LIN-RI.COM

Jakarta, Untuk meningkatkan kemampuan polri dalam bidang jurnalistik, Humas Polri menggelar program pelatihan jurnalistik kepada anggota polri dengan tema “ Meningkatkan Mutu dan Kompetensi Jurnalistik Humas Polri T.A 2023”

Pelatihan ini dibuka langsung oleh Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Dr. Sandi Nugroho S.I.K., M. Hum. di gedung widya warapsari lemdiklat sepolwan senin 22 Mei 2023 yang di hadiri oleh Karo PID, Kabag Renmin, Kasepolwan dan Direktur Komersil, Pengembangan Bisnis dan Teknologi Informasi Antara.

Dalam sambutanya Kadiv Humas menyampaikan
Pelatihan Jurnalistik ini selain bertujuan untuk mengajarkan bagaimana memproduksi suatu informasi, tapi juga membuat kita peka terhadap informasi. Pembuatan karya berita dan konten tentunya diperlukan teknik-teknik penulisan yang mampu mendeskripsipkan secara sistematis, lugas, dan jernih sehinga apa yang di gagas bisa dengan mudah dipahami para penghasil narasi pembacanya. Pungkasnya.

Kadiv Humas juga menambahkan, pemberitaan yang di sampaikan melalui narasi teks merupakan pesan utama yang dapat mewakili segala sesuatu seperti institusi, ide atau gagasan, respon hingga feedback, tulisan juga dapat menggerakan hati pembacanya, oleh sebab itu para pemberitaan pada Humas Polri perlu memiliki keahlian dalam merangkqi pesan/teks dalam menyampaikan informasi kepada masyarakat serta adanya inovasi dan perubahan layanan kehumasan ke arah modern, salah satunya melalui pelatihan jurnalistik. Tutupnya.

Pelatihan ini di ikuti oleh 40 orang peserta perwakilan dari masing-masing polda dan dilaksanakan selama 4 hari terhitung mulai tanggal 22 Mei 2023 sampai dengan 25 Mei 2023.

Berkolaborasi dengan Media Nasional Antara, dimana Pemateri dan materi-materi yang dibawakan berasal dari Antara.

Denpasar – Menyusul Deklarasi Galunggung yang mengusung Prabowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia oleh para budayawan Sunda, Jawa Barat, puluhan budayawan Balipun turut mendaulat Prabowo menjadi Bapak Budaya Indonesia. Acara Deklarasi yang berisi pernyataan sikap para budayawan Bali itu dilaksanakan di Pure, Kabupaten Klungkung, Bali, Sabtu, 20 Mei 2023 kemarin.

Kegiatan deklarasi Prabowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia itu dirangkaikan dengan peringatan Hari Kebangkitan Nasional yang diperingati setiap tanggal 20 Mei yang dilakukan untuk mengenang berdirinya organisasi Budi Utomo pada 20 Mei 1908. Pada deklarasi di Pure tersebut, para budayawan Bali juga mengikuti jejak rekan sejawat mereka, para budayawan Sunda, mengusung Prabowo Subianto sebagai Calon Presiden Republik Indonesia pada Pemilu 2024 mendatang.

Hadir pada acara deklarasi Budayawan Bali ini antara lain Made Kasta, S.Sos; Wakil Bupati Klungkung, Ir. Ida Cokorda Gd Raka Pemayun; Ida Pandita Agung Putra Nata Siliwangi, I Gusti Agung Nyoman Weda, dan lain-lain. Para budayawan tersebut, di bawah koordinator RM Gatra Beny Hartono sebagai Ketua Prawiro Indonesia Garuda Merah Putih, merupakan para sukarelawan Prawiro Indonesia Provinsi Bali.

Beberapa alasan yang disampaikan para budayawan dalam mengusung Probowo Subianto sebagai Bapak Budaya Indonesia antara lain karena Prabowo telah berhasil membawa harum salah satu budaya tradisional Indonesia yakni Pencak Silat sebagai Budaya Bangsa Indonesia ke kancah internasional. Bahkan, atas upaya Prabowo Subianto, kini Pencak Silat dijadikan Warisan Dunia Tak Benda yang tercatat di Badan Dunia UNESCO.

Sementara itu, ada beragam alasan para budayawan Sunda dan Bali mengusung Prabowo Subianto sebagai calon Presiden RI periode mendatang, antara lain sebagaimana disampaikan RM Gatra Beny Hartono berikut ini.

Pertama, Prabowo dipandang sebagai pemimpin yang dewasa dalam berpolitik, yang memerintahkan dengan tegas kepada konstituennya agar tidak menjelek-jelekan kompetitornya dalam ajang pilpres di masa lalu. Prabowo juga dinilai sebagai pemimpin pemersatu bangsa yang siap bekerja dengan semua elit politik elemen bangsa di negeri ini.

