LIN-RI.COM

Kebumen – Kecelakaan maut terjadi terjadi di jalan jurusan Karangbolong Ayah, tepatnya di tanjakan Tutugan, Desa Jintung, Kecamatan Ayah Kabupaten Kebumen. Sebuah mobil bak terbuka Mitshubishi L300 yang mengangkut 25 penumpang diduga meluncur tak terkendali lalu masuk ke jurang, sekitar pukul 17.30 WIB, Jumat 10 Februari 2023.

Mobil yang dikemudikan oleh Tanuri (48) warga Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo, mendadak meluncur dari ketinggian tanpa bisa dikendalikan, saat berada di turunan Tutukan selepas pulang dari rekreasi di salah satu obyek wisata di wilayah Ayah, Kebumen.

Kapolres Kebumen AKBP Burhanuddin melalui Kasat Lantas Polres Kebumen AKP Tejo Suwono mengungkapkan, informasi sementara mobil meluncur tak terkendali saat menuruni turunan curam di tempat kejadian perkara (TKP).

“Jika dilihat, TKP jalanannya menurun cukup curam, diduga sopir tidak bisa mengendalikan laju kendaraan sehingga masuk ke jurang.” jelas AKP Tejo Suwono.

Setelah tidak bisa dikendalikan, kendaraan mobil yang memuat penumpang cukup banyak itu melesat masuk ke jurang sejauh 50 meter.

Dari peristiwa tersebut, berdasarkan data yang berhasil dihimpun, 5 penumpang dilaporkan meninggal dunia, 1 penumpang luka berat, dan 19 lainnya mengalami luka ringan.

“Dari 5 korban yang meninggal, tiga diantaranya meninggal di lokasi, dua lainnya di Rumah Sakit Purwogondo,” lanjut AKP Tejo.

Berikut daftar korban kecelakaan yang meninggal dunia:
1. Poniyem, perempuan, 50 tahun, alamat Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag, Purworejo (meninggal dunia).
2. Harningsih, perempuan, 55 th, alamat Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (meninggal dunia).
3. Endang Puspitowati, perempuan, 38 tahun, alamat Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (meninggal dunia).
4. Suwarti, perempuan, 50 tahun, alamat Desa Kedung Kamal, Kecamatan Grabag, Kabupaten Purworejo (meninggal dunia).
5. Mulyani, perempuan, alamat Desa Rowobayem, Kecamatan Kemiri, Kabupaten Purworejo (meninggal dunia).

“Sampai saat ini kami belum bisa menyimpulkan penyebab kendaraan itu meluncur tidak terkendali (out of control), apakah karena rem blong atau penyebab lain. Yang jelas kendaraan tersebut bukan peruntukan sebagai mobil penumpang.” papar AKP Tejo.

Hari Pers Nasional 2023 memunculkan kontroversi di kalangan insan pers tanah air pasca Presiden Republik Indonesia Joko Widodo mengungkapkan kesedihannya terkait 60 persen belanja iklan diambil oleh media digital, terutama oleh platform-platform asing. Atas dasar itu, Presiden Jokowi menyebutkan kalau dunia pers saat ini tidak sedang baik-baik saja.

Pernyataan Presiden Jokowi ini menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat pers. Sebab ada dua data berbeda yang bergulir di masyarakat. Di HPN 2023 di Medan, Sumatera Utara, (9/2)2023), Presiden Jokowi mengungkap ada 60 persen belanja iklan diambil media digital, terutama platform asing.

Pada sisi ini, masyarakat pers seolah terhentak dan heboh dengan data belanja iklan media yang diambil platform asing tersebut. Di sisi lain, ada data pembanding mengenai total belanja iklan di Indonesia yang dapat dijadikan rujukan yakni berdasarkan hasil riset PT The Nielsen Company Indonesia, sebuah perusahaan riset pasar global yang berkantor pusat di New York City, Amerika Serikat.

Berdasarkan riset Nielsen Indonesia pada tahun 2022 lalu, bukan media digital yang meraih iklan 60 persen dari total belanja iklan sebagaimana disebutkan Presiden Jokowi, melainkan peraih iklan terbesar adalah media Televisi Nasional.

Dalam rilis laporan tahunannya, Nielsen menghitung gross rate belanja iklan untuk televisi, channel digital, media cetak dan radio mencapai Rp 259 triliun sepanjang tahun 2021. Dalam laporan itu, disebutkan media televisi masih menjadi saluran iklan pilihan perusahaan pengguna jasa periklanan atau pengiklan dengan jumlah belanja iklan 78,2%.

Belanja iklan untuk media digital hanya pada kisaran 15,9%, kemudian media cetak 5,5%, dan radio 0,4% dari total belanja iklan tahun 2021 sebesar Rp.259 Triliun.

