LIN-RI.COM

” Ancaman dari robot dan AI terhadap jutaan lapangan kerja adalah isu serius yang semakin relevan di era transformasi digital saat ini. Hal ini mengingat pertimbsngan Efisiensi dan Produktivitas Tinggi. Robot dan AI bisa bekerja lebih cepat, akurat, dan tanpa henti. Hal ini membuat perusahaan memilih otomatisasi untuk menekan biaya produksi dan meningkatkan efisiensi “, ujar Pemerhati Teknologi Digital Dede Farhan Aulawi di Bandung, Senin (8/9).

Hal tersebut ia sampaikan dalam seminar perkembangan teknologi dan ancaman potensi hilangnya lapangan kerja. Menurutnya, kemampuan AI yang semakin luas, tidak hanya menggantikan pekerjaan fisik (seperti di pabrik), tetapi juga pekerjaan kognitif seperti analisis data, pelayanan pelanggan, bahkan penulisan dan desain.

Begitupun dengan pertimbangan pengurangan biaya operasional. Menggaji manusia dinilai lebih mahal dibandingkan merawat sistem otomatis. Oleh karenanya, dalam jangka panjang, otomatisasi menjadi lebih menguntungkan secara ekonomi bagi perusahaan.

Adapun sektor yang paling terdampak, adalah :
– Manufaktur, dimana Robot menggantikan pekerja pabrik dalam perakitan, pengemasan, dan logistik.
– Transportasi, dimana Mobil tanpa pengemudi (self-driving) bisa menggantikan supir taksi, truk, dan ojek online.
– Ritel dan Layanan Pelanggan, dimana Kasir digantikan oleh mesin self-checkout dan chatbot.
– Administrasi dan Entri Data, dimana Otomatisasi mampu memproses dokumen dan input data lebih cepat.
– Keuangan dan Hukum, dimana AI digunakan untuk audit, prediksi pasar, bahkan analisis kontrak hukum.

Pada kesempatan tersebut, Dede juga menjelaskan bahwa menurut World Economic Forum (WEF), otomatisasi diperkirakan menggantikan 85 juta pekerjaan global pada tahun 2025, tetapi juga menciptakan 97 juta jenis pekerjaan baru. Di Indonesia, pekerjaan dengan keterampilan rendah dan menengah berisiko tinggi digantikan, seperti operator mesin, kasir, dan staf administrasi.

Kemudian, ia pun memaparkan solusinya yaitu :
– Reskilling dan Upskilling, dimana pekerja harus belajar keterampilan baru yang dibutuhkan di era digital, seperti data science, coding, desain UI/UX, atau digital marketing.
– Pendidikan dan Pelatihan Vokasional. Pemerintah dan institusi pendidikan perlu menyesuaikan kurikulum agar sesuai dengan kebutuhan industri masa depan.
– Mendorong Kewirausahaan Digital. Dorongan untuk menciptakan bisnis berbasis teknologi dapat membuka lapangan kerja baru.
– Pengaturan Regulasi dan Etika AI. Pemerintah perlu membuat regulasi yang menjamin transisi yang adil dan perlindungan bagi pekerja yang terdampak otomatisasi.

” Dengan demikian, AI dan otomatisasi memang membawa potensi ancaman terhadap jutaan lapangan kerja, terutama pekerjaan yang bersifat rutin dan manual. Namun, jika dihadapi dengan strategi yang tepat, seperti peningkatan keterampilan, transformasi pendidikan, dan dukungan kebijakan, maka potensi negatifnya bisa diminimalisir, bahkan bisa menciptakan peluang baru. Tantangan ini bukan hanya tentang kehilangan pekerjaan, tapi tentang transformasi dunia kerja “, pungkasnya mengakhiri paparan.

Redaksi”

Malang”Jatim.

Kisah penantian warga Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang, akan air bersih dari Perumda Tirta Kanjuruhan (PDAM) kini berubah menjadi simbol kegagalan pelayanan publik. mengungkap serangkaian kejanggalan dan ketidakprofesionalan yang merugikan masyarakat.

