainnya guna mendukung program-program pembangunan negara.

    #tniprima
    #tnipatriotnkri
    #nkrihargamati
    #tnikuatrakyatbermartabat

    Red : Kabidpenum Puspen TNI
    Kolonel Laut (P) Agung Saptoadi

  • Anak Kadus Dikeroyok Puluhan Orang, Suasana di Puyung Memanas

    Anak Kadus Dikeroyok Puluhan Orang, Suasana di Puyung Memanas

    Lombok Tengah – Sebuah kejadian pengeroyokan yang dilakukan oleh puluhan orang terhadap anak Kepala Dusun Bunsumpak Desa Puyung, Galang Ramdani, telah membuat suasana di wilayah tersebut memanas. Kejadian ini terjadi pada Kamis (17/4) dini hari di wilayah Desa Nyerot.

    Menurut keterangan ayah korban, H. Samsul Ramdani, anaknya mengalami pengeroyokan saat hendak pulang dari tempat nongkrong bersama teman-temannya. Korban dikejar oleh sekelompok orang dan sempat melarikan diri, namun akhirnya dikeroyok dan dipukuli dengan batu dan kayu. Korban mengalami luka serius di bagian kepala dan harus dilarikan ke RS Cahaya Medika.

    Salah satu saksi mata, Saiful Bahri, mengungkapkan bahwa mereka dibuntuti sejak keluar dari tempat tongkrongan. Mereka sempat putar arah ke arah Barat untuk memastikan tidak dibuntuti lagi, namun akhirnya dikejar dan dicegat di wilayah Desa Nyerot.

    Ayah korban telah melaporkan kejadian ini ke Mapolres Lombok Tengah. Kasi Humas Polres Loteng, Iptu Lalu Brata Kusnadi, membenarkan bahwa laporan telah diterima dan akan memanggil saksi-saksi secepatnya.

    Kejadian pengeroyokan ini telah membuat suasana di Dusun Bunsumpak memanas. Sejumlah tetua dusun berkumpul di rumah Kadus setempat untuk membahas masalah ini dan meminta agar aparat segera bertindak untuk mengendalikan situasi

    Red”

  • Truk Tronton Parkir Sembarangan di Jalur Tegowanu-Gubug Grobogan, Masyarakat Resah – APH Terkesan Tutup Mata.

    Truk Tronton Parkir Sembarangan di Jalur Tegowanu-Gubug Grobogan, Masyarakat Resah – APH Terkesan Tutup Mata.

    Grobogan — Pemandangan deretan truk tronton yang parkir sembarangan di bahu jalan jalur Tegowanu-Gubug, Kabupaten Grobogan, semakin meresahkan pengguna jalan. Truk-truk besar yang diduga hendak menuju ke Pabrik Semen Grobogan ini terlihat parkir siang dan malam tanpa mengindahkan keselamatan lalu lintas.

    Kondisi ini telah berlangsung cukup lama dan menyebabkan berbagai dampak negatif, mulai dari kemacetan, kerusakan bahu jalan, hingga kecelakaan lalu lintas yang menelan korban jiwa.

    “Setiap hari selalu ada truk-truk parkir di bahu jalan. Sudah sering menyebabkan kecelakaan. Kalau diingatkan, sopirnya malah marah-marah,” ujar salah satu warga yang enggan disebut namanya, Selasa (16/04/2025).

    Warga menduga tidak adanya tindakan tegas dari aparat penegak hukum (APH) menjadi alasan kenapa praktik ini terus berlangsung. Masyarakat juga mengeluhkan durasi parkir yang bisa berlangsung selama berjam-jam, bahkan semalaman.

    “Kami merasa seperti dibiarkan begitu saja. Padahal ini sangat mengganggu dan membahayakan,” tambah warga lainnya.

    Redaksi mencoba mengonfirmasi hal ini kepada Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Grobogan melalui pesan WhatsApp pada Rabu (17/04/2025), namun hingga berita ini diturunkan belum ada tanggapan.

    Masyarakat berharap pihak berwenang segera mengambil tindakan tegas demi kenyamanan dan keselamatan pengguna jalan lain yang melintasi jalur tersebut.

    Red”

  • Peredaran Pil Koplo di Jakarta Utara Kebal Hukum Lantaran Dibackup Romli?

    Peredaran Pil Koplo di Jakarta Utara Kebal Hukum Lantaran Dibackup Romli?

    Jakarta – Peredaran obat keras daftar G atau yang biasa disebut pil koplo yang berpotensi menjadi sejenis narkotika jenis baru yang semakin marak dan meresahkan di kalangan masyarakat. Karena, obat-obatan tersebut dijual bebas tanpa resep dokter ke pada remaja yang sudah terbiasa mengkonsumsi/kecanduan.

    Seperti obat keras daftar G yang berjenis Hexymer ymer, Tramadol dan Alprazolam yang dapat mengakibatkan efek memabukan, halusinasi bahkan hilang kesadaran diri. Obat-obatan jenis itu, perdarahannya lebih dahsyat dari narkotika. Modus para pengedar obat keras daftar G yang diduga berkamuflase menjadi toko kosmetik, kelontong dan counter pulsa. Salah seperti toko kosmetik yang berada di Jalan Muara Baru RT. 10 / RW. 17, Kelurahan Penjaringan, Kecamtan Penjaringan, Jakarta Utara yang diduga kuat menjual obat keras daftar G berbagai jenis. Rabu (16/04).