Kedua, Prabowo Subianto merupakan pemimpin yang ulet dan tidak kenal menyerah. Dia tercatat sudah 4 kali mencalonkan diri sebagai calon presiden dan calon wakil presiden. Walaupun ia gagal, tetapi semangatnya untuk terus berupaya menjadi pemimpin nomor 1 di negara ini tetap tinggi, dia masih mau maju demi kepentingan bangsa dan negara. Sebagai pribadi yang sudah mapan secara finansial, sosial, dan nama besar, Prabowo dipercaya hanya ingin mengabdikan dirinya bagi bangsa dan negara dalam pencalonan dirinya sebagai kandidat Presiden RI mendatang.

Para budayawan juga berpendapat bahwa Prabowo Subianto adalah negarawan yang cinta tanah air, yang jiwa nasionalismenya tidak perlu diragukan lagi. Ia juga pemimpin yang berani namun selalu mengedepankan keutuhan bangsa dan negara.

Selanjutnya, Prabowo juga memiliki segudang prestasi, yang menjadikan pertahanan dan keamanan negara Republik Indonesia sebagai kekuatan yang disegani dunia. Ia juga berhasil mengikis perilaku koruptif di lembaga atau institusi yang dipimpinnya, yakni Kementerian Pertahanan RI.

Dalam pandangan para budayawan di kedua provinsi ini (Jawa Barat dan Bali – red). Prabowo Subianto dinilai sebagai orang yang paling tepat, yang mampu melanjutkan program pembangunan sebagaimana yang telah disusun oleh pemerintahan sebelumnya. Hal ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan program pembangunan ke masa depan.

Selain mempunyai komitmen yang tinggi terhadap pembangunan negerinya, Prabowo Subianto juga memiliki jaringan di tingkat internasional yang amat mumpuni. Kemampuannya berkomunikasi dalam bahasa asing dan kepiawaiannya meyakinkan para petinggi dunia menjadi salah satu alasan bagi para budayawan mendorong agar Prabowo Subianto dapat diberikan kepercayaan untuk menjadi RI-1.

Terakhir, namun paling mendasar menurut para deklarator, Prabowo Subianto merupakan pemimpin partai besar yang menjadi pengambil kebijakan tertinggi di partainya. Hal ini memungkinkan Prabowo untuk memutuskan segala sesuatunya tanpa intervensi dari pihak manapun. Dengan demikian, pengambilan keputusan demi kepentingan bangsa dan negara akan menjadi lebih mudah karena tidak harus tergantung atau perlu menunggu arahan dan atau petunjuk serta persetujuan dari pihak tertentu. (TIM/Red)

Bandar Lampung – DPD Provinsi Lampung gelar acara donor darah yang dilaksanakan di gedung Sekretariatnya Jalan Sisingamaharaja Tanjungkarang Barat Bandar Lampung. Minggu (21/5/2023).

Acara ini dihadiri oleh masyarakat, anggota dan pengurus  LIN, LSM Lapbas, Paku Banten, Forum Satpam para pengurus dan anggota UMKM PDDI provinsi lampung yang diketuai oleh bapak Budi, serta PMI dan AFC (Asyama Famili Club) diketuai ibu Anis Rahmawaty.

Sebelum kegiatan dimulai. Acara diisi. Oleh ibu Anis Rahmaty dalam Memberikan Edukasi Kesehatan  dilanjutkan sambutan ketua panitia pelaksana donor darah Ali M Agus, yang dalam Sambutannya mengatakan ” Target penggalangan donor darah ini insyaallah diperkirakan mencapai 100 kantong ” Ucapnya.

Sementara syarat yang dapat untuk mendonorkan darah usia minimal 17 sampai 60 tahun dengan berat badan 45 dan tekanan darah normal, bagi ibu yang sedang Head, hamil tidak dapat dilakukan donor darah ” Tetang Dr. Eko dari PMI ”

Kegiatan donor darah yang dilakukan. Oleh Lembaga Investigasi Negara Indonesia ini cukup banyak peminatnya yang akan mendonorkan, semoga apa yang disampaikan ketua panitia Agus tercapai. Rud

Kebumen – “Sebaik-baiknya orang adalah yang bermanfaat bagi orang lain,” ungkap Kapolsek Rowokele AKP Sumaryono saat dikonfirmasi mengenai renovasi warung makan milik warga kurang mampu di Desa Bumiagung, Kecamatan Rowokele, Kabupaten Kebumen, Minggu 21 Mei 2023.

AKP Sumaryono tiba-tiba terketuk ingin membantu Kakek Mustarja sang pemilik warung, karena atap warungnya banyak yang bocor dimakan usia.

Beberapa waktu lalu AKP Sumaryono pernah makan siang di warung saat kondisi hujan, banyak air hujan masuk ke dalam warung termasuk ke penggorengan sehingga minyak panas meletup saat kena air.

“Saat itu saya berfikir, ingin membantu merenovasi atap warung. Kasian Mas, lihatnya. Memang kalau kita lihat, atap seng sudah mulai pada keropos,” jelas AKP Sumaryono.

