LIN-RI.COM

​MAJENANG – 02-10-2025.

Sebuah kasus yang melibatkan dugaan pelecehan terhadap wartawan oleh Kepala Desa (Kades) Boja, Majenang, kini semakin memanas dengan munculnya dugaan keterlibatan oknum Ketua Ikatan Pers Jawa Tengah (IPJT) dalam memberikan dukungan ( backup ) kepada sang Kades. Dugaan ini menguat setelah adanya pernyataan kontroversial dari oknum IPJT yang dinilai tidak berpihak pada kebenaran dan justru memojokkan awak media.

​Polemik ini bermula dari insiden pelecehan terhadap wartawan yang sedang menjalankan tugas peliputan di Desa Boja. Alih-alih memberikan klarifikasi yang benar, klarifikasi dari pihak Desa Boja disebut-sebut tidak sesuai dengan kejadian yang sebenarnya.

​Situasi semakin keruh ketika muncul pernyataan dari oknum Ketua IPJT yang, bukannya memfasilitasi audiensi atau memanggil wartawan yang merasa dilecehkan, malah membuat statemen yang dinilai melanggar etika dan aturan.
​”Lucu, ngaku Ketua IPJT,” ujar sumber yang mengetahui insiden tersebut.

​Oknum Ketua IPJT tersebut diduga kuat membela Kades Boja yang melontarkan kalimat merendahkan profesi wartawan. Kalimat yang disebut-sebut dilontarkan oleh Kades Boja tersebut berbunyi:
​”Apa urusan orang-orang media datang ke pekerjaan yang ada di Desa Boja, cuma mau minta uang aja kan,”
​Pernyataan Kades tersebut jelas merupakan pelecehan verbal dan merendahkan independensi serta profesionalisme awak media.

​Dugaan backup dari oknum Ketua IPJT ini pun menimbulkan pertanyaan besar mengenai integritas dan independensi asosiasi tersebut. Pihak yang seharusnya menjadi penengah dan memperjuangkan hak serta martabat jurnalis, justru diduga mengeluarkan pernyataan yang dinilai tidak pada tempatnya dan secara terang-terangan memojokkan wartawan yang menjadi korban pelecehan.

​Hal ini memunculkan kecurigaan bahwa oknum IPJT tersebut tidak memahami atau melanggar aturan organisasi yang seharusnya mengayomi anggotanya dan seluruh jurnalis. Bahkan, muncul dugaan bahwa oknum IPJT tersebut tidak memiliki institusi yang jelas atau bertindak di luar koridor yang semestinya.

​Wartawan yang merasa dilecehkan serta pihak-pihak yang peduli terhadap kebebasan pers mendesak agar kasus ini diusut tuntas. Tindakan Kades Boja dan dukungan yang diduga diberikan oleh oknum Ketua IPJT dinilai sebagai ancaman serius terhadap tugas jurnalistik dan upaya untuk membungkam kritik terhadap proyek atau pekerjaan di desa.

Redaksi”
​

Kendal,30 September 2025,bertempat di basecamp petamandala,beberapa wartawan dan pengacara tampak hadir untuk menghadapi tuntutan dari Ketua RW 06 GTB di Polda DIREKTORAT CYBER POLDA JATENG.

Sejumlah organisasi wartawan juga merasa kecewa akan arogansi ketua RW 06 GTB yang dimana sebagai pejabat tidak mau dikritisi.Bahkan Ketua DPD IWOI Kendal yang juga advokad dari IKADIN ,Aldhi Setyo Nugroho akan memback up kasus ini.Karena diawal kasus itu,terjadi banyak ketimpangan dan kesalahan prosedur.

Sementara,Ketua DPD IWOI BATANG yang juga Advokat , SUMARWAN SUKMOAJI,S.H.,CCLA.,CCD juga memback up kasus ini untuk menegakkan marwah Pers.

Kaperwil warta in,mengharap jurnalisnya di jawa tengah selalu memantau perkembangan kasus ini dan mengawal agar tidak ada lagi kejadian nara sumber di kriminalisasi ,karena nara sumber dan pers saling berkaitan dan perlu dilindungi.Bahkan beberapa jurnalis siap menggeruduk Polda dan rumah ketua RW 6 GTB,Mijen dan melaporkan balik Ketua RW yang selalu mengintimidasi nara sumber padahal perdamaian sudah dilakukan di sekretariat RW disaksikan warga dan tokoh setempat.

Mengakhiri pembicaraan,Kaperwil warta in jateng akan audiensi dengan Kapolda Jawa Tengah,karena Polisi adalah mitra jurnalis.

Red”

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Propaganda militer Israel di media sosial telah menjadi salah satu instrumen utama dalam perang informasi (information warfare), terutama sejak konflik di Gaza meningkat. IDF (Israel Defense Forces) secara aktif memanfaatkan berbagai platform seperti X (dulu Twitter), Instagram, TikTok, dan YouTube untuk menyampaikan narasi mereka kepada khalayak global. Hal itu sangat tampak sekali dalam pola ofensif di strategi propagandanya.

