LIN-RI.COM

Bekasi” Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Masyarakat Desa Pantai Mekar (FORMADES PM) kembali menggelar aksi damai di depan kantor desa pada Selasa (9/9/2025).

Aksi ini adalah yang ketiga kalinya, menunjukkan eskalasi kekecewaan warga terhadap kinerja Kepala Desa Dahlan. Mereka menuntut pencopotan sang kepala desa yang diduga kuat menyelewengkan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa senilai puluhan miliar rupiah.

Puluhan warga Desa Pantai Mekar menggelar aksi damai untuk memprotes dugaan korupsi dan penyalahgunaan wewenang oleh Kepala Desa Dahlan. Mereka menuntut agar Dahlan dicopot dari jabatannya karena dianggap tidak transparan dalam pengelolaan anggaran desa.

* Warga Desa Pantai Mekar (FORMADES PM): Sebagai pihak yang dirugikan dan melakukan aksi protes.
* Kepala Desa Dahlan: Pihak yang diduga menyelewengkan anggaran dan menjadi target utama protes.
* Pemerintah Desa Pantai Mekar: Pihak yang dinilai tidak hadir dan tidak memberikan transparansi.
* Aparat Penegak Hukum (Polsek Muaragembong, Kejaksaan, KPK): Pihak yang diharapkan dapat menindaklanjuti laporan warga.
* Presiden Prabowo Subianto: Pihak yang juga akan menerima laporan dari FORMADES.

Aksi protes ini dilaksanakan pada hari Selasa, 9 September 2025. Ini adalah aksi ketiga setelah sebelumnya warga sempat melakukan mediasi yang difasilitasi oleh Polsek Muaragembong.

Aksi dipusatkan di depan kantor Desa Pantai Mekar, Kecamatan Muaragembong, Kabupaten Bekasi. Namun, massa kecewa karena kantor desa dalam keadaan kosong.

Aksi ini dipicu oleh dugaan penyelewengan anggaran Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa periode 2020-2024 yang mencapai puluhan miliar rupiah. Selain itu, ada dugaan penyalahgunaan dana BUMDes dan manipulasi program bantuan serta infrastruktur. Warga menilai, anggaran yang seharusnya bermanfaat bagi mereka justru tidak dirasakan dampaknya. Aksi ini juga menjadi simbol “matinya keadilan” yang ditunjukkan dengan penaburan bunga di halaman kantor desa.

Ketua FORMADES, Darman, menyatakan bahwa mereka akan menindaklanjuti masalah ini dengan melaporkannya ke berbagai pihak, termasuk Presiden Prabowo Subianto, kepolisian, kejaksaan, dan KPK. Warga juga telah menyerahkan data penyaluran BLT Dana Desa kepada Polsek Muaragembong sebagai bukti awal. Mereka berharap pihak berwenang dapat menegakkan hukum dan memberikan keadilan bagi masyarakat desa.

Bersambung……

Tim Redaksi Prima

Grobogan, 14 September 2025 – Maraknya praktik perjudian di Kabupaten Grobogan kembali menjadi sorotan publik. Salah satu yang paling mencolok adalah judi sambung ayam yang belakangan ini kian terbuka dilakukan, terutama di wilayah Bantar, Grobogan.

Ironisnya, aktivitas tersebut seolah tak tersentuh aparat penegak hukum (APH). Para pelaku bahkan dengan terang-terangan memamerkan kegiatan haram itu melalui status WhatsApp mereka, seakan menantang dan mempermalukan aparat yang dinilai tidak berani membubarkan arena perjudian tersebut.

“Sudah sering kelihatan, bahkan ramai di media sosial, tapi anehnya tetap jalan terus. Seolah-olah tidak ada hukum di sini,” ujar salah satu warga yang enggan disebutkan namanya.

Fenomena ini menimbulkan pertanyaan besar di masyarakat terkait keseriusan APH dalam memberantas praktik perjudian. Pasalnya, selain meresahkan warga, perjudian juga berpotensi menimbulkan tindak kriminal lain seperti perkelahian, utang piutang, hingga tindakan premanisme.