    “Saya beli tramadol 2 butir dengan harga Rp. 10.000 dan Alprazolam 10 butir dengan harga Rp. 100.000 di toko kosmetik itu,” terang pembeli tramadol dan Alprazolam yang ditemui Awak Media.

    Berdasarkan informasi yang didapat Awak Media, diduga toko tersebut dibackup seseorang bernama Romli yang koordinir peredaran obat keras daftar G di wilayah Penjaringan.

    Terkait toko kosmetik yang menjual obat keras daftar G 24 jam tanpa resep dokter, Awak Media mendatangi Polsek Penjaringan sekitar pukul 22 : 50 malam untuk konfirmasi ke AKP (Ajun Komisaris Polisi) Arief Ryzki, yang sebagi Kepala Unit Narkoba Polsek Metro Penjaringan terkait maraknya obat-obatan keras daftar G di wilayah hukum Polres Jakarta Utara.

    Yang menjadi pertanyaan kenapa bisa toko kosmetik yang menjual pil koplo tanpa ijin eda, berjarak sekitar 1-kilo dari Mapolsek Penjaringan. Saat awak media menyambangi Kantor Mapolsek Penjarangan, Jakarta Utara, untuk konfirmasi ke Satnarkoba terkait toko kebal hukum yang jaraknya tidak jauh dari kantor Mapolsek Penjaringan.

    Diketahui, AKP Arif Rizki, mengatakan kalau yang bersangkuta tidak ada diruangannya, Karena, sudah balik kanan dari Polsek Metro Penjaringan.

    “Itu masalahnya narkoba ke Pak Kanit saja, ruangan di ujung itu, tapi sepertinya dia sudah pulang,” ucap anggota Reskrim Polsek Metro Penjaringan yang bertemu Awak Media, (16/04).

    Disaat yang sama, Mirna yang juga warga sekitar mengatakan, “Jangan sampai masyarakat beropini lain dan menganggap APH (Aparat Penegak Hukum) ataupun Kepolisian tutup mata terhadap maraknya peredaran obat keras terbatas. Atau memang sudah menjadi ladang untuk meraih pundi-pundi oknum Aparat Penegak Hukum nakal yang berada di balik maraknya peredaran pil koplo”?.

    Sampai berita diterbitkan Romli yang diduga pembeking toko kosmetik penjual Obat keras daftar G, Kanit narkoba maupun Kapolsek Metro Penjaringan belum dikonfirmasi.

    Red”

  • APTIKNAS Dan SPRI Dukung Peluncuran Program GEMPPAR di acara Halal Bihalal FORMAS

    APTIKNAS Dan SPRI Dukung Peluncuran Program GEMPPAR di acara Halal Bihalal FORMAS

    Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS) menggelar tradisi Halal Bihalal merayakan Idul Fitri 1446 Hijriyah di Ballroom Kuningan City Jakarta, Selasa (15/4/2025). Menariknya pada perayaan Halal Bihalal ini FORMAS secara resmi meluncurkan program Gerakan Masyarakat Peduli Pendidikan Rakyat (GEMPPAR).

    Ketua Umum FORMAS, Yohanes Handojo Budhisedjati, SH., CCP mengatakan, program melalui program GEMPPAR ini FORMAS akan membuat aplikasi yang di dalamnya memberikan edukasi atau literasi tentang berbagai subjek untuk mendukung pembelajaran yang dapat dijangkau masyarakat dengan harga murah.

    “Kami akan melibatkan seluruh anggota untuk untuk menyukseskan program-program pendidikan hingga Sekolah Rakyat melalui bantuan yang diberikan untuk meningkatkan literasi anak-anak dari keluarga tidak mampu,” ungkap Handoyo di sela perayaan Halal Bihalal.

    Ia menjelaskan Formas akan membuat gerakan satu orang dari kalangan mampu untuk membantu biaya sebesar Rp200 ribu per tahun, kemudian dikumpulkan untuk membantu para siswa atau mahasiswa yang kurang mampu.

    Sementara itu, Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional (APTIKNAS) Ir. Soegiharto Santoso, SH dan dan Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI) Hence Mandagi turut hadir pada kesempatan Halal Bihalal ini. Keduanya mengapresiasi pelaksanaan Halal Bihalal dalam merayakan Idul Fitri bagi segenap anggota dan pengurus FORMAS sekaligus mendukung peluncuran program GEMPPAR oleh FORMAS.

    Ketum APTIKNAS Soegiharto Santoso juga menyatakan siap mendukung program GEMPPAR. “Kami organisasi APTIKNAS sebagai bagian dari FORMAS siap mensukseskan pelaksanaan program GEMPPAR. Banyak pakar IT di APTIKNAS yang dapat berkontribusi untuk menambah literasi pendidikan di bidang teknologi informasi dan komunikasi,” ujar Hoky sapaan akrabnya yang juga menjabat Penasihat Forum Masyarakat Indonesia Emas (FORMAS), Sekjen Perkumpulan Advokat Teknologi Informasi Indonesia (PERATIN), dan Waketum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI), serta Pendiri dan Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia.

