Nganjuk,18-09-2025.
Sebuah video Kepala Desa Sukorejo, Kecamatan Loceret, Kabupaten Nganjuk, Sutrisno, memicu kehebohan publik setelah viral di media sosial. Dalam rekaman itu, Sutrisno menyatakan bahwa hanya aparat penegak hukum yang berwenang mengawasi kepala desa, sekaligus meremehkan surat konfirmasi dan somasi dari LSM yang selama ini menjadi mekanisme resmi kontrol sosial.
“Kalau orang seperti itu ada yang minta angka-angka ngomong ke saya, tak selesaikan dengan cara saya. Saya tanggung jawab untuk sekitar Kabupaten Nganjuk, khususnya kepala desa se-Kabupaten Nganjuk. Jangan takut, hubungi saya,” ujar Sutrisno. Ia menambahkan, “Siapa dia? Tidak ada dia kewenangan. Yang mempunyai kewenangan adalah APH, kepolisian, kejaksaan, sama KPK. Internal kita ada inspektorat, itu saja masih sifatnya panggilan, ada temuan ada panggilan. Kalau mereka menyurati itu apa, aduh, terlalu jauh.”
Ucapan tersebut langsung berseberangan dengan Permendagri Nomor 73 Tahun 2020, yang menegaskan hak masyarakat untuk mengawasi pengelolaan keuangan desa. Pasal 26 menyebut masyarakat berhak meminta klarifikasi atas penggunaan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa. Pasal 27 menyatakan penghalangan pengawasan publik dapat menjadi dasar laporan ke Inspektorat maupun aparat penegak hukum. Pasal 28 mewajibkan kepala desa menyediakan dokumen dan laporan untuk pengawasan masyarakat.
Kontradiksi semakin tajam ketika dibandingkan dengan UU Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 82 ayat (1) menyebut masyarakat desa berhak memperoleh informasi dan melakukan pengawasan terhadap pembangunan desa, sementara Pasal 106 ayat (2) menegaskan kepala desa yang menghalangi hak tersebut dapat dikenakan sanksi administratif maupun pidana.
Lebih jauh, UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik mengatur pada Pasal 4 bahwa setiap orang berhak memperoleh informasi publik. Pasal 52 menyebut pejabat yang menolak memberikan informasi publik dapat dipidana 2 tahun atau dikenai denda hingga Rp 500 juta.
Terlepas dari klaim Sutrisno mengenai adanya oknum yang meminta angka-angka dana desa, hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan untuk menghantam rata dan mengorbankan prinsip transparansi.
Negara melalui berbagai regulasi telah menegaskan bahwa masyarakat berhak bertanya, mengajukan klarifikasi, dan meminta informasi penggunaan dana desa. Hak tersebut dilindungi penuh oleh undang-undang, sehingga setiap upaya membatasi atau meremehkannya justru bertentangan dengan kerangka hukum yang berlaku.
Dengan dasar hukum yang jelas, pernyataan Sutrisno bukan saja bertentangan dengan aturan, tetapi juga berpotensi menyesatkan kepala desa lain dalam memahami hak masyarakat, LSM, dan media untuk mengawasi pengelolaan dana desa. Regulasi yang ada menempatkan pengawasan publik sebagai bagian sah dari tata kelola desa, dan setiap upaya penghalangan berimplikasi langsung pada sanksi pidana maupun administratif.
Melihat dampak dari pernyataannya, sepertinya Sutrisno harus diberi kesempatan untuk belajar kembali mengenai transparansi dan peran serta masyarakat dalam pengawasan dana desa, agar tidak lagi melahirkan pernyataan yang berpotensi menyesatkan dan merugikan prinsip akuntabilitas publik. (….)
