LIN-RI.COM

Jakarta-,Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menerima laporan dari Tim Jaksa Penuntut Umum dalam perkara BAKTI Penyediaan Infrastruktur BTS 4G Kementerian Komunikasi dan Informatika, tentang tindakan seseorang yang diduga telah menghalang-halangi proses penyidikan, Selasa (19/09/2023).

Berdasarkan laporan Tim Penuntut Umum tersebut, Tim Penyidik segera bergerak dan melakukan pengamanan terhadap yang bersangkutan untuk dimintai keterangan guna mengonfirmasi kebenaran peristiwa dimaksud.

Saat ini, Tim Penyidik memiliki waktu 1×24 jam untuk menentukan sikap apakah yang bersangkutan telah memenuhi ketentuan untuk dapat ditetapkan sebagai Tersangka, karena diduga melanggar Pasal 21 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dengan cara memberikan keterangan yang tidak benar di persidangan.

Adapun proses pengamanan tersebut terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi dalam penyediaan infrastruktur Base Transceiver Station (BTS) 4G dan infrastruktur pendukung paket 1, 2, 3, 4, dan 5 BAKTI Kementerian Komunikasi dan Informatika Tahun 2020 s/d 2022. (Red).

Jakarta-,Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAM PIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 1 orang TERSANGKA, yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum ) Dr.Ketut Sumedana melalui siaran persnya kepada Wartawan di Kantor KeJaksaan Agung RI Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Selasa (19/09/2023).

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana mengatakan bahwa Identitas
Tersangka tersebut yaitu SB selaku Direktur PT Bukaka Tehnik Utama (periode 2008 s/d sekarang), terangnya.

Tambahnya Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa
untuk mempercepat proses penyidikan, Tersangka SB dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 19 September 2023 s/d 09 Oktober 2023.

Lebih lanjut Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa
dalam penyusunan Basic Design dan struktur baja, Tersangka SB berperan dengan cara bersekongkol untuk mengatur dan mengubah spesifikasi material tertentu yang hanya dapat disediakan oleh perusahaan yang bersangkutan,terangnya.

Akibat perbuatannya, Tersangka SB disangka melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP. (Red).

Jakarta – Persatuan Pewarta Warga Indonesia (PPWI) bakal menggelar Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) di seluruh Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi Pers Indonesia. Pada tahap pertama PPWI menargetkan 1000 anggotanya sebagai peserta.

Menindaklanjuti rencana tersebut,  Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional PPWI Wilson Lalengke dan Ketua LSP Pers Indonesia Hence Mandagi meneken Memorandum of Understanding  atau kesepakatan kerjasama  pada Selasa (19/9/2023) di Ruang Rapat Komite I Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Senayan, Jakarta.

Penandatanganan MoU antara PPWI dan LSP Pers Indonesia ini difasilitasi Ketua Komite I DPD RI Fachrul Razi yang juga menjabat Sekretaris Jenderal DPN PPWI. Senator asal Aceh ini mengatakan, pihaknya baru saja mengadakan rapat dengan Menteri Komunikasi dan Informatika RI Budi Arie dan telah memaparkan tentang PPWI, perkembangan citizen journalism, dan LSP Pers Indonesia terkait sertifikasi wartawan.

“Beliau mendukung rencana PPWI melaksanakan SKW di LSP Pers Indonesia. Namun Pak Mentri juga meminta kita memberi ruang bagi pelaksanaan UKW (versi Dewan Pers) yang sudah jalan selama ini,” ujar Fachrul saat membuka acara penandatanganan MoU PPWI dan LSP Pers Indonesia.

Usai penandatanganan MoU, Ketum PPWI Wilson Lalengke mengatakan bahwa PPWI siap melaksanakan sertifikasi terhadap wartawan dan pewarta warga, baik anggota PPWI maupun pewarta warga dari masyarakat umum lainnya. “Asesor penguji dari LSP Pers Indonesia berlisensi BNSP harus siap karena peserta yang akan mengikuti cukup banyak,” tutur Wilson Lalengke.

Pada kesempatan yang sama, Ketua LSP Pers Hence Mandagi yang didampingi Ketua Dewan Pengarah  Soegiharto Santoso, General Manager Meytha Kalalo, dan Manajer Administrasi LSP Pers Indonesia Tri Cahyandi, mengapresiasi kepercayaan yang diberikan PPWI memilih LSP Pers Indonesia mensertifikasi anggota PPWI di seluruh Indonesia.