Masalah utama yang terjadi adalah kegagalan PDAM Tirta Kanjuruhan untuk memenuhi janjinya dalam memasang sambungan air bersih di rumah warga. Janji yang sudah diberikan selama lebih dari tiga bulan ini tidak terealisasi, menyebabkan kerugian dan kekecewaan mendalam. Ini bukan hanya masalah teknis, melainkan juga masalah integritas dan tanggung jawab sosial.

* Warga Desa Karangduren, Pakisaji: Sebagai pihak yang dirugikan. Salah satu perwakilan mereka, Ginanjar, secara langsung mengungkapkan kekecewaannya karena proses yang berbelit dan tidak jelas.
* Perumda Tirta Kanjuruhan (PDAM): Pihak yang bertanggung jawab penuh atas masalah ini.
* Rudi, Manajer Tirta Kanjuruhan Kabupaten Malang: Pihak yang memberikan alasan penundaan dan mengalihkan tanggung jawab kepada warga dengan menyarankan mereka menghubungi Kepala Unit Tajinan.
* Kepala Unit Tajinan: Pihak yang ditunjuk oleh Manajer untuk menyelesaikan masalah, namun tanpa kejelasan wewenang atau solusi konkret.

Menurut pihak PDAM, penundaan terjadi karena debit air dari Unit Tajinan “belum mencukupi.” Namun, alasan ini terasa dangkal dan tidak meyakinkan. Tidak ada data pendukung atau solusi jangka pendek yang ditawarkan. Penundaan ini mengindikasikan perencanaan yang buruk dan manajemen yang tidak efisien, di mana janji diberikan tanpa memastikan ketersediaan sumber daya. Sikap manajer yang menyarankan warga untuk “bolak-balik” dan “dilempar-lempar” menunjukkan adanya birokrasi yang sengaja dipersulit.

Masalah ini telah berlangsung selama lebih dari tiga bulan. Periode waktu yang cukup panjang ini menegaskan bahwa PDAM tidak hanya menunda, tetapi juga mengabaikan urgensi masalah yang dihadapi warga.

Lokasi kejadian adalah Desa Karangduren, Kecamatan Pakisaji, Kabupaten Malang.

Bagaimana situasi ini terjadi? Situasi ini bermula dari permohonan pemasangan sambungan air bersih yang diajukan warga. Prosesnya kemudian menjadi sangat berbelit. Warga, seperti Ginanjar, harus bolak-balik tanpa hasil. Puncaknya, PDAM melalui manajernya, Rudi, memberikan alasan klise dan mengalihkan tanggung jawab, membuat warga merasa dipermainkan. Keseluruhan proses menunjukkan kurangnya transparansi, akuntabilitas, dan empati dari pihak PDAM Tirta Kanjuruhan.

Tim Redaksi Prima

​Jakarta, — Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, resmi melakukan perombakan Kabinet Merah Putih dengan melantik sejumlah menteri dan wakil menteri baru untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

​Acara pelantikan berlangsung khidmat di Jakarta pada Senin, 8 September 2025. Prosesi diawali dengan pembacaan Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 oleh Deputi Bidang Administrasi Aparatur Kementerian Sekretariat Negara.

​Berdasarkan Keppres tersebut, beberapa pejabat sebelumnya diberhentikan dengan hormat. Di antaranya adalah:

​Budi Gunawan sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

​AP Nandito Aryotejo sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga.

​Selanjutnya, Presiden secara resmi mengangkat nama-nama baru untuk mengisi posisi di Kabinet Merah Putih. Beberapa di antaranya:

​Purbaya Yudhisadewa dilantik sebagai Menteri Keuangan.

​Muhtaruddin menjabat sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia.

​Peri Joko Yuliantono diangkat sebagai Menteri Koperasi.

​Muhammad Irfan Yusuf ditunjuk sebagai Menteri Haji dan Umrah.

​Daniel Anzal menjabat sebagai Wakil Menteri Haji dan Umrah.

​Acara pelantikan dilanjutkan dengan pengambilan sumpah jabatan yang dipimpin langsung oleh Presiden. Para pejabat baru mengucapkan sumpah sesuai agama Islam, berjanji untuk setia kepada Undang-Undang Dasar 1945, menjalankan tugas sesuai peraturan, dan bekerja dengan penuh tanggung jawab demi bangsa dan negara.

