LIN-RI.COM

Bekasi – Pemuda Karang Taruna (KATAR) Desa Sumberjaya, Tambun Selatan KabupatenBekasi, mengadakan aksi demonstrasi di kantor Desa Sumberjaya yang berdekatan dengan Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Desa Sumberjaya, Kabupaten Bekasi, pada Kamis tanggal 21 September 2023. Mereka mendesak BPD untuk segera menyelenggarakan Musyawarah Desa (Musdes) atas Pergantian Antar Waktu (PAW) Kepala Desa (Kades) Sumberjaya yang saat ini masih tidak jelas kelanjutannya setelah Sopian Hakim diangkat menjadi Pj Kades Sumberjaya.

Dalam aksinya, KATAR Desa Sumberjaya mencurigai adanya kepentingan lain dibalik tersendatnya Musdes PAW Desa Sumberjaya. Pasalnya, sampai saat ini BPD sendiri terkesan tidak berniat untuk segera membentuk panitia agar roda pemerintahan Desa bisa berjalan. Oleh karena itu, KATAR Desa Sumberjaya mendesak Pj Bupati Bekasi, Dani, untuk segera mencopot Ketua BPD Desa Sumberjaya, H.Karno yang diduga kuat telah melanggar aturan dan regulasi yang ada dalam pemerintahan Desa.

Selain itu, mereka juga mendesak penegak hukum untuk mengaudit anggaran Dana Desa (DD) Sumberjaya tahun 2021-2022. Hal ini dikarenakan KATAR Desa Sumberjaya sejak dilantik pada tahun 2022, tidak pernah menerima anggaran untuk program kerja Karang Taruna, tegas Ketua Karang Taruna, Wawan dalam Orasinya.

Dalam aksinya, Karang Taruna Desa Sumberjaya juga meminta audit terhadap anggaran alpukat dan jahe yang diduga kuat dikelola oleh Ketua BPD Desa Sumberjaya, tegas Wawan kepada Media.

BPD tidak memiliki alasan untuk menghindari pelaksanaan Musdes PAW. Mereka harus melaksanakan hal tersebut sesuai dengan regulasi tugas dan fungsi BPD, sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 5 Tahun 2018, imbhuhya.

Wawan melanjutkan, bahwa KATAR Desa Sumberjaya tetap menjunjung tinggi profesionalitas dan berharap agar tuntutan mereka dapat ditindaklanjuti dengan segera oleh pihak terkait. Mereka berharap agar BPD Sumberjaya segera membentuk panitia Musdes PAW, sehingga proses pergantian Kades bisa berjalan sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Wawan juga berharap Pj Bupati Bekasi, Dani, dapat mengambil tindakan tegas terhadap Ketua BPD Desa Sumberjaya Sdr. H. Karno yang juga merupakan ketua forum BPD Kabupaten Bekasi yang telah diduga melakukan pelanggaran aturan. Pemuda Karang Taruna Desa Sumberjaya juga berharap agar penegak hukum dapat mengaudit anggaran Dana Desa Sumberjaya tahun 2021-2022, termasuk anggaran untuk program kerja Karang Taruna yang selama ini belum pernah diterima oleh mereka, cetusnya

KATAR Desa Sumberjaya berharap agar proses pengelolaan anggaran, termasuk anggaran alpukat dan jahe, dapat diusut tuntas guna memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana Desa. Mereka berharap bahwa semua tuntutan dan desakan mereka dapat direspon dengan serius dan tanggap oleh pihak terkait, demi kebaikan dan kesejahteraan Desa Sumberjaya.

Pemuda Karang Taruna Desa Sumberjaya berkomitmen untuk melanjutkan perjuangan mereka hingga mendapatkan keadilan dan pemenuhan hak-hak mereka sebagai warga Desa. Mereka tetap berpegang pada niatan yang baik dan mengharapkan agar tuntutan mereka dapat diakomodasi dengan baik oleh pihak pemerintah dan penegak hukum. (Red)

Bekasi || Ketua umum LSM Penerus Perjuangan Lintas Swakarsa Marga Bantu Ekonomi Nasional Kesejahteraan Rakyat Indonesia (PPLSM -BENKARI) angkat bicara terkait pembangunan rehab kantor kecamatan Karangbahagia dengan total pagu anggaran senilai Rp. 2,3 Milyar sumber anggaran APBD Kabupaten Bekasi 2023 oleh PT. Sepasang Buah Hati, dalam pengerjaannya diduga keras tidak sesuai dengan spek dan RAB.

Pasalnya diketahui dari pagu anggaran dan plang papan kegiatan rehab kantor kecamatan Karangbahagia lebih menitik beratkan kepada kontruksi bangunannya.