Masyarakat berharap aparat hukum segera bertindak tegas dan tidak terkesan melakukan pembiaran. Jika dibiarkan, bukan tidak mungkin wilayah Grobogan akan dikenal sebagai sarang perjudian yang sulit diberantas.

Red”

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Strategi criminal warfare mengacu pada metode, taktik, dan pendekatan sistematis yang digunakan oleh organisasi kriminal untuk mencapai tujuan mereka. Seringkali mencakup kekuasaan, kontrol wilayah, keuntungan ekonomi, atau penghancuran lawan. Istilah ini tidak selalu resmi, tetapi sering digunakan untuk menggambarkan konflik bersenjata, kekerasan sistematis, dan operasi bawah tanah oleh kelompok kriminal, termasuk kartel narkoba, mafia, geng jalanan, atau milisi kriminal.

Komponen strategis dalam criminal warfare berdasarkan studi kriminalitas dan konflik bersenjata non-negara, adalah :

1. Intelijen dan Pengawasan. Tujuannya mengetahui kekuatan, kelemahan, dan pergerakan musuh (kelompok lain atau aparat). Taktik umumnya adalah Infiltrasi ke dalam kelompok lawan, menggunakan teknologi (kamera tersembunyi, ponsel sadap), terkadang mempekerjakan oknum informan dari dalam suatu institusi.

2. Kekerasan Terukur dan Intimidasi. Tujuannya menanamkan ketakutan, menghancurkan lawan, dan menunjukkan dominasi. Taktik umumnya adalah eksekusi publik, mutilasi simbolik (misalnya memajang tubuh korban), serangan terhadap keluarga musuh, dan penculikan atau penyiksaan untuk pesan psikologis.

3. Kontrol Teritorial. Tujuannya menguasai zona strategis untuk distribusi, produksi, atau logistik. Taktik umumnya adalah penempatan “soldado” (anggota bersenjata) di titik kunci, blokade terhadap kelompok pesaing, mengusir atau membunuh warga yang mendukung lawan, dan bekerja sama atau memanipulasi tokoh lokal.

4. Pembiayaan dan Ekonomi Bayangan. Tujuannya menjamin aliran dana untuk operasi. Sumber dana umumnya dari Narkoba, Perdagangan manusia, Perdagangan senjata, Pemerasan, pajak kriminal (extortion), dan pencucian uang melalui bisnis legal.

5. Korupsi dan Kooptasi Institusi. Tujuannya mengurangi risiko penegakan hukum dan mengamankan operasi. Taktik umumnya adalah menyuap aparat hukum, jaksa, politisi, mengancam keluarga pejabat, serta menyusup ke dalam institusi tertentu yang dinilai bisa memuluskan tindakan kriminalnya.

6. Propaganda dan Manipulasi Sosial. Tujuannya mendapat legitimasi atau simpati masyarakat. Taktik umumnya adalah menyebarkan narasi bahwa mereka “melindungi” warga, memberi bantuan sosial (makanan, uang) ke warga miskin, menggunakan media sosial untuk memamerkan kekuatan atau gaya hidup, dan menyebarkan ketakutan lewat video kekerasan.

7. Aliansi dan Permusuhan Strategis. Tujuannya memperluas pengaruh atau menghancurkan lawan lebih kecil. Taktik umumnya adalah membentuk koalisi dengan geng lain, membagi wilayah demi menghindari konflik besar, menikmati perlindungan dari kelompok paramiliter atau aparat, dan mengadu domba musuh satu sama lain.

Contoh nyata Criminal Warfare yang ada didunia, misalnya :
– Kartel di Meksiko (Sinaloa, CJNG) yang mengontrol wilayah dengan milisi bersenjata berat dan strategi militer tingkat tinggi.
– Mafia Italia (Cosa Nostra, ‘Ndrangheta) yang menggunakan korupsi dan infiltrasi untuk kontrol politik dan ekonomi.
– Geng-geng di El Salvador (MS-13, Barrio 18) yang melakukan operasi militer perkotaan, perekrutan paksa, dan kontrol komunitas.
– Narco-militias di Brasil dimana Favelas dikontrol oleh “Comando Vermelho” atau “PCC”, dan sering terlibat dalam konflik terbuka dengan polisi atau geng rival.