​Setelah sumpah jabatan, para menteri dan wakil menteri baru menandatangani berita acara pelantikan yang disaksikan oleh Presiden Prabowo Subianto. Acara ditutup dengan pemberian ucapan selamat yang diawali oleh Presiden dan Wakil Presiden, diikuti oleh para tamu undangan.

​Red

Polres PurbaIingga – Polda Jateng | Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Purbalingga berhasil mengungkap kasus perampokan yang terjadi di Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS) Buana Mitra Perwira, Kantor Kas Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten PurbaIingga.

Kapolres Purbalingga AKBP Achmad Akbar dalam konferensi pers, Senin (8/9/2025) mengatakan jajaran Satreskrim berhasil mengungkap kasus tindak pidana perampokan yang terjadi di kantor kas salah satu bank di wilayah Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga.

“Peristiwa ini terjadi pada Selasa tanggal 26 Agustus 2025 sekira jam 13.40 WIB di Kantor Kas BPR Syariah Buana Mitra Perwira di jalan raya Karanganyar, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga,” jelas Kapolres didampingi Wakapolres Kompol Agus Amjat, Kasat Reskrim AKP Siswanto, Kasi Humas AKP Setyo Hadi dan Direktur BPRS Buana Mitra Perwira.

Disampaikan bahwa kejadian bermula saat seseorang yang menggunakan masker dan helm berbekal senjata tajam masuk ke kantor bank. Kemudian mengancam karyawan bank dan mengambil uang, hingga pihak bank mengalami kerugian uang tunai sebesar Rp. 31.500.000,-

“Atas peristiwa ini, penyidik Satreskrim Polres Purbalingga dibantu pihak bank dalam memberi terangan dan data sehingga bisa mengungkap tindak pidana ini,” ucap Kapolres.

Lebih lanjut disampaikan dalam prosesnya, pada tanggal 2 September 2025 tim dari Satreskrim berhasil menangkap pelaku yang terekam dalam rekaman CCTV. Kemudian berkembang terhadap satu orang lainnya yang diduga terlibat dalam perampokan ini.

Tersangka yang diamankan yaitu Haryono (35) warga Desa Bobotsari, Kecamatan Bobotsari, Kabupaten Purbalingga. Ia merupakan orang yang tampak dalam rekaman CCTV yang melakukan perampokan di bank.

“Hasil analisa dan investigasi bersama pihak bank diperoleh fakta bahwa pelaku merupakan mantan karyawan di bank tersebut yang sudah diberhentikan karena terindikasi melakukan penyalahgunaan jabatan menggunakan dana yang dikumpulkan dari nasabah namun tidak disetorkan ke bank,” ungkapnya.

Tersangka kedua yang diamankan yaitu Karyono (37) warga Desa Banjarkerta, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Purbalingga. Tersangka ini merupakan satpam yang masih bekerja di bank tersebut.

“Tersangka kedua ini justru yang menginisiasi perampokan, memberikan informasi tentang waktu dan gambaran situasi dalam bank itu sendiri,” jelasnya.

Barang bukti yang disita petugas diantaranya uang tunai yang masih tersisa sebesar Rp. 11.700.000,- dari tersangka Haryono dan uang tunai Rp. 13.872.000 dari tersangka Karyono, satu sepeda motor, dua buah handphone, tas cangklong dan sejumlah pakaian yang dipakai pelaku saat beraksi.

Menurut Kapolres motif pelaku melakukan aksi perampokan akibat motif ekonomi karena membutuhkan uang atau terlibat hutang. Sedangkan uang hasil rampokan sudah sempat dibagi dua pelaku sama besar, yang sebagian sudah sempat digunakan.

Kapolres menambahkan terhadap kedua tersangka disangkakan dengan Tindak Pidana Pencurian dengan Kekerasan sesuai Pasal 365 KUHP. Dengan ancaman hukuman, pidana penjara selama sembilan tahun.

Direktur Utama BPRS Buana Mitra Perwira Purbalingga, Sri Aprilliawati Maftukhah menyampaikan apresiasi atas kecepatan Polres Purbalingga dalam pengungkapan kasus perampokan yang terjadi. Sehingga kasusnya dapat diungkap dan pelaku berhasil ditangkap.

