Beranda blog Halaman 68

Terkait Kasus Perdata ‘Tipu-tipu Abunawas’ di PN Sorong, Penggugat Ajukan Saksi Palsu

Sorong – Persidangan kasus perdata yang diajukan oknum gerombolan mafia tanah, dengan modus ‘tipu-tipu Abunawas’ alias akal-akalan ala Abunawas, di Pengadilan Negeri Sorong, Papua Barat Daya, hingga kini belum terlihat tanda-tanda akan berakhir. Namun, kasus sengketa lahan yang teregister dengan Perkara Nomor: 57/Pdt.G/2025/PN, yang sempat mencuat beberapa waktu lalu, itu kini memasuki sidang mendengarkan keterangan saksi.

Berita terkait di sini: Gugatan Perdata “Tipu-tipu Abunawas” Semestinya Ditolak Majelis Hakim PN Sorong, Ini Alasannya (https://pewarta-indonesia.com/2025/07/gugatan-perdata-tipu-tipu-abunawas-semestinya-ditolak-majelis-hakim-pn-sorong-ini-alasannya/)

PT. Bagus Jaya Abadi (BJA) sebagai penggugat mendapatkan giliran pertama mengajukan saksi pada Selasa, 26 Agustus 2025 lalu. Perusahaan milik warga negara Malaysia, Paulus George Hung alias Ting-ting Ho alias Mr. Ching, ini mengajukan dua orang saksi. Akan tetapi kedua saksi yang diajukan ke muka persidangan dinilai sebagai saksi akal-akalan alias saksi palsu sebab hanya pekerja proyek temporer yang pernah dipekerjakan di lokasi yang diklaim sebagai milik PT. BJA.

Dalam memberikan keterangan terkait sekian pertanyaan dari pengacara tergugat, Advokat Simon Maurits Soren, S.H., M.H., kedua saksi lebih banyak menjawab tidak tahu. Hal itu wajar karena mereka hanyalah semacam buruh proyek yang sempat dipekerjakan beberapa saat oleh PT. BJA di areal yang terletak di Disrik Tampagaram, Kota Sorong, itu. Mereka berdua tidak kompeten atau tidak tahu sama sekali terkait kepemilikan lahan, batas-batas, luasan lahan, dan proses peralihan lahan dari masyarakat adat kepada Mr. Ching dan/atau BJA.

Sebagaimana persidangan perdata, Majelis Hakim yang dipimpin oleh Ketua PN Sorong, Beauty Deitje Elisabeth Simatauw, S.H., M.H., memberikan kesempatan terlebih dahulu penasehat hukum penggugat untuk mengawali tanya-jawab dan menggali keterangan dari kedua saksi yang mereka hadirkan. Pertanyaan yang diajukan oleh penasehat hukum merupakan pertanyaan-pertanyaan standart seputar pengetahuan mereka sebagai tenaga kerja lepas yang dipekerjakan pada saat penimbunan. Saksi menjawab semua pertanyaan dengan jawaban yang sudah di-setting sebelumnya, tetapi tidak terlihat penjelasan tentang status lahan yang mereka kerjakan.

Kedua saksi sangat kesulitan menjawab pertanyaan dari pihak tergugat di saat kesempatan bertanya diberikan kepada Advokat Simon Soren, PH tergugat Samuel Hamonangan Sitorus. Pertanyaan penggugat adalah terkait dengan status lahan, kepemilikan lahan, luasan, geografis, serta proses perolehan lahan tersebut dan sejarah perolehan tanah yang menjadi obyek sengketa oleh pihak penggugat.

Sebenarnya pada persidangan kasus sengketa lahan semacam ini, saksi yang dihadirkan seharusnya adalah mereka yang berdomisi, atau setidaknya pernah berdomisili, di lokasi obyek sengketa. Dengan demikian, para pihak dapat menggali informasi penting seputar kepemilikan atas lokasi yang dipersengketakan, untuk kemudian didapatkan keterangan yang valid tentang tanah yang diklaim oleh kedua belah pihak.