Pada penghujung tahun 2022, Nielsen Indonesia juga mencatat belanja iklan pada semester I saja sudah mencapai Rp 135 triliun atau naik tujuh persen dari periode yang sama tahun 2021 yakni sebesar Rp 127 triliun.

Perolehan itu masih dikuasai oleh, lagi-lagi, media televisi yang mendominasi sebesar 79,7 persen. Penyaluran belanja iklan melalui Media digital hanya sebesar 15,2 persen, media cetak 4,8 persen dan radio hanya 0,3 persen dari total belanja iklan semester pertama tahun 2022 senilai Rp 135 triliun.

Berdasarkan data tersebut, makin jelas terungkap bahwa Belanja Iklan itu justeru dikuasai oleh media TV Nasional bukan media digital atau platform asing.

Kontroversi dua data yang berbeda ini tentunya membuka mata publik pers tanah air untuk melihat dan menyikapi persoalan kondisi pers di Indonesia yang tidak baik-baik saja. Jangan-jangan Presiden Jokowi tidak terinformasi secara menyeluruh terkait kondisi penyaluran belanja iklan nasional yang secara detail dan transparan saat pidato presiden disusun untuk peringatan HPN 2023 di Kota Medan, (9/2/2023).

Pada kondisi ini, penulis setuju dengan pernyataan Presiden Jokowi bahwa Pers di Indonesia sedang tidak baik-baik saja. Namun kondisi itu bukan karena belanja iklan yang dikuasai 60 persen platform asing. Melainkan monopoli belanja iklan yang justeru dikuasai media TV nasional nyaris 80 persen setiap tahun yang mencapai angka di atas 100 sampai 200 triliun rupiah sejak tahun 2010.

Yang saat ini diributkan sesungguhnya adalah angka 15 persen dari total belanja iklan yang diperoleh media digital, atau sekitar Rp.38 triliun. Dari angka tersebut, 60 persen katanya diambil platform asing atau sekitar Rp.22,8 Triliun.

Bagaimana dengan 78 persen belanja iklan nasional yang dikuasai oleh media TV nasional sebesar kurang lebih Rp.200 triliun. Smester I tahun 2022 saja perusahaan media TV meraup Rp 127 triliun. Semua tau bahwa pemilik perusahaan TV nasional hanya terdiri dari segelintir orang saja.

Monopoli belanja iklan ini justeru tidak dipermasalahkan pemerintah. Padahal, penyaluran belanja iklan ke media TV terlalu besar dan jelas-jelas terjadi dugaan monopoli atau dugaan kartel yang berpotensi melanggar Undang-Undang anti monopoli atau persaingan usaha yang tidak sehat.

Menariknya, Lembaga riset Nielsen Indonesia mengklaim telah melakukan monitoring terhadap 15 stasiun televisi, 161 media cetak, 104 radio, 200 situs dan 3 media sosial. Ini artinya, puluhan ribu media online dan ribuan media cetak lokal tidak masuk dalam hitungan riset nielsen Indonesia.

Jadi total belanja iklan yang mencapai Rp.200 triliun lebih itu hanya dinikmati oleh para konglomerat media di Jakarta yang berjumlah tidak lebih dari 10 jari manusia.

Bagaimana dengan puluhan ribu media lokal, online dan cetak, yang mengais rejeki dari platform asing dari total Rp.22.8 Triliun. Tentunya setuju jika Pemerintah Pusat membuat regulasi agar dana belanja iklan sebesar itu bisa turut dinikmati oleh media lokal.

Rancangan Peraturan Presiden atau Perpres pertama yakni Publisher right atau Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers. Rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital. Kedua rancangan Perpres itu saat ini tengah digodok pemerintah untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas.

Bagi penulis, Presiden justeru perlu membuat Perpres yang mengatur kerjasama Agency Periklanan dengan Perusahaan Pers agar tidak terjadi monopoli penyaluran belanja iklan hanya kepada media mainstream atau media arus utama nasional, khususnya media TV.

Meskipun pilihan penyaluran belanja iklan oleh pengiklan menggunakan media TV sebagai pilihan utama, namun perlu juga dibuat regulasi Perpres yang mengatur itu, agar tidak hanya media digital yang diatur.

Rancangan Perpres tentang kerjasama perusahaan platform digital dengan perusahaan pers dan rancangan Kedua yakni Perpres tentang tanggung jawab perusahaan platform digital untuk mendukung jurnalisme yang berkualitas perlu dibarengi dengan Perpres yang mengatur penyaluran belanja iklan nasional yang anti monopoli.

Yang paling utama adalah bagaimana pemerintah membuat regulasi agar ada pemerataan penyaluran belanja iklan karena selama ini hanya terpusat di Kota Jakarta saja. Dari Rp.200 triliun lebih total belanja iklan nasional, nyaris 90 persen hanya dinikmati perusahaan yang berdomisili di Jakarta.