“Kami menyampaikan apresiasi atas kerja cepat Polres Purbalingga dalam pengungkapan kasus mulai dari kejadian sampai dengan penangkapan pelaku,” ucapnya.

Sri Aprilliawati menambahkan terkait persitiwa tersebut dipastikan dana simpanan nasabah tetap aman. Pihaknya juga akan meningkatkan kembali pengamanan di kantor-kantor kas BPRS Buana Mitra Perwira, sehingga peristiwa serupa tidak terulang kembali.

Red”(Humas Polres Purbalingga)

Polda Jateng, Kota Semarang | Tim gabungan Polda Jawa Tengah dan Polrestabes Semarang melakukan olah tempat kejadian perkara (TKP) terkait kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang mahasiswa Universitas Negeri Semarang (Unnes), Iko Juliant Junior, pada Minggu (31/8/2025) dini hari.

Kegiatan olah TKP berlangsung di Jalan Veteran, Kota Semarang, pada Sabtu (6/9/2025) siang. Tim gabungan yang terlibat terdiri dari Traffic Accident Analysis (TAA) Polda Jateng, Unit Laka Satlantas Polrestabes Semarang, serta Bidlabfor Polda Jateng. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Kasat Lantas Polrestabes Semarang, AKBP Yunaldi.

Dalam kegiatan itu, penyidik laka lantas bersama tim TAA melakukan pengumpulan serta analisis data untuk mengungkap kronologi peristiwa. Di lokasi tersebut juga terdapat cat semprot warna putih yang menandakan titik insiden lakalantas tersebut. Ada sejumlah cat semprot mulai tanda melingkar hingga bergaris.

Dua kendaraan yang terlibat juga dihadirkan, yakni motor Vario H 2331 DP yang di kendarai saksi berinisial V dan A, serta motor Supra H 6038 JX yang ditunggangi korban bersama temannya, I. Kedua motor tersebut tampak mengalami kerusakan cukup parah.

Kegiatan olah TKP ini selesai sekitar pukul 12.00 Tak ada arus kendaraan lalulintas lalu lalang yang menggangu sebab jalur dari dua arah tersebut dilakukan penutupan.

Menanggapi kegiatan olah TKP tersebut, Kabid Humas Polda Jateng Kombes Pol Artanto menegaskan bahwa langkah ini dilakukan untuk memberikan kejelasan kepada publik mengenai peristiwa yang sempat menimbulkan berbagai dugaan.

“Polri berkomitmen melakukan penyelidikan secara profesional dan transparan. Olah TKP ini untuk memastikan bahwa kejadian ini benar-benar murni kecelakaan lalu lintas, bukan karena penyebab lain sebagaimana sempat dipersepsikan sebagian masyarakat,” jelas Kombes Pol Artanto.

Pihaknya juga menyampaikan rasa duka cita mendalam kepada keluarga korban. Kombes Pol Artanto mengajak masyarakat untuk tetap tenang serta tidak mudah terpengaruh oleh informasi yang belum tentu benar.

“Kami turut berbelasungkawa atas meninggalnya ananda Iko Juliant Junior. Semoga keluarga diberikan ketabahan. Mari kita percayakan proses penyelidikan ini kepada kepolisian. Kami akan menyampaikan hasilnya secara terbuka demi keadilan dan kepastian hukum,” pungkasnya.

Red”

Di masa pemerintahan Presiden Prabowo saat ini, peran Indonesia di tengah percaturan politik dunia semakin diperhitungkan. Peran dan gaya yang dimainkan sangat mempesona beberapa kepala negara sehingga semua antri untuk membangun relasi diplomasi agar tidak kehilangan momentum untuk membangun pengaruh global. Itulah diplomasi internasional yang kuat berbasis kesetaraan dan saling menghormati untuk meningkatkan derajat dan martabat bangsa.

Diplomasi internasional adalah kegiatan hubungan luar negeri suatu negara yang dilakukan melalui negosiasi, perjanjian, kerja sama bilateral/multilateral, dan partisipasi dalam organisasi internasional untuk mencapai kepentingan nasional.
Bagi Indonesia, diplomasi internasional tidak hanya soal politik luar negeri, tetapi juga alat strategis untuk mencapai kemakmuran ekonomi, ketahanan nasional, dan penguatan posisi global.