“Dari fakta lapangan dan keterangan para saksi dari penggugat, kami berkesimpulan bahwa ada upaya memasuki dan menguasai areal klien kami dengan paksa, dan persidangan ini adalah cara memaksakan pengesahan kepemilikan melalui upaya hukum lewat Pengadilan Negeri,” terang Advokat Simon Lauren Soren kepada media ini, Senin, 01 September 2025.

Pengacara yang dikenal gemar memberikan bantuan hukum secara probono alias gratis kepada masyarakat itu berharap agar majelis hakim PN Sorong dapat mengkaji dan melihat serta mempertimbangkan semua bukti dari lapangan, barang dan benda, dan bukti adminstrasi, serta kesaksian para saksi sebagai bahan pertimbangan yang benar dalam pengambilan keputusan akhir nanti. “Tergugat telah menyatakan beberapa kali bahwa kami hanya ingin mempertahankan milik kami, tidak lebih. Saya berharap Majelis Hakim dapat mengkaji dan melihat serta mempertimbangkan dengan seksama semua bukti dari lapangan, barang dan benda, dan bukti adminstrasi, serta kesaksian para saksi, dalam pengambilan keputusan yang benar dan adil,” ujar Simon Soren.

Sementara itu, Alumni PPRA-48 Lemhannas RI tahun 2012, Wilson Lalengke, mendesak agar Komisi Yudisial Republik Indonesia menurunkan tim untuk mengawasi jalannya proses hukum atas kasus perdata yang disebutnya sebagai “Tipu-tipu Abunawas” itu. “Kasus ini dari awal sudah sangat terang-benderang merupakan cara licik pihak penggugat untuk menguasai tanah milik masyarakat setempat melalui pemanfaatan celah hukum Indonesia yang terkenal dengan suap-menyuap aparat hukumnya, termasuk jajaran hakim. Oleh karena itu, saya meminta dengan hormat agar Komisi Yudisial berinisiatif untuk turun ke PN Sorong, memantau proses persidangan kasus yang melibatkan pengusaha Malaysia, Ting-ting Ho yang dikenal sebagai mafia tanah di Papua itu,” tegas lulusan pasca sarjana dari tiga universitas terkemuka di Eropa ini, Selasa, 02 September 2025.

Berita terkait baca di sini: Membedah Absurditas Sidang Mediasi di PN Sorong (https://pewarta-indonesia.com/2025/06/membedah-absurditas-sidang-mediasi-di-pn-sorong/) (TIM/Red)

Polsek Serang Baru Gelar Patroli Gabungan Tiga Pilar, Antisipasi Anarko dan Gangguan Kamtibmas

0

Serang Baru, Bekasi – Dalam rangka menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), Polsek Serang Baru Polres Metro Bekasi menggelar patroli preventif gabungan bersama tiga pilar, yaitu TNI, Polri, Satpol PP, serta unsur terkait lainnya pada Senin malam (1/9/2025). Kegiatan ini dilakukan untuk mengantisipasi munculnya kelompok anarko dan potensi gangguan Kamtibmas di wilayah hukum Polsek Serang Baru.

Patroli dimulai pukul 22.00 WIB dengan menyasar titik-titik rawan, khususnya di Jalan Raya KH Mamun Nawawi, Desa Sukaragam, Kecamatan Serang Baru, yang merupakan perbatasan jalan raya Serang–Cibarusah.

Kegiatan ini dipimpin langsung oleh Kapolsek Serang Baru AKP Hotma P. Sitompul, SH, MH, dan diikuti sebanyak 75 personel gabungan, terdiri dari 2 personel TNI Koramil 012 Serang Baru, 30 personel Polri, 2 personel Satpol PP, 9 anggota Linmas, 2 anggota Pokdar Kamtibmas, dan 30 perwakilan ormas.

Dalam arahannya, Kapolsek menegaskan bahwa kegiatan ini merupakan upaya nyata untuk menjaga keamanan di wilayah Serang Baru, mengingat akhir-akhir ini di beberapa daerah marak aksi anarkis.

