LIN-RI.COM

(Puspen TNI). Ketua Komisi Nasional Hak Asasi Manusia Dr. Atnike Nova Sigiro mengapresiasi keterbukaan dan sikap TNI dalam rangka pemajuan serta perlindungan Hak Asasi Manusia sesuai peran strategis TNI sebagai alat negara di bidang pertahanan.

Hal ini diungkapkan Dr. Atnike Nova Sigiro saat melakukan audiensi bersama Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono, S.E., M.M., di Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur pada Kamis (14/9/2023).

Pertemuan ini juga membahas kasus sengketa lahan di Pulau Rempang, TNI mengirim Polisi Militer untuk mencegah adanya oknum prajurit yang terlibat dalam sengketa kepemilikan tanah di pulau tersebut. Sementara itu, terkait situasi keamanan di Pulau Rempang, Panglima TNI menyampaikan posisi prajurit TNI tetap hanya membantu tugas Polisi. Komnas HAM sangat mengapresiasi langkah yang dilakukan TNI.

Juga kejadian-kejadian di Papua. Komnas HAM mendukung upaya TNI sejauh ini lebih mengutamakan sisi kemanusiaan agar tidak banyak jatuh korban kepada masyarakat tidak tahu apa-apa.

Dalam pertemuan ini, Komnas HAM juga membahas perlindungan HAM bagi anggota TNI. Sebagai manusia mereka selayaknya memiliki hak-hak mendasar yaitu hak asasi yang patut dihormati, negara wajib memberikan perlindungan hukum menyeluruh bagi setiap anggota TNI yang menjalankan tugas, Akuntabilitas TNI ketika ada anggota menyalahgunakan wewenang melalui proses penindakan dan peradilan yang terbuka dan adil, demikian disampaikan Dr. Atnike.

Dalam audiensi ini kedua belah pihak juga menyepakati sinergitas dalam bentuk MoU, ada beberapa poin yang disepakati. Secara berkala Komnas HAM telah memberikan pembekalan materi di Lemhannas, Sesko dan MoU bersama TNI AD. Komnas HAM juga telah memberikan pembekalan bagi Prajurit yang berangkat Satgas, dan melakukan koordinasi dengan Babinkum TNI. “Program kerja sama ini perlu terus ditingkatkan untuk memperkuat prinsip HAM dalam pelaksanaan tugas dan fungsi TNI,” pungkas Dr. Atnike Nova Sigiro.

Red”

(Puspen TNI). Aspers Panglima TNI Marsda TNI Arif Widianto, S.A.B., M.Tr. (Han) memimpin Pra Tactical Floor Game (TFG) HUT Ke-78 TNI di GOR A. Yani Mabes TNI, Cilangkap, Jakarta Timur, Kamis (14/9/2023). Dalam sambutannya Aspers Panglima TNI menyampaikan bahwa pelaksanaan Pra TFG ini tujuanya adalah agar pada saat nanti pelaksanaan TFG berjalan aman dan lancar. Dengan pra TFG ini diharapkan ada dinamika-dinamika yang akan terjadi, sehingga bisa dijadikan acuan kesiapan pada saat nanti TFG maupun pada saat pelaksanaan HUT ke-78 TNI.

“Kegiatan peringatan ke-78 HUT TNI pada 5 Oktober ini adalah merupakan kegiatan pelaksanaan yang cukup meriah, karena 10 hari sebelumnya sudah ada rangkaian kegiatan dan H + 1 juga ada kegiatan-kegiatan lainnya,” ujarnya.

Lebih lanjut, Aspers Panglima TNI mengatakan, dengan rangkaian begitu padat dan begitu banyak tentunya diperlukan perencanaan-perencanaan seoptimal dan seefektif mungkin. “Tentunya tujuan TFG adalah agar para penanggung jawab, koordinator dan staf dibawahnya bisa mengerti apa yang ditugaskan, apa yang dikerjakan, apa tanggung jawabnya dan ini akan mempermudah di dalam mengambil keputusan, apabila terjadi dinamika-dinamika didalam kegiatan yang kita laksanakan,” jelasnya.