Bentuk Penguatan Diplomasi Internasional Indonesia nampak dari berbagai agenda kenegaraan yang terkait dengan beberapa event internasional, misalnya :

a. Aktivitas di Forum Global
– Partisipasi aktif dalam G20, ASEAN, APEC, dan PBB.
– Kepemimpinan Indonesia di ASEAN dan perannya dalam isu kawasan Indo-Pasifik.
– Peran sebagai juru damai dalam konflik internasional.

b. Kerja Sama Ekonomi Internasional
– Penandatanganan perjanjian perdagangan bebas (FTA) seperti IA-CEPA (Indonesia-Australia), IJEPA (Indonesia-Jepang), dan RCEP.
– Negosiasi dan ratifikasi perjanjian investasi bilateral dan multilateral.

c. Diplomasi Ekonomi
– Promosi ekspor melalui pameran dagang dan misi dagang.
– Menarik investasi asing langsung (FDI) dengan kerja sama ekonomi strategis.
– Promosi pariwisata dan produk unggulan nasional.

d. Diplomasi Maritim dan Energi
– Kerja sama dalam eksplorasi dan perlindungan sumber daya laut.
– Diplomasi energi baru dan terbarukan (EBT), seperti kerja sama PLTS, kendaraan listrik, dan transisi energi.

Berbagai aktivitas internasional tersebut, langsung atau tidak langsung skan berdampak terhadap perekonomian nasional dalam format :

a. Peningkatan Investasi Asing
– Penguatan diplomasi meningkatkan kepercayaan investor, misalnya, investasi dari UEA, Jepang, dan Korea Selatan meningkat setelah diplomasi intensif dan MoU strategis.

b. Peningkatan Ekspor
– Perjanjian perdagangan menurunkan tarif bea masuk.
– Membuka akses pasar baru untuk produk Indonesia seperti CPO, tekstil, perikanan, dan UMKM.

c. Transfer Teknologi dan Pengetahuan
– Kerja sama strategis dengan negara maju membawa teknologi baru. Contohnya kolaborasi dalam industri kendaraan listrik (Tesla, BYD, Hyundai), serta industri pertahanan (kerja sama dengan Turki dan Korea Selatan).

d. Stabilitas Ekonomi dan Politik
– Diplomasi menjaga stabilitas kawasan, yang penting bagi iklim bisnis dan investasi.
– Indonesia dipandang sebagai mitra strategis yang moderat dan netral.

e. Peningkatan Pariwisata dan Devisa
– Diplomasi pariwisata (branding Wonderful Indonesia) memperkuat promosi destinasi wisata.
– Kerja sama dengan maskapai asing dan travel agent global memperluas pasar pariwisata.

Dengan demikian, penguatan diplomasi internasional Indonesia berperan penting dalam memperkuat perekonomian nasional melalui peningkatan perdagangan, investasi, pariwisata, serta transfer teknologi. Strategi diplomasi yang adaptif, kolaboratif, dan visioner menjadi kunci untuk mengatasi tantangan global serta mengoptimalkan potensi ekonomi Indonesia di panggung dunia. Memang semuanya tidak mudah, dan tidak selancar dalam mengucapkannya. Namun dengan niat dan tekad yang kuat, dan dukungan rakyat yang bersatu, semua bisa dilakukan. Untuk itu semangat persatuan dan kesatuan bangsa harus selalu dijaga dan dipelihara agar Indonesia yang maju dan berdaulat segera tercapai. Aamiin

Red”

Jakarta – Sekelompok masyarakat Papua yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan Tabi–Saireri dan Nusantara menyambangi Mahkamah Konstitusi (MK) di Jalan Merdeka Barat Nomor 6, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Kehadiran mereka bukan dalam bentuk aksi demonstrasi, melainkan memposisikan diri sebagai sahabat peradilan atau Amicus Curiae. Hal tersebut ditegaskan Tokoh Muslim Papua, Amir Madubun.

“Jadi kami, sekitar 70 orang yang datang, bukan untuk berdemo. Kami datang sebagai sahabat peradilan atau Amicus Curiae,” ujar Amir Manubun kepada wartawan di Jakarta.