“Kita libatkan segenap komponen dari unsur TNI, Polri, Pol PP, Linmas, aparatur desa hingga ormas dalam patroli ini. Tujuannya untuk mengantisipasi kejahatan di malam hari dan potensi gangguan Kamtibmas lainnya. Kita tidak ingin aksi-aksi anarkis yang terjadi di wilayah lain merambah ke sini. Oleh karena itu, kami hadir di tengah masyarakat untuk memberikan rasa aman dan nyaman,” ungkap AKP Hotma Sitompul.

Kapolsek juga menambahkan bahwa kehadiran gabungan tiga pilar ini bukan hanya sebagai langkah preventif, tetapi juga sebagai bentuk sinergi dan kebersamaan seluruh elemen masyarakat dalam menjaga keamanan.

Selama kegiatan berlangsung, petugas melakukan pemantauan di sejumlah lokasi yang dianggap rawan, termasuk perbatasan antarwilayah dan titik yang kerap dijadikan tempat berkumpul oleh kelompok pemuda.

Patroli ini mendapat respons positif dari warga sekitar. Mereka mengapresiasi kehadiran aparat yang dinilai mampu memberikan rasa tenang di tengah masyarakat.

Selain memantau potensi gangguan keamanan, petugas juga memberikan imbauan kepada masyarakat agar tetap menjaga ketertiban dan segera melapor apabila menemukan aktivitas mencurigakan.

Hingga patroli selesai, situasi di wilayah hukum Polsek Serang Baru dilaporkan dalam keadaan aman dan kondusif.

Red”

Calon Pengurus DPD Prawita GENPPARI Gelar Koordinasi Persiapan Pelantikan

0

“ Prawita GENPPARI sebagai organisasi para pegiat pariwisata Indonesia tetap eksis jalankan roda organisasi untuk membangun jejaring yang luas. Termasuk memberikan pembekalan dalam acara perkenalan calon pengurusnya. Istilah ‘konsolidasi calon pengurus’ mengacu pada proses penyatuan, penguatan, atau koordinasi antara individu-individu atau kelompok yang akan menjadi pengurus dalam suatu organisasi “, ujar Ketum DPP Prawita GENPPARI Dede Farhan Aulawi di Cirebon, Sabtu (30/8).

Hal tersebut ia sampaikan dalam pertemuan koordinasi antara pengurus DPP dengan calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Cirebon. Menurutnya, tujuan umum dari konsolidasi ini meliputi perkenalan, penjelasan organisasi, peluang dan tantangan pariwisata Indonesia, serta perkembangan wisata di berbagai negara yang memberikan kontribusi signifikan bagi pendapatan negaranya. Hadir pada kesempatan tersebut, seluruh jajaran calon pengurus DPD Prawita GENPPARI kabupaten Cirebon.

Pada kesempatan tersebut, ia pun menjelaskan bahwa koordinasi kali ini juga dalam rangka menyatukan Visi dan Misi, agar semua calon pengurus memiliki arah dan tujuan yang sama dalam mengelola dan mengembangkan wisata di kabupaten Cirebon. Termasuk menjelaskan pembagian Tugas dan Peran dalam menentukan struktur organisasi dan siapa yang bertanggung jawab atas bidang-bidang tertentu, seperti promosi, pengelolaan fasilitas, keuangan, dan SDM. Termasuk pengembangan SDM melalui berbagai program pendidikan dan pelatihan yang terus berjalan.

Disamping itu, tak kalah penting adalah menetapkan Rencana Kerja Awal, dan merumuskan rencana kegiatan jangka pendek dan menengah, termasuk strategi pengembangan destinasi wisata. Kemudian mengidentifikasi Potensi dan Masalah yang dihadapi, serta melakukan pemetaan terhadap potensi wisata dan tantangan yang mungkin dihadapi, serta membahas solusinya bersama. Kemudian juga diingatkan tentang pentingnya membangun Komitmen dan Kerjasama Tim agar para calon pengurus memiliki rasa memiliki dan komitmen yang tinggi terhadap pengelolaan wisata.