Padahal, produk yang diiklankan atau dipromosikan, sasaran konsumennya adalah masyarakat lokal yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Anehnya perputaran uang hasil penjualan barang dan jasa tersebut seluruhnya tersedot ke DKI Jakarta.

Anggaran belanja iklan nasional mestinya kembali ke daerah dalam bentuk pemerataan penyaluran belanja iklan daerah melalui perusahaan distributor atau perwakilan di setiap provinsi.

Dengan demikian akan terjadi peningkatan kesejahteraan media dan perusahaan reklame di seluruh Indonesia ketika belanja iklan itu terdistribusi ke seluruh daerah.

Perhitungannya mungkin tidak sampai merata secara keseluruhan, namun minimal bisa terdistribusi sebagian persen belanja iklan nasional itu ke seluruh Indonesia. Karena yang berbelanja produk barang dan jasa yang diiklankan adalah warga masyarakat atau konsumen lokal.

Perusahaan pers lokal yang selama ini hanya berharap dari kerjasama dengan pemerintah daerah melalui penyaluran anggaran publikasi media, bisa mendapatkan peluang untuk meraup belanja iklan komersil dari belanja iklan.

Jika regulasi ini bisa dibuat pemerintah pusat secara merata baik untuk media digital maupun media TV, maka peran strategis media lokal sebagai alat sosial kontor akan benar-benar terpenuhi. Selama ini media-media lokal mengalami kesulitan untuk menjalankan fungsi sosial kontrol media terhadap kebijakan pemerintah daerah karena sudah terikat dengan kontrak kerjasama media dengan pemda.

Dewan Pers sebagi lembaga independen yang memiliki akses untuk memberi saran dan masukan kepada pemerintah pusat terkait rencana penerbitan Perpres di maksud, seharusnya lebih proaktif dan peka terhadap persoalan monopoli belanja iklan nasional oleh konglomerat media.

Yang dilakukan sekarang ini oleh dewan Pers terkesan hanya untuk melindungi atau memperjuangkan kepentingan konglomerasi media yang terusik dengan platform media asing yang mendapatkan belanja iklan terbesar dari prosentasi belanja iklan 15 persen di media digital.

Semoga saja Perpres yang diperjuangkan Dewan Pers itu untuk kepentingan media online lokal dan bukan untuk kepentingan media arus utama yang masih menyasar atau mengincar penghasilan dari belanja iklan media digital yang 15 persen tersebut. ***

Penulis :
Heintje Mandagie
Ketua Umum DPP Serikat Pers

Banyumas: Sebagai upaya membantu meringankan beban sesama, Lembaga Investigasi Negara (LIN) melakukan kegiatan Jumat Berkah dengan membagikan paket sembako kepada warga di wilayah Berkoh, Kecamatan Purwokerto Selatan, Kabupaten Banyumas.

Pembagian sembako untuk warga yang dilakukan Jumat (10/2/2023), dipimpin langsung Ketua DPC LIN Kab. Banyumas Singgih Purnomo .

“Ikut serta dalam kepedulian kepada masyarakat yang mudah-mudahan bisa bermanfaat,” ungkap Singgih, Jumat (10/2/2023) petang.

Disinggung tentang anggaran, Singgih mengatakan, patungan dari pengurus LIN serta ada kontribusi bantuan dari hamba Allah.

“Alhamdulillah, kami sudah melakukan kegiatan seperti ini secara berkala. Dan hari ini kami namakan Jumat Berkah khusus sembako, yang kami bagikan kepada masyarakat,” ujarnya.***