Dalam rombongan tersebut hadir sejumlah tokoh yang mewakili berbagai elemen masyarakat, di antaranya Ketua Aliansi Rakyat Papua untuk Kebenaran dan Keadilan Tabi–Saireri dan Nusantara, Yulianus Dwaa; Dewan Adat Tabi, Yakonias Wabrar; Tokoh Agama, Pdt. Catto Y. Mauri; Sesepuh Papua di Jakarta, Frans Rohromana; Tokoh Perempuan Papua, Doliana Yakadewa; Tokoh Paguyuban Bugis, Thamrin Ruddin; serta Tokoh Muslim Papua, Amir Manubun.

Turut serta pula perwakilan komunitas Papua di Jakarta, Yan Piet Sada, serta koordinator lapangan Yusuf Golam. Dari seluruh rombongan, tujuh tokoh utama bersama satu korlap diterima langsung oleh pihak Mahkamah Konstitusi.

Pertemuan berlangsung di ruang resmi MK dan diterima dengan baik oleh Kepala Biro Humas dan Protokoler, Pan Mohamad Fais Kusuma Wijaya, yang didampingi Kepala Bagian Humas dan Protokoler, Imanuel . “Puji Tuhan, kami diterima dengan baik di Mahkamah Konstitusi. Masing-masing tokoh menyampaikan pandangan sesuai kapasitasnya,” ungkap Amir.

Amir menegaskan, tujuan kedatangan mereka bukan untuk mengintervensi proses hukum, melainkan menyampaikan jeritan hati rakyat Papua yang merasa hak suaranya terzalimi dalam Pemungutan Suara Ulang (PSU) Pilgub Papua pada 6 Agustus 2025 lalu.

“Prinsip kami adalah memposisikan diri sebagai sahabat peradilan. Kami meminta Mahkamah menegakkan keadilan dan kebenaran bagi semua warga negara, khususnya masyarakat Papua yang merindukan kejujuran dalam proses PSU,” jelasnya.

Aliansi tersebut juga menyampaikan dokumen berisi tujuh poin pernyataan yang ditujukan kepada sembilan hakim konstitusi. Setiap hakim menerima satu bundel dokumen yang memuat berbagai catatan, termasuk dugaan intervensi sejumlah pejabat dalam proses PSU.

“Isi tujuh poin itu adalah suara nurani rakyat Papua. Kami serahkan melalui Kepala Biro Humas dan Protokoler MK untuk kemudian diteruskan ke sembilan hakim. Semua dokumen kami serahkan secara simbolis di dalam noken,” tambahnya.

Aliansi menegaskan bahwa aspirasi masyarakat Papua, khususnya wilayah adat Tabi dan Saireri, adalah agar kepemimpinan di tanah Papua benar-benar lahir dari anak daerah. Harapan itu, menurut Amir, sudah dituangkan dalam tujuh poin yang diserahkan kepada Mahkamah.

“Dengan doa dan harapan masyarakat Papua, khususnya Tabi dan Saireri, kami ingin Papua dipimpin oleh anak asli Tabi–Saireri. Itu telah kami tegaskan dalam pernyataan kami,” tegasnya.

Pertemuan yang berlangsung hampir satu jam itu ditutup dengan komitmen dari pihak MK untuk meneruskan seluruh pokok pikiran dan dokumen yang diserahkan.

“Kepala Biro Humas menyampaikan bahwa semua masukan akan disampaikan kepada hakim, sebab hakim Mahkamah Konstitusi tidak boleh diintervensi siapapun,” tutup Amir. (NOV/Red)

Peperangan yang masih berlangsung sampai saat ini di beberapa kawasan seperti Palestina, Ukraina, atau Houthi pada dasarnya memberikan ilustrasi yang kompleks dan menjadi medan perang baru kekuasaan global, tempat di mana kepentingan ekonomi, dominasi wilayah, dan proyek ekspansi dijalankan lewat konflik terbuka. Perang adalah titik temu dari perbedaan pandangan, prinsip dan kepentingan yang dinilai buntu. Yang bertempur adalah negara, yang mendesain adalah elite kekuasaan, dan yang menanggung akibatnya adalah rakyat biasa.