Strategi-strategi tersebut tentu sifatnya tidak legal dan sering melakukan pelanggaran HAM berat. Banyak negara menganggap organisasi seperti ini sebagai entitas teroris domestik. Studi tentang strategi ini menjadi penting untuk dipelajari dan dipahami sebagai bagian dari pertimbangan dalam merumuskan sebuah formula yang efektif dalam penegakan hukum, strategi kontra-terorisme, keamanan nasional, maupun penelitian akademis di bidang kriminologi dan geopolitik.

Red”

Blora | –14-09-2025.

Polemik dugaan kriminalisasi tiga wartawan di Blora makin panas. Setelah pernyataan kontroversial Kapolres Blora AKBP Wawan Andi Susanto yang menyebut para wartawan pernah melakukan pemerasan di Temanggung terbantahkan dengan bukti rekaman, kini publik dikejutkan dengan sikap bungkamnya Kapolres maupun Kanit Polres Blora saat dimintai klarifikasi.

Redaksi KompasX.com telah melayangkan pertanyaan resmi pada Senin (1/9/2025) pagi, meminta Kapolres memberikan dasar hukum dan bukti kuat atas pernyataannya. Namun hingga berita ini diturunkan, tidak ada jawaban sama sekali. Hal serupa juga terjadi saat pesan konfirmasi dikirimkan ke Kanit Unit 3 Polres Blora, Ipda Cahyoko.

Padahal, isu yang berkembang sangat serius karena menyangkut nama baik profesi wartawan sekaligus hak publik atas informasi yang benar. Bungkamnya aparat justru memperkuat dugaan bahwa tuduhan yang dilontarkan dalam konferensi pers 26 Mei lalu hanya opini tanpa dasar bukti.

Pimpinan Redaksi PortalIndonesiaNews.Net, Iskandar, menegaskan bahwa tuduhan Kapolres sangat tendensius.

> “Kami punya bukti rekaman lengkap ketika oknum yang disebut Boby justru mencoba menyuap agar berita mafia BBM dihapus. Jadi kalau Kapolres menyebut wartawan memeras, itu murni fitnah. Bukti rekaman ini akan kami buka ke publik,” tegasnya.

Kuasa hukum wartawan, Dr. John L. Situmorang, S.H M.H., juga menilai tindakan aparat sarat kejanggalan. “Setelah P21, kewenangan perkara ada di Jaksa. Bagaimana mungkin polisi menghentikan dengan Restorative Justice? Ini aneh. Apalagi kini Kapolres menambah tuduhan baru tanpa bukti. Kami akan ambil langkah hukum,” ujarnya.

Sikap bungkam Polres Blora ini menuai kritik keras dari organisasi pers. Ketua AWPI Jawa Tengah, Ir. Elman Sirait, menyebut tindakan Kapolres Blora bukan hanya mencemarkan nama baik wartawan, tapi juga berpotensi membunuh kebebasan pers.

> “Kalau aparat bisa bebas menuduh tanpa bukti, lalu bungkam saat dikonfirmasi, ini berbahaya bagi demokrasi. Kami menuntut klarifikasi terbuka dan permintaan maaf,” tegas Elman.

Kini publik menunggu, apakah Polres Blora berani membuka bukti yang selama ini digembar-gemborkan atau tetap memilih bungkam. Sebab, semakin lama Kapolres dan Kanit tidak menjawab, semakin kuat dugaan bahwa pernyataan mereka hanyalah manuver untuk membungkam suara pers.

Red”

Batu Bara, MIM – Jum’at (12/9/2025)
Seperti diberitakan sebelumnya, Media Indonesia Maju mengungkap adanya dugaan pembajakan produksi CPO (Crude Palm Oil) milik PTPN IV Regional II Unit PKS Tinjowan yang diduga melibatkan pihak internal manajemen. Kerugian yang ditimbulkan bahkan ditaksir mencapai ratusan juta rupiah setiap bulannya.