Jakarta, 9 Februari 2023. Belakangan ini, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) tengah
menjadi perbincangan masyarakat khususnya di media massa terkait berbagai isu yang
memojokkan BRIN. Hal ini tidak hanya merugikan BRIN sebagai lembaga, tetapi juga berpotensi
merusak upaya dan kerja keras berbagai pihak untuk memperkuat ekosistem riset dan inovasi bagi
Indonesia yang lebih baik di masa depan. Secara khusus berbagai isu ini juga sangat menyakiti
sivitas BRIN yang sedang berjuang bebenah diri, serta berkorban meninggalkan zona nyamannya
demi masa depan riset dan inovasi yang lebih baik di Indonesia. Sejumlah pemberitaan yang
tendensius ini tidak mendidik dan tidak mencerahkan publik, serta kontra produktif dengan upaya
meningkatkan literasi iptek masyarakat.
Sebagai bagian dari upaya edukasi publik, BRIN merasa ini adalah saat yang tepat untuk
memberikan penjelasan resmi secara komprehensif atas berbagai isu yang berkembang. Lampiran
yang sama dari rilis ini disampaikan ke media terkait sekaligus sebagai hak jawab BRIN atas berita
yang telah ditayangkan.
BRIN selalu terbuka untuk memberikan penjelasan atas berbagai pertanyaan sebagai konsekuensi
dari berbagai kebijakan publik yang telah diambil. Berbagai kebijakan yang diambil di BRIN adalah
aksi nyata BRIN untuk melakukan transformasi kelembagaan dan tata kelola riset dan inovasi di
tanah air secara menyeluruh, serta implementasi revolusi mental untuk mengubah pola pikir dan
kerja para periset di Indonesia. Transformasi di kelembagaan dan tata kelola di BRIN adalah yang
terbesar dalam sejarah republik ini, dan bahkan telah menjadi model serta tolok ukur baru berbagai
lembaga riset di dunia. BRIN meyakini upaya ini mendapatkan dukungan dari sebagian besar
komunitas periset dan masyarakat Indonesia.
Berikut ini penjelasan BRIN atas isu-isu yang beredar:
1. Penghilangan jejak Bpk. B.J. Habibie di diorama lobi kantor pusat BRIN
Pemberitaan dan interpretasi yang sangat subyektif dari tayangan informasi di diorama lobi kantor
pusat BRIN ini sangat disayangkan, cenderung provokatif, tidak memiliki semangat membangun
kebersamaan dan berpotensi memecah-belah generasi muda penerus bangsa.. Padahal B.J.
Habibie (alm) diabadikan namanya untuk Kawasan Administrasi (KA) BRIN di Thamrin dan gedung
kantor pusat BRIN di dalamnya, selain Kawasan Sains dan Teknologi (KST) terbesar BRIN di
Serpong yaitu KST B.J. Habibie.
Perlu diluruskan bahwa di diorama tersebut jelas terpampang foto Bpk. B.J. Habibie muda dalam
ukuran sangat besar berukuran penuh yang sedang memegang pesawat dengan nama beliau yang
tercantum sangat jelas.
2. BRIN menolak membiayai metode deteksi dini tsunami yang lebih murah
Setelah dilakukan penelusuran, salah satu periset BRIN sebagai sumber informasi merupakan
pengusul poposal riset metode deteksi dini tsunami. Fakta yang terjadi adalah bukan BRIN
menolak, tetapi proposal riset yang bersangkutan belum berhasil mendapatkan pendanaan yang
dibuka secara kompetitif, mungkin karena proposalnya belum sesuai. Skema pendanaan di BRIN
selalu dilaksanakan berbasis kompetisi terbuka untuk memastikan bahwa pelaksana riset memiliki
komitmen dan rekam jejak terkait yang terbaik di topik tersebut. Ini penting untuk meningkatkan
tingkat keberhasilan riset. Sehingga tidak bisa diinterpretasikan bahwa BRIN tidak mendukung topik
tersebut. Karena realitanya masih banyak proposal lain yang terkait topik deteksi dini tsunami yang
dibiayai oleh BRIN.
3. Seolah telah terjadi penyelewengan anggaran di BRIN
a) Hasil Pemeriksaan BPK RI
BPK RI telah selesai melakukan proses PDTT (Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu) pada akhir
2022 sebagai bagian dari proses likuidasi DIPA pada 5 eks entitas lama (Kemristek, BATAN, BPPT,
LAPAN, dan LIPI). Tetapi sampai hari ini (8 Februari 2023) BRIN belum menerima LHP (Laporan
Hasil Pemeriksaan) BPK RI. Sebagai bagian dari proses sebelum penerbitan LHP, pada
pertengahan Januari 2023 lalu, BRIN telah melaksanakan tahap respon untuk mengklarifikasi KHP
(Konsep Hasil Pemeriksaan). Dengan demikian, secara resmi belum ada temuan dari BPK RI
terhadap BRIN. Sesuai ketentuan, seharusnya KHP belum dapat menjadi dokumen publik karena
masih membutuhkan klarifikasi dari kedua pihak (pemeriksa dan terperiksa).
b) Kekurangan Volume atas Pekerjaan Infrastruktur
BRIN sangat menyayangkan adanya penyampaian informasi yang sama sekali tidak tepat,
tendensius, dan tanpa klarifikasi terkait potensi kelebihan pembayaran kepada penyedia
barang/jasa pelaksana pembangunan.
Sesuai prosedur, setiap pembangunan fisik yang diselesaikan oleh K/L akan dilakukan pemeriksaan
bersama untuk memastikan kebenaran penyelesaian, termasuk apabila ada temuan, misalnya
kekurangan volume pekerjaan yang selalu terjadi akibat perbedaan antara perencanaan dan kondisi
riil di lapangan. Sebagai tindak lanjut, K/L wajib melakukan penagihan kembali ke penyedia
barang/jasa apabila terjadi kelebihan pembayaran sesuai rekomendasi Tim Pemeriksa.
Secara umum selisih kekurangan volume pada pekerjaan konstruksi di BRIN jauh di bawah 1% dari
nilai pekerjaan, dan selalu dilakukan penagihan kembali sesuai rekomendasi Tim Inspektorat BRIN
maupun BPK RI untuk disetorkan secara langsung ke kas negara oleh penyedia barang/jasa.
Salah satu contoh ketidakakuratan artikel Koran Tempo yang sangat menyesatkan adalah data
infografis yang menuliskan adanya kekurangan volume senilai Rp. 808 miliar pada pekerjaan
gedung BASICS (Bandung Advanced Science and Creative Space), padahal nilai kontrak pekerjaan
yang telah dituntaskan tersebut tidak lebih dari Rp. 300 miliar.
c) Postur Anggaran BRIN TA 2023