Akhirnya setelah memiliki rejeki cukup, mulai hari ini niat baik Kapolsek Rowokele dapat terealisasikan.

Atap seng yang sudah pada keropos diganti menggunakan asbes yang ia pesan dari sebuah toko bangunan. Selanjutnya kayu kaso serta reng yang mulai lapuk juga diganti agar lebih kokoh menopang asbes.

Renovasi atap warung berukuran 3×4 meter itu ditargetkan bisa rampung sebelum memasuki musim hujan.

“Total ada 3 pekerja yang mengerjakan renovasi warung. Kemungkinan kalau nggak nanti sore ya besok bisa selesai. Cepet kok Mas, pengerjaannya,” ungkap Kapolsek.

Isu rasis atau etnis tertentu secara terang-terangan mencuat di tengah gonjang-ganjing pembentukan Forum Wartawan Mahkamah Agung RI atau FORWAMA. Diskursus pro dan kontra mekanisme pemilihan FORWAMA di sejumlah grup aplikasi WhatsApp wartawan Mahkamah Agung RI cukup ramai pasca Panitia Pelaksana Pemilihan Pengurus FORWAMA merancang kegiatan pemilihan tanpa melibatkan seluruh wartawan MA.

Di tengah perdebatan itu, tiba-tiba muncul pernyataan Ketua Panitia Pemilihan Pengurus FORWAMA , Jimmy Endey yang menyinggung soal rasis.

Pernyataan mengandung SARA itu mencuat gara-gara banyak media yang memberitakan pelaksanaan Pemilihan Pengurus FORWAMA di Gedung Joang 45 Jakarta pada Sabtu (20/5/2023) dinilai ilegal dan tidak sah karena hanya dihadiri belasan orang dari ratusan wartawan peliput di MA RI.

Pemberitaan yang dishare di grup-grup WhatsApp wartawan MA tentang penolakan pembentukan FORWAMA yang memilih Emil Simatupang sebagai Ketua, menimbulkan kecurigaan Emil dan Ketua Panitia Jimmy Endey bahwa ada salah satu wartawan senior sebagai penggeraknya.

Emil Simatupang lantas berkomentar keras di grup dengan kata-kata yang kurang pantas. “Dasar b*ngsat dan nggak tau diri dan bakal kena batunya,” ujar Emil dalam komentarnya di grup WhatssApp Forum Wartawan MA/FORWAMA.

Tak berhenti sampai di situ, Emil malah mengancam akan menyuruh tangkap dan periksa orang yang dituduhnya menggerakan penolakan. Meski lantang bicara tapi Emil tidak berani menyebut nama.

Bak gayung bersambut, Ketua Panitia Jimmy Endey ikut berkomentar dan mengungkap siapa orang yang dimaksud, dengan menebar isu SARA.

Orang yang dituduh menggerakan penolakan hasil pemilihan Ketua FORWAMA rekayasa tersebut, secara terang-terangan dicerca oleh Ketua Panitia Jimmy Endey. “Itu si c*na pelit dan sombong bang Sur,” kata Jimmy dalam komentarnya bernuansa rasis di Grup WA Forum Wartawan Mahkamah Agung, saat menjawab pertanyaan rekannya.

Menanggapi persoalan isu rasis dan SARA dalam urusan pembentukan FORWAMA, Wakil Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pers Republik Indonesia, Soegiharto Santoso, yang ikut menggagas pembentukan FORWAMA, mengaku prihatin.

“Isu rasis yang disampaikan ketua panitia itu sudah merusak tatanan forum silaturahim wartawan MA yang selama ini jauh dari isu SARA,” tegas Hoky sapaan akrabnya, saat dimintai komentarnya mengenai isu rasis yang beredar di grup WhatsApp Forum Wartawan MA/FORWAMA, Minggu (21/5/2023).

Hoky juga menandaskan, sejak awal pembentukan FORWAMA sudah bermasalah karena mendapat penolakan dari sejumlah wartawan yang biasa meliput di MA.

Dan mengenai isu rasis dan SARA, tadinya Hoky ingin menjawab langsung di WhatsApp Forum Wartawan MA/FORWAMA (bukan WhatsApp Group FORWAMA-RI), akan tetapi no WA Hoky dikeluarkan pula oleh Jimmy Endey, sehingga Hoky memilih mengungkapkan itu via media.

Menurut Hoky, kesepakatan panitia untuk menjaring pemilih dengan persyaratan tekhnis bahwa wartawan yang memilih nanti harus mendapat rekomendasi dari redaksi masing-masing, serta calon Ketua FORWAMA harus memiliki pengalaman sebagai wartawan peliput di MA selama minimal 5 tahun, tidak dijalankan oleh panitia.

Sampai hari pelaksanaan pemilihan, beber Hoky, tidak ada satupun calon ketua yang mendaftar resmi sesuai link yang dishare panitia, dan peserta yang berhak memilih pun tidak ada yang mendaftar. “Namun Ketua Panitia Jimmy Endey tetap ngotot pelaksanaan sesuai jadwal yang ditentukan sepihak bukan lewat rapat panitia,” beber Hoky.