Dinamika medan perang modern ditandai oleh transformasi dari perang fisik menjadi medan tempur yang multidimensional (fisik, digital, psikologis, dan diplomatik), dengan proyeksi yang melibatkan teknologi canggih seperti AI, drone, senjata presisi, serangan siber, dan informasi. Perang modern bersifat cepat, kompleks, sulit dilacak, dan menghancurkan, serta tidak hanya mengandalkan kekuatan militer tradisional tetapi juga literasi informasi dan kecakapan digital.

Harga sebuah perang selalu ditanggung oleh mereka yang tidak punya akses membuat keputusan. Perang memiskinkan yang sudah miskin, meminggirkan yang sudah tersingkir, dan menghancurkan semua infrastruktur yang sudah dibangun dengan segala macam sumber daya yang dimiliki, bahkan bila perlu dengan pembiayaan hutang luar negeri. Sementara itu, industri senjata dan kelompok investor global meraup keuntungan besar dari setiap medan peperangan. Lihat saja bagaimana perusahaan Lockheed Martin yang mencatat laba USD 8,7 miliar pada 2023 yang mengalami kenaikan 12% dibanding 2022. Konflik menjadi semacam mesin ekonomi bagi negara tertentu dan korporasinya.

Baiklah pada kesempatan ini akan diuraikan berbagai karakteristik dari perang modern. Terminologi medan perang modern pada dasarnya merujuk pada lingkungan dan kondisi di mana konflik militer kontemporer berlangsung. Berbeda dengan perang tradisional yang sering terjadi di medan terbuka dan jelas, medan perang modern sangat kompleks dan multifaset.

Hal – hal yang menjadi kata kunci dan karakteristik utama dalam peran modern ini, adalah :
– Perang Asimetris. Konflik antara kekuatan militer konvensional dengan kelompok non-negara seperti gerilyawan, teroris, atau milisi. Contohnya adalah perang melawan terorisme.
– Teknologi Tinggi. Penggunaan drone, satelit, senjata presisi tinggi, perang siber, dan sistem pertahanan canggih menjadi sangat dominan.
– Perang Siber. Serangan terhadap sistem komputer dan jaringan informasi lawan untuk melemahkan kemampuan komunikasi, intelijen, dan infrastruktur vital.
– Perang Elektronik, dengan mengganggu atau memanipulasi sistem radar, komunikasi, dan sensor musuh.
– Medan Perang Urban. Pertempuran di kota-kota dan pemukiman yang padat, yang menghadirkan tantangan bagi pasukan karena adanya warga sipil dan infrastruktur penting.
– Kombinasi Operasi Militer dan Non-Militer. Selain pertempuran fisik, perang modern sering melibatkan operasi informasi, propaganda, dan perang psikologis untuk mempengaruhi opini publik dan moral lawan.
– Perang Hibrida dengan menggabungkan berbagai metode dan alat, mulai dari operasi militer konvensional, perang asimetris, serangan siber, hingga propaganda.

Semoga tulisan singkat ini bisa bermanfaat sebagai gambaran umum dalam memperkaya literasi keilmuan di bidang pertahanan. Aamiin

PBH Merah Putih Nusantara kembali menyorot dugaan praktik penyalahgunaan alat berat di Kabupaten Jeneponto, Sulawesi Selatan. Lembaga bantuan hukum ini menemukan indikasi bahwa dua unit breaker milik perusahaan yang seharusnya digunakan dalam pengerjaan jaringan saluran irigasi Kelara Karaloe di Campagayya, Kecamatan Batang, justru dipakai untuk aktivitas tambang ilegal di Tolo Selatan.

Proyek irigasi yang menelan anggaran Rp24 miliar tersebut sedianya menjadi program strategis untuk meningkatkan kesejahteraan petani dan ketersediaan air di wilayah Jeneponto. Namun, dugaan penggunaan alat dan material proyek di luar peruntukan resmi dinilai mencederai amanah pembangunan.

Ketua PBH Merah Putih Nusantara menyebut temuan ini harus segera ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. Menurutnya, dugaan penggunaan alat proyek negara untuk kepentingan ilegal bukan hanya melanggar aturan, tetapi juga berpotensi merugikan masyarakat luas.