PALU, -Masih dalam suasana pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala 2023, Ditlantas Polda Sulteng memberikan Pendidikan masyarakat (Dikmas) lalu lintas melalui “Polisi Sahabat Anak (Polsanak)”

Dikmas Lantas Polsanak kali ini mengunjungi TK Gamaliel Jalan Pattimura Kelurahan Maesa, Kota Palu yang diterima langsung Kepala Sekolah, Intan Panggabean, Jumat (10/2/2023)

“Terima kasih atas kehadiran bapak ibu yang menyempatkan datang ke TK Kami,”sambut Kepala Sekolah TK Gamaliel

Semoga dengan kehadiran bapak ibu Polisi Sahabat Anak, anak-anak kami mengetahui tata cara berlalu lintas yang baik dan benar dan memahami rambu-rambu lalu lintas, harapnya

Anak-anak nampak gembira dan suka cita mengikuti serta menyimak bapak ibu Polisi yang memperkenalkan Alat Pemberi Isyarat Lalu Lintas (APILL) atau rambu-rambu lalu lintas

Pola pengajaran yang dilakukan dengan bernyanyi sambil menjelaskan APILL yang diperagakan Polsanak Ditlantas Polda Sulteng menarik perhatian anak yang memiliki rasa ingin tahu

Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulteng Kompol Abu Bakar Djafar mengatakan, momen Operasi Keselamatan Tinombala 2023, kami ingin sejak dini masyarakat mulai patuh dan disiplin lalu lintas, ujarnya

Hari ini Polsanak hadir di TK Gamaliel Palu, kita jelaskan funsi APILL, kita jelaskan arti rambu-rambu lalu lintas dengan alat peraga, menyampaikan tata cara menyeberang jalan yang aman, memperagakan bagaimana pengaturan lalu lintas dengan gerakan tangan, terang Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Sulteng

Alhamdullilah anak-aak antusias mengikutinya terlebih kami siapkan hadiah untuk mereka yang mampu mejawab pertanyaan. Semoga ini dapat mendidik anak sejak dini untuk tertib berlalu lintas sehingga mereka kelak dapat menjadi pelopor keselamatan berlalu lintas, pungkas matan Wakapolres Donggala ini.

Jakarta – Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo resmi menutup Rapat Pimpinan (Rapim) Polri tahun 2023 di Hotel Sultan, Jakarta, Kamis, 9 Februari 2023. Kegiatan tersebut menekankan soal peran aparat kepolisian dalam mengawal seluruh kebijakan Pemerintah hingga menjaga situasi keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Menurut Sigit, Rapim Polri ini menindaklanjuti arahan dari Presiden Indonesia Joko Widodo (Jokowi) ketika membuka Rapim TNI-Polri, khususnya soal mengawal program kebijakan nasional demi memajukan dan menyejahterakan masyarakat Indonesia.

“Bapak Presiden memberikan beberapa arahan terkait dengan apa yang harus dilakukan TNI dan Polri khususnya mulai dari bagaimana menjaga dan mengawal investasi, mengawal investasi industri, mengawal kebijakan nasional. Namun di satu sisi kita juga memiliki tugas dan tanggung jawab terkait tugas pokok kita untuk melaksanakan harkamtibmas dan penegakan hukum,” kata Sigit usai menutup Rapim Polri.

Lebih dalam, Sigit juga menyebut, dalam Rapim Polri, seluruh jajaran ditekankan untuk siap mengawal dalam rangka menghadapi seluruh rangkaian Pemilihan Umum (Pemilu) serentak tahun 2024 agar berjalan aman, damai dan lancar.

“Dan juga kesiapan menghadapi tahapan Pemilu 2024 tentunya kita juga persiapkan langkah dari persiapan pengamanan, langkah untuk meredam terjadinya polarisasi atau hal-hal yang mengarah ke politik identitas dengan cooling system bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat,” ujar Sigit.

Dalam mengawal Pemilu 2024, Sigit menekankan soal menjaga persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

“Sehingga kita selalu ingatkan yang namanya persatuan dan kesatuan harus kita jaga walaupun tentunya ada perbedaan pilihan, ada perbedaan pendapat namun jangan mengorbankan yang namanya persatuan dan kesatuan ini yang harus terus kita ingatkan,” ucap Sigit.