Terbaru, tim investigasi lapangan Media Indonesia Maju kembali menemukan fakta mencengangkan. Rabu (10/9/2025), tim melakukan penelusuran dengan membuntuti mobil tangki pengangkut CPO milik PKS Tinjowan yang keluar dari area pabrik. Dari hasil pengamatan, mobil tangki tersebut tidak menuju jalur distribusi resmi, melainkan berbelok ke sebuah gudang di kawasan Jalan Lintas Sumatera, Kabupaten Batu Bara, Sumatera Utara.

Gudang tersebut diduga kuat terkait dengan seorang oknum dari institusi Polri berpangkat jenderal yang bertugas di Mabes Polri. Fakta ini semakin memperkuat dugaan bahwa praktik pembajakan produksi CPO melibatkan jaringan yang lebih luas, termasuk aparat penegak hukum (APH).

Mengetahui adanya dugaan penyimpangan yang berpotensi merugikan negara, awak media mencoba menghubungi Kapolres Batu Bara, AKBP Doly Nelson H.H. Nenggolan S.H., M.H., melalui aplikasi WhatsApp. Namun, pesan yang dikirim tidak mendapat tanggapan.

Tak berhenti di situ, Kamis (11/9/2025), awak media mendatangi kantor PKS Tinjowan untuk meminta klarifikasi langsung dari pihak manajemen. Sayangnya, manajemen enggan menemui wartawan sehingga informasi resmi dari pihak perusahaan tidak diperoleh.

Laporan investigasi dan bukti berupa video serta titik koordinat gudang penyimpanan CPO ilegal itu kemudian disampaikan kepada Kapolda Sumatera Utara, Irjen Pol. Whisnu Hermawan Pebruanto, melalui WhatsApp. Hal serupa juga dilakukan terhadap Direktur Utama PTPN IV Regional II, Jatmiko Krisna Sentosa. Namun hingga berita ini diturunkan, belum ada tanggapan dari keduanya.

Praktik dugaan pembajakan CPO di wilayah hukum Polres Batu Bara tersebut diduga masih terus berlangsung. Fakta bahwa tidak ada tindakan tegas hingga kini menimbulkan pertanyaan besar di kalangan masyarakat: benarkah praktik ini dilindungi oleh pihak-pihak tertentu sehingga seakan kebal hukum?

Media Indonesia Maju akan terus menelusuri dan memantau perkembangan kasus ini sebagai bentuk kontrol sosial terhadap praktik-praktik yang merugikan negara.

Red”

Bekasi – Bripka Mardi Suryadi Bhabinkamtibmas Desa Karangreja Polsek Pebayuran menghadiri undangan rapat kerja Karang Taruna Desa Karangreja Bertempat di Aula Kantor Desa Karangreja Kecamatan Pebayuran Kabupaten Bekasi.Sabtu (13/9/2025) Malam.

Dalam rapat kerja karang taruna tersebut dihadiri Bripka Mardi Suryadi Bhabinkamtibmas Desa Karangreja,Ade Tian Ketua Karang Taruna Desa Karangreja dan Anggota Karangtaruna Desa Karangreja

Dalam kesempatan tersebut Bripka Mardi Suryadi Bhabinkamtibmas Desa Karangreja mengatakan” Alhamdulillah inilah bentuk sinergitas antara Bhabinkamtibmas dengan Karangtaruna Desa Karangreja”Saya berharap agar karangtaruna Desa Karangreja dapat membentuk generasi muda.

“Yang berkualitas, terampil, cerdas, inovatif, berkarakter, serta memiliki kesadaran dan tanggung jawab sosial.Serta mengembangkan potensi generasi muda dan masyarakat,serta membantu kamtibmas di wilayah Desa Karangreja agar tetap aman dan kondusif,”ucap Bripka Mardi Suryadi.

Sambungnya dengan demikian, Karang Taruna berperan penting dalam mencegah perilaku negatif di kalangan remaja dan membentuk generasi muda yang kreatif dan positif,mencetak generasi muda yang lebih mencintai tanah air,”pungkasnya Bripka Mardi Suryadi.