“ Dengan semangat dan kebersamaan kolektif ini, diharapkan pariwisata Indonesia akan bangkit setara dengan pengelolaan wisata di negara lain. Jika di negara lain yang potensi wisatanya terbatas saja bisa maju, maka Indonesia sesungguhnya memiliki peluang yang lebih besar lagi. Hanya saja mungkin belum menemukan pemimpin yang pas di bidang kepariwisataan yang memiliki daya juang yang tinggi dan tangguh dalam memajukan pariwisata Indonesia “, pungkasnya.

Red”

Waka Polda Jateng Beri Dukungan Moril Pada Lima Personel Yang Dirawat Usai Tangani Kerusuhan di Semarang.

Polda Jateng, Kota Semarang | Waka Polda Jawa Tengah Brigjen Pol Usman Latif menjenguk lima anggota Polri yang menjadi korban kerusuhan di Kota Semarang. Kunjungan itu dilakukan di Rumah Sakit Bhayangkara Semarang pada Selasa, (2/9/2025) pagi. Para personel tersebut dirawat secara intensif karena mengalami luka cukup serius saat bertugas mengamankan sejumlah aksi kerusuhan di Kota Semarang.

Dalam kunjungan tersebut, Waka Polda didampingi Kabid Dokkes Kombes Pol drg. Agustinus MHT serta sejumlah pejabat utama (PJU) Polda Jateng. Ia melihat langsung kondisi para anggota yang tengah menjalani perawatan medis, sekaligus menerima penjelasan terkait perkembangan kesehatan mereka.

Menurut penjelasan Kabid Dokkes, para personel mengalami luka di tangan dan lengan akibat terkena lemparan batu, benda tumpul, hingga tertabrak kendaraan pelaku kerusuhan. Diungkapkan bahwa saat ini kondisi mereka sudah cukup stabil, meski harus menjalani tindakan operasi.

“Kondisi kesehatan mereka saat ini cukup stabil. Terhadap para personel yang terluka saat ini mendapatkan perawatan intensif dan rencananya akan menjalani tindakan medis berupa operasi,” terang Kabid Dokkes dihadapan Waka Polda.

Sebagai bentuk kepedulian dan menjaga semangat dari anggotanya yang dirawat tersebut, Waka Polda turut memberi dukungan moril kepada mereka dan keluarganya. Dirinya meminta jangan kapok untuk terus melayani dan memberikan pengabdian terbaik kepada masyarakat.

“Ini sudah menjadi bagian dari resiko tugas kita di lapangan. Saya meminta agar para personel tetap semangat dalam bertugas. Jangan kapok untuk terus melayani masyarakat. Keluarganya juga saya harap dapat mendukung serta mendoakan agar ke depan terus memberikan pelayanan dan pengabdian terbaik pada masyarakat,” ujar Waka Polda.

Sementara itu, Kabidhumas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menyampaikan apresiasi atas pengabdian anggota yang terluka dalam menjalankan tugas negara. Ia menegaskan bahwa kejadian tersebut harus menjadi pelajaran bersama agar masyarakat lebih bijak dalam menyampaikan aspirasi.

“Luka yang dialami anggota tersebut adalah bukti nyata bahwa tugas kepolisian penuh dengan risiko. Namun, mereka tetap melaksanakannya dengan ikhlas demi menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat. Untuk itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat agar menyampaikan pendapat dengan cara yang damai dan beradab, bukan dengan anarkis yang justru merugikan semua pihak,” ungkap Kabidhumas.

Ia juga menambahkan bahwa kepolisian tidak bisa bekerja sendiri dalam menjaga kondusifitas wilayah. Menurutnya, dukungan masyarakat adalah kunci utama keberhasilan Polri dalam menjaga harkamtibmas.