Lebih dalam, Sigit menyatakan, TNI dan Polri juga akan siap mengawal dan mengamankan seluruh agenda internasional yang diselenggarakan di Indonesia. Diantaranya yang dilaksanakan dalam waktu dekat, yakni Formula 1 (F1) Power Boat yang digelar di Danau Toba Medan pada 25-26 Februari 2023.

Dan juga, pelaksanaan Piala Dunia U-20 yang berlangsung di Indonesia. Dalam hal ini, Polri telah mengundang pengajar dari Inggris dalam rangka manajemen penyelenggaraan kompetisi sepak bola.

“Itu harus kita amankan juga, karena memang ini berdampak terhadap bangsa kita dan juga multiplier effect untuk masyarakat sekitar. Ada U’20 yang sebentar lagi kita laksanakan, dan kita beberapa waktu yang lalu telah melaksanakan pelatihan dengan menghadirkan pelatih dari Conventry University Inggris yang diikuti oleh beberapa personel baik dari LIB maupun personel polisi,” ucap Sigit.

Disisi lain, Sigit menuturkan, dalam Rapim Polri juga membahas soal mengantisipasi seluruh wilayah yang rawan konflik. Selain itu, Rapim ini juga menyinggung soal peningkatan kualitas pelayanan Polri terhadap masyarakat.

Lebih jauh, Sigit menyebut, Polri bersama TNI juga akan fokus melakukan pencegahan terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Ia sangat menekankan kepada Polda jajaran yang wilayahnya rawan Karhutla untuk menanggulangi hal tersebut.

“Juga kesiapan dari ASAP digital aplikasi untuk memantau apabila terjadi kebakaran, alat-alat yang harus disiapkan manakala terjadi kebakaran. Itu semua kita minta untuk aktifkan sehingga begitu ada titik hotspot segera bisa dipadamkan,” tutup Sigit.

Aceh: Presiden Joko Widodo tiba di Bandara Malikussaleh, Kabupaten Aceh Utara, Provinsi Aceh, pada Jumat, 10 Februari 2023. Kedatangan Presiden disambut oleh Pj. Gubernur Aceh Achmad Marzuki, Pangdam I/Iskandar Muda Mayjen TNI Mohamad Hasan, dan Kapolda Aceh Irjen Ahmad Haydar.

Di Aceh, Presiden akan melakukan sejumlah agenda kerja yang diawali dengan mengunjungi Pasar Batuphat Timur, Kota Lhokseumawe. Di pasar tersebut, Presiden akan menyerahkan sejumlah bantuan sosial bagi para pedagang.

Selepas itu, Presiden akan menuju pabrik NPK PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) di Kabupaten Aceh Utara untuk meresmikannya. Kepala Negara kemudian akan menuju halaman PT PIM untuk menyerahkan kredit usaha rakyat (KUR) 2023 dan meluncurkan kartu tani digital untuk pupuk bersubsidi.

Selanjutnya, Presiden diagendakan untuk melakukan pertemuan dengan para milenial di Gedung Pertemuan PT Pupuk Iskandar Muda. Pada sore harinya, Presiden akan kembali menuju Kota Medan, Provinsi Sumatra Utara melalui Bandara Malikussaleh.

Sebelumnya, Presiden Jokowi lepas landas dari Pangkalan TNI AU Soewondo, Kota Medan sekitar pukul 07.35 WIB. Turut mendampingi Presiden dalam penerbangan tersebut antara lain Menteri Sekretaris Negara Pratikno dan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir.

Adelaide – Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna H. Laoly mendorong upaya kolektif dari berbagai pihak untuk menanggulangi persoalan penyelundupan manusia dan perdagangan orang.

Hal tersebut disampaikan Yasonna saat memberikan sambutan di Bali Process Government dan Bussiness Forum yang mengawali rangkaian kegiatan The 8th Bali Process Ministerial Conference yang diselenggarakan di Adelaide, Australia pada 9 Februari 2023.

“Pada agenda forum kali ini, kami mendorong upaya kolektif dengan sektor swasta untuk dapat memerangi perdagangan manusia baik dalam bentuk kerja paksa, perbudakan modern, maupun eksploitasi anak, termasuk promosi transparansi rantai pasokan dan praktek bisnis yang etis,” ujar Yasonna selaku Ketua Delegasi Republik indonesia.

Yasonna mengatakan bahwa pemanfaatan teknologi menjadi salah satu cara yang penting Untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia saat ini.

“Memperkuat keterlibatan berbagai teknologi dan platform digital dapat mengurangi risiko perdagangan manusia di ruang online. Dalam implementasinya juga diperlukan komunikasi yang kuat antara pembuat platform, pembuat kebijakan, dan penegak hukum agar teknologi ini dapat bekerja dengan maksimal,” kata Yasonna.

Pemerintah Indonesia sendiri telah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk mengatasi masalah perdagangan manusia. Diantaranya adalah dengan KUHP baru dan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Cipta Kerja (Perppu UU Cipta Kerja) yang diharapkan akan secara positif mendukung usaha dan perlindungan tenaga kerja.