(Red)

Bekasi 13 09 2025

Setelah Proses penyelidikan dan penyidikan yang cukup lama . Akhirnya Mantan Pj Bupati Sidoarjo , Hudiyono ditahan Kejati Jawa Timur. Ia ditahan terkait kasus dugaan korupsi saat menjabat sebagai kepala bidang (kabid) di Dinas Pendidikan Jawa Timur dan sebagai Pejabat Pembuat komitmen pada pengadaan alat praktek sekolah dari dana hibah . demikian di sampaikan Patar sihotang SH MH ketua Umum PKN di kantor PKN jl caman raya No 7 Jatibening bekasi Sabtu dini hari 13/09/2025

Patar Sihotang menjelaskan Bahwa kejaksaan tinggi sudah menahan 3 orang pelaku tindak pidana korupsi ini nyaitu Inisial H menjabat sebagai Pejabat Pembuat Komitmen JT sebagai Pengendali Penyedia dan SR sebagai Mantan Kadisdik jatim .
Patar sihotang menjelaskan Kronologis laporan korupsi ke kajati Jatim
Berawal dari Informasi dari masyarakat bahwa telah di duga terjadi korupsi di kegiatan belanja hibah di Dinas Pendidikan Jawa timur dan belanja modal tersebut terbagi menjadi 3 tahap, diserahkan kepada 44 SMK Swasta sesuai SK Gubernur Jatim dan 61 SMK Negeri sesuai SK Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jatim.
Untuk menindak lanjutin laporan masyarakat Maka PKN meminta dokumen Kontrak pengadaan barang dan jasa kepada Kadisdik Pendidikan jatim , dan untuk mendapatkan dokumen tersebut PKN mengunakan mekanisme UU No 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi yang mana waktu itu PKN sampai mengajukan gugatan persidangan Komisi informasi jawa timur dan Kip Jawa timur memenangkan PKN dengan amar Putusan Perintahkan Kadisdik berikan dokumen Kontrak kepada PKN , selanjutnya Kadisdik tidak menerima Putusan KIP dan mengajukan Keberatan kepada PTUN Surabaya dan di PTUN Surabaya mengikuti persidangan sebanyak 6 kali seperti link video https://www.youtube.com/watch?v=fljFyGb9qnU&t=146s…
Dan sidang ke 4 dengan link https://www.youtube.com/watch?v=rN4DoBgd2cA..

bahkan sampai ke Kasasi ke Mahkamah agung dan mahkamah agung melalui putusannya nomor 395_K/TUN/KI/2021 memenangkan PKN sebagai Termohon kasasi dengan Putusan seperti link mahkamah agung https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/zaec751d89baf0e0b24c313633373036.html…
Bahwa setelah dokumen kontrak kami dapatkan , maka PKN melakukan Investigasi lapangan ke sekolah sekolah yang ada di jawa timur yang menerima dana hibah dan melakukan Analisa kewajaran harga ( Mark up ) dan menghitung kerugian negara sementara berdasarkan perbandingan haega di dokumen kontak dan harga di pasar atau di market pasar . setelah itu PKN membuat konstruksi hukum dan laporan dugaan korupsi ke Kajati jawa timur .
Bahwa Laporan Korupsi yang di laporkan PKN ke Kajati memakan waktu lama sampai PKN melakukan aksi ke Kantor Kejaksaan tinggi di Surabaya dengan Tuntutan Tangkap pelaku korupsi dinas Pendidikan provinsi Jawa timur dan proses hukum sampai ke pengadilan tipikor Lihat Link video aksi demo PKN ke kajati Surabaya .. https://www.youtube.com/watch?v=P7Q7I0lkF0s…
Patar sihotang menjelaskan bahwa PKN adalah Perkumpulan masyarakat yang terpanggil untuk berperan serta untuk membantu pemerintah untuk mencegah dab brantas korupsi sesuai dengan pasal 41 UU no 31 Tahun 1999 dan pasal 2 PP 43 Tahun 2018 tentang Peran rakyat brantas korupsi .
Kami PKN di seluruh Indonesia mengucapkan terima kasih kepada Kajati Jawa timur dan jajarannya yang telah memperoses Laporan Tindak pidana korupsi yang di laporkan PKN dan berharap nanti di persidangan Tipikor Surabaya para Hakim yang menyidangkan kasus ini menghukum para pelaku dengan hukuman yang seberat beratnya untuk memenuhi rasa keadilan bagi rakyat Indonesia .
Patar sihotang juga menghimbau kepada masyarakat agar mau dan berani melaporkan dugaan korupsi dan penyimpangan keuangan negara ,agat tercipta negara yang bersih korupsi dan tercipta dan terwujud masyarakat adil dan Makmur demikian tegas patar sihotang sambal menutup acara Konfrensi pers di Markas PKN pusat .