“Kami siap bekerja sama dengan PPWI melaksanakan SKW bagi angggota dan pengurus PPWI. Terima kasih juga kepada Fachrul Razi dan DPD RI yang sudah menyiapkan tempat terhormat bagi kami untuk teken MoU bersama PPWI,” ujar Hence Mandagi yang juga menjabat Ketum DPP Serikat Pers Republik Indonesia.

Senada dengan itu, Ketua Dewan Pengarah LSP Pers Indonesia menyampaikan salut dan bangga kepada Fachrul Razi yang mau menyampaikan aspirasi wartawan dan LSP Pers Indonesia kepada Menkominfo Budi Arie terkait permasalahan pers dan sertifikasi wartawan.

Selain Ketum PPWI, pada kesempatan ini juga hadir jajaran PPWI Pusat, Eva Susanti (Sekretariat PPWI), Ujang Kosasi, SH dan H. Alfan, SH (Tim PH PPWI). Selain itu terlihat hadir juga pengurus dan anggota PPWI dari beberapa daerah antara lain Dede Nurcahya dan Neneng JK (PPWI Karawang), Asriel Johan Tatande (PPWI Sangihe), Edwin Waturandang, Dedy Nahli, dan Eva Andryani (PPWI Jakarta), serta Rahmat Pangabean dan Desi Ani Ginting (PPWI Riau). Sementara itu dalam acara ini juga hadir menyaksikan penandatanganan MoU dari pihak luar, yakni Herry Setiawan, SH (Dewan Pendiri Aliansi Keluarga Pers Indonesia ), D. Setiawan dan Nawawi (warga Karawang).****

(Bakamla RI/Indonesia Coast Guard). Baru dua hari menjabat, Kepala Bakamla RI Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H., yang dilantik oleh Presiden RI Joko Widodo pada Rabu (13/9) langsung mengirim personel Bakamla RI untuk mengikuti Pelatihan Search and Rescue (SAR) ke Korea Selatan. Pelepasan dilakukan dalam suatu upacara di Aula Ary Hasibuan, Mabes Bakamla RI, Jakarta, Jumat (15/9/2023). Hal ini merupakan buah manis dari kerja sama yang sudah terjalin erat antara Bakamla RI dengan Korea Coast Guard (KCG).

Dalam sambutannya, Laksdya TNI Dr. Irvansyah, S.H. memerintahkan kepada seluruh peserta latihan untuk senantiasa memperhatikan keamanan dan keselamatan selama mengikuti Latihan. “Patuhi semua arahan yang disampaikan oleh instruktur dan jaga kekompakan sesama peserta guna mewujdkan Zero Accident dalam latihan yang dilaksanakan”, pungkasnya.

Latihan SAR ini tidak hanya implementasi dari kerja sama antara Bakamla RI dengan KCG, namun juga berkolaborasi dengan Korea International Cooperation Agency (KOICA). Tidak heran, hubungan baik yang telah dijalin sejak tahun 2018 ini, selain diisi dengan penandatanganan perjanjian kerja sama, kerap diimplementasikan dalam bentuk latihan peningkatan kapasitas personel, latihan bersama, dan pertemuan level teknis dan tingkat tinggi antara Bakamla RI dengan KCG.

Dalam kesempatan ini, Bakamla RI telah menugaskan 24 orang personel yang terdiri dari berbagai unsur operasi di lapangan. Peserta latihan meliputi personel yang berdinas di Kapal Negara, Stasun, dan Mabes Bakamla RI.

Acara pelepasan ini turut dihadiri oleh jajran Pejabat Utama Bakamla RI, seperti Sekretaris Utama Laksda TNI T.E. Witjaksono, S.E., M.Tr. (Han)., Deputi Jakstra Laksda Bakamla Gregorius Agung W.D., M.Tr (Han)., Deputi Opslat Laksda Bakamla Bambang Irawan, S.E., M.Tr.Opsla., Deputi Inhuker Laksda Bakamla Samuel H. Kowaas, M.Sc., CSBA., dan jajaran Pejabat Eselon I.

Diharapkan melalui berbagai latihan dan peningkatan kapasitas personel yang telah dilakukan, Bakamla RI dapat mengoptimalkan pelaksanaan tugas utamanya, yaitu melaksanakan Operasi Keamanan dan Keselamatan Laut. (Humas Bakamla RI)

Red: Pranata Humas Ahli Muda Kapten Bakamla Yuhanes Antara, S.Pd.