“Menjaga keamanan bukan hanya tugas polisi, melainkan tanggung jawab kita bersama. Kami berharap masyarakat semakin dewasa dalam berdemokrasi, saling menghargai, dan selalu mengedepankan persaudaraan. Dengan begitu, Jawa Tengah akan tetap menjadi rumah yang aman dan nyaman bagi semua,” pungkasnya.

 

Red”

Prabowo: Polisi Terluka Saat Ricuh Akan Dapat Kenaikan Pangkat Luar Biasa

Jakarta – Presiden Prabowo Subianto menjenguk sejumlah anggota Polri yang mengalami luka saat mengamankan aksi unjuk rasa. Para personel yang dirawat di RS Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur itu dijanjikan akan memperoleh kenaikan pangkat luar biasa (KPLB).

“Semua petugas dinaikin pangkat, dinaikin pangkat luar biasa karena bertugas di lapangan, membela negara, membela rakyat, menghadapi anasir-anasir,” ujar Prabowo kepada wartawan, Senin (1/9/2025).

Prabowo menegaskan bahwa aparat berkewajiban melindungi massa aksi yang taat aturan. Menurutnya, hal tersebut sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

“Kalau demonstran murni yang baik justru oleh aparat harus dilindungi, hak menyampaikan pendapat dijamin oleh undang-undang, tapi ada ketentuannya, demonstrasinya harus damai, harus sesuai undang-undang,” ujarnya.

Prabowo menambahkan, ketentuan undang-undang mengatur bahwa demonstrasi harus melalui izin resmi dan berakhir pada pukul 18.00 WIB.

“Jadi undang-undang mengatakan kalau mau demonstrasi harus minta izin dan izin harus dikasih dan berhentinya 18.00,” tambahnya.

Lebih lanjut, Prabowo menyebut dirinya mendapat laporan adanya pihak yang sengaja memicu kericuhan dengan melakukan pembakaran dan menggunakan petasan berdaya ledak tinggi. Akibatnya, banyak polisi yang mengalami luka bakar.

“Di berbagai tempat saya dapat laporan datang truk-truk di situ ada petasan-petasan yang besar dan ini anggota banyak kena petasan, ada yang terbakar leher, ada paha, kebanyakan laki-laki terbakar alat vitalnya, ini menurut saya sudah perusuh, niatnya bakar,” katanya.

Red”

Tanggap Situasi, Danlanud Sultan Hasanuddin Pimpin Apel Kesiapsiagaan

Makassar – Menyikapi perkembangan situasi sekaligus mengantisipasi potensi aksi demonstrasi yang dapat terjadi di wilayah Lanud Sultan Hasanuddin dan sekitarnya, Komandan Lanud Sultan Hasanuddin Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto, M.Han. memimpin langsung apel kesiapsiagaan di Apron Galaktika, Lanud Sultan Hasanuddin, Makassar, Selasa (2/9/2025).

Apel diikuti oleh seluruh personel Lanud Sultan Hasanuddin untuk memastikan kesiapan personel, materiil, serta prosedur pengamanan berjalan optimal.

Danlanud Sultan Hasanuddin dalam amanatnya menekankan untuk bersikap profesional dalam pelaksanaan tugas dan mengingatkan kepada seluruh personel untuk mengedepankan sikap humanis dan koordinasi terpadu dengan seluruh pihak, sehingga suasana kondusif di wilayah Makassar tetap terjaga.

Apel siaga ini sekaligus menjadi wujud kesiapan Lanud Sultan Hasanuddin dalam menciptakan rasa aman bagi masyarakat serta mengantisipasi potensi gangguan keamanan di wilayah sekitar Lanud Sultan Hasanuddin. (Pen Hnd)

LIN Lampung : Gubernur, Pangdam, dan Kapolda Lampung Duduk Lesehan Bersama Massa Aksi

Lampung – Suasana aksi di depan Kantor DPRD Provinsi Lampung berlangsung penuh keakraban setelah Gubernur Lampung, Pangdam II/Sriwijaya, serta Kapolda Lampung turun langsung menemui massa aksi. Ketiga pejabat tersebut memilih duduk lesehan bersama para demonstran, menciptakan momen kebersamaan yang jarang terjadi dalam aksi unjuk rasa.