PEMANTAU KEIANGAN NEGARA PKN

PATAR SIHOTANG SH MH
KETUM PKN
WA KONTAK 082113185141 .

Oleh : Dede Farhan Aulawi

Cagar budaya adalah warisan budaya bersifat kebendaan berupa benda, bangunan, struktur, situs, atau kawasan yang memiliki nilai penting bagi sejarah, ilmu pengetahuan, pendidikan, agama, atau kebudayaan, dan perlu dilestarikan keberadaannya di darat atau di air. Penetapan dan pelestariannya diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010, yang melibatkan rekomendasi dari Tim Ahli Cagar Budaya.

Menjaga dan melestarikan cagar budaya sangat penting karena cagar budaya merupakan warisan bersejarah yang memiliki nilai penting bagi identitas, pendidikan, dan keberlanjutan budaya suatu bangsa. Beberapa alasan mengapa pelestarian cagar budaya sangat penting, adalah :

1. Menjaga Identitas dan Jati Diri Bangsa. Cagar budaya merupakan simbol sejarah dan identitas nasional. Melestarikannya berarti menjaga akar budaya dan sejarah yang membentuk karakter bangsa. Contohnya, candi Borobudur bukan hanya objek wisata, tetapi juga bukti kejayaan peradaban masa lalu di Indonesia.

2. Sumber Pembelajaran dan Edukasi. Cagar budaya menyimpan informasi sejarah yang dapat menjadi bahan pembelajaran bagi generasi muda agar mereka memahami dan menghargai sejarah bangsanya.

3. Meningkatkan Pariwisata dan Ekonomi Lokal. Cagar budaya yang terpelihara dengan baik menjadi daya tarik wisata yang dapat meningkatkan pendapatan daerah dan menciptakan lapangan pekerjaan bagi masyarakat sekitar.

4. Pelestarian Nilai-Nilai Luhur. Di dalam cagar budaya terkandung nilai filosofis, religius, dan sosial yang dapat dijadikan pedoman hidup masyarakat masa kini.

5. Mencegah Kehancuran atau Kepunahan Warisan Budaya. Jika tidak dilestarikan, cagar budaya bisa rusak atau punah karena faktor alam, kelalaian, atau eksploitasi. Kehilangan cagar budaya berarti kehilangan bagian penting dari sejarah manusia.

6. Memperkuat Rasa Cinta Tanah Air. Dengan mengenal dan merawat warisan budaya, masyarakat akan memiliki rasa bangga dan cinta terhadap tanah airnya.

Upaya yang bisa dilakukan untuk menjaga dan melestarikan cagar budaya tersebut, adalah :
– Edukasi publik tentang pentingnya cagar budaya.
– Restorasi dan perawatan berkala terhadap bangunan atau situs bersejarah.
– Penegakan hukum terhadap perusakan atau pencurian benda cagar budaya.
– Melibatkan masyarakat lokal dalam pelestarian.

Dengan demikian, maka melestarikan cagar budaya bukan hanya tanggung jawab pemerintah, tetapi juga seluruh lapisan masyarakat. Dengan melindungi cagar budaya, kita menjaga jembatan antara masa lalu, masa kini, dan masa depan. Semoga bermanfaat.

Red”

Jakarta,
13/9/2025. Kuasa Hukum La Ode Litao, Tony Hasibuan, dalam sebuah podcast berjudul “Apa yang Tony Hasibuan Tahu tentang DPO Litao?” menyoroti dugaan kesalahan aparat kepolisian terkait penetapan status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan penggunaan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK). Ia menilai, klaim polisi tentang status DPO yang disematkan kepada La Ode Litao tidak pernah secara resmi ada.