*Strategi Propaganda di Media Sosial*
a. Penggunaan Bahasa Visual
IDF sering membagikan video serangan udara atau footage yang menunjukkan “keberhasilan” operasi militer. Visual seperti peta, animasi drone, atau citra satelit dipakai untuk menciptakan kesan presisi dan legitimasi. Mereka juga memanipulasi emosi dengan memperlihatkan korban sipil Israel, sambil menutupi atau membingkai secara berbeda korban sipil Palestina.

b. Framing dan Narasi
Israel memposisikan diri sebagai korban dan pembela diri (“self-defense”). Narasi yang digunakan: “melawan terorisme”, “melindungi warga sipil”, “membasmi Hamas”, “serangan presisi”. Lawan mereka (seperti Hamas) sering digambarkan sebagai “barbar”, “teroris”, dan “menggunakan warga sipil sebagai tameng manusia”.

c. Personalisasi dan Humanisasi Pasukan
IDF kerap memposting konten “manusiawi” tentang tentara Israel, mereka makan, menangis, bermain musik, atau menangisi rekan yang gugur guna membangun empati. Konten ini kontras dengan penggambaran pejuang Palestina yang tidak diberi wajah atau sisi manusiawi.

d. Hashtag Warfare dan Influencer
Pemanfaatan hashtag seperti #IsraelUnderAttack atau #StandWithIsrael. Kolaborasi dengan influencer pro-Israel atau tokoh terkenal internasional untuk memperluas jangkauan pesan mereka.

*Tujuan Propaganda Militer Israel*
– Legitimasi Internasional : Membangun dukungan internasional, terutama dari Barat.
– Demonisasi Lawan : Membentuk persepsi bahwa semua bentuk perlawanan Palestina adalah “terorisme”.
– Pengaruh Psikologis : Melemahkan semangat masyarakat Palestina dan pendukungnya dengan menunjukkan kekuatan dominan.
– Pengendalian Narasi : Mengantisipasi kritik global atas serangan terhadap warga sipil dan infrastruktur sipil.

*Kritik terhadap Praktik Propaganda*
a. Manipulatif dan Tidak Seimbang
Banyak informasi tidak diverifikasi secara independen. Tidak ada pemberitaan seimbang tentang korban Palestina atau pelanggaran HAM oleh tentara Israel. Pihak-pihak Palestina tidak memiliki akses setara ke platform digital karena algoritma, pelarangan akun, dan sensor konten.

b. Etika dan Dehumanisasi
Menormalkan kekerasan terhadap warga sipil Palestina. Menampilkan perang sebagai “game” atau “tontonan” di TikTok/Instagram. Penggunaan footage militer seperti film action dapat mengurangi kesadaran akan penderitaan nyata yang terjadi.

c. Pelanggaran terhadap Prinsip Jurnalisme dan Transparansi
Militer menjadi sumber utama informasi, tanpa check and balance dari jurnalis independen. Banyak media Barat mengutip langsung dari akun IDF tanpa konfirmasi lebih lanjut.

*Dampak Global*
a. Polarisasi Opini Publik
Meningkatnya polarisasi antara pendukung Israel dan Palestina secara online. Banyak aktivis pro-Palestina yang mengalami doxing, sensor, atau penghapusan konten mereka.

b. Tekanan terhadap Platform Sosial Media
Kritik terhadap Meta (Facebook, Instagram), X (Twitter), dan TikTok karena dianggap memihak narasi Israel. Banyak organisasi HAM menuduh platform ini melakukan shadow banning terhadap konten pro-Palestina.

c. Normalisasi Kekerasan dan Islamofobia
Narasi anti-Palestina kerap bermuatan Islamofobia, memperkuat stereotip negatif terhadap Muslim secara umum.

Dengan demikian, propaganda militer Israel di media sosial bukan sekadar alat informasi, tetapi senjata strategis dalam konflik modern. Melalui narasi, visual, dan teknologi, mereka menguasai persepsi publik dan membentuk opini global. Namun, praktik ini menimbulkan pertanyaan etis serius, termasuk soal sensor, dehumanisasi, dan manipulasi informasi. Analisis kritis terhadap propaganda ini penting untuk menjaga integritas informasi publik, mendukung jurnalisme independen, serta mendorong kesadaran bahwa konflik tidak dapat disederhanakan menjadi “hitam-putih” melalui media sosial. Semoga bermanfaat.

Red”

Kejati Kepri – Tanjungpinang, Tim Penyidik Pidsus Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau menetapkan tersangka baru dan melakukan penahanan terhadap 2 orang Tersangka dalam Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada pelabuhan sewilayah Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 s/d 2021, Selasa (30/09/2025).

