LIN-RI.COM

SIGI, Forum Group Discussion (FGD) Kontra Radikalisme digelar Tim Divisi Humas (Divhumas) Polri yang dipimpin AKBP Rachmat Sumekar di Markas Komando (Mako) Polres Sigi Polda Sulteng, Selasa (15/8/2023)

Acara yang berlangsung di Aula Mapolres Sigi tersebut dibuka oleh Kapolres Sigi AKBP Reja A. Simanjuntak dan dihadiri unsur Kepolisian, TNI, pemerintah daerah, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda dan mitra kamtibmas Kab. Sigi.

Acara bertema “Teroris Musuh Bersama” ini turut menghadirkan mantan narapidana terorisme, Muhammad Nasir Abas sebagai narasumber.

Kapolres Sigi, AKBP Reja A. Simanjuntak mengajak seluruh elemen masyarakat untuk bersama sama mewaspadai munculnya paham yang berujung memecah belah dan menghancurkan negara Kesatuan Republik Indonesia.

“Terlebih Kabupaten Sigi termasuk diantara satu dari empat Kabupaten di Sulteng yang merupakan daerah Operasi Madago Raya 2023 tahap III dalam rangka pemulihan keamanan melalui kegiatan Deradikalisasi dan Kontra radikalisasi,” ungkapnya.

Sementara itu AKBP Rachmat Sumekar dalam sambutannya menyampaikan, bahwa program kontra radikal yang merupakan program yang bertujuan membangun personal guna mencegah dan membentengi diri dari pengaruh radikalisme.

“Saat ini paham radikalisme dan separatisme banyak dihembuskan oleh kelompok tertentu melalui berbagai elemen. Tujuannya merubah paham seseorang menjadi radikal,” ungkapnya,

Perwira menengah Polri yang menjabat Kasubbagopinev Bagpenum Ropenmas Divhumas Polri ini menambahkan perlunya upaya dan sinergi yang kuat antara pemerintah dan seluruh elemen masyarakat baik tokoh agama, masyarakat, adat, dan pemuda untuk terus berperan aktif guna menangkal penyebaran paham radikalisme tersebut.

Sementara itu Muhammad Nasir Abas, mantan tokoh Jamaah Islamiyah (JI) yang ditunjuk sebagai narasumber oleh Divhumas Polri pada acara kontra radikalisme bercerita tentang pengalaman masa lalunya saat berada di Akademi Militer (Akmil) Afghanistan selama tiga tahun, atau saat di Philipina dan tempat lainnya.

“Teroris adalah musuh bersama,” tegasnya.

Sehingga, lanjutnya, penanggulangan terorisme dan radikalisme tidak bisa dilaksanakan sendiri oleh kepolisian, namun harus dibantu oleh seluruh elemen masyarakat.

Nasir Abas mengungkapkan bahwa setiap masyarakat berpotensi direkrut oleh kelompok teroris dan kelompok radikal mulai dari diberikan pemahaman yang salah.

“Ada tiga tahapan perilaku masyarakat menuju ke terorisme. Pertama intoleran, kemudian radikal lalu puncaknya menjadi teroris,” bebernya.

Mantan Ketua Mantiqi 3 Jamaah Islamiyyah Ini berpesan agar UUD 1945, Pancasila, Bhineka Tunggal Ika dan NKRI diperkuat dan dipegang teguh oleh masyarakat, karena keempatnya merupakan senjata utama untuk melawan terorisme dan radikalisme.

PALU, Tahapan Pemilihan Umum (Pemilu) tahun 2024 sudah mulai bergulir, mengangkat tema ‘Penyidik Polri yang Presisi dalam mengawal Pemilu 2024 dan mendukung Kebijakan Ekonomi Nasional di Wilayah Hukum Polda Sulteng’ jajaran Direktorat Reserse Polda Sulteng menggelar Rapat Kerja Teknis (Rakernis) tahun 2023 di Swissbel Hotel Palu, Senin (14/8/2023)

Rakernis ini dikuti pengemban fungsi reserse kriminal baik jajaran Ditreskrimum, Ditreskrimsus maupun Ditresnarkoba yang ada dilingkungan Polda Sulteng dan dibuka oleh Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K, S.H, M.H.

Dalam sambutannya Kapolda Sulteng mengatakan, tahapan Pemilu 2024 telah dimulai. Pelaksanaan pemilu serentak di tahun 2024 masih menggunakan UU Pemilu yang menjadi dasar pelaksanaan pemilu 2019. Pelaksaan pemilu di tahun 2024, terdapat beberapa potensi kerawanan yang harus diantisipasi, berdasarkan indeks kerawanan Pemilu 2024 yang merupakan instrumen deteksi dini dari potensi kerawanan di Indonesia yang hendak melangsungkan Pemilu atau Pilkada.

“Segala hal yang berpotensi mengganggu atau menghambat proses Pemilu yang demokratis dapat diantisipasi, diminimalkan, dan dicegah,” pintanya kepada peserta Rakernis.