    Senada dengan itu, Ketum SPRI Hence Mandagi mengungkapkan, pihaknya sudah menjalin komunikasi dengan penanggungjawab program GEMPPAR dan pihak iBlooming Indonesia, salah satu perusahaan penyedia platform pendidikan literasi digital terbaik di Indonesia. “iBlooming Indonesia merupakan partner resmi program GEMPPAR. Dan kami SPRI turut diajak berkolaborasi untuk menyiapkan literasi di bidang pers bagi masyarakat yang tertarik menggeluti praktek jurnalistik,” ujar Mandagi di sela kegiatan Halal Bihalal FORMAS.

    Sementara itu, Ketua Dewan Pembina Formas, Hashim Djojohadikusumo menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia memiliki kekuatan finansial yang memadai untuk membuat kehidupan anak-anak Indonesia lebih sejahtera dan maju.

    “Presiden Prabowo sudah memutuskan, di setiap kabupaten di Indonesia ada 500 lebih, kita akan bangun Sekolah Rakyat. Sekolah rakyat khusus untuk mendidik anak-anak dan keluarga sangat miskin. Mereka akan dididik dengan program-program pendidikan yang canggih, dan mereka nanti akan ditampung di asrama-asrama khusus, yang tersebar di 534 wilayah di Indonesia,” ungkap Hashim saat menyampaikan sambutannya pada acara Halal Bihalal FORMAS.

    Menteri Agama (Menag) Nasaruddin Umar yang turut menyampaikan sambutan melalui rekaman video, mengatakan, kepedulian antarumat menjadi kunci utama untuk mewujudkan Indonesia Emas.

    “Persatuan, Silaturahim antarwarga bangsa adalah kunci mewujudkan Indonesia Emas. Kepedulian menjadi salah satu komponen yang terus ditekankan oleh Presiden kita dalam menciptakan generasi yang maju,” ujar Menag dalam sambutannya.

    Selain meluncurkan program GEMPPAR, FORMAS juga meluncurkan program di bidang seni dan budaya dengan tema GEMPITA.

    Rangkaian Halal Bihalal juga dilaksanakan Pengukuhan 17 organisasi baru yang bergabung dengan FORMAS dan saat ini total sudah 73 organisasi bergabung di FORMAS dan yang telah dikukuhkan sebanyak 72 organisasi.

    Hadir dalam kegiatan tersebut jajaran pengurus APTIKNAS antara lain; Ketua Komtap Smart City Rudi Hidayat, Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri Soetresno Hartanto, Wakil Ketua Komtap Kerjasama Luar Negeri Hartanto Sutardja, Ketua Komtap Sertifikasi Profesi Totok Sedyantoro, dan Ketua Komtap Keanggotaan II Wilayah Indonesia bagian Timur Sonny Soehardjianto, serta Wakil Ketua Komtap Kerjasama Pemda Cepu Supriyanto.

    Dari jajaran pengurus SPRI antara lain Ketua Dewan Kehormatan SPRI Dhoni Kusmanhadji, Wakil Sekretaris Jenderal Yosef Iskandar, Anggota Dewan Penasehat Kusumawati Yudhaningrum, Ketua SPRI Jakarta Adrianus Muntu, dan GM LSP Pers Indonesia Meytha Kalalo, serta Kepala Biro Sertifikasi DPP SPRI Tri Cahyandi Tresnanda.***

    Red”

  • Bakamla RI Bahas International Humanitarian Law Bersama ICRC

    Bakamla RI Bahas International Humanitarian Law Bersama ICRC

    Jakarta – Bakamla RI menghadiri Focus Group Discussion (FGD) dengan topik Introduction to International Humanitarian Law (IHL) at Sea bersama International Committee of Red Cross (ICRC) Regional Delegation for Indonesia and Timor Leste, di Jakarta Selatan, Kemarin.

    FGD yang diikuti langsung oleh Direktur Kerja Sama Bakamla RI Laksma Bakamla Askari P.S.C., S.I.Kom., M.Sc., M.A., dan Head of Regional Delegation ICRC Vincent Ochilet, bertujuan mendiskusikan Hukum Humaniter atau Kemanusiaan Internasional (IHL) mengenai konflik bersenjata di laut, khususnya terkait dengan tugas Bakamla RI.

    Dalam FGD tersebut dibahas mengenai prinsip dasar IHL, penyusunan SOP terkait, serta penyelenggaraan pelatihan IHL pada konflik bersenjata di laut dan penanganan jenazah kepada personel Bakamla RI pada tahun ini.

    Diharapkan dengan adanya forum diskusi tersebut terdapat kesepakatan mengenai pelatihan yang tidak hanya berlangsung pada tahun ini, namun juga pada tahun-tahun berikutnya agar menjangkau seluruh personel Bakamla RI. (Humas Bakamla RI)

    Red : Pranata Humas Ahli Muda Bakamla RI Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S. Pd

1