“Karena apapun juga pada saat pelaksanaan tidak menutup kemungkinan dinamika-dinamika akan terjadi, sehingga dengan adanya Tactical Floor Game atau TFG yang diawali dengan pra TFG ini, minimal kita mendapatkan gambaran dan mudah-mudahan bisa dilaksanakan dengan lancar dan menjadikan acuan,” imbuh Aspers Panglima TNI.

Menurut rencana Upacara Parade dan Defile HUT ke-78 TNI tahun 2023 akan dilaksanakan pada tanggal 5 Oktober 2023 di Silang Monas Jakarta, dengan Inspektur Upacara Presiden RI Joko Widodo. Adapun rangkaian kegiatan sebelum pelaksanaan upacara parade dan defile HUT ke-78 TNI di mulai pertengan September s.d. 5 Oktober 2023 antara lain, seminar Nasional, lomba lari 5 K, 10 K dan 21 K, pementasan wayang , Bazar, Pameran Alutsista, Ziarah ke Makam Pahlawan, Gala Diner, kolone senapan serta pertunjukan pesawat udara.

Red”

Jakarta-.Tim Tangkap Buronan (Tabur) Kejaksaan Agung berhasil mengamankan buronan yang masuk dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) asal Kejaksaan Negeri Makassar, Kamis (14 /09/ 2023 ), Sekitar pukul 11.00 WITA.

Adapun identitas Terpidana yang diamankan, yaitu:
Nama : Hengky Gosal
Tempat lahir : Makassar
Umur/tanggal lahir : 45 tahun / 2 Juni 1978
Jenis kelamin : Laki – laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Tempat Tinggal : Jl. Lavina II Kompleks Mahagoni Tanjung Bunga, Kel. Tanjung Merdeka, Kec. Tamalate, Kota Makassar
Agama : Kristen
Pekerjaan : Wiraswasta.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung Nomor: Nomor 554 K/Pid/2020 tanggal 9 November 2020, Hengky Gosal merupakan TERPIDANA dalam tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP yang merugikan keuangan sebesar Rp445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah). Oleh karenanya, Hengky Gosal dijatuhkan pidana penjara selama 2 Tahun.

Pada saat diamankan, Terpidana Hengky Gosal bersikap kooperatif sehingga proses pengamanannya berjalan dengan lancar. Selanjutnya, Terpidana Hengky Gosal dititipkan sementara ke Kejaksaan Negeri Makassar.

Melalui program Tabur Kejaksaan, Jaksa Agung meminta jajarannya untuk memonitor dan segera menangkap buronan yang masih berkeliaran, guna dilakukan eksekusi demi kepastian hukum. Jaksa Agung mengimbau kepada seluruh buronan dalam Daftar Pencarian Orang (DPO) Kejaksaan RI, untuk segera menyerahkan diri dan mempertanggung-jawabkan perbuatannya karena tidak ada tempat bersembunyi yang aman. (Red).

Jakarta-.Kejaksaan Agung RI (Kejagung) melalui
Tim Penyidik pada Direktorat Penyidikan Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (JAMPIDSUS) telah menetapkan dan melakukan penahanan terhadap 3 orang TERSANGKA yang terkait dengan perkara dugaan tindak pidana korupsi pada pekerjaan pembangunan (design and build) Jalan Tol Jakarta-Cikampek II Elevated Ruas Cikunir-Karawang Barat termasuk on/off ramp pada Simpang Susun Cikunir dan Karawang Barat.

Hal ini di sampaikan Oleh Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Dr.Ketut Sumedana melalui siaran Persnya kepada Wartawan di Kantor KeJaksaan Agung RI
Jln. Sultan Hasanuddin No. 1 Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Rabu (13/09/2023).