Faktanya dari mulai pengerjaan, tidak ada bagian vital yang diganti/direhab dari kontruksi rehab kantor kecamatan tersebut.

Pada bagian kontruksi atas bangunan masih menggunakan kontruksi lama, hanya bagian atas saja yaitu genteng dan Reng yang diganti oleh pelaksana rehab.

Ketua umum LSM PP BENKARI Rano Kaifah, yang juga tokoh pemuda desa Karang Sentosa merasa sangat prihatin dan miris dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan rehab kantor kecamatan Karangbahagia dengan pagu anggaran yang fantastis, yang terkesan asal-asalan dan hanya merauf keuntungan pemborongnya.

” Saya sangat prihatin dan miris dengan pemborong rehab kantor kecamatan Karangbahagia yang terkesan asal-asalan mengerjakan pembangunannya,” tuturnya.

” Saya lihat langsung dalam pengerjaannya, banyak bagian vital yang tidak diganti seperti rangka atas masih make baja lama yang nempel, juga bingkai-bingkai Jendela lama masih menempel dibangunannya tidak diganti,” kata Rano Kaifah.

Kelakuan pemborong yang hanya meraup keuntungan besar dalam pengerjaan kantor kecamatan Karangbahagia tidak bisa dibiarkan, harus mendapat sanksi dari dinas terkait dan bila terbukti bersalah harus ditindak oleh pihak yang berwajib.

“Pemborong nakal yang mengerjakan kegiatan pembangunan dengan asal-asalan untuk tujuan meraup keuntungan besar tanpa mengutamakan kualitas, harus mendapat sanksi dan ditindak bila terbukti bersalah,”pungkasnya. (Red)

Kab Bandung || pemandangan yang cukup menarik perhatian ketika kita berjalan menelusuri sepanjang jl Majalaya – Rancaekek, KABEL SEMRAWUT disepanjang jalan menjadi pemandangan yang tak asing.

Disisi kiri dan kanan jalan terlihat kabel yang acak-acakan tak beraturan, bahkan ada yang menjulur sampai ke Tanah.

Entah itu kabel PLN atau TELKOM, ketika kami konfirmasi kedua pihak pun terkesan “beralibi”.

Sindhung, salah satu staff bagian teknis PLN Cab Majalaya ketika kami konfirmasi 21/09/23 via WA mengatakan kalau kabel yang menjulur tersebut bukan kabel PLN.

“Mohon maaf Pak, untuk kabel itu bukan kabel PLN..” ujarnya lewat chat.

Sindhung mengatakan bisa jadi itu kabel dari provider.

Asumsi kami provider yang dimaksud adalah TELKOM. Oleh karenanya, keesokan harinya, 22/09/23 saat kami coba mengkonfirmasi kepada pihak Telkom cab Majalaya yang berada di jl Laswi, hal yang sama pun kami dapatkan.

Jawaban yang terkesan melempar kesalahan kami dapatkan dari Gunandar, Koordinator bidang teknis yang kebetulan mobile ke daerah Majalaya.

Gunandar yang terlihat kesal pun saat dimintai klarifikasi mengatakan,

“Kalau kami disini tidak tau menau, saya disini cuma mengontrol, jika ada komplain terkait teknis maka lsg ke Jl Rajawali divisi maintenance” pungkasnya.

Gunandar menjelaskan, “Saat ini Telkom itu banyak divisi, untuk pemasangan dan maintenance itu beda divisi”.

“Sampai sore pun bapak-bapak disini jawaban kami tetap sama, saya tidak berwenang dalam hal ini” tutupnya.

Adalah hal yang aneh bagi kami, ketika pihak Telkom yang seharusnya memberikan klarifikasi namun jawaban yang kami terima terkesan “cuci tangan”.

Dari keterangan beberapa warga yang kami wawancarai, salah satunya sdr E yang merupakan security didaerah tersebut mengatakan, “warga pun sebetulnya khawatir jika ini membahayakan” ujarnya.

“Ini berlangsung cukup lama tapi sepertinya tidak ada penanganan khusus dari pihak terkait” lanjutnya.

“Harus ada pihak media yang ‘nyentil’ , kalau ngak , gak akan diberesin, selama ini dibiarkan saja..” katanya.

Kepada instansi terkait, Telkom, PLN atau pihak-pihak yang sekiranya merasa bertanggung jawab, apakah persoalan ini akan dibiarkan berlarut-larut hingga nanti menimbulkan korban baru akan dibenahi???

ATAU, kami sebagai media HARUS memboomingkan dulu agar VIRAL barulah ada tindakan? Sepertinya tagar #No viral,no justice
mesti diramaikan lagi biar tuan-tuan petinggi di negeri ini pada “melek” ?

Red”