Pada kesempatan tersebut Yasonna juga mengatakan bahwa pemerintah Indonesia, khususnya Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) berkomitmen untuk menciptakan lingkungan yang kondusif bagi investor asing yang dalam bentuk reformasi hukum untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Diantaranya reformasi di bidang keimigrasian

“Kemudahan berbisnis di Indonesia didukung dengan penyederhanaan kebijakan keimigrasian dan layanan keimigrasian secara online. Orang asing sekarang bisa mendapatkan visa untuk tinggal di Indonesia dibawah kebijakan rumah kedua,” ujarnya.

Selain reformasi kebijakan di bidang keimigrasian, Kemenkumham juga meluncurkan aplikasi digital untuk pendirian perusahaan perorangan (PT Perseorangan) untuk memfasilitasi usaha mikro dan kecil sebagai badan hukum. Juga ada penyederhanaan proses legalisasi dokumen publik asing melalui layanan Apostille. Apostille secara signifikan memangkas birokrasi dalam legalisasi dokumen publik luar negeri dan mencegah penundaan transaksi bisnis yang tidak perlu karena proses legalisasi yang panjang.

“Kami juga meluncurkan aplikasi pendirian perusahaan perseorangan, aplikasi apostille untuk legalisasi dokumen publik asing dengan cepat, serta berbagai kebijakan terkait pelindungan kekayaan intelektual agar pebisnis dapat lebih mudah untuk membangun, mengembangkan, dan memperluas bisnis mereka,” kata Yasonna di depan para Pemimpin Bisnis terkemuka dari berbagai belahan dunia yang hadir.

Menkumham yang didampingi oleh Sekretaris Jenderal Kementerian Hukum dan HAM Andap Budhi Revianto, Dirjen Imigrasi Silmy Karim, Dirjen Pemasyarakatan Reynhard P. Silitonga dan Staf Khusus Bidang Hubungan Luar Negeri Linggawaty Hakim menyampaikan bahwa kedepannya Indonesia akan mengadvokasi Bali Process yang lebih responsif dan proaktif terhadap tren perdagangan orang serta mendorong peningkatan kolaborasi oeh semua anggota, pengamat, dan pemangku kepentingan terkait lainnya.

Bali Process, atau lengkapnya Bali Process on People Smuggling, Trafficking in Persons and Related Transnational Crime, merupakan forum kerja sama untuk membahas isu perdagangan orang, penyelundupan manusia dan kejahatan terkait lainnya di kawasan. Organisasi multilateral ini beranggotakan 49 negara dan organisasi internasional, serta 18 negara observer dan 9 organisasi internasional.

Fit JH

Jakarta: Polda Metro Jaya menyampaikan insan pers merupakan mitra strategis bagi Polri sebagai kontrol sosial dalam mencapai demokrasi yang bermartabat.   “Tujuan dari pada profesi jurnalis ini adalah edukasi, kemudian informasi, dan juga bahkan sebagai kontrol sosial tentunya ini sebagai suatu pilar, atau salah satu pilar bangsa ini untuk menuju demokrasi sesuai tagline hari ini, pers merdeka, tentu demokrasi bermartabat, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-38 di Jakarta, Kamis.   Trunoyudo menambahkan pers sebagai mitra strategis secara konstruktif turut membantu tugas Polri.   “Khususnya dalam memberikan sosialisasi bagaimana pekerjaan Polri seperti kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan juga penegakan hukum,” katanya.   Trunoyudo menjelaskan banyak hal-hal yang Polri rasakan seperti menjadi sorotan dan penilaian publik.   “Namun semua persoalan ini bisa kami jelaskan, bisa kami sampaikan dengan baik, tentu dengan kanal yang ada di media, khususnya media mainstream,” ucapnya.   Trunoyudo juga menambahkan rekan-rekan jurnalis diikat dengan kode etik jurnalis. tentu hal yang sangat profesional dalam menjaga keseimbangan berita.   “Rekan rekan harus memiliki narasumber, mengklarifikasi, menginvestigasi, tentu bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu produk jurnalis yang sesuai dengan profesional dan kode etik, ” ucapnya.   Trunoyudo berharap tema tahun ini bukan hanya sekedar retorika, apalagi tahun ini juga tahun politik menjelang pemilu.   “Kita masih memiliki tugas tugas tantangan untuk memberikan suatu edukasi informasi dan kontrol sosial yang seimbang, profesional dan tentunya terbuka menurut apa yang aturan berlaku pada kode etik jurnalis, ” ucapnya.   Sebagai informasi peringatan HPN dirayakan pada 9 Februari yang tahun ini dipusatkan di Medan, Sumatera Utara dengan mengusung tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat”.