Tony meminta kepolisian segera mengklarifikasi keputusan mereka terkait penetapan status DPO kliennya. Ia menantang aparat penegak hukum untuk menunjukkan bukti nyata yang bisa membuktikan tuduhan pembunuhan terhadap Litao. “Kalau memang ada, tunjukkan bukti. Faktanya, sampai hari ini tidak ada satupun hasil visum yang menunjukkan adanya korban pembunuhan,” tegas Tony.

Ia juga menyoroti persoalan SKCK. Dokumen yang seharusnya menjadi alat administratif untuk menunjukkan catatan kriminal seseorang, menurut Tony, justru digunakan secara keliru oleh polisi untuk memperkuat tuduhan. Hal ini dinilai berbahaya karena dapat menyesatkan opini publik.

“SKCK seharusnya obyektif, bukan dijadikan alat untuk membangun tuduhan. Kalau dipakai secara salah, itu bisa menyesatkan masyarakat,” ujarnya.

Lebih lanjut, Tony menegaskan pentingnya menjunjung tinggi prinsip praduga tak bersalah. Ia menyebut, setiap tuduhan hukum harus melewati proses resmi yang transparan dan sesuai KUHAP. Menjatuhkan status DPO tanpa bukti sah, apalagi tanpa adanya hasil visum, bisa melanggar hak asasi manusia serta merusak reputasi seseorang.

Sebagai informasi, La Ode Litao adalah Anggota DPRD Wakatobi, Sulawesi Tenggara, dari Fraksi Hanura. Tony meminta kepolisian untuk segera memberikan klarifikasi terbuka agar publik mendapatkan kejelasan hukum. “Institusi hukum harus menjaga integritas, bukan membuat keputusan tanpa dasar bukti,” tutupnya.

(Redaksitim)

BEKASI – Pernyataan Ketua DPRD Kota Bekasi, Sardi Effendi, menuai kecaman luas setelah ia merespons pertanyaan wartawan tentang tunjangan rumah anggota dewan dengan menyinggung soal “tunjangan” wartawan melalui kerja sama advertorial.

Sikapnya yang terkesan defensif dan balik menyerang wartawan ini dinilai sebagai upaya untuk mengalihkan isu transparansi fasilitas publik.

Ketua Umum Ikatan Wartawan Online Indonesia (IWO-I), Baba Icang Rahardian, dengan tegas menyebut pernyataan Sardi sebagai bentuk pelecehan terhadap profesi jurnalis. “Tidak semua media mendapatkan kerja sama advertorial.

Kalaupun dapat, berapa sih nilainya? Ini jelas berbeda jauh dengan tunjangan rumah dan berbagai fasilitas mewah yang dinikmati anggota dewan,” ujar Icang.

Pernyataan ini bukan hanya menunjukkan ketidakpahaman pejabat publik terhadap kondisi riil media, tetapi juga mengindikasikan bahwa kerja sama media seringkali hanya diberikan kepada pihak-pihak tertentu yang memiliki kedekatan.

Hal ini menguatkan dugaan bahwa hubungan antara pemerintah dan media tidak sepenuhnya didasari oleh kepentingan publik, melainkan oleh transaksi terselubung.

Icang menekankan bahwa wartawan menjalankan fungsi kontrol sosial dan tidak seharusnya dipertukarkan dengan imbalan materi yang tidak sebanding. “Di masa sulit ini, banyak media yang jatuh bangun.

Kami berjuang untuk bertahan hidup, sama seperti masyarakat. Jangan samakan kami dengan anggota DPRD yang aman secara finansial,” pungkasnya.

Kontroversi ini menjadi cerminan nyata dari ketegangan antara pejabat publik yang ingin menghindari pertanyaan kritis dan media yang berjuang untuk tetap independen.

Pernyataan Sardi Effendi seolah mengonfirmasi adanya praktik yang membatasi ruang gerak media kritis, menjadikan isu ini lebih dari sekadar perbandingan sepele, melainkan masalah etika dan transparansi publik yang serius.

Tim Redaksi Prima