Penolakan persiapan pembentukan FORWAMA sebetulnya sudah menggema di grup-grup WhatssApp wartawan MA. Upaya mengakomodir seluruh wartawan MA sudah dilakukan panitia melalui pendekatan personal oleh Soegiharto Santoso selaku panitia dengan sejumlah wartawan MA. Namun semua gagal karena Ketua Panitia dan “tim sukses” Emil Simatupang tidak ada yang setuju penambahan wartawan MA dilibatkan dalam kepanitiaan. Malahan Hoky dituding penghianat.

Bahkan, 8 hari menjelang pemilihan, beberapa panitia meminta Ketua Panitia memastikan calon ketua dan peserta pemilih yang belum satupun yang mendaftar agar jika terkendala maka perlu dievaluasi kemungkinan penundaan.

Namun yang terjadi, dua orang panitia yaitu tim perumus Hentje Mandagi dan tim acara Richard Aritonang yang meminta kepastian mekanisme pemilihan itu justru dikeluarkan dari grup WA panitia oleh Ketua Panitia Jimmy Endey secara sewenang-wenang.

Sejak saat itu, Hoky dan Hence Mandagi  menarik diri dari aktifitas kepanitiaan. Hoky juga sempat menyarankan Richard Aritonang dan Heintje Mandagi untuk tidak ikut terlibat dalam kegaduhan penolakan keras di grup WhatsApp wartawan MA terhadap persiapan pembentukan FORWAMA.

Akan tetapi jiwa jurnalis Richard Aritonang tidak bisa diredam dan dirinya tetap membuat tulisan mengungkap fakta yang terjadi di internal panitia yang menurut pendapat Richard tidak bisa didiamkan.

Akibatnya, perdebatan menolak pemilihan FORWAMA di grup WA wartawan MA justru makin ramai.

Alih-alih menggubris atau berupaya merangkul wartawan MA, kelompok panitia yang dimotori Jimmy Endey justru menggandeng organisasi PWI dengan bukti design spanduk kegiatan pemilihan tercantum logo PWI, meskipun wartawan di MA terdiri dari beragam organisasi pers.

Rupanya Jimmy cs ingin menggiring hanya satu calon ketua yang dipilih oleh pemilih yang direkayasa bukan dari mayoritas wartawan MA.

Richard Aritonang, wartawan yang sudah belasan tahun meliput di MA paling keras mempertanyakan sikap ketua panitia Jimmy Endey.

“Memprihatinkan! Setau saya, wartawan di beberapa WAG wartawan liputan MA lebih dari 300 orang jumlahnya. Koq cuma belasan yang hadir? Itu melanggar Asas demokrasi, dan Ilegal,” tandas Richard, yang juga panitia tapi tidak dilibatkan saat pemilihan.

Menurut Richard, jumlah wartawan yang diketahuinya ada kurang lebih 300 wartawan. “Kalau cuma belasan orang yang hadir, tentunya itu dapat dikatakan Illegal ya,” tegas Richard.

Richard Aritonang menjelaskan, dirinya merupakan salah satu deklarator FORWAMA-RI (Forum Wartawan Mahkamah Agung Republik Indonesia) pada tahun 2017 ketika Ketua MA masih dijabat Prof. Dr. Hatta Ali.

Ia menuturkan, nama FORWAMA itu dibuat oleh seorang deklarator yakni Syamsul Bahri.

Sementara itu, Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, Sobandi turut berkomentar tentang pembentukan FORWAMA yang mendapat penolakan dari mayoritas wartawan MA.

Menurut Sobandi, sikapnya sudah jelas mendukung pembentukan FORWAMA. “Dengan syarat melibatkan semua wartawan yang peduli Mahkamah Agung dan peradilan,” tegas Sobandi.

Dia juga menambahkan, pembentukan FORWAMA adalah inisiatif wartawan dan bukan (inisiatif) dari Mahkamah Agung. Sobandi pun mempersilahkan wartawan di MA sendiri yang memutuskan apakah perlu atau tidak dibentuknya forum wartawan tersebut.

Pernyataan Sobandi itu disampaikannya secara tegas di grup WA dan kepada setiap wartawan yang konfirmasi terkait gonjang-ganjing penolakan pembentukan FORWAMA tanpa melibatkan seluruh wartawan di MA.

Dengan adanya penegasan itu, timbul pertanyaan wartawan di MA, mengenai legitimasi pemilihan FORWAMA yang hanya dihadiri belasan wartawan dan hanya diendors oleh PWI saja.

Lebih disayangkan lagi, isu rasis berbau SARA justru lebih kental menyeruak pasca kelompok belasan wartawan yang mengatasnamakan wartawan MA ini memilih Emil Simatupang sebagai Ketua FORWAMA. Dan lebih parah lagi baru sehari terpilih, Emil Simatupang sudah menebar ancaman dan tuduhan kepada salah satu wartawan senior tanpa berani menyebut nama orang yang dituduh tersebut.