Agus Nugroho juga menegaskan, Potensi kerawanan yang terdapat di wilayah Sulawesi Tengah adalah daerah-daerah yang sumber daya alamnya kuat misalnya Morowali, Luwuk Banggai, Poso dan Parimo. Selain itu potensi kerawanan pada daerah-daerah perbatasan, laut dan kondisi geografis yang sulit seperti Banggai laut dan Banggai Kepulauan memiliki kerawanan sendiri khususnya dalam pengawasan distribusi logistik pada saat pemungutan suara dan saat rekapitulasi.

Kapolda Sulteng itu juga menyebut beberapa isu kerawanan yang harus di antisipasi antara lain :

1. Politik uang atau money politik yang diberikan para kandidat kepada pemilih penyelenggara maupun pengawas pemilu;

2. Partisipasi pemilih rendah, hak pemilih tidak terfasilitasi, permasalahan hukum, serta terganggunya tahapan akibat bencana;

3. Black campaign dilakukan melalui pembagian atau penyebaran informasi melalui media cetak seperti pamflet, fotokopian artikel, dan lain-lain, yang didalamnya berisikan mengenai informasi-informasi negatif pihak lawan, kepada masyarakat luas. Penyebaran itu dilakukan oleh tim sukses maupun simpatisan dari si bakal calon legislatif maupun eksekutif;

4. Isu politik indentitas, fenomena politik identitas sebelumnya telah mewarnai dalam tahapan pemilu 2019, di mana pada saat itu opini yang berkembang dalam masyarakat terpecah seolah-olah ada kubu yang pro dengan nasionalis dan kubu yang pro agama, tandasnya

Dalam isu Pemilu 2019 tersebut, kata Kapolda Sulteng, masih sangat kuat menjadi isu pada Pemilu 2024 dimana kelompokkelompok yang menyebar isu politik identitas tersebut seolah-olah mengklasifikasikan calon, ada yang seolah-olah pro agamis dan pro nasionalis sebagai propaganda untuk mempengaruhi dukungan masyarakat terhadap calon presiden dan wakil presiden.

Irjen Agus Nugroho juga mengingatkan, Isu kelompok-kelompok masyarakat yang memakai isu agama dapat berpotensi terganggunya keamanan dan ketertiban masyarakat dalam kehidupan sosial.

Kapolda Sulteng mengatakan, menjawab tantangan tugas dalam mengawal Pemilu 2024 tersebut dirreskrim polda sulteng mengadakan rakernis sebagai sarana meningkatkan kinerja penegakan hukum dalam bidang pelayanan hukum yang prima dengan mengedepankan pencegahan permasalahan, melalui pendekatan pemolisian berorientasi pada masalah (problem oriented policing).

Dalam konsep pendekatan kepemimpinan Polri presisi kata Agus Nugroho ditekankan pentingnya kemampuan pendekatan pemolisian prediktif (predictive policing) agar Polri mampu menakar tingkat gangguan kamtibmas melalui analisa berdasarkan pengetahuan, data dan metode yang tepat sehingga dapat mencegah sedini mungkin terjadinya gangguan keamanan, dimana dalam pendekatan tersebut disertai dengan tindakan responsibiltas dan rasa tanggung jawab, pungkasnya

Hadir dalam pelaksanaan Rakernis Reskrim jajaran Polda Sulteng Kepala Kejaksaan Tinggi Sulteng, Wakapolda Sulteng, Ketua KPU Provinsi Sulteng, Ketua Bawaslu Provinsi Sulteng, Dekan Fakultas Hukum Universitas Tadulako, Irwasda dan para pejabat utama Polda Sulteng.

PALU, Ada yang berbeda dalam pelaksanaan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Fungsi Reskrim tahun 2023 jajaran Polda Sulteng di Swissbel Hotel Palu, Senin (14/8/2023)

Hadir untuk membuka pelaksanaan rakernis fungsi reskrim, Kapolda Sulteng Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, S.I.K, S.H, M.H, diberikan surprise atas bertambahnya usia yang hari ini tepat 54 tahun.

Perasaan haru, bahagia dan bangga tentu bercampur aduk dihati Agus Nugroho yang tidak menyangka hari lahirnya dirayakan bersamaan pelaksanaan Rakernis fungsi Reskrim.

Tidak ada kata lain, selain ia mengucapkan terima kasih kepada Wakapolda Sulteng dan seluruh pejabat utama Polda Sulteng atas gagasan acara yang dibuat hari ini

“Terima kasih, surprise yang diberikan di hari ulang tahun saya yang memang hari ini genap 54 tahun,” ucap Irjen Agus Nugroho

Ini menunjukan perhatian dan wujud soliditas internal di Polda Sulteng, ujarnya

Terima kasih sekali lagi sursprise dan doanya, semoga bertambahnya usia kita dapat memberikan manfaat kepada orang lain dimanapun kita bertugas, pesannya

Irjen Pol. Dr. Agus Nugroho, SIK, SH, MH, Lahir di Bandung, 14 Agustus 1969. Lulusan Akademi Kepolisian (Akpol) tahun 1991 ini terhitung mulai tanggal 27 Maret 2023 dipercaya Kapolri memegang tongkat komando Polda Sulteng.