Kapuspenkum menjelaskan bahwa ke 3 orang yang ditetapkan sebagai Tersangka tersebut yaitu:
1) DD selaku Direktur Utama PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC) periode Tahun 2016 s/d 2020;

2) YM selaku Ketua Panitia Lelang PT Jasamarga Jalan Layang Cikampek (JJC);

3) TBS selaku Staf Tenaga Ahli Jembatan PT LAPI Ganeshatama Consulting.

Tambahnya Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana mengatakan bahwa Untuk mempercepat proses penyidikan, ketiga orang Tersangka dilakukan penahanan, yaitu:
1) Tersangka DD dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Agung selama 20 hari terhitung sejak 13 September 2023 s/d 2 November 2023.
2) Tersangka YM dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung sejak 13 September 2023 s/d 2 November 2023.
3) Tersangka TBS dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Salemba Cabang Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan selama 20 hari terhitung sejak 13 September 2023 s/d 2 November 2023.

Kasus posisi dalam perkara ini yaitu pada pelaksanaan pengadaan pekerjaan, diduga terdapat perbuatan melawan hukum berupa persekongkolan jahat guna mengatur spesifikasi barang yang dimaksudkan untuk menguntungkan pihak tertentu, sehingga atas perbuatan tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara.

Lebih lanjut Kapuspenkum Dr.Ketut Sumedana menjelaskan bahwa
adapun peranan para Tersangka, yakni:
Tersangka DD telah secara melawan hukum turut serta menetapkan pemenang lelang setelah sebelumnya mengatur spesifikasi barang yang secara khusus ditujukan menguntungkan penyedia tertentu.
Tersangka YM telah secara melawan hukum turut serta mengkondisikan pengadaan yang sudah ditentukan pemenangnya.
Tersangka TBS secara melawan hukum menyusun Gambar Rencana Tehnik Akhir (DED/Detail Engineering Design) yang didalamnya terdapat pengkondisian pengurangan volume pekerjaan.

Akibat perbuatannya, para Tersangka disangkakan melanggar Pasal 2 Ayat (1) dan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. (Red).

Jakarta.Polri akan menggelar Operasi Mantap Brata guna mengamankan penyelenggaraan Pemilu 2024. Operasi ini akan digelar secara serentak mulai dari tingkat Polres hingga Mabes Polri.

Kepala Divisi Humas Polri Irjen Sandi Nugroho mengatakan, pelaksanaan Operasi Mantap Brata dilakukan pada tahun 2023 hingga 2024. Adapun rencananya dilaksanakan selama 211 hari sesuai dengan tahapan inti Pemilu 2024.

“Operasi tersebut bertujuan untuk melakukan rangkaian pengamanan pada pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tahun 2024,” kata Sandi dalam keterangan tertulisnya, Selasa (12/9/2023).

Sandi menuturkan, ribuan personel kepolisian akan ditempatkan di berbagai wilayah di seluruh Indonesia dalam rangka pengamanan Operasi Mantap Brata. Para personel akan bertanggung jawab dalam menjaga keamanan selama proses kampanye, pemungutan suara, penghitungan suara, dan tahapan-tahapan lainnya yang terkait dengan Pemilu dan Pilkada serentak 2024.

“Dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 Polri juga akan bekerja sama dengan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) dan Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk memastikan kelancaran dan keamanan Pemilu dan Pilkada serentak 2024,” katanya.

Lebih lanjut, Sandi mengatakan, Operasi Mantap Brata akan terbagi beberapa Satgas yang tergabung dalam operasi, yakni Mabes Polri sebanyak 9 satgas, Satgas Polda sebanyak 7 Satgas dan Satgas Polres sebanyak 6 Satgas. Selain itu, dalam pelaksanaannya, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan melibatkan beberapa satuan kerja (satker) Polri.

“Sebanyak sebelas satuan kerja Polri akan mendukung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2023-2024. Diantarannya, Bareskrim Polri, Baintelkam Polri, Baharkam Polri, Korbrimob Polri, Slog Polri, Divisi humas Polri, Divisi TIK Polri, Divisi Propam Polri, Divisi Hubinter Polri, Srena Polri dan Inspektorat Pengawasan Umum Polri,” katanya.