Ketua Lembaga Investigasi Negara (LIN) Lampung, Ahmad Rizkie, SH menyampaikan apresiasi atas langkah dialogis yang dilakukan pimpinan daerah. “Ini adalah bentuk nyata pendekatan humanis dari pemimpin kita, sehingga aspirasi masyarakat bisa didengar tanpa harus menimbulkan gesekan,” ujarnya.

Dalam pertemuan itu, massa aksi menyampaikan berbagai tuntutan dan aspirasi secara langsung, sementara para pejabat mendengarkan dengan seksama. Situasi yang awalnya tegang berubah menjadi kondusif dan penuh rasa kekeluargaan.

LIN Lampung berharap pola komunikasi terbuka dan humanis ini dapat menjadi contoh penyelesaian setiap permasalahan masyarakat di Lampung.

Red

Strategi Komprehensif Perkuat Persatuan dan Kesatuan Bangsa

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Potensi perpecahan bangsa di Indonesia muncul dalam berbagai format, termasuk berbagai kerusuhan yang serentak terjadi di beberapa kota. Hal ini tentu tidak baik jika dibiarkan karena perpecahan bisa melebar dan berpotensi mengorbankan masyarakat yang tidak berdosa. Semua itu tentu dapat memicu disintegrasi bangsa. Begitupun ancaman berbagai pemberitaan yang cenderung provokatif/ hoaks dari berbagai platform media sosial dan kurangnya rasa patriotisme atau nasionalisme di kalangan generasi muda. Untuk mencegahnya, penting untuk menumbuhkan toleransi, saling menghargai, dan menjaga keharmonisan masyarakat, serta memahami Indonesia dalam satu kesatuan melalui Wawasan Nusantara.

Untuk itu pada kesempatan ini, saya coba uraikan terkait strategi komprehensif untuk memperkuat persatuan dan kesatuan bangsa secara menyeluruh, mencakup aspek ideologis, sosial, budaya, ekonomi, dan politik. Pertama, Pentingnya penguatan Ideologi Pancasila, misalnya melalui pendidikan Pancasila sejak usia dini hingga perguruan tinggi, baik secara formal maupun informal. Termasuk internalisasi nilai-nilai kebhinekaan, seperti toleransi, gotong royong, musyawarah, dan keadilan sosial. Ini semua perlu dikemas dalam format kampanye nasional tentang pentingnya persatuan melalui media massa, sosial media, dan tokoh masyarakat.

Kedua, Pembangunan Ekonomi Inklusif. Pemerataan pembangunan antar wilayah agar tidak ada daerah yang merasa terpinggirkan. Pengurangan kesenjangan sosial-ekonomi melalui bantuan sosial, pemberdayaan UMKM, bantuan kredit produktif dan lapangan kerja di daerah tertinggal. Prioritas investasi di daerah luar Jawa untuk memperkuat integrasi nasional.

Ketiga, Penguatan Sistem Pendidikan dan Karakter Bangsa. Kurikulum yang menanamkan cinta tanah air, toleransi antar budaya dan agama. Pendidikan multikultural dan wawasan kebangsaan di semua jenjang pendidikan. Pelatihan karakter dan kepemimpinan kebangsaan bagi pemuda dan mahasiswa.

Keempat, Pemberdayaan Media dan Teknologi Digital. Media sebagai agen pemersatu, bukan pemecah belah. Peningkatan literasi digital untuk melawan hoaks, ujaran kebencian, dan radikalisme. Kampanye positif di media sosial tentang keberagaman Indonesia.

Kelima, Revitalisasi Peran Tokoh Agama, Adat, dan Masyarakat. Kolaborasi pemerintah dengan tokoh agama dan adat dalam menjaga harmoni sosial. Dialog antarumat beragama dan antarbudaya secara rutin. Pemberdayaan lembaga adat untuk menjaga kearifan lokal yang mendorong persatuan.