Akankah pengurus FORWAMA bentukan belasan wartawan ini diterima eksistensinya mengatasnamakan wartawan MA ? Yang pasti sampai berita ini diturunkan belum ada jawaban konfirmasi dari Emil Simatupang dan Jimy Endey.

Menanggapi persoalan FORWAMA, Heintje Mandagi yang awalnya diajak dan dipercayakan sebagai tim perumus persiapan pembentukan FORWAMA, mengaku tidak mempersoalkan siapa saja yang berambisi jadi ketua FORWAMA.

“Namun untuk menghadapi tekanan dari kelompok mayoritas wartawan MA, ketua panitia dan ketua terpilih seharusnya tidak paranoid dan menebar isu rasis dan ancaman kepada wartawan MA,” kata Mandagi yang juga merupakan Ketum DPP SPRI saat dimintai tanggapannya lewat pesan singkat, Minggu (21/5/2023) di Bekasi.

Mandagi juga mengatakan, sejak awal dirinya mau dilibatkan sebagai tim perumus FORWAMA karena pertimbangan profesional untuk membantu wartawan pos liputan MA membentuk wadah komunikasi FORWAMA.

“Sangat disayangkan ada yang sangat berambisi menjadi ketua, lalu menghalalkan segala cara dengan menganggap sepeleh aspirasi ratusan wartawan MA. Bahkan sengaja membiarkan ketua panitia menebar isu SARA demi syahwat menjadi ketua,” pungkas Mandagi, yang sejak awal menolak mencalonkan diri sebagai ketua FORWAMA karena alasan fokus pada organisasi SPRI.  *

Perkembangan zaman dengan segala macam atributnya akan berimplikasi pada banyak hal, termasuk masalah – masalah keamanan sebagai konsekuensi terbukanya ruang kriminalitas baru, kombinasi atau modifikasi dari yang sudah ada sebelumnya. Begitupun dengan adanya kebijakan Daerah Otonomi Baru (DOB) di Papua perlu penyiapan personil Polri dalam rangka mengamankan kebijakan pemerintah tersebut “, ungkap Pemerhati Kepolisian Dede Farhan Aulawi di Jakarta, Minggu (20/5).

Hal tersebut ia sampaikan sekembalinya dari Jayapura Papua setelah menyampaikan pengarahan kepada para Bintara senior (Bripka – Aiptu) di Satuan Brimobda Papua terkait dengan persiapan Daerah Otonomi Baru (DOB). Pada kesempatan tersebut ia menekankan pentingnya perubahan mindset dari Bintara ke Perwira karena kemungkinan untuk sementara beberapa pos perwira akan diisi Bintara senior dulu mengingat jumlah perwira yang masih kurang di Papua. Ungkapnya.

Menurutnya, sejak DPR mengesahkan 3 Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang daerah otonom baru (DOB) Papua dalam Rapat Paripurna DPR pada 30 Juni 2022, maka pembentukan tiga provinsi baru di Papua, yaitu Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan resmi dimulai. Pada prinsipnya pemekaran daerah bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mempermudah dan meningkatkan pelayanan masyarakat di wilayah Papua yang sangat luas, pemerataan pembangunan dan juga untuk mengokohkan NKRI.

Salah satu konsekuensi dari DOB ini di bidang keamanan, tentu membutuhkan kehadiran personil Polri untuk mengisi posisi sesuai kebutuhan. Pada masa transisi, kemungkinan posisi tersebut akan diisi oleh para Bintara senior yang sudah memiliki pengalaman lapangan yang banyak. Konsekuensinya tentu
terhadap besarnya tugas dan tanggung jawab yang akan dipikul.

Setiap Perwira dituntut mampu menerapkan prinsip-prinsip kepemimpinan secara utuh dengan lebih mengedepankan keteladanan dalam sikap, pola pikir, tindakan dan perbuatan, sehingga menjadi sosok pribadi yang dapat dipercaya, patut digugu dan ditiru.

Selain itu, juga dituntut untuk memahami dan mampu mengembangkan fungsi-fungsi manajemen sesuai lingkup penugasan dan peran masing-masing. Mampu mengembangkan potensi kemampuan satuan di bawahnya dan mampu berkoordinasi dengan satuan disampingnya untuk kemajuan organisasi yang dipimpinya.

Kemudian Dede juga mengingatkan, pentingnya peningkatan kadar kualitas moral, tetap berpegang teguh pada etika dan moral sebagai insan Bhayangkara. Pelaksanaan tugas anggota di lapangan harus dipastikan berjalan dengan baik, dan mampu menghadapi segala macam bentuk tantangan di lapangan yang semakin kompleks. Termasuk kesiapan menghadapi kemungkinan terjadinya potensi krisis pangan dan energi akibat konflik Rusia dan Ukraina yang berkepanjangan. Perkembangan era digital atau Hyper Connectivity yang berpotensi memunculkan kejahatan jenis baru. Juga pengamanan seluruh rangkaian Pemilu serentak tahun 2024, dimana harus mencegah terjadinya polarisasi, politik identitas, dan penyebaran hoaks yang mampu memecah belah bangsa.