“Alat yang seharusnya bekerja untuk kepentingan rakyat justru diduga dialihkan ke tambang ilegal. Ini persoalan serius yang harus diusut tuntas,” tegasnya.

Lebih jauh, PBH Merah Putih Nusantara menilai fenomena seperti ini menjadi alarm bagi transparansi proyek pemerintah. Mereka menekankan perlunya pengawasan ketat dari dinas terkait agar aset negara tidak disalahgunakan untuk kepentingan segelintir pihak.

Tambang ilegal di Tolo Selatan sendiri sudah lama menjadi sorotan warga. Aktivitasnya dianggap merusak lingkungan dan menimbulkan keresahan. Jika benar terbukti alat proyek irigasi digunakan untuk menunjang kegiatan tersebut, maka persoalan ini bukan hanya soal pelanggaran administrasi, tetapi juga menyangkut aspek hukum yang serius.

PBH Merah Putih Nusantara mendesak agar pihak kepolisian, inspektorat, dan kejaksaan segera turun tangan melakukan investigasi. Transparansi anggaran Rp24 miliar yang digunakan untuk proyek irigasi Campagayya juga harus dipertanggungjawabkan secara terbuka.

“Kami akan terus mengawal kasus ini. Jangan sampai proyek vital untuk kepentingan rakyat hanya menjadi kedok untuk praktik ilegal,” tambahnya.

Sejauh ini, pihak perusahaan yang mengerjakan proyek irigasi Kelara Karaloe belum memberikan keterangan resmi. Aparat terkait pun masih bungkam soal dugaan keterlibatan alat proyek dalam aktivitas tambang ilegal.

PBH Merah Putih Nusantara memastikan akan melayangkan laporan resmi jika dalam waktu dekat tidak ada tindakan tegas dari pihak berwenang. Bagi mereka, penyelamatan aset negara adalah harga mati yang tidak bisa ditawar.

Diduga ada keterlibatan “APH setempat yang membekingi praktek ilegal pertambangan tersebut”.

#kapolres
#kapolda
#mabespolri
#kadivpropammabespolri
#kementrianesdm
#kejaksaannegri
#kejaksaantinggi Makasar
#kejagungri.
#dewanpersnusantara.
#menkopolhukam.

” Penyebab Minimnya Alokasi Anggaran Dana Desa untuk Pemberdayaan Masyarakat adalah karena prioritas anggaran yang berbeda satu dengan yang lainnya. Dana desa sering kali lebih banyak dialokasikan untuk infrastruktur fisik (jalan, irigasi, bangunan) dibanding program pemberdayaan masyarakat “, ujar Pemerhati Pedesaan Dede Farhan Aulawi di Bandung, Sabtu (6/9).

Menurutnya, hal tersebut juga diakibatkan perencanaan yang kurang partisipatif antara masyarakat dengan pemangku kepentingan di desa. Dimana masyarakat desa kurang dilibatkan dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), sehingga kebutuhan pemberdayaan masyarakat tidak jadi prioritas.

Belum lagi terkait dengan keterbatasan kapasitas sebagian Pemerintah Desa.
Pemerintah desa mungkin belum memiliki kemampuan perencanaan dan pengelolaan anggaran yang baik untuk mengalokasikan dana ke program pemberdayaan. Termasuk
kurangnya data yang akurat tentang kebutuhan masyarakat, sehingga sulit menentukan alokasi yang tepat.

Kemudian juga terkait regulasi dan birokrasi yang rumit. Aturan penggunaan dana desa yang ketat dan prosedur birokrasi dapat membatasi fleksibilitas penggunaan dana untuk pemberdayaan.

Sementara itu, terkait dengan dampak minimnya alokasi dana untuk Pemberdayaan Masyarakat adalah terciptanya masyarakat yang kurang mandiri dalam meningkatkan kesejahteraan dan pengembangan kapasitas diri, sehingga potensi sumber daya lokal tidak tergali dengan optimal.

” Program-program pemberdayaan tidak berjalan atau hanya berjalan sebatas formalitas. Kesenjangan sosial dan ekonomi di desa juga tetap tinggi. Keterampilan sumber daya terbatas sehingga dibutuhkan komitmen yang serius untuk memberdayakan masyarakat desa secara maksimal “, pungkasnya.