Satgas Mabes Polri terdiri atas Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Capres/Cawapres, Satgas Anti Teror, Satgas TPSLN, Satgas Humas dan Satgas Banops.

Tujuh satgas di tingkat Polda, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Tindak, Satgas Gakkum, Satgas Humas, dan Satgas Banops.

Kemudian tingkat Polres ada enam satgas, yakni Satgas Preemtif, Satgas Preventif, Satgas Kamseltibcarlantas, Satgas Gakkum, Satgas Humas dan Satgas Banops.

“Dalam operasi Mantap Brata seluruh Polda jajaran mempersiapkan dan mengantisipasi segala potensi spektrum ancaman yang terjadi pada setiap tahapan pemilu. Setiap penahapan sudah dianalisis memiliki spektrum ancaman gangguan kamtibmas yang berbeda. Untuk itu, pelibatan kekuatan Polri akan berbeda-beda, demikian pula sarana dan prasaran yang digunakan, jumlahnya juga berbeda,” katanya.

Dari laporan sementara KPU menyebut ada beberapa potensi permasalahan dalam setiap tahapan. Pada tahapan pemutakhiran data pemilih misalnya, ada pemilih yang belum melakukan perekaman E-KTP, data pemilih ganda, pemilih tidak memenuhi syarat (TMS) terdapat di DPT pemilih, pemilih yang (MS) tidak terdapat di DPT, dan kesalahan elemen data dalam DPT.

“Ada potensi permasalahan pada tahapan kampanye, tahapan pencetakan dan pendistribusian perlengkapan pemungutan suara, potensi permasalahan dalam tahapan pemungutan suara, tahapan penghitungan dan rekapitulasi suara,” katanya.

Sandi menuturkan, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat, potensi permasalahan dalam gelaran Pemilu Serentak 2024 dan Pemilihan (Pilkada) Serentak 2024 pada tiga aspek, yakni dari penyelenggara, peserta pemilu (pemilihan), dan pemilih.

Potensi permasalahan pertama ada pada aspek penyelenggara pemilu. Beberapa masalah meliputi pemutakhiran data pemilih, pengadaan dan distribusi logistik pemilu seperti surat suara, atau beban kerja penyelenggara pemilu yang terlalu tinggi.

“Dengan optimalnya sinergisitas antara Penyelenggara Pemilu yaitu antara Bawaslu dan KPU terkait Peraturan KPU (PKPU) dan Peraturan Bawaslu (Perbawaslu) akan menambah kelancaran pelaksanaan tahapan Pemilu yang akan dilaksanakan,” katanya.

Atas hal tersebut, Sandi mengatakan, Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo memerintahkan jajarannya mengawal Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, dan segala bentuk potensi konflik harus segera diredam.

TNI dan Polri, kata Sandi, bakal menggandeng berbagai pemangku kepentingan. Mulai dari penyelenggara pemilu hingga tokoh masyarakat. Bekerja sama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh daerah dan seluruh elemen masyarakat.

Polri, lanjut Sandi, bahkan sudah mulai memetakan secara rinci dan detail 11 variabel potensi konflik berikut strategi penanganannya antara lain profesionalitas penyelenggaraan pemilu, konflik kepengurusan internal parpol, calon incumbent/petahana, kondisi geografis, potensi konflik paslon, sejarah konflik, karakteristik masyarakat, gangguan kamtibmas, profesional pengamanan, dan isu SARA pasangan calon (paslon).

“Polri juga melakukan cooling system dengan melibatkan seluruh tokoh nasional, tokoh agama, dan tokoh adat untuk mendukung pemilu yang lancar dan damai. Hal ini demi menjalankan operasi dalam rangka menciptakan situasi kamtibmas tetap kondusif,” katanya.

Red”