Untuk itulah, Dede Farhan Aulawi menegaskan kembali soal pentingnya berpegang teguh terhadap nilai-nilai Satya Haprabu demi kemajuan bangsa. Termasuk menjadi Satya Intar Adinata Pratapa, yaitu perwira Polri yang setia, pintar, unggul dan berwibawa.

” Dengan persiapan – persiapan keamanan yang telah dan sedang dilakukan oleh Polri, maka Polri akan mampu melaksanakan tugas dengan baik. Meskipun dalam pelaksanaannya tentu bukan hal yang mudah, tetapi dengan dilandasi oleh kesungguhan dan semangat pengabdian yang baik, disertai kekompakan dan kebersamaan dengan seluruh pihak terkait, maka pelaksanaan tugas – tugas akan mampu berjalan sesuai aturan yang ada. Semua akan berorientasi pada peningkatan pelayanan pada masyarakat secara maksimal, dan ujungnya bermuara pada peningkatan kesejahteraan masyarakat “, pungkas Dede.

Kebijakan Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Karyoto membuka layanan pengaduan masyarakat melalui aplikasi WhatsApp pada telepon selular, menuai simpati dari berbagai kalangan. Kebijakan ini dinilai sangat tepat di era digitalisasi pelayanan publik.

Dengan dibukanya hotline pengaduan masyarakat berbasis aplikasi telepon selular WhatsApp, itu akan memberi kemudahan akses bagi warga masyarakat di lingkup pelayanan Polda Metro Jaya untuk membuat laporan pengaduan secara langsung dan cepat kepada pengambil keputusan di Polda Metro Jaya.

Apresiasi dan dukungan masyarakat terus mengalir atas terobosan baru yang dilakukan Kapolda Metro Jaya  Irjen Pol. Karyoto.

Salah satunya dari Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Teknologi Komunikasi dan Informasi Nasional (APTIKNAS), Soegiharto Santoso. Dengan kebijakan baru ini, menurut Soegiharto, masyarakat diberi akses untuk mengawasi kinerja aparat kepolisian di bagian pelayanan Laporan Polisi.

“Sekarang kita bisa langsung membuat laporan atau aduan ke nomor hotline WhatsApp Polda Metro Jaya jika ada laporan polisi yang dipersulit atau tidak ditindaklanjuti. Dan itu bisa langsung dibaca oleh Kapolda atau pejabat yang berwenang,” ujar Ketum APTIKNAS Soegiharto yang akrab disapa Hoky, melalui siaran pers yang dikirim ke redaksi, Minggu (21/5/2023) di Jakarta.

Saat ini, lanjut Hoky, semua laporan polisi di Polda Metro Jaya tidak bisa lagi didiamkan oleh petugas polisi di tingkat bawah. “Saya sendiri ada beberapa laporan polisi di waktu lalu yang belum ditindaklanjuti. Dan dengan adanya pelayanan aduan langsung ke Kapolda maka saya juga optimis laporan saya nanti akan diproses,” ujar Hoky.

Selain itu, Hoky menambahkan, pelayanan aparat Polda Metro Jaya akhir- akhir ini sudah cukup baik. Buktinya, Hoky mengaku, laporan polisi yang dilayangkannya sudah langsung diproses oleh pihak penyidik yang responsif menghubunginya. Dengan adanya terobosan baru ini Hoky yakin pelayanan masyarakat di Polda Metro Jaya akan semakin meningkat.

Hoky yang juga menjabat sebagai Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia, menyakini terobosan baru Polda Metro Jaya yang membuat Hotline pengaduan masyarakat via WhatsApp ini akan dapat memulihkan citra Polri.  “Program Hotline ini sangat dibutuhkan oleh masyarakat luas, dan semoga bisa diduplikasi oleh Polda-Polda lainnya di seluruh Indonesia.” imbuh Hoky yang kini menjabat sebagai Wakil Ketua Umum Serikat Pers Republik Indonesia (SPRI).

Sementara itu, pihak Polda Metro Jaya sendiri kini memberikan ruang kepada masyarakat yang berperkara yang sifatnya mengeluh, meminta kepastian hukum dengan cara mengadu hotline via WhatsApp di nomor 082177606060.

Usai meluncurkan bentuk layanan baru ini, Kapolda Metro Jaya Irjen Pol. Karyoto mengatakan kepada wartawan, pihaknya berharap, masyarakat tidak lagi mengeluh pelayanan lambat. Karena Kapolda Karyoto berjanji akan mencoba akan membaca setiap laporan yang masuk di WhatsApp dan menindaklanjutinya.