Adapun 2 (dua) orang tersangka baru tersebut adalah S selaku Kepala Seksi Pemanduan dan Penundaan Bidang Komersil 2012 – Juli 2016 dan AJ selaku Direktur Operasional PT. BIAS DELTA PRATAMA. Perkara ini merupakan lanjutan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam Pengelolaan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) Jasa Pemanduan dan Penundaan Kapal pada pelabuhan se-wilayah Batam Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2015 s/d 2021 berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau Nomor Print-1585/L.10/ Fd.1/11/2024 tanggal 04 November 2024 dan Surat Penetapan Tersangka SYAHRUL Nomor Print-1582/L.10.5/Fd.1/11/2024 tanggal 04 November 2024.

Perkara sebelumnya telah dilakukan proses persidangan dan telah berkekuatan hukum tetap (Inkracht) yaitu terhadap Terpidana An. ALLAN ROY GEMMA Direktur PT. Gemalindo Shipping Batam dan Direktur Utama PT. Gema Samudera Sarana, SYAHRUL Direktur PT. Pelayaran Kurnia Samudra dan Direktur Utama PT. Segara Catur Perkasa, HARI SETYOBUDI selaku Kepala Kantor Pelabuhan Kelas I Batam dan HERI KAFIANTO selaku Kepala Bidang Komersil Kantor Pelabuhan Laut Batam.

PT. Bias Delta Pratama sejak tahun 2015 sd 2021 merupakan Badan Usaha Pelabuhan melaksanakan kegiatan Pemanduan dan Penundaan tanpa adanya suatu Kerjasama Operasional (KSO) dengan BP Batam pada wilayah perairan Kabil dan Batu Ampar tidak terdapat Kerjasama Operasional (KSO) dengan BP Batam sejak tahun 2015 sd 2018 dengan PT. Bias Delta Pratama, sehingga BP Batam tidak memperoleh bagi hasil yang sesuai dari pelaksanaan kegiataan pemanduan dan penundaan yang ilegal atau tidak berdasar dan hanya memiliki kerjasama berdasarkan Perka Nomor 16 Tahun 2012 terkait presentase 20% ditunjukan untuk Kapal Tunda. Namun kegiatan Pandu Kapal hanya berdasarkan kesepakatan perjanjian Kerjasama antara pihak penyedia (BUP) dan BP Batam sedangkan dalam perkara ini tidak ada dasar hukum terkait perjanjian Kerjasama tersebut sehingga PT. Bias Dellta Pratama tidak menyetorkan PNBP berupa bagi hasil kepada pihak BP Batam sebesar 20% dari Pendapatan dari Jasa Pemanduan dan Penundaan.

Berdasarkan Laporan Hasil Audit Badan Pengelolaan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Kepulauan Riau terdapat Kerugian Keuangan Negara khusus untuk PT. Bias Delta Pratama sebesar $272.497 (dua ratus tujuh puluh dua ribu empat ratus Sembilan puluh tujuh) jika dikonversikan ke rupiah dengan harga dolar Amerika perhari ini sebesar Rp.16.692.- (enam belas ribu enam ratus Sembilan puluh dua rupiah) sehingga total lebih kurang sebesar Rp.4.548.519.924.- (empat milyar lima ratus empat puluh delapan juta lima ratus Sembilan belas ribu Sembilan ratus dua puluh empat rupiah).

Sebelumnya, pada hari Senin tanggal 29 September 2025 Tim Penyidik Kejati Kepri juga telah melakukan penggeledahan pada Kkantor PT Bias Delta Pratama di kawasan Batu Ampar. Penggeledahan dilakukan setelah Tim Penyidik memperoleh surat perintah penggeledahan nomor Prin-1444 bulan September 2025 dan izin Pengadilan Negeri Batam tertanggal 25 September 2025. Dalam penggeledahan tersebut, penyidik menyita tiga kontainer berisi dokumen yang diyakini berkaitan dengan penyidikan perkara ini.

Kepala Kejaksaan Tinggi Kepulauan Riau J. Devy Sudarso dalam keterangannya menyampaikan bahwa “Penahanan kedua Tersangka dilakukan selama 20 (dua puluh) hari ke depan terhitung mulai dari tanggal 30 September 2025 s/d 19 Oktober 2025 di Rumah Tahanan Kelas 1 Tanjungpinang. Para Tersangka disangkakan melanggar Primair : Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP Subsidair : Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
“Kedua Tersangka ditahan dengan alasan dikhawatirkan akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti atau mengulangi tindak pidana. Kejati Kepri berkomitmen penuh untuk menindak tegas setiap pelaku korupsi tanpa pandang bulu. Siapa pun pelakunya, akan kami proses sesuai hukum yang berlaku”, tegas Kajati Kepri.

Tanjungpinang, 29 September 2025
Kasi Penkum Kejati Kepri

dto

YUSNAR YUSUF, S.H., M.H.
Keterangan lebih lanjut dapat menghubungi
Yusnar Yusuf, S H., M H. / Kasi Penkum
Hp. 081262549860
Email: kepripenkum@gmail.com