Keenam, Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Politik Warga guna meningkatkan partisipasi warga dalam demokrasi secara damai dan konstruktif. Pendidikan politik yang sehat dan inklusif, khususnya bagi generasi muda. Penegakan hukum terhadap politik identitas dan provokatif yang memecah belah.

Ketujuh, Pembangunan Infrastruktur Sosial dan Konektivitas guna meningkatkan akses transportasi antar pulau dan daerah untuk mempererat koneksi fisik dan sosial. Infrastruktur digital merata untuk mendorong konektivitas nasional. Fasilitas umum yang mendukung interaksi lintas suku dan agama.

Kedelapan, Penguatan Kebudayaan Nasional. Pelestarian budaya daerah dalam bingkai “Bhineka Tunggal Ika”. Festival budaya lintas daerah dan lintas agama. Promosi budaya lokal sebagai kekayaan nasional, bukan sebagai pembeda.

Kesembilan, Penegakan Hukum yang Adil dan Tegas. Penegakan hukum tanpa pandang bulu untuk menciptakan rasa keadilan. Termasuk, menindak tegas pelaku ujaran kebencian, provokasi SARA, dan separatisme. Untuk itu, perlu reformasi birokrasi dan perbaikan pelayanan publik agar tidak menimbulkan kecemburuan antar daerah.

Kesepuluh, Peran Aktif Generasi Muda guna mendorong gerakan anak muda untuk jadi agen perubahan sosial dan perdamaian. Fasilitasi komunitas lintas budaya dan pemuda dalam proyek sosial nasional. Penguatan identitas kebangsaan di kalangan digital native.

Perlu diingat bahwa persatuan bangsa tidak akan terwujud hanya dengan seruan semata. Diperlukan strategi komprehensif, kolaboratif, dan berkelanjutan dari seluruh elemen bangsa. Baik pemerintah, masyarakat, dan individu. Dengan menjaga nilai-nilai luhur dan mewujudkan keadilan sosial, persatuan Indonesia akan tetap kokoh di tengah dinamika zaman. Semoga bermanfaat buat masa depan masyarakat yang semakin bermartabat.

Red”

Pelatihan 1 hari : Interpolasi Politik dan Strategi Tingkatkan Peluang Kemenangan Kontestasi

*Dasar Pemikiran*

Pemenangan kontestasi politik adalah kemenangan kandidat atau partai politik dalam pemilihan umum melalui berbagai strategi, termasuk mobilisasi dukungan berbasis identitas sosial, dan penerapan strategi kampanye yang efektif.

Interpolasi politik hakikatnya merupakan strategi untuk memperbesar peluang kemenangan kontestasi. Sebuah konsep di mana strategi atau pendekatan politik diadaptasi dan disesuaikan secara dinamis dengan konteks dan kondisi yang ada untuk meningkatkan peluang meraih kemenangan dalam sebuah kompetisi politik, seperti pemilu atau pemilihan umum.

*Tujuan Pelatihan*
Membekali setiap peserta dengan wawasan, pengetahuan dan keterampilan dalam menyusun dan merumuskan strategi interpolasi politik guna memenangkan kontestasi politik.

*Subjek Pembahasan*
1. Pengertian Strategi Interpolasi Politik
2. Penyesuaian Strategi Kampanye
– Interpolasi politik berarti mengombinasikan atau menyesuaikan berbagai pendekatan politik berdasarkan perubahan situasi, misalnya menyesuaikan pesan kampanye, target pemilih, atau isu yang diangkat sesuai dengan tren dan kebutuhan masyarakat.

3.Menggunakan Data dan Analisis Pemilih
– Dengan memanfaatkan data demografis, preferensi pemilih, dan hasil survei, calon atau partai dapat menginterpolasi pendekatan yang paling efektif untuk menjangkau kelompok pemilih tertentu, sehingga meningkatkan peluang menang.