Kapolda juga menambahkan, identitas pelapor harus jelas, termasuk hal yang dilaporkan juga harus jelas. Caranya adalah nama pelapor, nomor LP, tanggal pemuatan LP,  di Direktorat mana yang dilaporlan, dan nama serta nomor HP penyidik. Informasi yang lengkap itu yang akan digunakan untuk menindaklanjuti aduan.

Pihak Polda Metro Jaya juga menekankan kepada masyarakat agar dalam aduannya mencantumkan alamat e-mail address untuk kepentingan komunikasi lewat e-mail.

Dalam kebijakan baru ini, Wakapolda Metro Jaya Brigjen Pol Suyudi Ario Seto telah ditunjuk sebagai penanggung jawab program tersebut. Irwasda hingga Propam pun turut dilibatkan, termasuk mencegah terjadinya pelanggaran yang dilakukan oleh anggota. ****

Kendal, Berawal dari laporan warga desa setempat, yang diterima oleh JPKPNasional Kabupaten Kendal, Ketua JPKPN A.Ghofur mendatangi Desa Bangunsari Kecamatan Pageruyung, 15/5/23.

Adapun laporan yang disampaikan warga kepada JPKPN, antara lain :
1. Adanya dugaan Kades memonopoli pemberian manfaat RTLH kepada penerima.
2. Bahan bangunan diduga tidak memenuhi speek.
3. Nota yang diterima oleh penerima manfaat, tidak ada stempel dari nama toko bangunan.
4. Kades tidak mengeluarkan SK Pelaksana Kegiatan tersebut.

Setelah di konfirmasi dan klarifikasi oleh Ketua JPKPN, Kades Bangunsari mengatakan bahwa semua bantuan mengenai RTLH ini, sudah kita sampaikan sejak awal kepada penerima manfaat, dan mereka warga yang menerima tidak berani melaporkan ke Balai Desa masalah ini kepada pemdes, jelasnya.

Jika ada warga yang kurang puas atau ada masalah mengenai bantuan apapun, termasuk RTLH ini, saya mohon untuk klarifikasi ke Kantor Desa, dirembuk secara kekeluargaan, imbuhnya.

Ketua JPKPNasional Kendal (A.Ghofur), menanyakan apakah ada SK untuk ketua pelaksana kegiatan tentang pembangunan RTLH ini..? Kades menjawab bahwa tidak ada SK untuk pelaksana kegiatan ini.
Klarifikasi dan konfirmasi di Kantor Balai Desa Bangunsari, disaksikan oleh warga yang melaporkan, dan sejumlah perangkat desa yang masih berada di kantor desa.

#kaperwil.kendal

Ipw mendesak KPK mendalami dan menyelidiki pengaduan masyarakat oleh KOalisi  RAkyat untuk KeadilaN  terhadap  PJ bupati Bekasi Dani Ramdan yg diduga mendapatkan aliran dana dari proyek pengerjaan Toilet atau watercloset ( WC ) Sultan di Kabupaten Bekasi ( telusur.co.id 17 mei 2023)

Pelaporan dugaan korupsi wc sultan dalam penyelidikan KPK  berdasarkan sprin LIDIK – 08 /Lid – 01.00/01/01 2021 tanggal 22 januari 2021 yang hingga saat ini tidak terdengar perkembangan bermakna. IPW mendapat informasi bahwa ada seorang oknum polisi berinisial  Y  yang mengklaim dekat pejabat KPK dan  mampu melakukan lobby ke KPK . Apakah ada korelasi lamanya penyelidikan  tersebut dengan keberadaan oknum polisi Y ini menjadi pertanyaan .

Proyek pengadaan 488 wc untuk sekolah SD / SMP dikabupaten Bekasi  yang anggarannya melalui APBD 2020 Kabupaten Bekasi senilai 98 milyard ini sangat janggal dari segi harga satuannya yaitu untuk 1 ( satu ) toilet ukuran 3,5 x 3, 6 Meter persegi dianggarkan Rp 196, 8 juta sehingga publik Bekasi mengguncingkannya sebagai WC SULTAN. Bila menggunakan harga satuan bangunan menengah  5 juta/m2 maka maksimal harga adalah 12,6 M2 × 5.000.000 : 63 juta /perunit sehingga mark up nilai proyek sudah sangat jelas karena itu unsur kerugian negara sudah tampak . Untuk dapat dinilai sbg tindak pidana korupsi KPK tinggal membuktikan unsur melawan hukum atau adanya penyalah gunaan kewenangan dalm perkara wc sultan ini. Unsur melawan hukum dapat ditelusuri dgn mendalami prosedur pengadaan barang dan jasanya dalam menentukan HPS.