Dikirimkan berita Puspen TNI, terimakasih atas bant

(Puspen TNI). Beberapa hari terakhir ini beredar video viral Panglima TNI menyampaikan instruksi kepada komandan satuan bawahan terkait penanganan demo masa di wilayah Rempang, Kepulauan Riau. Video ini menjadi viral di masyarakat karena terdapat pernyataan Panglima yang memerintahkan prajuritnya untuk memiting masyarakat yang melakukan demonstrasi.

Menanggapi hal tersebut, Kapuspen TNI Laksda TNI Julius Widjojono mengatakan bahwa ada salah pemahaman dari masyarakat atas pernyataan tersebut, karena konteksnya berbeda. “Jika dilihat secara utuh dalam video tersebut, Panglima TNI sedang menjelaskan bahwa demo yang terjadi di Rempang sudah mengarah pada tindakan anarkisme yang dapat membahayakan baik aparat maupun masyarakat itu sendiri, sehingga meminta agar masing-masing pihak untuk manahan diri,” ujar Kapuspen TNI yang disampaikan di Ruang Balai Wartawan, Puspen TNI, Jumat (15/9/2023).

Lebih lanjut Kapuspen TNI menyampaikan bahwa Panglima TNI menginstruksikan kepada Komandan Satuan untuk melarang prajurit menggunakan alat/senjata, dalam mengamankan aksi demo Rempang, hal tersebut untuk menghindari korban, sehingga lebih baik menurunkan prajurit lebih banyak dari pada menggunakan peralatan yang bisa mematikan. “Panglima mengatakan, jangan memakai senjata, tapi turunkan personel untuk mengamankan demo itu,” ujarnya.

Terkait bahasa piting memiting itu sebenarnya hanya bahasa prajurit, karena disampaikan di forum prajurit, yang berarti setiap prajurit “merangkul” satu masyarakat agar terhindar dari bentrokan. “Kadang-kadang bahasa prajurit itu suka disalahartikan oleh masyarakat yang mungkin tidak terbiasa dengan gaya bicara prajurit,” sambungnya.

Namun Laksda Julius memahami adanya kesalahan tafsir ini, Panglima TNI sangat tidak berharap kebrutalan dilawan dengan kebrutalan, sudah cukup menjadi pembelajaran banyaknya korban di kedua belah pihak baik aparat atau masyarakat akibat konflik ini. “Perlu diingat dengan konflik ini, maka kerugian pasti diterima oleh aparat dan masyarakat Indonesia sendiri,” pungkasnya.

Red”

Jakarta-,Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung bersama Tim Tabur Kejaksaan Tinggi Jawa Timur berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, bertempat di Mall Arrasa BSD, Sabtu (16/09/2023) sekitar Pukul 13:39 WIB.

Hal tersebut di sampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Dr.Ketut Sumedana melalui siaran persnya kepada Wartawan di kantor KeJaksaan Agung RI
Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan,Sabtu 16/09/2023.

Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa Identitas Terpidana yang diamankan tersebut yaitu:
Nama : Vinna Sencahero
Tempat lahir : Surabaya
Umur/tanggal lahir : 54 tahun / 16 Mei 1969
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Cluster De Park De Brassia Blok D 10/7
Pekerjaan : Wiraswasta.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: 1933 K/Pid.Sus/2015 Tanggal 22 Maret 2016: Menyatakan bahwa Terdakwa Vinna Sencahero terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyampaikan surat pemberitahuan dan atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap secara berlanjut.

Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Vinna Sencahero oleh karena itu dengan pidana penjara selama satu 1 tahun dan denda dua kali jumlah restitusi yg dimohonkan yaitu sebesar Rp. 3.033.911.520,00 (tiga milyar tiga puluh tiga juta sembilan ratus sebelas ribu lima ratus dua puluh rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan.

Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan 1/5 dari pidana yang dijatuhkan;
Terpidana Vinna Sencahero diamankan karena ketika dilakukan pemanggilan, yang bersangkutan tidak berada di alamat yang selama ini dihuni, dan tidak diketahui keberadaannya. Oleh karenanya, Terpidana Vinna Sencahero ditetapkan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO).

Pada saat diamankan, Terpidana Vinna Sencahero bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman, tutur Jaksa Agung RI. (Red).