Polda Metro Jaya Ikut Rayakan Hari Pers Nasional (HPN) Ke -38

Polda Metro Jaya menyampaikan insan pers merupakan mitra strategis bagi Polri sebagai kontrol sosial dalam mencapai demokrasi yang bermartabat. “Tujuan dari pada profesi jurnalis ini adalah edukasi, kemudian informasi, dan juga bahkan sebagai kontrol sosial tentunya ini sebagai suatu pilar, atau salah satu pilar bangsa ini untuk menuju demokrasi sesuai tagline hari ini, pers merdeka, tentu demokrasi bermartabat, ” kata Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol Trunoyudo saat perayaan Hari Pers Nasional (HPN) ke-38 di Jakarta, Kamis. Trunoyudo menambahkan pers sebagai mitra strategis secara konstruktif turut membantu tugas Polri. “Khususnya dalam memberikan sosialisasi bagaimana pekerjaan Polri seperti kamtibmas, perlindungan, pengayoman, pelayanan dan juga penegakan hukum,” katanya. Trunoyudo menjelaskan banyak hal-hal yang Polri rasakan seperti menjadi sorotan dan penilaian publik. “Namun semua persoalan ini bisa kami jelaskan, bisa kami sampaikan dengan baik, tentu dengan kanal yang ada di media, khususnya media mainstream,” ucapnya. Trunoyudo juga menambahkan rekan-rekan jurnalis diikat dengan kode etik jurnalis. tentu hal yang sangat profesional dalam menjaga keseimbangan berita. “Rekan rekan harus memiliki narasumber, mengklarifikasi, menginvestigasi, tentu bisa dipertanggungjawabkan sebagai suatu produk jurnalis yang sesuai dengan profesional dan kode etik, ” ucapnya. Trunoyudo berharap tema tahun ini bukan hanya sekedar retorika, apalagi tahun ini juga tahun politik menjelang pemilu. “Kita masih memiliki tugas tugas tantangan untuk memberikan suatu edukasi informasi dan kontrol sosial yang seimbang, profesional dan tentunya terbuka menurut apa yang aturan berlaku pada kode etik jurnalis, ” ucapnya. Sebagai informasi peringatan HPN dirayakan pada 9 Februari yang tahun ini dipusatkan di Medan, Sumatera Utara dengan mengusung tema “Pers Bebas Demokrasi Bermartabat”.

PALU: Empat kejadian kecelakaan lalu lintas (laka lantas) mewarnai hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala tahun 2023 di wilayah Polda Sulteng,

Hal itu diungkapkan Kabidhumas Polda Sulteng melalui Kasubbid Penmas Kompol Sugeng Lestari di Polda Sulteng pada saat menyampaikan perkembangan pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala-2023, Kamis (9/2/2023)

“Ada empat peristiwa kecelakaan lalu lintas di wilayah Polda Sulteng hari kedua pelaksanaan Operasi Keselamatan Tinombala-2023 atau Rabu 8 Februari 2023” ungkap Kasubbid Penmas kepada media di Palu,

Empat laka lantas itu terjadi di wilayah Polres Parigi Moutong 2 kasus, Polres Poso 1 kasus dan Polres Morowali Utara 1 kasus, jelasnya

Ia juga menyebut, terdapat 1 korban meninggal dunia, 3 korban luka berat dan 4 korban luka ringan dengan total kerugian materiil Rp14 Juta.

Sementara itu kata Sugeng, dilihat dari usia korban laka lantas, kelompok usia 15-19 tahun 2 korban, kelompok usia 45-49 tahun 2 korban, kelompok usia 50-54 tahun 1 korban dan kelompok usia 55-59 tahun 2 korban.

Bila dilihat dari profesi korban, Aparatur Sipil Negara (ASN) 2, Pelajar/Mahasiswa 2, karyawan/swasta 1 dan prufesi lainnya 2. Sedangkan Kelompok usia Pelaku laka lantas, kelompok usia 22-29 tahun 2 pelaku, kelompok usia 30-39 tahun 1 pelaku, kelompok usia 50-59 tahun 1 pelaku, ujar Kasubbid Penmas.

Sedangkan untuk profesi pelaku, karyawan/swasta 2 pelaku, pengemudi/sopir 1 pelaku serta profesi lain-lain 1 pelaku. Mantan Wakapolres Tolitoli juga menjelaskan Jenis kendaraan yang terlibat laka lantas, antara lain Sepeda motor 4, Mobil penumpang 3 dan mobil barang 1.

Sugeng juga menjelaskan perkara kecelakaan lalu lintas tersebut saat ini dalam penanganan Polres setempat. Kami sangat prihatin dengan peristiwa ini dan menyampaikan ucapan duka cita bagi korban yang meninggal dunia,

Kembali diimbau kepada pengguna jalan raya khususnya pengendara atau pengemudi kendaraan, agar ikuti aturan disiplin berlalu lintas karena keselamatan berlalu lintas adalah hal yang pertama dan utama, pungkasnya.