4. Fleksibilitas dalam Koalisi dan Alianisasi
– Memperbesar peluang kemenangan juga dapat dilakukan dengan membentuk koalisi yang strategis, menyesuaikan dukungan politik sesuai dengan dinamika kontestasi.

5. Pemanfaatan Teknologi dan Media Sosial
– Interpolasi politik modern juga menggabungkan penggunaan teknologi informasi untuk menyampaikan pesan yang tepat sasaran dan real-time, sehingga kampanye lebih responsif terhadap perubahan opini publik.

6. Konsistensi dan Relevansi Pesan
– Walaupun harus fleksibel, interpolasi harus tetap menjaga konsistensi nilai dan relevansi dengan isu yang dihadapi masyarakat agar pesan kampanye tidak kehilangan kredibilitas.

*Informasi lebih lanjut bisa menghubungi :*
– Pak Tata : 0815 7897 7777
– Ibu Ines : 0813 2498 5928
– Pak Anan : 0822 1982 1388
– Pak Ibnu : 0852 2009 7889

Pangdam XIX/Tuanku Tambusai Tinjau Markas Baru di Pekanbaru

Pekanbaru, 1 September 2025 – Panglima Komando Daerah Militer (Pangdam) XIX/Tuanku Tambusai, Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo, melakukan peninjauan markas baru Kodam XIX/TT yang berkedudukan di eks gedung Korem 031/Wira Bima, Pekanbaru, Senin (1/9).

Rombongan Pangdam tiba melalui Bandara Sultan Syarif Kasim II Pekanbaru dan bergerak dalam iring-iringan kendaraan dinas TNI menuju markas di Jalan Sisingamangaraja. Konvoi melintasi sejumlah ruas protokol, di antaranya Jalan Sudirman, Jalan Gajah Mada, Jalan Diponegoro, dan Jalan Hang Tuah.

Sesampainya di lokasi, Mayjen Agus Hadi Waluyo didampingi Danrem 031/Wira Bima Brigjen TNI Sugiyono. Penyambutan dilakukan dengan upacara penghormatan militer dan pemeriksaan pasukan. Pangdam juga melakukan inspeksi terhadap jajaran, termasuk para Komandan Kodim yang berada di bawah komando Kodam XIX/TT.

Kodam XIX/Tuanku Tambusai membawahi wilayah Provinsi Riau dan Kepulauan Riau. Kedua provinsi ini memiliki posisi strategis dengan gugusan pulau serta laut yang berbatasan langsung dengan jalur perdagangan internasional.

Profil Pangdam XIX/TT

Mayor Jenderal TNI Agus Hadi Waluyo lahir pada 22 Agustus 1973. Ia merupakan lulusan Akademi Militer 1995 dengan spesialisasi Artileri Medan. Karier militernya diawali di satuan Armed sebelum menduduki sejumlah jabatan strategis, di antaranya:

2011–2013: Komandan Batalyon Armed 10/Brajamusti

2013–2014: Komandan Kodim 1624/Flores Timur

2018–2021: Direktur Pembinaan Kesenjataan Pussenarmed Kodiklatad

2023: Komandan Pusat Pendidikan Artileri Medan (Danpusdikarmed)

2024: Wakil Asisten Personel (Waasspers) Panglima TNI

Terakhir sebelum Kodam XIX/TT: Komandan Pusat Kesenjataan Artileri Medan (Danpussenarmed)

Dengan pengalaman panjang di bidang artileri, Mayjen Agus Hadi dikenal memiliki reputasi kuat dalam strategi pertahanan darat.

Kodam Baru

Kodam XIX/Tuanku Tambusai merupakan salah satu dari enam Kodam baru yang diresmikan TNI Angkatan Darat pada 10 Agustus 2025. Dengan kepemimpinan Mayjen Agus Hadi Waluyo, Kodam XIX/TT diharapkan mampu memperkuat pertahanan nasional sekaligus menjaga stabilitas keamanan di Riau dan Kepulauan Riau sebagai pintu gerbang penting Indonesia di jalur maritim internasional.

Red”