IPW juga mencermati bahwa ditengah proses penyelidikan KPK yang masih berlangsung tsb PJ Bupati Bekasi Dani Ramdan melantik sdr. Benny Sugiarto Prawiro sebagai Kepala Dinas Cipta Karya  dan Tata Ruang Kabupaten Bekasi , padahal sdr. Benny Sugiarto Prawiro diduga adalah pejabat yang paling bertanggung jawab dlm pengadaan 488 WC senilai 98 Milyard tersebut saat menjabat sebagai Kepala Bidang Bangunan Negara Dinaa Cipta Karya dan Tata Ruang kabupaten Bekasi. Pengangkatan ini didiga tidak menerapkan prinsip2 UU No. 38 Tahun 1999 tentang Korupsi Kolusi dan Nepotisme oleh Pj Bupati Bekasi krn seharusnya yg dipromosikan adalah pejabat yg bersih dari isue KKN.

IPW mendorong agar Tim Penilai Akhir  penjabat Gubernur, Walikota dan Penjabat Bupati yang terdiri dari 17 Kementrian dan Badan Negara termasuk didalamnya Menteri Dalam Negeri mempertimbangkan secara seksama  respon stake holder kabupaten Bekasi diantaranya Penolakan masyarakat dan juga pengaduan kepada KPK  serta  sikap  DPRD KABUPATEN Bekasi yang tidak mengusulkan Dani Ramdan.

IPW juga mendapatkan informasi dan data adanya dugaan penerimaan uang sejumlah 1 milyard  oleh PJ Bekasi DR yang diterima dari seorang berinisial R yang diserahkan di trans Mall Bandung untuk keperluan pengangkatan sdr DR sebagai penjabat Bupati . Penerimaan uang tersebut dalat dikualifikasi sebagai korupsi karenanya KPK perlu mendalami potensi dugaan korupsi ini.

Pemerintah sesuai amanat UU harus menempatkan penyelenggara negara yang bersih dari korupsi Kolusi dan Nepotisme karena itu harus peka dan cermat mempertimbangkan sikap stake holder Kabupaten Bekasi yangterkait rencana pengangkatan penjabat Bupati Bekasi agar kepercayaan publik pada pemerintah pusat terbangun..

Jakarta – Polres Karawang melakukan pengungkapan kasus penipuan pendaftaran rekrutmen Polri jalur Bintara. Dalam perkara itu, ditetapkan satu orang tersangka dengan inisial (DLS).

Dengan dilakukannya tindakan tegas terhadap pelaku penipuan jalur Bintara itu, Asisten Kapolri Bidang Sumber Daya Manusia (As SDM) Irjen Dedi Prasetyo menegaskan bahwa, hal itu salah satu wujud dari komitmen Polri yang sejak awal fokus untuk memberantas praktik calo maupun KKN dalam seluruh proses rekrutmen Korps Bhayangkara.

“Selain mengapresiasi, kami di tingkat Mabes Polri tentunya mendukung penuh tindakan tegas terhadap pelaku ataupun calo rekrutmen Polri. Karena, sejak awal pimpinan Polri sudah menegaskan untuk tidak segan memberamtas praktik calo maupun KKN,” kata Dedi kepada wartawan, Jakarta, Jumat, 19 Mei 2023.

Pada seluruh rangkaian proses pendaftaran rekrutmen Polri, baik jalur Akpol, Bintara dan Tamtama, dalam hal ini, Polri tidak memungut sepeser pun biaya atau gratis, bagi seluruh masyarakat Indonesia yang ingin bergabung sebagai anggota kepolisian.

Dedi menekankan, dalam proses rekrutmen saat ini, As SDM Polri menerapkan prinsip BETAH (bersih, transparan, akuntabel dan humanis). Sehingga, tidak ada ruang sedikitpun untuk pihak-pihak yang mencoba ‘main-main’ dalam proses rekrutmen Polri.

Bahkan, kata Dedi, untuk semakin mencegah praktik tersebut, SSDM Polri kini membuka layanan Hotline di nomor 085773760016, bagi masyarakat atau siapapun yang ingin melakukan pengaduan atau memberikan informasi seputar adanya dugaan pelanggaran ataupun penyimpangan terkait proses rekrutmen.

“Kami terbuka, mendengar dan menyerap semua aspirasi dan informasi dari seluruh lapisan masyarakat. Semua ini dilakukan untuk semakin meningkatkan rasa kepercayaan publik terhadap Polri,” ujar Dedi.

Tak hanya layanan Hotline, Dedi menyatakan, pihaknya juga menyediakan wadah atau sarana komunikasi sebagai wujud keterbukaan penerimaan rekrutmen personel kepolisian di media sosial (medsos).

“Dalam rekrutmen Polri, terbukanya komunikasi publik melalui adanya 7 medsos dan nomor Hotline untuk pengaduan terkait rekrutmen termasuk wadah tanya jawab siapapun yang hendak mencari informasi seputar rekrutmen Polri,” ucap mantan Kadiv Humas Polri itu.

Tak lupa, Dedi menyampaikan apresiasi kepada seluruh jajaran Polres Karawang yang telah menindak tegas pelaku penipuan pendaftaran Bintara.